Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu

Tujuan penelitjan menganalisis penyelesaian pembagian harta bersama melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu dan Apa sajakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penyelesaian pembagian harta gono gini melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu bahwa setiap perkara yang telah ditunjuk majelis hakim memeriksa perkara terlebih dahulu, kemudian ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator oleh majelis hakim. Selanjutnya mediator sebagai fasilitator menetapkan waktu pertemuan untuk melakukan mediasi, artinya dalam proses mediasi mediator berperan membantu/menengahi agar kesepakatan antara para pihak tentang pembagian harta bersama dapat terwujud atas dasar musyawarah. Selanjutnya jika kesepaktan terwujud, maka dibuat akta perdamaian yang dibantu oleh mediator dalam tinjauan yuridisnya. Kemudian dengan laporan mediator, perkara kembali kepada majelis hakim untuk menyikapi akta perdamaian dan Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Negeri Kelas I A Palu adalah ketidakhadiran salah satu para pihak, Kuasa Hukum para pihak yang kurang maksimal memberikan penjelasan mengenai manfaat mediasi dan adanya ego yang berlebihan dari masing-masing pihak. The research objective to analyze the settlement of the distribution of joint assets through Mediation at the Palu IA Class District Court and what are the obstacles in the implementation of mediation in the case of sharing assets together in the Class IA Palu District Court. The research method used is normative research method. The results showed that the settlement mechanism for the distribution of assets gono gini through Mediation in the Class IA Palu District Court that every case that has been appointed by the panel of judges examines the case first, then goes through mediation by appointing a mediator by the panel of judges. Furthermore, the mediator as the facilitator determines the meeting time to conduct mediation, meaning that in the mediation process the mediator plays a role in assisting / mediating so that the agreement between the parties regarding the sharing of collective assets can be realized on the basis of deliberation. Furthermore, if the agreement is realized, a peace deed will be drawn up which is assisted by the mediator in his juridical review. Then with the mediator's report, the case returned to the panel of judges to address the peace deed and Obstacles in the implementation of mediation in the case of distributing assets at the IA Class District Court in Palu was the absence of one of the parties, the legal counsel of the parties who were not maximal in providing an explanation regarding the benefits of mediation and the excessive ego of each party.

Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Mandar

Tujuan penelitian menganalisis Efektifitas Putusan Hak Asuh Anak dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Polewali Mandar dalam memberikan hak pemeliharaan atau hak asuh anak kepada salah satu dari orang tuanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) evektifitas putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar No.195/Pdt.G/2020/PA.Plw terlaksana sudah efektif karna dilaksanakan dengan baik dan memenuhi syarat sesuai dengan putusan Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak asuh anak; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar , yaitu faktor agama dan faktor materi. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak, selain pertimbangan hukum yang dilakukan, hakim juga melihat kepentingan-kepentingan anak, supaya hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak tepat kepada siapa di dapatkan. Hakim juga menggunakan hadist Al-Qur’an dalam mempertimbangkan putusan tentang hak asuh anak. This study aims to analyze the implementation of legal protection against children through diversion The research objective is to analyze the effectiveness of child custody decisions and judges' judgments at the Polewali Mandar Religious Court in providing custody or custody of children to one of the parents. This study uses an empirical research approach. The results show that: (1) the effectiveness of the judge's decision on child custody due to divorce at the Polewali Mandar Religious Court No.195 / Pdt.G / 2020 / PA.Plw has been implemented effectively because it is implemented well and fulfills requirements in accordance with the decision of the Religious Court in fulfilling child custody rights; (2) the factors affecting the judge's decision on child custody due to divorce at the Polewali Mandar Religious Court, namely religious factors and material factors. Judges considerations in determining child care or child custody rights, in addition to the legal considerations made, the judge also looks at the interests of the child, so that the right to care for the child or the right to custody of the child is right to whom it is obtained. The judge also used the hadith from the Qur'an in considering decisions about child custody.

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Populasi dalam penelitian ini Penyidik Kepolisian di Polres Makassar, Advokat, Aktivis Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, dan Korban/Keluarganya. Sampel peneltian adalah Penyidik Kepolisian 10 orang, Advokat 10 orang, Masyarakat 15 orang, dan Korban/Keluarganya 5 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke Polresta Makassar setiap tahun mengalami penurunan akan tetapi penyelesaiannya juga mengalami kecenderungan penurunan. Oleh karena itu, penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Makassar kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Makassar adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor kesadaran hukum masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement on violence against children in Makassar City and the factors that influence it. This research is a normative legal research and empirical law. The nature of this research is descriptive analytical. The population in this study were Police Investigators at the Makassar Police, Advocates, South Sulawesi Child Protection Institution activists, and victims / their families. The sample of the study was 10 Police Investigators, 10 Advocates, 15 People, and 5 Victims / Their Families. The results of this study indicate that cases of violence against children reported to the Makassar Police have decreased every year, but the resolution has also decreased. Therefore, the law enforcement of violence against children in the Makassar City Police is less effective. Factors that affect the effectiveness of law enforcement on crimes against children at the Makassar City Police are legal substance factors, law enforcement officers, facilities and infrastructure factors, and community legal awareness factors.

Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Penelitian bertujuan mengetahui bentuk perlindungan Terhadap Istri Melalui putusan pengadilan di Pengadilan Agama Belopa dan mengetahui pelaksanaan isi putusan hakim Pengadilan Agama Belopa tentang pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang diberikan melalui putusan pengadilan yaitu berupa pemberian nafkah lampau, nafkah mut’ah, nafkah iddah, dengan cara pembebanan kepada bekas suami. Dan Pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam prakteknya, banyak suami yang tidak mau membayarkan nafkah mantan istri di persidangan, sehingga hakim memberikan kebijakan dengan memerintahkan suami untuk membayarkan mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah sebelum pembacaan ikrar talak atau menunda sidang penyaksian ikrar talak bagi suami yang ingkar terhadap kewajibannya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan hak-hak mantan istri dan memberikan keadilan bagi istri yang ditalak oleh suaminya. This study aims to determine the form of protection for wives through court decisions at the Belopa Religious Court and to find out the implementation of the contents of the Belopa Religious Court judge's decision regarding providing a living for ex-wives due to divorce. The method used is a sociological-juridical research method. The results showed that the application of the form of legal protection to the wife that was given through a court decision was in the form of giving a past income, living a mut'ah, iddah income, by means of imposition to the ex-husband. And the provision of income for the ex-wife due to divorce is carried out after the husband has read the divorce vow or after the decision has permanent legal force. However, in practice, many husbands do not want to pay for their ex-wives in court, so the judge provides a policy by ordering their husbands to pay mut'ah, iddah livelihoods, and madhiyah livelihoods before reading the divorce vows or postpone the hearing of the divorce vows for husbands who renounce obligation. This policy was carried out to protect the rights of the ex-wife and to provide justice for the wife who was bullied by her husband.

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum

Penelitian bertujuan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Makassar, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian implementasi upaya diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Makassar telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak telah sesuai dengan undang-undang sistem peradilan anak serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia. Namun kenyataannya pada pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Makassar seringkali dijumpai anak yang mengulangi tindak pidana sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mengupayakan diversi melainkan melimpahkan berkas perkara pada Pengadilan Negeri Makassar, yang mana telah sesuai dengan unsur-unsur pelaksanaan diversi itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Faktor yang menghambat terhadap implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. This study aims to analyze the implementation of legal protection against children through diversion by the public prosecutor. This type of research is juridical empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Makassar District Attorney, then carried out a quantitative descriptive analysis. The results of the research on the implementation of diversion efforts carried out by the public prosecutor on child criminal cases at the Makassar District Prosecutor's Office have been carried out well from a procedural perspective. Implementation carried out by the enforcement apparatus is in accordance with the law on the juvenile justice system and the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia. However, in reality in the implementation of diversion at the Makassar District Prosecutor's Office, there are often children who repeat the crime so that the Public Prosecutor does not seek diversion but instead delegates the case file to the Makassar District Court, which is in accordance with the elements of the diversion implementation itself as regulated in Article 7. Paragraph 2 of Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Justice System. Factors that hinder the implementation of legal protection against children through diversion by the public prosecutor include: legal substance, legal structure and legal culture.

Jaminan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Penelitian bertujuan mengetahui pengaturan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, dan pelaksanaan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Dalam pelaksanaannya, pemberian penangguhan penahanan dengan jaminan uang, jumlah uang tergantung pada kesepakatan antara pihak instansi yang menahan dengan pemohon penangguhan penahanan, penasihat hukum atau keluarganya. Uang jaminan disimpan oleh instansi yang menahan, tidak diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana amanat undang-undang. Sedangkan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, biasanya isteri atau anak yang menjadi penjamin. Penasihat hukum tidak pernah menjadi penjamin. The research aims to determine the arrangement of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Police, and the implementation of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Resort Police. This type of research is juridical empirical. Research Results Suspended detention can be carried out with or without a guarantee in the form of money or a person's guarantee, however, the Criminal Procedure Code does not explain the amount of security deposit if the suspension is carried out with a money guarantee. In its implementation, granting a suspension of detention with a money guarantee, the amount of money depends on the agreement between the detaining agency and the applicant for a suspension of detention, legal advisers or their families. Security deposits are kept by the detaining agency, and are not submitted to the Clerk of the District Court as mandated by law. Meanwhile, the detention is suspended with a person guarantee, usually the wife or child who becomes the guarantor. Legal counsel is never a guarantor.

Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah Polrestabes Makassar faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar kurang efektif, karena masih tampak diberbagai tempat terjadi balap liar dan anak di bawah usia tujuh belas tahun menjadi pelau balap liar yang pada dasarnya telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum faktor sumber daya manusia aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum masyarakat. The research objective was to identify and analyze the effectiveness of investigations on illegal racing actors in the Makassar Police Station. This research method uses a type of normative legal research and empirical law. The results of this study indicate that the investigation of illegal racing actors in the jurisdiction of the Makassar Police is ineffective, because there are still several places where illegal racing occurs and children under the age of seventeen become illegal racing drivers who basically have violated Law Number 22 Year 2009. regarding Traffic and Road Transportation. The factors that influence the effectiveness of investigations against perpetrators of illegal racing in the jurisdiction of the Makassar Police are the legal substance factors, human resources, facilities and infrastructure, community legal awareness, and community legal culture factors.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Penelitian bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian bahwa; Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Polewali Mandar adalah perlindungan dalam proses penyelidikan serta melalui upaya preventif/pencegahan dengan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Polewali. Sedangkan perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri Polewali adalah perlindungan dalam proses persidangan yang berupa korban anak tidak disumpah, hakim dalam memberikan pertanyaan sangat hati-hati dan tidak formal, serta adanya pendamping yang dipercaya oleh korban anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak berjalan secara efektif dikarenakan masih terdapat tindak kekerasan seksual anak yang pada kenyataannya saat ini masih banyak yang menimpa anak di Kabupaten Polewali Mandar. This study aims to analyze the legal protection of child victims of sexual violence, and to analyze the factors that influence the legal protection of child victims of sexual violence. This type of research is juridical empirical. Research results that; Legal protection for children who are victims of sexual violence in criminal law enforcement practices by the Police in Polewali Mandar is protection in the investigation process and through preventive / preventive measures in collaboration with Non-Governmental Organizations (NGOs) in Polewali Regency. Meanwhile, legal protection by the Polewali District Court is protection in the trial process in the form of child victims who are not sworn in, judges in giving questions are very careful and informal, and there is a companion who is trusted by child victims. Legal protection for child victims of sexual violence does not work effectively because there are still acts of child sexual violence which in fact currently still happen to many children in Polewali Mandar Regency. the factors that influence the legal protection of child victims of sexual violence. This type of research is juridical empirical. Research results that; Legal protection for children who are victims of sexual violence in criminal law enforcement practices by the Police in Polewali Mandar is protection in the investigation process and through preventive / preventive measures in collaboration with Non-Governmental Organizations (NGOs) in Polewali Regency. Meanwhile, legal protection by the Polewali District Court is protection in the trial process in the form of child victims who are not sworn in, judges in giving questions are very careful and informal, and there is a companion who is trusted by child victims. Legal protection for child victims of sexual violence does not work effectively because there are still acts of child sexual violence which in fact currently still happen to many children in Polewali Mandar Regency

Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar. Metode Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian empiris. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar kurang efektif karena Penyidikan Pelanggaran merek adalah merupakan Delik Aduan sehingga terkadang pemilik merek enggan untuk melaporkan adanya tindak pidana Penjualan Produk Pakaian merek Palsu tersebut. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah Struktur hukum, budaya hukum serta kesadaran hukum masyarakat. The purpose of this study was to determine and analyze the extent of law enforcement against the sale of fake brand clothing in the Makassar City Senteral Market and to find out and analyze the factors that influence Law Enforcement on the Sale of Counterfeit Brand Clothing in the Makassar City Senteral Market. This research method, if seen its type, is empirical research. The results of the study illustrate that Law Enforcement on the Sale of Counterfeit Brand Clothing in the Makassar City Senteral Market is less effective because the Investigation of Brand Violations is a complaint of complaint so that som.etimes brand owners are reluctant to report criminal acts of Sale of Counterfeit Brand Clothing Products. And the factors that influence it are the legal structure, legal culture and legal awareness of the community

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Oleh Pemerintah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sudah berjalan dengan baik dilihat dengan antusiasme warga, dibuktikan dengan banyaknya warga yang hadir dalam acara Penyuluhan PTSL 2020 tersebut. Pengumpulan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini sudah sesuai target dan sasaran yang telah ditargetkan sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sumber daya manusia yang harus dikembangkan agar mampu mencapai tujuan organisasi. Begitu juga sarana dan prasarana yang memadai agar kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik. Serta budaya hukum masyarakat yang harus dibenahi lebih dahulu, tanpa pengetahuan masyarakat yang cukup, terkait program PTSL tidak akan pernah berhasil. This study aims to determine and analyze the implementation of the Complete Systematic Land Registration program and to determine the factors that influence it. This research is a type of empirical legal research. The results showed that the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) was already going well, seen with the enthusiasm of the residents, as evidenced by the number of residents who attended the 2020 PTSL Counseling event. This Complete Systematic Land Registration (PTSL) data collection has met the targets and targets that have been previously targeted. Factors affecting the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program are human resources that must be developed in order to be able to achieve organizational goals. Likewise, adequate facilities and infrastructure so that these activities will run well. As well as the legal culture of the community that must be addressed first, without sufficient community knowledge, the PTSL program will never succeed.