PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN PENGGUSURAN MEDOKAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA BERDASARKAN RIGHT TO THE CITY

Penelitian ini membahas tentang upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi hak atas perumahan yang layak huni khususnya bagi masyarakat miskin yang terkena dampak dari program Pemerintah Kota Surabaya salah satunya yaitu akibat penggusuran yang berada di Kelurahan Medokan Semampir Kota Surabaya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui program-program apa saja serta solusi apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi hak atas perumaahan layak untuk masyarakat yang terkena dampak dari penggusuran. Penelitian ini menggunakan teori right to the city dari Henry Levebfre untuk menganalisa pembangunan Kota Surabaya bahwa masyarakat kota memiliki hak atas pembangunan kotanya sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis untuk menganalisis serta menggambarkan suatu masalah yang ada di lapangan. Pengambilan data didapatkan menggunakan metode purposive sampling dimana penulis sudah menentukan subjek penelitian dengan berdasarkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi hak atas perumahan layak huni bagi masyarakat miskin khususnya masyarakat korban dari penggusuran, Kendala Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi hak atas perumahan layak huni untuk masyarakat miskin Kota Surabaya, Penolakan Warga Medokan atas ganti rugi yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Dampak dari adanya kebijakan maupun program Pemerintah Kota Surabaya terhadap pemenuhan perumahan yang layak huni untuk masyarakat miskin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemenuhan hak atas perumahan layak bagi masyarakat miskin khususnya korban penggusuran Medokan Semampir Kota Surabaya tidak berjalan dengan baik karena pada saat program penggusuran terjadi masyarakat korban dari penggusuran belum ditempatkan pada tempat yang baik.

EVALUASI KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT RENTAN MISKIN DI JAWA TIMUR

Program Jalin Matra (Jalan Lain menuju Masyarakat Sejahtera) Pemerintah Jawa Timur di bawah kepemimpinan Soekarwo-Saifullah Yusuf periode 2014-2019 cukup efektif menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan mengukur sejauh mana efektivitas program tersebut, kendala di lapangan, dampak implementasi kebijakan, khususnya bagi keluarga rentan miskin. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix-method). Secara kuantitatif mengambil 100 responden warga desa penerima manfaat yang tersebar di empat kabupaten sampel (Sumenep, Jember, Malang, dan Madiun) dan diperdalam dengan metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang mendalam (thick description). Hasil penelitian ini adalah: (1) sebesar 54% responden menyatakan program PK2 berjalan baik; (2) kendala terbesar yang dihadapi dalam implementasi program adalah klasifikasi rumah tangga sasaran (RTS); (3) dampak implementasi program PK2 adalah 63% responden menyatakan pendapatannya meningkat.

DATA DAN DESA: STUDI KEGAGALAN DATA DRIVEN POLICYMAKING DALAM GDSC DI BOJONEGORO 2014-2018

Studi ini berusaha menjelaskan data driven policymaking (DDPM) dari perspektif berbeda melalui analisis atas kegagalan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC) dalam menerapkan DDPM di Kabupaten Bojonegoro. Studi terdahulu umumnya membahas DDPM sekadar sebagai pendekatan pembuatan kebijakan yang berfokus pada teknis penggunaan data. Sementara studi ini tidak ingin berhenti pada penjelasan itu. Studi ini juga menempatkan DDPM sebagai arena beroperasinya kekuasaan. Temuan penelitian mengarah pada simpulan bahwa pada akhirnya penggunaan data dalam proses pembuatan kebijakan di institusi pemerintah tidak menentukan proses yang lebih rasional. Bagaimanapun pembuatan kebijakan adalah arena beroperasinya kekuasaan. Data tidak bisa sepenuhnya mendikte bagaimana kekuasaan beroperasi dalam pembuatan kebijakan. Sebaliknya, kekuasaan yang menentukan penggunaan data dalam pembuatan kebijakan.

MUSIK KRITIS DALAM MEMBANGUN KESADARAN TERHADAP KONDISI SOSIAL POLITIK: STUDI KASUS MUSIKALISASI NYELENEH KARYA JASON RANTI BAGI GENERASI MUDA

Critical music has the ability to describe the socio-political reality that occur in the country. Musicians describe their concerns and ideas through lyrics found in critical music. So, musicians take advantage of the function of music as mass communication. Through critical music, the delivery of socio-political phenomena can be intertwined in a more informal and relaxed manner. Especially for the younger generation who are very close to the development of music, where Indonesia is in a demographic bonus phase. In this study, researcher attempted to explain the dynamics of critical music in Indonesia's political ecosystem and how it affects the critical awareness of the younger generation. Jason Ranti describes his anxiety through the lyrics that are eccentric but rich in meaning, relaxed but not purposeless, and critical without being patronizing. Jason Ranti's critical music can build the interest of the younger generation to be more critical of the ongoing socio-political phenomena. This study uses documentation as the main data which is supported by interviews. The result of this research is that Jason Ranti has contributed in spreading critical insights to the younger generation. By understanding the meaning of eccentric musicalization through critical hermeneutic theory, Jason Ranti describes the current social phenomenon and tries to provide alternative responses for his listeners. The younger generation becomes more caring, empathetic and interested about the socio-political phenomena that are happening. Through Jason Ranti's critical music, the younger generation can take responsive actions in responding to the socio-political phenomena that are currently happening. Critical Music, Socio-Political Conditions, Jason Ranti, Younger Generation.

POLITIK PENGUPAHAN DAN RELASI ANTARSTAKEHOLDER DALAM PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SURABAYA TAHUN 2016

Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menimbulkan permasalahan baru dalam penetapan upah minimum di daerah. Asosiasi pengusaha dan serikat pekerja tampak saling bertentangan dalam menyikapi regulasi baru tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika dari proses penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya Tahun 2016 yang termanifestasikan dalam Peraturan Gubernur No 68 Tahun 2015, serta relasi dari para stakeholder dalam menentukan besaran kenaikan UMK Surabaya untuk tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi secara mendalam dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan Upah Minimum Kota Surabaya untuk tahun 2016 masih diwarnai konflik kepentingan antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang ditandai dengan munculnya dua usulan nominatif yang berbeda. Dengan kewenangan yang dimiliki sebagai kepala daerah tingkat provinsi, Gubernur Jawa Timur memutuskan mengambil kebijakan diskresi dengan mempertimbangkan unsur kepentingan berbagai pihak meskipun secara matematis dan dari sisi regulatif menyimpang dari formula baru yang termuat dalam PP 78/2015 tentang Pengupahan. Relasi antarstakeholder dalam proses penetapan cenderung mengarah pada dominasi relasi antara Gubernur Jawa Timur dengan serikat pekerja. Karena keputusan penetapan lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh serikat pekerja. Sedangkan relasi pemerintah dengan pengusaha terlihat lebih dekat pada saat proses penangguhan upah

THE CONCEPT OF POLARITY AND CENTRES OF POWER IN INTERNATIONAL RELATIONS

This paper explains the concept of polarity and centres of power where the poles are divided into three types in the international system. To be a great power, the states build and maintain their power capability in the system, and that capability is growing in every period, such as the emergence of nuclear power in the Cold War era. Furthermore, the scholars of international relations have different perceptions to determine the poles after the Cold War until this era whether the international system is unipolar or multipolar or even bipolar, as several countries are predicted to be potential great power in the forthcoming years.

PERAN STAKEHOLDER DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA: STUDI DESA JAMBEWANGI KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI

The family planning village in Jambewangi village of Banyuwangi regency has been awarded the title of provice and national pilot KB Village in the year of 2019. Motivated by the commitment and active role of various components of stakeholders to foster and accompany the society in the process of implementation of the KB village policy. All stakeholders involved can provide coaching and facilitation to improve the utilization of all potential of the welfare and acceleration of the development of Jambewangi village. Each stakeholder involved has different influences and interests. It is also influenced by power or authority over the policy itself. This study was qualitative with a descriptive approach. Data were collected using observation and deep interviews. After examining the validity, data were analyzed by presenting the data that is simultaneously analyzed and interpreted according to the analysis theory of stakeholder role to be concluded. This study explains the analysis of the role of stakeholders involved in the implementation of family planning village in Jambewangi village of Banyuwangi regency, which are grouped based on interests and power on policies in accordance with Bryson's stakeholder analysis theory. From the results of this study, it was concluded that the grouping of stakeholders in this study had the aim to find out the parties involved in the implementation of the policy including its roles, interests, and impacts arising from the implementation of the policy program.

PENGARUH KIAI TERHADAP PERILAKU MEMILIH ALUMNI SANTRI PONDOK PESANTREN MBI AMANATUL UMMAH PACET ANGKATAN 2017 PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Kiai-santri memiliki hubungan paternalistik yang bersifat interpersonal dapat mempengaruhi dinamika politik. Sikap tawadhu’ santri terhadap Kiai dimanfaatkan untuk mendulang suara pilpres 2019, namun posisi santri yang telah menjadi alumni tidak lagi dalam ruang hegemoni Kiai pada rumpun piramida pesantren, sehingga ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi alumni santri dalam kehidupan sehari-harinya termasuk mengenai perilaku memilih santri. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk melihat masih adakah pengaruh Kiai dalam perilaku memilih alumni santri pada pilpres 2019, dan seberapa kuat pengaruh tersebut. Metode penelitian menggunakan mix method, dengan analisis kuantitatif yang lebih dominan dan analisis kualitatif digunakan sebagai pendukung. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah peran Kiai, dan variabel terikatnya adalah perilaku memilih alumni santri. Rumus slovin digunakan dalam pengambilan sampel yaitu sebanyak 72 responden, menggunakan kuesioner tertutup dan terstruktur, didukung dengan wawancara semi terstruktur. Uji hipotesis dan analisis menggunakan Chi-Square untuk melihat arah dan coefisien contingensi untuk mengetahui kekuatan pengaruh. Hasil penelitian menyatakan ada pengaruh antara peran Kiai dengan perilaku memilih alumni santri, namun kekuatan pengaruh berada pada interpretasi ‘cukup’. Hasil wawancara memperdalam hasil analisis kuantitatif bahwa perilaku memilih alumni santri dominan dipengaruhi oleh pilihan rasional (program calon), dan pilihan sosiologis (lingkungan keluarga, kerja, sekolah).

HUBUNGAN ANTARA IKATAN PRIMORDIAL, IDENTIFIKASI KEPARTAIAN PEMILIH DAN PEMAHAMAN PROGRAM CALON LEGISLATIF DENGAN PILIHAN POLITIK ETNIS TIONGHOA DI DAPIL DKI JAKARTA III DALAM PEMILU LEGISLATIF DPR RI 2

Participation of the Chinese community in Indonesian politics has been significant every year. In fact, not only as voters, currently there are Chinese legislative candidates who have successfully passed to the DPR. Therefore, this research was conducted to determine the primordial attachment, party identification, and comprehension of the legislative candidates’ program on the political choices of the Chinese community. This research was conducted using quantitative methods. Data were collected from 250 respondents through a questionnaire with google form which was distributed through social media. The questionnaire contains information needed for research including the choice of the respondent’s party and respondent’s response to statements regarding primordial attachment, party identification, and comprehension of legislative candidates’ program. The results showed that of the three variables, only the comprehension of the legislative candidate’s program had a relationship with Chinese community political choices. These results are in accordance with the theory of voting behavior with a rational approach by Anthony Downs, which assumes that voters in determine their choices will act rationally by considering the pros and cons of choosing a legislative candidate. In other words, the Chinese community who became the respondents in this research were rational because they could calculate the advantages and disadvantages of choosing a candidate by considering the programs offered by the legislative candidate.

PRAKTIK POLITIK TATA RUANG DI KABUPATEN TUBAN DALAM PROSES INDUSTRIALISASI

Spatial planning has only been seen as an effort to meet development growth and only focuses on economic development. However spatial planning should not only focus on the economic sector but should also pay attention to other crucial sectors. This indicates that it does not take into account the zoning and purpose of spatialisation. This study attempts to look at ow the spatial planning process in Tuban Regency is undergoing a process of industrialization because many large factories are relocating to the Tuban area. The relocation of the factory to the Tuban area has increased the practice of spatial planning politics. The practice of spatial planning politics in Tuban Regency in this study is analyzed using Lefebvre's point of view which states that there are three parties to spatial planning. The method in this study is qualitative and the data collection technique uses the interview method. The results of this research show that the practice of space can be seen from how the government, the private sector and the community collaborate with each other to provide space so that industrialization can run. Many large factories are starting to be built in the Tuban area. The representation of space can be seen from how the government of Tuban Regency plans the arrangement so that there is an even distribution in each region. The northern and western regions are more focused on industrialization. The southern region is more focused on agricultural areas. the central region is focused on the center of government and trade and for the east it is focused on tourist attractions. The third is the representation space where this can be seen from how the government of Tuban Regency makes efforts to control the conversion of agricultural land for food. This is done because every year the agricultural land in Tuban Regency is decreasing so it needs to be maintained to maintain food security.