<p>Abstract<br />This article aims to determine whether or not the understanding of micro, small and medium enterprises <br />(MSMEs) in Surakarta City, to the application of the regulations stated in Law Number 20 of 2016 on <br />Trademark and Geographical Indication (According to the research in the Department of Cooperatives <br />and UMKM Surakarta) registration of brands and constraints that hinder the implementation of the law <br />to the entrepreneurs of MSMEs. This understanding includes several factors that influence from culture <br />to moral values. This legal research is an empirical or sociological juridical research, which studies the <br />problem directly to the target (in this study the entrepreneur of MSMEs). Techniques of collecting legal <br />materials with questionnaires, interviews, and literature study. Based on the results of this study and <br />discussion, the conclusion of the unequal distribution of the related understanding of Brand rights as <br />regulated in Law Number 20 of 2016 on the entrepreneurs of MSMEs, whether the understanding of the <br />definition of the rights of the brand itself, the benefits, and the procedure of registration. The factors that <br />become obstacles hampering the implementation of this law on the entrepreneurs of SMEs in Surakarta.<br />Keywords: Understanding; Trademark Rights and Geographical Indicatio; MSMEs entrepreneurs</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tercipta tidaknya pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil dan <br />Menengah (UMKM) di Kota Surakarta, terhadap penerapan peraturan yang tertera pada Undang-Undang <br />Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Sesuai penelitian di Dinas Koperasi dan <br />UMKM Surakarta) terkait pendaftaran merek beserta kendala-kendalanya yang menjadi penghambat <br />dalam penerapan undang-undang tersebut pada pelaku UMKM. Pemahaman ini meliputi beberapa faktor <br />yang mempengaruhi mulai dari budaya hingga nilai moral. Penelitian hukum ini merupakan penilitian <br />empiris atau yuridis sosiologis, yang mempelajari masalah dengan langsung pada sasarannya (dalam <br />penelitian ini pelaku UMKM). Tekhnik pengumpulan bahan hukumnya dengan kuisioner, wawancara, serta <br />studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan simpulan belum meratanya <br />pemahaman terkait Hak merek yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada para <br />pelaku UMKM, baik pemahaman mengenai pengertian hak merek itu sendiri, manfaat, maaupun prosedur <br />pendaftarannya. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala terhambatnya penerapan undang-undang <br />ini pada pelaku UMKM di Surakarta. <br />Kata Kunci : Pemahaman; Merek dan Indikasi Geografis; Pelaku UMKM</p>