Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Di Provinsi Kalimantan Barat

Dalam rangka mewujudkan good governance, pemerintah menerapkan Reformasi birokrasi. Salah satu area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi birokrasi adalah Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian Keuangan menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Penerapan IKPA terus mengalami perkembangan sekaligus tantangan. Tahun 2020, IKPA diuji oleh mulai masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan adanya Pandemi COVID-19 dan refocusing anggaran, pengelola keuangan pada satuan kerja sebagai ujung tombak dalam peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran menghadapi tantangan yang sangat berat. Untuk itu, penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tingkat Satuan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan mengunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja pada Provinsi Kalimantan Barat selama dua tahun (2019 dan 2020) yang terdiri atas 10 indikator. Teknik pengujian penelitian ini menggunakan uji beda paired sample t-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan keadaan variabel sebelum terjadi pandemi COVID-19 dengan kelompok data saat terjadinya pandemi COVID-19. Sampel penelitian ini sebanyak 499 satuan kerja yang diperoleh dari Aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Dari sepuluh indikator yang diuji, hanya dua indikator yang menunjukan penurunan secara signifikan yaitu Pengelolaan Uang Persediaan, dan Penyerapan Anggaran. Hal ini menunjukan bahwa Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat secara umum tidak terpengaruh oleh Pandemi COVID-19 bahkan tetap dapat meningkat secara signifikan pada beberapa indikator kinerja.

Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin

Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin Dori Nofriadi [email protected] Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin, apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi dan upaya yang dilakukan untuk kesuksesan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan informan berjumlah 16 orang yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, triungulasi, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin belum optimal dilaksanakan sesuai kebijakan, adapun factor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi diantaranya (1) masalah lokasi barang milik daerah berada di 24 Kecamatan dalam Kabupaten Merangin dan masih rendahnya kesadaran serta rasa tanggung jawab maupun sikap kooperatif personil dalam pengelolaan barang milik daerah, (2) masalah kebijakan rekrutmen pengelola barang milik daerah belum tepat dan terukur, serta kurangnya pelaksanaan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah, (3) masalah dukungan lingkungan dimana masih minimnya penggunaan alat teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan dan anggaran yang kurang memadai, sehingga terkendala dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan agar (1) Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Merangin dalam bidang penganggaran untuk menjalankan amanah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dapat digunakan untuk biaya pengelolaan barang milik di OPD, dan (2) Adanya upaya sosialisasi dan pengadaan alat teknologi serta peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin. Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, barang milik daerah.

Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Kubutambahan II Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Bali Tahun 2020

Pelayanan publik di bidang kesehatan sebuah bangsa bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang demi terwujudnya kesehatan yang optimal. Puskesmas dan Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebuah hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pelayanan publik pada tingkat Puskesmas dapat memberikan keuntungan kepada peserta JKN untuk memanfaatkan pelayanan yang akan berdampak pada pelayanan kesehatan yang dirasa buruk atau baik. Kepuasan pelayanan tercapai apabila apa yang didapatkan pasien melebihi dari harapannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas yang meliputi tangible, reabelity, responsiveness, assurance, dan emphaty terhadap kepuasan pasien serta dimensi kualitas yang paling dominan mempengaruhi kepuasan pasien di Puskesmas Kubutambahan II. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kubutambahan II Tahun 2020 dengan sampelm sebanyak 100 responden. Variabel independen adalah responsiveness, reliability, emphaty, tangible dan assurance. Sedangkan variabel dependen adalah kepuasan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kubutambahan II. Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan kuesioner kualitas pelayanan dan kuesioner kepuasan yang sudah valid dan reliable. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif dilanjutkan dengan Analisa multivariat menggunakan regresi linier berganda dengan sebelumnya melakukan uji asumsi regresi. Hasil yang ditemukan bahwa persamaan regresinya memperkirakan kepuasan pelayanan yang diterima oleh pasien/klien dipengaruhi oleh responsiveness, assurance dan reliability. Setiap kenaikan 1,25 nilai responsiveness dari klien maka akan mempengaruhi peningkatan kepuasan yang dirasakan oleh klien/pasien. Kemudian klien akan merasa puas jika terdapat kenaikan 1,56 perhatian dari assurance terhadap pelayanan kesehatan yang didapatkan. Selanjutnya pasien/klien semakin puas jika ada peningkatan kualitas yang reliabel yang naik sebesar 1,49. Kesimpulan bahwa variabel yang paling dominan bersama-sama mempengaruhi secara simultan dengan peningkatan kepuasan masyarakat terkait pelayanan kesehatan adalah responsiveness, reliability dan empathy. Kata Kunci: Kualitas, Kepuasan, Puskesmas

Nilai-Nilai Publik dalam Kebijakan Pelestarian Cendana (Santalum Album L) di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Nilai-nilai publik adalah nilai yang memberikan konsensus normatif tentang: hak, manfaat, dan hak prerogatif; kewajiban warga negara kepada masyarakat, negara, dan satu sama lain; serta prinsip-prinsip yang menjadi landasan pemerintah dan kebijakan (Bozeman: 2007). nilai publik sebagai cara untuk memahami aktivitas pemerintah, menginformasikan pembuatan kebijakan dan membangun penyampaian layanan (O’Flynn, 2007) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai publik dalam kebijakan pelestarian Cendana (santalum album L) di kabupaten Timor Tengah Selatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan ditetapkan dengan menggunakan teknik purposif kepada tokoh-tokoh masyarakat sebagai pemangku kepentingan adat, pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai publik sangat penting dijadikan sebagai landasan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian Cendana. Nilai-nilai seperti nilai keadilan sosial, akuntabiltas, dan nilai keberlanjutan, belum maksimal diakomodir pada kebijakan pelestarian Cendana. Beberapa implikasi yang muncul akibat terabaikannya nilai adalah; masyarakat (publik) tidak mempunyai semangat untuk ikut terlibat dalam upaya pelestarian dan masih adanya pandangan bahwa Cendana sebagai sumber daya alam lokal yang bernilai tinggi, namun menuai juga banyak masalah. Rekomendasi penelitian adalah perlunya revitalisasi nilai-nilai publik (public values) agar kebijakan pelestarian dapat meningkatkan populasi cendana.

Penerapan E-voting dalam Pemilihan Wali Nagari di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan e-voting dalam Pemilihan wali nagari di Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pemilihan wali nagari yang menggunakan perangkat elektronik (e-voting) di Kabupaten Agam. Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun 2017 melaksanakan Pemilihan wali nagari berbasis elektronik disebut dengan e-voting. Pemilihan wali nagari ini dilaksanakan di 28 nagari dimana Nagari Kamang Hilia menjadi nagari terbaik dalam pelaksanaannya. Dengan tingkat partisipasi bukan yang tertinggi. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat bagaimana penerapan e-voting pada Pemilihan wali nagari Kamang Hilia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis dan tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Menguji keabsahan data yang di dapat di lapangan menggunakan teknik triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan Konsep e-voting Crannor dan Cytron yang menggunakan empat desain utama e-voting yaitu: Accuracy, Privacy, Invulnerability, Verifiability dan tiga desain tambahan yaitu: Convenience, Flexibility, Mobility. Hasil dari penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan bagaimana penerapan e-voting dalam Pilwana di Nagari Kamang Hilia. Adapun penerapan e-voting dalam Pilwana Nagari Kamang Hiilia tahun 2017 sudah dilaksanakan secara maksimal, meskipun ada beberapa kendala. Seperti sudah terpenuhinya indikator Accuracy, Privacy, Invulnerability dan Verifiability akan tetapi pada indikator Convenience, Flexibility masih belum terlaksana dengan baik dan pada indikator Moblity tidak terpenuhi karena metode yang dipakai tidak bersifat jarak jauh atau tidak menggunakan internet.

Analisis Pelaksanaan Peraturan Bupati Merangin Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Karyawan dalam Peningkatan Disiplin Dinas PNS di Dinas Pekerjaan Publik dan Tata Ruang Kabupaten Merangin

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh dengan cara wawancara, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kabupaten Merangin, dengan informan berjumlah 10 orang. Dipilih dengan metode purposive sampling. Data dianalisis dengan menggunakan metode triungulasi, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Bupati Merangin Nomor 70 Tahun 2018 tentang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai telah dapat diimplementasikan dengan baik oleh implementor sehingga terjadi peningkatan disiplin dan kinerja. Dari penjelasan diatas penulis menyarankan bahwa TPP yang diberikan tehadap Pegawai perlu dievaluasi jumlah besaran yang diberikan, sehingga bukan saja disiplin menjadi baik, tetapi semangat dalam bekerja tentu juga akan meningkat sehingga pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya dapat terlaksana dan apa yang menjadi visi dan misi organisasi dapat terlaksanakan dengan baik.

The Implementation of The Policy on School Operational Assistance (BOS) at Junior High Schools in Indragiri Hilir Riau Indonesia

BOS policy is one of the public policies made by the government aiming at improving the quality of human resources as the indicator of the progress of a nation's development. This study aimed at analyzing and describing BOS policy, the implementation of BOS funds, and the supporting factors and inhibiting factors in implementing BOS policy at Junior High Schools in the Tembilahan sub-district. This study design was qualitative using a descriptive method. The data and information were collected through an observation technique, interview, and documentation. Data analysis was conducted using classification steps, analysis, and data interpretation until the conclusion was drawn. The result showed that the BOS policy was an appropriate and effective public policy for people in general and, particularly, for the school, teaching staff, and the students. Regarding the implementation of the BOS policy at Public Junior High Schools in the Tembilahan sub-district, it was good and met the BOS technical guideline. However, it still had an obstacle that several school activities could not be accommodated using BOS funds. The supporting factors of the BOS policy implementation at Public Junior High Schools in the Tembilahan sub-district were good communication between several relevant parties and the availability of competent human resources. Meanwhile, the inhibiting factors were financial resources and the characteristics of the policy were too rigid in the use in every school.

Difusi Inovasi Kesehatan Masyarakat Melalui Program Jamban Arum (Antar Ke Rumah) di Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah

This study described the diffusion of public health innovation through the Arum Latrine Program (delivery to houses) in Simpangkatis District, Central Bangka Regency, which was carried out as an effort to improve performance through community services and development, especially in the community health development. The Arum Latrine Program was a program implemented from, by and for the Simpangkatis District with funding sourced from voluntary self-subsistent, so that currently the Arum Latrine Program was being proposed as one of the regional innovations. The research method used a qualitative approach with descriptive methods. Data collection was conducted through interviews and observations. The interview was conducted to the informants who were selected using purposive sampling technique (the head of Simpangkatis District and sub-district employees, the head of village and village office staff, the Sector Police Chief, and the head of Simpangkatis health center) and snowball sampling technique (the community leaders and community recipients of Arum Latrine Program in the Simpangkatis District area). The data were analyzed using the theory of Everett M. Rogers (1964). The conclusions were: 1) The diffusion innovations of public health through the Arum Latrine Program (Delivery to Houses) in Simpangkatis District had not been going well and had not been widely adopted. 2) The most powerful aspect in the diffusion of Arum Latrine innovation was the social system. 3) The obstacles in the diffusion of Arum Latrine innovation were the culture of open defecation among the community, the lack of initiative from other agencies to adopt the Arum Latrine Program, and misunderstandings of the apparatus in accepting the socialization of the Arum Latrine Program, especially regarding to the collection of voluntary donations. 4) The factor that supported the program was the social system existing in the community. It was because ??Simpangkatis District was still thick with its customs and culture, so that this social system became the most effective communication network in the diffusion of Arum Latrine innovation.

Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau

This research aimed to anlayze the implementation of border management policies in Riau Islands Province, which at the provincial level, state border management policies were coordinated through government bureaus and borders. Research problems included the coordination of the implementation of state border development programs that have not yet been integrated, the weakness of institutional institutions that oversaw national border policies and the needs for commitment by state administrators to be carried out in the form of programs/ activities in border areas. This study used a qualitative approach with descriptive methods. Data analysis was conducted based on George Edward III's Policy Implementation theory, covering aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The conclusion of this study was that the implementation of sectoral coordination and ego was still a problem, including bureaucratic fragmentation with diffused subjects, making implementation of policies less directed and integrated. Strengthening the border issues became the development program in the Riau Islands Provincial Government to to improve the welfare of the people in the border areas. The program should be then included in the Regional Development Plan (RPJMD).

Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

The paper aimed to analyze the influence of the flypaper effect on general allocation funds (DAU) to the financial performance in Bima, West Nusa Tenggara province . Variables used in this research were the general allocation fund (DAU) as independent variabel and the financial performance of local government as dependent variable. This research used a quantitative method. Census was conducted in Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bima. The data was analyzed using SPSS version 16.0. The finding of the study showed that the flypaper effect of the general allocation funds and the financial performance of local government had a negative and significant relation. The influence of general allocation funds to the financial performance of local government in Bima was 41.2% and the rest 58.8% was the changing of financial performance of local government caused by another variable which was not examined.