Civic Paticipation Siswa dan Permasalahannya

Civic participation adalah partisipasi kewarganegaraan yang merupakan tujuan dari PPKn dalam mewujudkan generasi yang demokratis. Hakikat dari PPKn adalah memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi kesadaran sebagai warga negara (civic literacy), komunikasi sosial kultural kewarganegaraan (civic engagement), kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara (civic skill and participation), penalaran kewarganegaraan (civic knowledge), dan partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab (civic participation and civic responsibility). Secara keseluruhan di MA AL-Raisiyah Sekarbele Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui civic participation siswa dan permasalahannya. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Analisis data dimulai dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa, kendala dalam pelaksanaan program pembentukan civic participation peserta didik adalah kurangnya fasilitas penunjangkegiatan membangun civic participation siswa yang ketiga tingkat kebehasilan guru setelah disimpulkan dari hasil analisis angket dikategorikan sangat baik. Civic participation is citizenship participation which is the aim of PPKn in realizing a democratic generation. The essence of PPKn is to strengthen student development in the dimension of civic literacy awareness, civic engagement and civic engagement, civic skills and participation, civic knowledge reasoning, and civic participation participation. responsibly (civic participation and civic responsibility). Overall at MA AL-Raisiyah Sekarbele Mataram. This study aims to determine student civic participation and problems. This research uses descriptive qualitative research design. The data collection is done by means of observation, interviews, questionnaires and documentation. Data analysis begins with reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study in general showed that, constraints in the implementation of the formation of civic participation programs for students was the lack of supporting facilities to build civic participation activities for students.

Download Full-text

Sumber politik pendidikan pancasila

10.31219/osf.io/xm3fa ◽

2021 ◽

Author(s):

Habibah

Keyword(s):

Civic Participation ◽

Civic Responsibility ◽

Civic Knowledge ◽

State Of Mind ◽

Civic Skills ◽

Civic Intelligence

Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan politik pada hakikatnya adalah rangkaian usaha untuk menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, agar tingkah laku politik warga negara dalam kesehariannya selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945.Permasalahan yang di hadapi adalah partisipasi politik generasi muda belum dimaksimalkan dan generasi muda masih belum paham akan sesungguhnya pendidikan politik, sehingga partisipasi politik masih rendah, hal tersebut dikatakan Affandi dan Anggraeni (2011: 39) :…generasi muda merupakan aset partisipasi dalam politik yang masih belum dimaksimalkan. Generasi muda masih belum paham akan sesungguhnya pendidikan politik yang ada. Alhasil, partisipasi terhadap politik pun masih rendah.Pendidikan politik menginginkan agar siswa berkembang menjadi warganegara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar akan hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut, untuk itu pendidikan kewarganegaraan perlu diajarkan di sekolah dengan alasan bahwa siswa memerlukan pengertian yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai politik baik sebagai kerangka berpikir dalam mengambil keputusan maupun sebagai landasan dalam diskusi umum.Dalam konteks ini peranan dan tanggungjawab sekolah seyogianya mampumemperkuat kebajikan siswa dan kesadaran sebagai warga negara dan membantu siswa untuk melihat kesesuaiannya dari aspek kewarganegaraan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan didalamnya terdapat pengembangan kompetensi warga negara untukmembentuk partisipasi siswa sebagai bagian dari warga negara yang bermutu dan bertanggungjawab. Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam kegiatan menjelaskan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan siswa dalam nilai-nilai politik.Suryadi (2000:24) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada empat hal Pertama, Pendidikan Kewarganegaraan bukan lagi sebagai indoktrinasi politik. Kedua, Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan state of mind, pembangunan karakter bangsa merupakan proses pembentukan warga negara yang cerdas serta berdaya nalar tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan memusatkan perhatian pada pembentukan kecerdasan (civic intelligence), tanggungjawab (civic responsibility), dan partisipasi (civic participation) warga negara sebagai landasan untuk mengembangkan nilai dan perilaku demokrasi. Ketiga, Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses pencerdasan, pendekatan mengajar yang selama ini seperti menuangkan air kedalam gelas watering down seharusnya diubah menjadi pendekatan yang lebih partisipatif dengan menekankan pada latihan penggunaan nalar dan logika.Keempat, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai laboratorium demokrasi, sikap dan perilaku demokratis perlu berkembang.Winataputra (2001:317) memandang bahwa:Pendidikan Kewarganegaraan dalam paradigma baru mengusung tujuan utama mengembangkan “civic competences” yakni civic knowledge(pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan), civic disposition (nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan), dan civic skills (perangkat kecakapan intelektual, sosial, dan personal kewarganegaraan) yang seyogianya dikuasai oleh setiap individu warga negara.Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) berkaitan dengan materi substansi yang seharusnya diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pengetahuan ini bersifat mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global.

Download Full-text

The Ripple Effect of Civic Education Empowerment: Unravelling the Pillars of Good Citizenship

10.31219/osf.io/gyfdw ◽

2021 ◽

Author(s):

Buddy Melchor Castillo ◽

Franz Willard L. Domogen ◽

Jomar Alforque ◽

Gemma D. Ayson ◽

Ace Kevin E. Leaño ◽

...

Keyword(s):

Civic Engagement ◽

Civic Education ◽

Political Action ◽

Informed Choice ◽

Ripple Effect ◽

Civic Knowledge ◽

Democratic Attitudes ◽

Core Elements ◽

Civic Skills ◽

Civic Dispositions

Discourse on pivotal current issues through and in education is the best approach to promote civic engagement and meaningful political participation among the youth. In this paper, the benefits of civic education empowerment from among Grade 12 students of Sablan National High School was explored. The essence of civic education empowerment has three main goals: political knowledge and understanding, democratic attitudes, and a readiness for democratic political action. Schools play an important role in catalyzing increased civic engagement; they can do this by enabling the youth to develop and practice the knowledge, beliefs, and behaviours needed to participate in civic life. The ripple effect of civic education empowerment is manifested in the relevant learning experiences obtained by the participants in terms of their civic knowledge and civic skills. As to how these civic knowledge and civic skills enhance their civic dispositions and participation, it is evident that participant-respondents assimilated the necessary civic knowledge for an informed choice which reflects their civic dispositions in the formulation of their standards for suffrage. Civic knowledge, civic skills, and civic dispositions and participation constitute the core elements of an informed and active citizenship.

Download Full-text

The Ripple Effect of Civic Education Empowerment: Unravelling the Pillars of Good Citizenship

Journal of Social and Political Sciences ◽

10.31014/aior.1991.04.03.302 ◽

2021 ◽

Vol 4 (3) ◽

Author(s):

Buddy Melchor Castillo ◽

◽

Franz Willard L. Domogen ◽

Jomar Alforque ◽

Gemma D. Ayson ◽

...

Keyword(s):

Civic Engagement ◽

Civic Education ◽

Political Action ◽

Informed Choice ◽

Ripple Effect ◽

Civic Knowledge ◽

Democratic Attitudes ◽

Core Elements ◽

Civic Skills ◽

Civic Dispositions

Download Full-text

Penguatan Civic engagement di Lembaga Pelayanan Sosial

Journal of Civic Education ◽

10.24036/jce.v1i4.347 ◽

2019 ◽

Vol 1 (4) ◽

pp. 325-332

Author(s):

Ahmad Nasirin ◽

Isnarmi Isnarmi

Keyword(s):

Civic Engagement ◽

Non Profit ◽

Civic Knowledge ◽

Civic Skills

Penguatan civic engagement sangat diperlukan karena memiliki aspek yang penting bagi peningkatan sumber daya manusia dan juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang pastinya harus dicapai demi kemajuan suatu perusahaan atau organisasi pelayanan sosial. Penguatan civic engagement dapat dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga organisasi pelayanan sosial ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan warga negara. Kegiatan ini biasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan para relawan. Kegiatan ini terkait dengan kebiasaan dan keterlibatan warga negara dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Penelitian dilakukan di Lembaga Organisasi Pelayanan Sosial Aksi Cepat Tanggap yang bergerak di bidang non profit. Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan adala metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yang dimana hasil peneitian akan menjabarkan secara deskriptif mengenai proses dari mulainya ditentukan sasaran pelatihan, kegunaan hingga output dari pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penguatan civic engagement memang terdiri dari hal-hal yang penting, meliputi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan watak atau karakter kewarganegaraan (civic disposition) dijadikan sebagai upaya mengajak khalayak terutama mahasiswa untuk peka terhadap masalah kemanusiaan. Adapun pelaksanaan penguatan keterlibatan warga negara yaitu melalui kegiatan-kegiatan kedermawanan yang dilakukan relawan maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Aksi Cepat Tanggap.

Download Full-text

Civic Knowledge, Civic Skills and Civic Engagement

European Educational Research Journal ◽

10.2304/eerj.2003.2.3.5 ◽

2003 ◽

Vol 2 (3) ◽

pp. 384-395 ◽

Cited By ~ 5

Author(s):

Carmine Maiello ◽

Fritz Oser ◽

Horst Biedermann

Keyword(s):

Civic Engagement ◽

Civic Education ◽

Classroom Climate ◽

Educational Achievement ◽

International Association ◽

Related Factors ◽

Civic Knowledge ◽

Standard Population ◽

Civic Skills ◽

Perception Process

In this article the authors suggest that civic skills and civic knowledge are key components of the political information perception process and try to determine the differential effects of these variables on civic engagement. Starting from a model proposed by Torney-Purta, Lehmann, Oswald & Schulz, they developed an alternative model to explain the likelihood to vote in the International Association for the Evaluation of Educational Achievement Civic Education Study Standard Population of 14 year-olds tested in 1999. Results indicate that home environment and school-related factors predict civic knowledge and skills equally well. However, the direct effects of civic knowledge on likelihood to vote appear to be stronger than the corresponding effects of civic skills in 23 out of 28 countries. The evaluation of total effects highlights the meaning of an open classroom climate for discussion with reference to the likelihood to vote.

Download Full-text

Learning Conversation and Shared Network Leadership

Journal of Personnel Psychology ◽

10.1027/1866-5888/a000015 ◽

2010 ◽

Vol 9 (4) ◽

pp. 181-194 ◽

Cited By ~ 11

Author(s):

Jürgen Weibler ◽

Sigrid Rohn-Endres

Keyword(s):

Qualitative Research ◽

Grounded Theory ◽

Social Network ◽

Interorganizational Networks ◽

Original Network ◽

High Quality ◽

Qualitative Research Design ◽

Collective Processes ◽

Shared Network ◽

Practical Implications

This paper develops an understanding of how shared leadership emerges in social network interactions. On the basis of a qualitative research design (grounded theory methodology – GTM) our study in two interorganizational networks offers insights into the interplay between structures, individuals, and the collective for the emergence of shared network leadership (SNL). The network-specific Gestalt of SNL appears as a pattern of collective and individual leadership activities unified under the roof of a highly developed learning conversation. More importantly, our findings support the idea that individual network leadership would not emerge without embeddedness in certain high-quality collective processes of relating and dialogue. Both theoretical and practical implications of this original network leadership perspective are discussed.

Download Full-text

TEACHING READING COMPREHENSION OF NARRATIVE TEXT TO THE TENTH GRADE STUDENTS

GENRE Journal of Applied Linguistics of FBS Unimed ◽

10.24114/genre.v6i2.8508 ◽

2018 ◽

Vol 6 (2) ◽

Author(s):

Emi Br Bukit ◽

Berlin Sibarani ◽

Rika Rika

Keyword(s):

Qualitative Research ◽

Reading Comprehension ◽

Data Analysis ◽

Narrative Text ◽

Teaching Reading ◽

Qualitative Research Design ◽

Analysis Technique ◽

Tenth Grade ◽

The Subject ◽

Academic Year

This study aims at describing how the teachers teach reading comprehension of narrative text to the tenth grade students in Sibolangit and revealing the underlying reasons of why do they do that way. This study was conducted by using qualitative research design. The subject of this study were two english teachers who taught at tenth grade students of two SMA in Sibolangit they are : SMA Negeri 1 Sibolangit and SMA RK Deli Murni Bandar Baru in academic year 2016/ 2017. The data were analyzed by using Miles and Huberman data analysis technique. The technique of collecting the data was recorded from the classroom process in teaching reading comprehension of narrative text. The findings of the study show that most of teachers’ ways are not yet focusing on teaching reading comprehension but rather focusing teaching the knowledge of genre. The underlying reason of the teachers’ ways in teaching reading comprehension did not facilitate reading comprehension. It was due to the misperception of the concept of teaching reading comprehension. Keywords : Teaching,Reading Comprehension,Narrative Text.

Download Full-text

Does Social Media Engagement Translate to Civic Engagement Offline?

Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly ◽

10.1177/0899764021999444 ◽

2021 ◽

pp. 089976402199944

Author(s):

Jaclyn Piatak ◽

Ian Mikkelsen

Keyword(s):

Social Media ◽

Civic Engagement ◽

Presidential Election ◽

Civic Participation ◽

Political Engagement ◽

Political Campaigns ◽

The Internet ◽

Online Engagement ◽

Informal Volunteering ◽

Using Data

People increasingly engage in politics on social media, but does online engagement translate to offline engagement? Research is mixed with some suggesting how one uses the internet maters. We examine how political engagement on social media corresponds to offline engagement. Using data following the 2016 U.S. Presidential Election, we find the more politically engaged people are on social media, the more likely they are to engage offline across measures of engagement—formal and informal volunteering, attending local meetings, donating to and working for political campaigns, and voting. Findings offer important nuances across types of civic engagement and generations. Although online engagement corresponds to greater engagement offline in the community and may help narrow generational gaps, this should not be the only means to promote civic participation to ensure all have a voice and an opportunity to help, mobilize, and engage.

Download Full-text

The Impacts of College Students’ Civic Responsibility on Civic Engagement via Online Technology: The Mediations of Civic Learning and Civic Expression

SAGE Open ◽

10.1177/21582440211031909 ◽

2021 ◽

Vol 11 (3) ◽

pp. 215824402110319

Author(s):

Pi-Chun Hsu ◽

I-Hsiung Chang ◽

Ru-Si Chen

Keyword(s):

College Students ◽

Civic Engagement ◽

Indirect Effects ◽

Structural Equation ◽

Equation Model ◽

Civic Responsibility ◽

Civic Learning ◽

Online Technology ◽

Students Attitudes ◽

The Relationship

This study focused on college students’ attitudes toward the relationship between online civic responsibility and online civic engagement and its impacts. It also investigated the mediating roles of online civic learning and online civic expression in this relationship. A survey was conducted in Taiwan, testing for indirect effects with mediated variables using a structural equation model. The study tested hypotheses about the mediations of online civic learning and online civic expression on this relationship between online civic responsibility and online civic engagement for college students. The results indicate that the mediators of online civic learning and online civic expression fully mediate the relationship between online civic responsibility and online civic engagement.

Download Full-text

An investigation of the control role and effectiveness of independent non-executive directors in Malaysian public listed companies

Managerial Auditing Journal ◽

10.1108/maj-09-2013-0936 ◽

2015 ◽

Vol 30 (6/7) ◽

pp. 582-609 ◽

Cited By ~ 5

Author(s):

Hairul Azlan Annuar ◽

Hafiz Majdi Abdul Rashid

Keyword(s):

Qualitative Research ◽

Research Design ◽

Audit Committee ◽

Listed Companies ◽

Sustainable Growth ◽

Executive Directors ◽

Content Type ◽

Qualitative Research Design ◽

Company Directors

Purpose – The purpose of this study is to ascertain the control role of independent non-executive directors (INEDs) in Malaysian public listed companies (PLCs), as prescribed in the Malaysian Code on Corporate Governance (MCCG).The MCCG (2000) requires substantive involvement of INEDs on the audit, nomination and remuneration board sub-committees. The study also examines the effectiveness of INEDs in discharging their monitoring roles in these sub-committees. Design/methodology/approach – A qualitative research design consisting of a series of interviews with board members of Malaysian-owned PLCs on the board of Bursa Malaysia was used. Findings – Interviews with 27 company directors reveal that, due to their independence, INEDs are crucial in safeguarding the interests of smaller investors if situations arise in which shareholders’ interests may be threatened. The interviews also disclose that the audit committee possesses the most authority among the sub-committees, as it derives its power not only from the Listing Requirements but also from statute, as well as being involved in areas of the company not traditionally associated with the committee. The study also reveals the differences in opinion between executive directors and INEDs with regard to the extent of INEDs’ effectiveness. Research limitations/implications – This research utilises interviews. Generalisation may be an issue when interviews are used as the method of inquiry. In addition, the sample is not random, as access to many directors is dependent on recommendations. In addition, the respondents have been consciously selected to cover various board positions, including independent and non-independent directors. Practical implications – The findings from this research suggest that INEDs are able to discharge their responsibilities in overseeing the conduct of executives and protecting the interests of investors. In addition, the interviews disclose that the effectiveness of INEDs depends on how non-executive directors view INEDs being on the board. Rather than focusing solely on their control role, INEDS are expected to have a more proactive and progressive role in ensuring sustainable growth and the expansion of the business entity. Originality/value – There are limited studies using qualitative research design in investigating the effectiveness of INEDs in the control role of the board in developing countries. Prior studies were predominantly based upon the experience of Western economies.

Download Full-text