scholarly journals Jaminan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 212-227
Author(s):  
Nurdin Nurdin ◽  
Ma'ruf Hafidz ◽  
Baharuddin Badaru
Keyword(s):  
Empirical Research ◽  
Criminal Procedure ◽  
District Court ◽  
Legal Counsel ◽  
Research Results ◽  
Procedure Code ◽  
Security Deposits

Penelitian bertujuan mengetahui pengaturan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, dan pelaksanaan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Dalam pelaksanaannya, pemberian penangguhan penahanan dengan jaminan uang, jumlah uang tergantung pada kesepakatan antara pihak instansi yang menahan dengan pemohon penangguhan penahanan, penasihat hukum atau keluarganya. Uang jaminan disimpan oleh instansi yang menahan, tidak diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana amanat undang-undang. Sedangkan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, biasanya isteri atau anak yang menjadi penjamin. Penasihat hukum tidak pernah menjadi penjamin. The research aims to determine the arrangement of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Police, and the implementation of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Resort Police. This type of research is juridical empirical. Research Results Suspended detention can be carried out with or without a guarantee in the form of money or a person's guarantee, however, the Criminal Procedure Code does not explain the amount of security deposit if the suspension is carried out with a money guarantee. In its implementation, granting a suspension of detention with a money guarantee, the amount of money depends on the agreement between the detaining agency and the applicant for a suspension of detention, legal advisers or their families. Security deposits are kept by the detaining agency, and are not submitted to the Clerk of the District Court as mandated by law. Meanwhile, the detention is suspended with a person guarantee, usually the wife or child who becomes the guarantor. Legal counsel is never a guarantor.

scholarly journals IMPLEMENTASI TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto)

2010 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
Author(s):  
Dessy Perdani Yuris PS
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Supreme Court ◽  
Criminal Procedure ◽  
Internal Resistance ◽  
Court Decision ◽  
Court Decisions ◽  
Research Results ◽  
Procedure Code ◽  
The Supreme Court

The implementation of court judgments needs to be observed and perceived, thus the birth of Supervisor and Observer Judge Institution by Law No. 8 of 1981. The position of a Judge is not simply responsible for imposition of punishment, but also have to responsible for completion of punishment term by inmates in Correctional Institute by appropriate pattern and program of counseling. Besides in article 277 KUHAP till article 288 KUHAP it is charged another task as supervisor and observer of the court decision. The research results show that the implementation of the Supervisory Judge task and Observers in the execution of court decisions in Purwokerto Penitentiary is based on the Criminal Procedure Code Article 277 through Article 283 Criminal Procedure Code, the implementing regulations of the Supreme Court Circular No. RI. No. 7 of 1985. Supervisory Judge in the performance of duties and Observers in Purwokerto Penitentiary still met the constraints that are internal or external, internal resistance from law enforcement and the factors of factor means or facilities. Then the external barriers are the ruling factor.Keywords : Supervisor and Observer Judge, Purwokerto Penitentiary and prisoner

scholarly journals Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng

2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Dodik Hartono ◽  
Maryanto Maryanto
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Law Enforcement ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Procedure ◽  
Active Role ◽  
District Court ◽  
Central Java ◽  
Procedure Code ◽  
The Law

ABSTRAK�Penelitian dengan judul Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Menegakkan Hukum Pidana di Polda Jateng. Berdasarkan uraian dalam Tesis ini, permasalahan yang akan yang akan di teliti adalah: 1) Bagaimanakah fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2) Apa hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan peran pra peradilan dalam penegakan hukum di Polda Jateng? 3) Bagaimanakah solusi dari hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan peran pra peradilan dalam penegakan hukum di Polda Jateng?Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Maksud dan tujuan utama yang hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan yaitu tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Wewenang pengadilan untuk mengadili dalam praperadilan dijelaskan dalam Pasal 95 KUHAP. 2) Hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum di Polda Jateng meliputi : a. hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil penangkapan dan penahanan, atau ada tidaknya perintah penahanan dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya. b. setiap pelaksanaan upaya paksa selalu ada perenggutan HAM. c. pemeriksaan untuk melakukan penahanan, masih ada penyalahgunaan dalam tahap penyidikan oleh Polisi dan penuntutan oleh jaksa. d. selain luasnya kewenangan penyidikan dalam menentukan bukti permulaan yang cukup, pengawasan terhadap kewenangan tersebut juga lemah. 3) Solusi dari hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum di Polda Jateng meliputi : ����������� a. Diperlukan upaya kontrol terhadap setiap aparat penegak hukum pada lembaganya masing-masing secara vertikal. b. KUHAP perlu direvisi khususnya mengenai mekanisme saling mengawasi antara penegak hukum dan lembaga dalam subsistem peradilan. c. diperlukan peran aktif hakim dalam menggunakan kewenangannya pada saat pemeriksaan pokok perkara untuk mempertimbangkan penyidikan atau penuntutan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara atau yang melawan hukum guna menghindari penyalahgunaan HAM. d. dalam tahap ajudikasi, hakim seharusnya berkonsentrasi untuk menentukan hasil pembuktian di persidangan dan dalam tahap ini, hakim dapat menilai apa yang terjadi dalam tahap praajudikasi.Kata Kunci : Peranan dan Fungsi, Praperadilan, Penegakan Hukum Pidana�ABSTRACT�Research with the title Role And Practice Function In Enforcing Criminal Law in Central Java Regional Police. Based on the description in this Thesis, the issues that will be examined are: 1) How is the function and role of pretrial in law enforcement in Indonesia based on the prevailing laws and regulations? 2) What are the obstacles in the implementation of pre-justice functions and roles in law enforcement in the Central Java Regional Police? 3) How is the solution of the obstacles in the implementation of functions and the role of pre-judiciary in law enforcement in Central Java Regional Police?The results of the study conclude that: 1) The main purpose and objectives to be upheld and protected, in the pre-trial process, namely the enforcement of the law and the protection of human rights of suspects in the level of investigation and prosecution investigation. Article 1 point 10 of the Criminal Procedure Code is affirmed in Article 77 of KUHAP stating that the District Court has the authority to examine and decide upon, in accordance with the provisions stipulated in law. The jurisdiction of the courts to adjudicate in pre-trial is described in Article 95 of the Criminal Procedure Code. 2) Obstacles in the implementation of functions and the role of pretrial in law enforcement in Central Java Police include: a. judges pay more attention to whether or not the formal conditions for arrest and detention, or whether there is a detention order and not test and judge material requirements at all. b. every execution of forced efforts is always a rush of human rights. c. checks for detention, there is still abuse in the investigation stage by the Police and prosecution by the prosecutor. d. besides the extent of investigative authority in determining sufficient preliminary evidence, the oversight of the authority is also weak. 3) Solutions from obstacles in the implementation of functions and pretrial roles in law enforcement in Central Java Police include: a. Control of each law enforcement apparatus is required on each institution vertically. b. The Criminal Procedure Code needs to be revised, especially regarding the mechanism of mutual supervision between law enforcement and institutions within the judicial system. c. an active role of the judge in the use of authority at the time of examination of the principal matter to consider investigations or prosecutions that are not in accordance with the provisions of procedural law or against the law in order to avoid abuse of human rights. d. in the stage of adjudication, the judge should concentrate on determining the results of the evidence in the hearing and in this stage the judge can judge what happened in the pre-certification stage.Keywords: Roles and Functions, Pretrial, Criminal Law Enforcement

scholarly journals Gugurnya Hak Menuntut Terhadap Korporasi Akibat Pailit

2021 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
Author(s):  
Audaraziq Ismail ◽  
Eva Achjani Zulfa ◽  
Yutcesyam Yutcesyam ◽  
Fatiatulo Lazira
Keyword(s):  
Limited Liability ◽  
Criminal Procedure ◽  
Criminal Code ◽  
Criminal Case ◽  
District Court ◽  
Public Prosecutor ◽  
The Public ◽  
Procedure Code ◽  
Ne Bis In Idem ◽  
Bankruptcy Code

Prosecution is basically an action by the public prosecutor to delegate a criminal case to the competent District Court so that it is examined and decided by a judge in a court session. With regard to prosecution, Article 109 of the Criminal Procedure Code states that there are 3 reasons for stopping prosecution, namely that an event is not a criminal act, there is not enough evidence collected by investigators to prove the fulfillment of the elements in a criminal act and for the sake of law. The Criminal Code, First, with regard to the application of the principle of ne bis in idem. Second, if the Defendant dies, Third, Expires, Fourth, Settlement outside the court, Article 82 of the Criminal Code has described if an offense is threatened with a fine only, then prosecution can be avoided by paying the maximum fine directly. Against corporations, prosecution is limited by a number of provisions, in this case also including when the corporation is bankrupt. That as a result, if the entire corporate assets are included in the bankruptcy code, there will be a transfer of corporate licenses and an impact on the liquidation process. Thus, based on the provisions of Article 142 paragraph (1) of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the corporation is dissolved. Thus, the prosecution of the bankrupt corporation can be dropped.

scholarly journals Is a public procesutor's investigation more effective than a judicial investigation?

2020 ◽  
Vol 54 (4) ◽  
pp. 1183-1202
Author(s):  
Snežana Brkić
Keyword(s):  
Empirical Research ◽  
Criminal Procedure ◽  
The Other ◽  
Public Prosecutor ◽  
High Court ◽  
The Public ◽  
Procedure Code ◽  
Judicial Investigation ◽  
Injured Party ◽  
Novi Sad

This paper is the result of a mini empirical research on the duration of judicial and public prosecutorial investigations before the High Court in Novi Sad. A total of 100 cases were analyzed, of which 50 cases from 2008 and 50 cases from 2015 and 2016. The first 50 cases were conducted during the validity of the Criminal Procedure code from 2001, while the other 50 cases were conducted during the validity of the Criminal Procedure Code from 2011. In order for the result to be as comparable as possible, we tried to have the same structure of criminal acts represented in both groupes. The author came to the conclusion that a prosecutorial investigation is not faster than a judicial investigation. The search for the suspect, the search for the injured party, the impediment of the lawer, the strike of the lawers, the preoccupation of the public prosecutor, etc. contributed to the somewhat longer duration of the public prosecutorial investigation.

scholarly journals The general ineffectiveness of the appeal against the custody order: Final research results

2021 ◽  
Vol 93 (1) ◽  
pp. 87-118
Author(s):  
Aleksandar Todorović
Keyword(s):  
Criminal Procedure ◽  
Research Results ◽  
Concrete Situation ◽  
Procedure Code ◽  
Legal Remedy ◽  
The Republic

This paper will present the results of the completed research which relates to the issue of the effectiveness of the appeal against the custody order pursuant to Article 294 of the Serbian Criminal Procedure Code. The research which the paper reports on was conducted on the entire territory of the Republic of Serbia, encompassed all Basic and Higher Courts, as well as a survey of more than 300 lawyers. Even though most colleagues will not be surprised by the results, the research has proven to be useful in multiple ways, primarily because it factually and comprehensively demonstrates the concrete situation regarding the effectiveness of the legal remedy in question. This research documents what was the general (but not empirically tested) impression in legal praxis.

scholarly journals KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 197-218
Author(s):  
Nova Ariati
Keyword(s):  
Code Of Ethics ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Procedure ◽  
District Court ◽  
Constitutional Court ◽  
Procedure Code ◽  
Single Judge ◽  
Working Day ◽  
The Right ◽  
Trial Series

ABSTRAKSidang praperadilan dilakukan dengan cepat dan berita acara serta putusan praperadilan dibuat seperti pemeriksaan singkat dan dipimpin oleh seorang hakim tunggal. Tujuh hari merupakan ketentuan yang diamanatkan KUHAP untuk pelaksanaan rangkaian praperadilan yang cepat dan sederhana, mulai dari pemeriksaan perkara. Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 78 / PUU-XI / 2013 menegaskan bahwa proses praperadilan paling lambat tujuh hari untuk memberikan kepastian hukum, terutama bagi pemohon yang merasa haknya dirugikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu sebagai upaya pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dilapangan, karena dalam penelitian ini peneliti segera melakukan penelitian di lokasi atau lapangan penelitian yaitu tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah disiapkan. Hasil dari penelitian ini adalah interpretasi hakim terkait sidang praperadilan selama tujuh hari antara hari kerja dan hari kalender dalam beberapa kasus dan relevansinya dengan kode etik hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang bervariasi. Hal ini karena masih adanya penafsiran hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP sehingga masih ada hakim yang memutuskan perkara praperadilan melebihi 7 hari kerja. Pemenuhan hak pemohon dengan interpretasi terkait sidang praperadilan tujuh hari antara hari kerja dan hari kalender di Pengadilan Negeri Pekanbaru masih memuat beberapa perkara yang menunjukkan terpenuhinya hak pemohon sesuai dengan ketentuan di dalam KUHAP. Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP paling lambat tujuh hari hakim harus sudah mengambil putusan, padahal masih ada beberapa perkara yang putusan hakimnya dijatuhkan lebih dari 7 hari. Kata kunci: interpretasi; uji coba tujuh hari; praperadilanABSTRACTThe pretrial hearing is conducted quickly and the minutes and pretrial decisions are made like a brief examination and are chaired by a single judge. Seven days is a provision mandated by the Criminal Procedure Code for the implementation of a quick and simple pre-trial series, starting from the commencement of the examination. The Constitutional Court through decision number 78 / PUU-XI / 2013 asserted that at the latest seven days the pretrial process is to provide legal certainty, especially for applicants who feel their rights are harmed. This type of research is empirical juridical research that is as an effort to approach the problem under study with the nature of law that is real or in accordance with the reality in the field, because in this study, researchers immediately conduct research on the location or place under study to provide a complete and clear picture about the problem under study. The nature of this research is descriptive. This study uses secondary data, namely data that has been prepared. The results of this study are the interpretation of judges related to the seven-day pretrial hearing between workdays and calendar days in some cases and their relevance to the judge's code of ethics in the Pekanbaru District Court varies. There are still interpretations of judges who are not in accordance with the provisions of the KUHAP so that there are still judges who decide that pretrial cases exceed 7 working days. Fulfillment of the right of the applicant with a related interpretation of the seven-day pretrial hearing between the working day and calendar day in the Pekanbaru District Court still contains several cases that indicate the fulfillment of the right of the applicant in accordance with the provisions in the Criminal Procedure Code. In Article 82 paragraph (1) letter c KUHAP no later than seven days the judge must have made a decision, while there are still a number of cases where the judge's decision is imposed more than 7 days.Keywords: interpretation; seven days trial; pretrial

scholarly journals Application Of The Miranda Principle In Terms Of Presenting The Legal Counsel For Criminal Suspects In Indonesia

2016 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 51
Author(s):  
Moch Faisal Kafrawi
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Criminal Procedure ◽  
Legal Counsel ◽  
Procedure Code ◽  
Criminal Suspects ◽  
Law Enforcement Officials

This study was to determine how the application Miranda Principle in Indonesian legislation system and to find out how its implementation by law enforcement officials. Research conducted qualitatively by focus on a library study with approach of primary legal materials and secondary law. The results showed that in Indonesia, Miranda Principle set in several chapters: chapters 54, 55, 56 paragraph (1) and Article 114 Criminal Procedure Code. But in practice in some cases is still less than the maximum, especially in terms of presenting legal counsel for justice seekers who can not afford in this case the suspect / defendant.

scholarly journals Fulfillment of Defendant's Rights in PERMA Number 4 of 2020 reviewed from the Principle of Due Process of Law

2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 89-104
Author(s):  
Dewi Bella Juniarti
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Due Process ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Procedure ◽  
Criminal Cases ◽  
Research Results ◽  
Procedure Code ◽  
Due Process Of Law ◽  
Limited Scope ◽  
Laws And Regulations

The purpose of this study is to find out and analyze the defendant's rights and the obstacles to their fulfillment through the principle of due process of law. The defendant's rights are contained in Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. It was considered that during the Covid-19 pandemic, the trial was conducted electronically due to the emergence of public social restrictions. This research was conducted using the juridical-normative method by examining library materials and secondary data through a previous study of laws and regulations, books, and research results. The deviations of the fulfillment of the defendant's rights in the electronic trial from those previously contained in the Criminal Procedure Code occur because of the limited scope regulated by Supreme Court Regulation 4/2020 that concerning electronic trials, so it is considered difficult to implement the defendant's rights in practice fully. Non-optimal fulfillment of the defendant's rights indicates that the due process of law principle cannot be applied in electronic trials, so it is necessary to update regulations regarding electronic trials in Indonesia to optimize the to optimize the development of national law that considered the perspective of justice.

scholarly journals The institute of statutory limitation in criminal procedure and in criminal law

ScienceRise ◽  
2021 ◽  
pp. 45-52
Author(s):  
Elda Maloku
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Scientific Knowledge ◽  
Scientific Research ◽  
Criminal Procedure ◽  
Criminal Code ◽  
Research Results ◽  
Legal Provisions ◽  
Procedure Code ◽  
The Republic ◽  
Technological Product

The institute of statutory limitation in criminal procedure has an extreme importance and through this research we will get to know more about the new provisions of Criminal Procedure Code and the Criminal Code of Republic of Kosovo regarding the statute of limitations of the criminal prosecution and the statute of limitations of the execution of the criminal-legal sanctions. The object of research: Analysis and the synthesis facts and essential legal provisions of Criminal Procedure and the Criminal Code of the Republic of Kosovo for statutory limitation (hereinafter SoL), by using scientific theory, methodology and scientific research in order to gain scientific knowledge. The main scientific results: The institute of statutory limitation in the Criminal Procedure in the Republic of Kosovo is analyzed with the provisions of the Criminal Code and Criminal Procedure Code. Moreover, SoL is analyzed and compared with legal provisions in the abolished Criminal Code and the new Criminal Code of Republic of Kosovo as well. Improvement of the efficiency of the Institute of SoL in criminal law and criminal procedure has been found through new amendments to the legal provisions of the Code of Criminal Procedure and the Criminal Code The area of practical use of the research results: Are the newest data for the institute of SoL in the criminal procedure and in criminal law as well. The conducted research made it possible for lawyers, criminologists, victimologists, Non-Governmental Organizations (hereafter: NGOs) and all stakeholders to obtain additional information about the Institute of SoL in Criminal Procedure Law and Criminal Law in the Republic of Kosovo. Innovative technological product: Identification and the analysis of new changes in legal provisions of Criminal Procedure Code and Criminal Code of the Republic of Kosovo for efficiency improvement of SoL institute. Scope of the innovative technological product: This research will contribute and fulfill the scientific knowledge fund on the SoL problem in Kosovo and its enforcement. Also, the research results can create some starting points for more complex scientific research in the future for the Institute of SoL in the Republic of Kosovo or in the other countries of the region.

scholarly journals Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Badung)

2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 315-319
Author(s):  
I Putu Krisna llham Wiantama ◽  
I Nyoman Gede Sugiartha ◽  
Ida Ayu Putu Widiati
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Criminal Procedure ◽  
District Court ◽  
Public Prosecutor ◽  
Criminal Cases ◽  
Legal Rules ◽  
The Public ◽  
Delegation Of Authority ◽  
Procedure Code ◽  
Legal Force

There are many criminal cases of Narcotics in the jurisdiction of the Badung Prosecutor's Office, the procedure for storing confiscated objects of the State (Rupbasan) is regulated in Article 44 of the Criminal Procedure Code, then the destruction of confiscated Narcotics is carried out seven days after obtaining a court envoy who has permanent legal force as provisions of Law number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, the implementation of this law still appears to be constrained by its implementation in the field. This study aims to explain the legal rules for storing and destroying confiscated Narcotics at the Badung Public Prosecutor's Office and describing the process of storing and destroying confiscated Narcotics at the Badung District Court. This study was designed using a normative method, namely examining library materials in relation to cases through a statutory approach. The data used are primary and secondary data. Data were collected by interviewing and documentation. The results showed the legal rules for the storage of confiscated Narcotics at Kasiswa Badung, according to Article 44 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, Perka BNN No. 7/2010, while for Destruction is regulated based on SE.IA Number: SE-018 / A / JA / 08/2015 dated 21 August 2015 is one of the legal bases, then the mechanism for storing and destroying confiscated Narcotics objects begins with the acceptance of delegation of authority from investigators to the public prosecutor to District Prosecutor's Office Badung by presenting the defendant and evidence to the District Prosecutor's Office Badung Badung. If the trial process has been completed and has retained legal force, the officer begins to collect and record various confiscated objects that will be destroyed, in this case divided according to the types of confiscated objects.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document