scholarly journals Paralegals and Women Access to Justice : Making Access to Justice of Women Victims of Violence Effective

This study responds to the fact that the high number of violence against women (KtP) and the weakness of access to justice of women victims of violence, whereas the Government of Indonesia has issued various laws and regulations to protect women. This shows that the face of women, especially women victims of violence in law and social life in Indonesia is very complex.The main obstacle faced by women victims of domestic violence (KDRT) in Surakarta City in accessing justice is the low awareness and understanding of their legal rights. To assist the constraints faced by women victims of violence in accessing justice, the role of intermediaries in this paralegal becomes very important. Therefore, this study will explore the deepening of the role effectiveness and constraints faced by paralegals in the fulfillment of access to justice for women victims Violence in Surakarta City. The purpose of this study is to orient theoretical development on the study of violence against women and access to justice.This research uses qualitative socio-legal method that is interdisciplinary approach to law; Is an alternative approach to conduct an examination of legal studies that are doctrinal.In particular, there are three reasons why the role of paralegals is crucial in helping women victims of access to justice. First, paralegals play the role of "familiarization" of the legal system for poor and marginalized groups such as women victims of violence. Second, paralegals are more accessible to women’s groups. In addition to being easy to find, legal services by paralegals are cheaper than similar services provided by lawyers or advocates. Third, paralegals influence the power relations and bargaining position of women groups that can be seen from reaction changes and other parties’ responses including responses from government institutions and law enforcement agencies. In general, paralegals apply methods of empowerment, education and legal training and representatives of justice seekers. In addition to seeking justice seekers to obtain justice in a real sense, paralegals also build social movements capable of encouraging the settlement of cases and enforcement of women’s rights.Constraints often faced by paralegals in assisting women victims of access to justice are the absence of formal legitimacy for paralegals in terms of legislation, the lack of funds owned by institutions where paralegals are sheltered and formal education level problems for uneven paralegals.

Kosmik Hukum ◽  
2018 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
Author(s):  
Emy Rosnawati

Abstract Violence against women and children is a violation of human rights. The integrated services centre of the women and children empowerment (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A) is an integrated activity founded Ministry of women empowerment and child protection and provide services for the Indonesian people, mainly women and children victims of violence acts. The purpose of this research is to know the service of process in P2TP2A given to women victims of domestic violence and P2TP2A efforts in tackling domestic violence. The research method used the juridical sociological. data collection is done by observation, interview and documentation as well as literature-related literature. Researchers took samples from Sidoarjo P2TP2A because P2TP2A is a pilot project of P2TP2A in other districts. Then analyzed in descriptive qualitative. From the above research it can be concluded that the role of the integrated services centre the empowerment of women and children (P2TP2A) in addressing domestic violence is very effective and in accordance with the mandated in the Act No. 23 years 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Keywords: Domestic Violence, Integrated Services Centre, Empowerment of Women and Children Abstrak Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pelayanan di diberikan P2TP2A kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya P2TP2A dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta literatur-literatur terkait. Peneliti mengambil sampel dari P2TP2A Sidoarjo karena P2TP2A Sidoarjo merupakan pilot project dari P2TP2A di kabupaten lain. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sangat efektif dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kata kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak


2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
Author(s):  
Viezna Leana Furi ◽  
Rosalia Indriyati

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bantul. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data, observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan detail. Subjek penelitian ini adalah : (1) kepala UPTD PPA, (2) konselor hukum, dan (3) konselor psikologi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data induktif. Pemeriksaan keabsahaan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini adalah (1) peran UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan yaitu : a) peran dalam menangani perempuan korban kekerasan, b) pendampingan pemulihan kesehatan perempuan korban kekerasan, c) pendampingan psikologi perempuan korban kekerasan, d) pendampingan hukum perempuan korban kekerasan, e) peran dalam psikoedukasi dilingkungan perempuan korban kekerasan, dan f) peran dalam rehabilitasi sosial perempuan korban kekerasan. (2) kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA yaitu kurangnya sumber daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Bantul yaitu konselor psikologi laki-laki dan korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Kata Kunci : UPTD PPA, Pendampingan Korban Kekerasan, Perempuan Abstract This study aims to describe and analyze the role of the Technical Implementation unit protection of women and children (UPTD PPA) in assisting victims of violence against women in Bantul Regency. In addition, this study aims to describe the constraints faced by UPTD PPA in assisting victims of violence against women in Bantul Regency. The research used descriptive qualitative method which is considered appropriate to describe an phenomenon. That occurs researchers collect data, observations, interviews and document to get complete and detail data. The subjects of this study were : (1) the head of the UPTD PPA, (2) the legal counselor, and (3) psychology counselor. Data analysis was performed using inductive data analysis techiques. Checking the validity of the data using triangulation techniques. The result of the research are : (1) the role of UPTD PPA in assisting victims of violence against women namely : a) role in dealing with women victims of violence, b) assistance in restoring women health victims ofviolence, c) psychological assistance for women victims of violence, d) legal assistance for women victims of violence, e) the role of psychoeducation in the environment of women victims of violence, and f) the role in social rehabilitation of women victims of violence. (2) The obstacles faced by UPTD PPA is the lack of human resources in UPTD PPA Bantul namely male psychology counselor and victims of violence who do not want to report cases of violence experienced by women victims of violence. Keywords: UPTD PPA, Assisting of Violence, Women.


2014 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
Author(s):  
Muhammad Ishar Helmi

Abstract: Court For Domestic violence. Court For Domestic violence is a new idea of the Integrated Criminal Justice System Handling Cases of Violence Against Women (SPPT- PKKTP) to provide justice to the victims of domestic violence, especially women. Given the complexity of issues related to domestic violence led to the need for this institution was formed. Act No. 23 of 2004 on the Elimination of Violence Against Domestic generally can back up women in getting their legal rights, but the implementation of the Act turns instead of criminalizing women victims of violence, especially because law enforcement officials do not consider the relationship between husband, wife and children, in applying this Act. As a result, women victims of violence do not get their rights. Abstrak: Pengadilan Khusus KDRT. Pengadilan Khusus Kekerasaan Dalam Rumah Tangga merupakan sebuah gagasan baru dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) dalam memberikan keadilan kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan. Adanya kompleksitas permasalahan terkait kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan perlunya lembaga ini dibentuk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga yang secara umum dapat memback up kaum perempuan dalam mendapatkan hak-hak hukumnya, namun dalam implementasinya ternyata undang-undang tersebut justru mengkriminalisasi perempuan korban kekerasan, terutama karena aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan hubungan antara suami, istri dan anak, dalam menerapkan undang-undang ini. Akibatnya, perempuan korban kekerasan tidak mendapatkan hak-haknya.  DOI: 10.15408/jch.v1i2.1471


2019 ◽  
Vol 24 (1) ◽  
pp. 53
Author(s):  
Retno Agustin ◽  
Bella Sandiata ◽  
Indriyati Suparno ◽  
Samsidar Samsidar

The increasing number of violence against women every year raises question about the effectiveness of intergrated service programs for the women victims of violence. The government established the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) in 2002 supported by National Commission on Violence against Women (KOMNAS Perempuan) in the effort to provide protection and empowerment of women victims of violence. However, the increasingly diverse forms of violence against women have resulted in complex needs of the victims. The question arises whether the function and performance role of P2TP2A has fully answered the needs of victims or not. This article focuses on assessments conducted by KOMNAS Perempuan and Forum Pengada Layanan (FPL) in 16 provinces to re-examine the role of P2TP2A's functions and performance in meeting the needs of victims. Based on the findings of the assessment, there are still shortcomings in the system and performance of P2TP2A in providing victims’ needs, such as lack of awareness as service providers, coordination problems among institutions and limited budget. This assessment uses in-depth interviews and document studies, by including the lessons from the P2TP2A Surakarta city, Bandung district and Central Java Province.


2019 ◽  
Vol 37 (4) ◽  
pp. 311-335
Author(s):  
Vladislava Stoyanova

Migrant women victims of domestic violence might face a stark choice between leaving an abusive relationship and tolerating the abuses so that they can preserve their residence rights in the host country. EU law suffers from some major limitations in addressing this situation. In view of the EU ratification of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women (‘the Istanbul Convention’), will the EU be required to take new measures in light of the demands imposed by Article 59 of the Istanbul Convention that addresses the residence rights of migrant women victims of violence? By clarifying these demands and juxtaposing them with the relevant EU law standards, this article shows the divergences and convergences between the two regional European legal orders. It also forwards concrete suggestions as to which EU rules might need to be modified.


Author(s):  
Ruth Rubio-Marin ◽  
Dorothy Estrada-Tanck

Abstract Violence against women continues to be one of the most pressing global concerns. Reparations for women victims of violence have been addressed by the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Committee over the last 15 years. This article critically examines the evolving practice of the Committee on reparations, in light of the transitional justice doctrinal and normative acquis on gender-sensitive reparations. We systematize legal interpretations, identify trends and milestones, and link them to transitional justice elements. We also suggest that the transitional justice reparations framework can be, and is in fact being, applied to non-transitional contexts, independent of armed conflict and authoritarian regimes. Further, we propose recommendations for the Committee to engage in a more explicit ‘dialogue’ with these ongoing developments to the benefit of women in their everyday lives and in recognition of the structural dimension of violence against women, even in what are other so-called peaceful and stable societies.


2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 46-70
Author(s):  
Gasasira Gasana John ◽  
Margaret W. Gachihi ◽  
Herbert Misigo Amatsimbi ◽  
Etienne Ruvebana

This paper seeks to establish the contribution of Accessible justice to ending impunity for violence against women. Consequently, it investigates how far availing legal remedies to victims of violence against women leads to sustainable peace building in Rwanda. In doing so, the study adopts a case of Access to Justice Bureaus- a judicial service established by the government of Rwanda to help people have access to free legal remedies. Based on data collected from fifty five in-depth interviews and six focus group discussions in the four provinces and Kigali city, findings reveal that through free legal representation, community mobilization, formation of gender dialogue groups and multi-sectoral collaboration, Access to Justice Bureaus have played an important role in combatting impunity to violence against women. Conversely, findings also point to a number of challenges that need to be addressed if violence against women is to be fully eradicated.


Jurnal HAM ◽  
2016 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 55
Author(s):  
Penny Naluria Utami

AbstrakPemerintah Indonesia telah mengajukan kebijakan peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas nasional. Peraturan dimaksud untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM merupakan instrumen penting untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Standar tersebut adalah ukuran standar pelayanan minimum kepada perempuan korban kekerasan, terutama di bidang pengaduan dan laporan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Keputusan Menteri tersebut mengamanatkan pembentukkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat provinsi dan kabupaten serta unit ini terdiri dari pemerintah dan masyarakat sipil. Namun implementasi dari standar tersebut yang nampak dalam kinerja Pusat Pelayanan Terpadu belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara lain: adanya variasi aturan daerah, pendanaan, koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga terlihat bahwa pengejewantahan isi SPM masih menghadapi tantangan untuk perbaikan kedepannya.Kata kunci: KtP, SPM dan PPTAbstractThe Indonesian government has held regulatory policies protect women and children as a national priority. Regulations intended to address violence against women (VAW) in Indonesia. The enactment of Law No. 23 Year 2004 on Eradication of Domestic Violence, Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons and Minister of State for women’s Empowerment and Child Protection of Indonesia Number 01 Year 2010 on Minimum Service Standards (SPM) field of Integrated Services for women and children victims of violence. SPM is an important instrument to ensure respect for and fulfillment of the rights of women victims of violence. The standard is the standard size minimum services to women victims of violence, especially in the field of complaints and reports, health, relief and law enforcement, social rehabilitation, repatriation and social reintegration. The Ministerial Decree mandates the establishment of the Integrated Service Center at provincial and district levels, this unit consists of government and civil society. However implementation of these standards is apparent in the performance of the Integrated Service Center is not ideal and still find some gaps, among others: the variation of regional rules, funding, coordination among stakeholders involved, infrastructure, and human resources involved, so it looks that the manifestation SPM contents is still facing challenges for future improvements.Keywords: violence against women (KtP), minimum service standards (SPM) and integrated service center (PPT).


2011 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 41-66
Author(s):  
Anca Bejenaru

Abstract From 1970, research into women’s responses to marital violence became much more intense than ever before. Academic literature emphasizes two explanatory perspectives: of the woman as passive victim and of the woman who uses strategies to protect herself. The main goals of this study were to explore the effectiveness of personal strategies that women use to survive violence, the factors that influence the recurrence of violence, and the demand for shelter and the role of shelters in the process of recovery and healing. We interviewed eight battered women, from rural areas, all of whom had taken refuge in shelters, some of them several time. We identified a number of psychopathological consequences of domestic violence against women. Regardless of the severity of the attacks, the assumption that women are passive in face of violence doesn’t hold water. Women’s effort to survive violence is often hampered by inefficient response of rural police and the apathy of the community at large. The study concludes with suggestions for practice.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document