MALAYSIA AND MAHATHIR IN THE GLOBAL CHALLENGE

<p>The aim of this study is to analyze Mahathir’s policy through a historical approach to the political developments and challenges in Malaysia. In addition, the author uses secondary data in order to collect several resources related to the topic. The comeback of Mahathir Mohammad, the Father of Malaysian modernization, in the Malaysian 14^th general election after leaving the political stage for more than a decade draws many global eyes. As the great critics of the corruption and downturn of Malaysian economic conditions, he decided to run in Malaysia once again. During his previous administration, his mega-project named Pembangunan Putra Jaya and his famous foreign policy “Look East Policy” became a part of his identity. The “Look East Policy” was developed in order to increase domestic economic growth and because Malaysia needed to learn and adopt cultural features from Japan and Korea, such as discipline and hard work. Through this policy, Malaysia began cooperating with East countries (Japan and Korea). In addition, Mahathir had been opposing Western values and deemed them incompatible with Asia. The West considers Mahathir to be an obstacle in uniting Western and Asian countries following the emergence of Asian values since the 1990s. Overall, this study suggests that Mahathir is only focused on his country’s national interest and sovereignty and maintaining Malaysia’s international standing.</p><p><strong>Bahasa Indonesia Abstract</strong>: Tujuan <em>paper</em> ini adalah untuk menganalisis kebijakan Mahathir melalui perspektif sejarah terhadap perkembangan politik dan tantangan di Malaysia. Selain itu, Penulis menggunakan data sekunder untuk mengumpulkan berbagai literatur terkait dengan topik tersebut. Kembalinya Mahathir Muhammad, Bapak Modernisasi Malaysia, dalam Pemilihan Umum ke-14 setelah meninggalkan panggung politik lebih dari satu dekade telah menarik perhatian masyarakat global. Sebagai kritikus pada korupsi dan kemunduran ekonomi Malaysia, dia memutuskan untuk maju dalam pemilihan umum sekali lagi. Selama pemerintahan sebelumnya, Mahathir dengan proyek megah yaitu Pembangunan Putra Jaya dan kebijakan luar negerinya, terkenal dengan <em>“Look East Policy”</em> menjadi bagian dari identitasnya. Kebijakan <em>“Look East</em><em> Policy</em><em>”</em> dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik dan karena Malaysia perlu belajar dan mengadopsi budaya dari Jepang dan Korea, seperti kedisiplinan dan kerja keras. Melalui Kebijakan tersebut, Malaysia telah melakukan kerjasama dengan negara Timur (Jepang dan Korea). Selain itu, Mahathir menolak penerapan nilai-nilai Barat dan menganggap bahwa nilai Barat tidak sesuai dengan Asia. Negara-negara Barat menganggap Mahathir sebagai penghalang persatuan negara Barat dengan negara Asia sejak berkembangnya paham <em>“Asian Values”</em> pada tahun 1990an. Secara Keseluruhan, <em>paper</em> ini berpendapat bahwa Mahathir hanya fokus kepada kepentingan dan kedaulatan negaranya dan menjaga eksistensi Malaysia di dunia internasional.</p><p> </p>

THE REASONING BEHIND THE PHILIPPINES' STRATEGY TO COMBAT GLOBAL TERRORISM UNDER THE ADMINISTRATION OF PRESIDENT RODRIGO DUTERTE (2016-2018)

<p>Since 2014, the Islamic State (IS) has emerged as one of the deadliest threats to world peace and security, as evidenced by the increasing number of terrorist attacks carried out by IS worldwide, and the number of fatalities caused by these attacks. IS established its strongholds in Iraq and Syria and is determined to create a global caliphate through the creation of IS <em>wilayats </em>across the world. In 2016, IS began to weaken and lose territory in the Middle East which resulted in it strengthening its power in Southeast Asia by forming a <em>wilayat</em> in the Southern Philippines.The presence of IS in the Philippines has been perceived as a national security threat in the country. President Rodrigo Duterte has formulated a national strategy to combat global terrorism in the country. This study aims to determine the strategy to eradicate global terrorism in the Philippines and explain the considerations behind the formation of that strategy. This research uses neoclassical realist perspective with major concepts named national security, national interests, terrorism, and counterterrorism. The methodology used is a qualitative descriptive research methodology that provides detailed explanations and a thorough analysis. The results of this study found five strategies to eradicate global terrorism in the Philippines, namely the importance of using military force, supported by strengthening laws on terrorism, security alliances, social rehabilitation, and regional cooperation. Furthermore, the existence of these strategies derives from three main reasons, namely the increasing prevalence of IS in the Philippines, the siege of Marawi, and maritime security in the tri-border area.</p><p><strong>Bahasa Indonesia Abstract:</strong> Sejak tahun 2014, Islamic State muncul sebagai salah satu ancaman paling mematikan bagi keamanan dan perdamaian dunia, dibuktikan dengan meningkatnya jumlah serangan terorisme yang dilakukan oleh IS di seluruh dunia, diikuti dengan banyaknya korban jiwa yang disebabkan oleh serangan-serangan tersebut. Kelompok teroris internasional ini berbasis di Iraq dan Syria dan bertujuan untuk membangun khilafah global melalui pembentukan wilayat-wilayat yang tersebar di seluruh dunia. Pada tahun 2016, kondisi IS mulai melemah dan mulai kehilangan daerah kekuasaannya di Timur Tengah sehingga mendesak IS untuk memperkuat kekuatannya di Asia Tenggara dengan membentuk wilayat di Filipina Selatan. Kehadiran IS di Filipina telah dinyatakan sebagai ancaman bagi kemanan nasional. Pemerintah Filipina di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte merumuskan strategi keamanan nasional untuk memberantas ancaman terorisme global di negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemberantasan terorisme global Filipina tersebut dan menjelaskan pertimbangan-pertimbangan di balik pembentukan strategi tersebut. Perspektif yang digunakan ialah neoklasikal realis dengan konsep-konsep seperti keamanan nasional, kepetingan negara, terorisme, dan kontra-terorisme. Metodologi yang digunakan adalah metodologi penelitian deskriptif kualitatif yang memberikan penjelasan detil serta analisis yang menyeluruh. Hasil penelitian ini menemukan adanya lima strategi pemberantasan terorisme global di Filipina yaitu keutamaan penggunaan kekuatan militer, didukung dengan penguatan hukum mengenai terorisme, aliansi keamanan, rehabilitasi sosial, dan kerjasama regional. Selanjutnya, keberadaan startegi-strategi ini derangkat dari tiga asalan utama yaitu meningkatnya prevalensi IS di Filipina, pengepungan Kota Marawi, dan keamanan maritim di tri-border area.</p>

KEKUATAN LAUT AS DI YOKOSUKA JEPANG DALAM MENGHADAPI KEKUATAN LAUT TIONGKOK DI CHINA’S NEAR-SEAS REGION (2013-2017) [US MARITIME POWER IN YOKOSUKA, JAPAN FACING CHINA'S MARITIME POWER IN CHINA'S NEAR-SEAS REGION (2013-2017)]

<p>This article aims to describe the function of US sea power in Yokosuka, Japan against Chinese sea power in China’s Near-Seas Region in 2013-2017. In the past two decades, the increasing of Chinese military power and coercive policy in the South, East, and Yellow China Sea, or the so-called China's Near-seas Region (CNR), have created regional security concern for the United States. The Chinese naval ability to carry out A2/AD operations in this area has eliminated the immunity of US warships that previously could operate freely without any significant threat. In order to confront the threat, the US government issued new policies, strategies and operational concepts where one of the most important elements of military force in charge of carrying it out was its sea power element in the form of surface warship stationed at the Yokosuka naval base. By using the concept of Sea Power and Maritime Warfare, this article concludes that in order to face the threats posed by China on CNR, US surface warships are expected to carry out strategies and operational concepts that are in line with two basic functions of sea power, sea control, and expedition operations albeit with a high risk in the event of war. This article uses a qualitative research method where data is collected through literature studies and interviews.</p><p><strong>Bahasa Indonesia Abstract:</strong> Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi kekuatan laut AS yang ditempatkan di Yokosuka Jepang dalam menghadapi kekuatan laut Tiongkok di China’s Near-seas Region pada tahun 2013-2017. Dalam dua dekade terakhir, peningkatan kekuatan militer dan aktivitas koersif Tiongkok di LTS, LTT, dan Laut Kuning, dikenal juga dengan nama China’s Near-seas Region (CNR), telah menciptakan kekhawatiran bagi Amerika Serikat. Kemampuan angkatan laut Tiongkok untuk melakukan operasi A2/AD diwilayah ini telah menghilangkan imunitas kapal-kapal perang AS yang sebelumnya dapat beroperasi secara bebas tanpa adanya ancaman berarti. Untuk menghadapi ancaman tersebut, militer AS mengeluarkan strategi maupun konsep operasional baru dimana salah satu unsur kekuatan militer paling utama yang bertugas menjalankannya adalah unsur kekuatan laut dalam wujud kapal-kapal perang permukaan yang ditempatkan di pangkalan angkatan laut Yokosuka, Jepang. Dengan menggunakan konsep Sea Power dan Maritime Warfare , artikel ini menyimpulkan bahwa guna menghadapi ancaman Tiongkok di CNR, kapal-kapal perang permukaan AS tersebut diharapkan dapat menjalankan srategi dan konsep operasional yang sesuai dengan fungsi dasar kekuatan laut yaitu pengendalian laut dan operasi ekspedisi meskipun dengan resiko yang tinggi jika terjadi perang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data dikumpulkan melalui studi literatur dan juga wawancara.</p>

PENGARUH EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS (ECHR) SEBAGAI REZIM HAM DI EROPA (TELAAH MELALUI PENDEKATAN REGIME-INTERPLAY) [THE INFLUENCE OF THE EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS (ECHR) AS A HUMAN RIGHTS REGIME IN EUROPE: AN ANALYSIS OF A REGIME-INTERPLAY APPROACH]

<p>The issue of human rights is a problem of great concern in the European Union. Previous alliances faced problems related to human rights in the areas of geopolitics and geo-economics. The ECHR (European Convention of Human Rights) is present as a regime carrying out human rights values that were previously influenced by COE (The Convention of Europe) in the European Union. The development of the ECHR as a human rights regime in the European Union is very dependent on the conditions of the EU member states themselves, which were previously fragmented into fascist and communism systems and must be transformed into democratic liberals. Data in this research will be explored through literature method (library research). The process of developing the ECHR as a human rights regime should be analyzed through an international regime approach using the theory of regime-interplay which will examine the ECHR process as one of the influential human rights regimes in the European Union.</p><p><strong>Bahasa Indonesia Abstract</strong>: Isu Hak Asasi Manusia adalah masalah yang sangat diperhatikan di Uni Eropa. Aliansi negara-negara Eropa sebelumnya menghadapi masalah yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang dihubungkan dengan aspek geo-politik dan geo-ekonomi di kawasan tersebut. ECHR (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia) hadir sebagai rezim yang menjalankan nilai-nilai HAM yang sebelumnya dipengaruhi oleh COE (Konvensi Eropa) di Uni Eropa. Perkembangan ECHR sebagai rezim hak asasi manusia di Uni Eropa sangat tergantung pada kondisi negara-negara anggota UE sendiri, yang sebelumnya terfragmentasi menjadi sistem fasisme dan komunisme, dan harus ditransformasikan menjadi sistem liberal. Data dalam penelitian ini akan dianalisa melalui metode literatur (studi pustaka). Proses pengembangan ECHR sebagai rezim Hak Asasi Manusia dianalisis melalui pendekatan rezim internasional menggunakan teori <em>regime-interplay</em> yang akan menelaah proses ECHR sebagai salah satu rezim HAM yang berpengaruh di Uni Eropa.</p>

KEARIFAN LOKAL SUKU SASAK DAN SUKU BALI DI LOMBOK SEBAGAI UPAYA REKONSILIASI KONFLIK [USING SASAK TRIBE AND BALINESE TRIBE LOCAL WISDOM IN LOMBOK AS AN EFFORT TO RECONCILE CONFLICT]

<p>Communities that have differences in ethnicity, religion, customs, and regionalism always have the opportunity to deal with conflict. Inter-community conflict has implications for the pattern of everyday interactions, as seen in Lombok communities that consist of Muslims (Sasak) and Balinese (Hindu). Domicile patterns that group rather than blend create social segregation. Nevertheless, in the Sasak and Balinese tribes, there is local wisdom about ways of reconciliation in the event of a conflict. Every community has the potential to resolve conflicts within their own culture. Instead of involving outsiders, conflict resolution methods like this have proven to be more effective. This paper will examine how the local wisdom of each community, namely Sasak and Balinese, is used as an effort to reconcile the conflict between the two on Lombok.</p><p><strong>Bahasa Indonesia Abstract:</strong> Masyarakat yang memiliki perbedaan etnis, agama, adat istiadat, dan kedaerahan senantiasa berpeluang untuk berhadapan dengan konflik. Konflik antar-masyarakat berimplikasi pada pola interaksi keseharian masyarakat, sebagaimana terlihat di masyarakat Lombok yang terdiri dari Muslim (Sasak) dan Bali (Hindu). Pola domisili yang tidak membaur, melainkan mengelompok, menjadikan adanya segregasi sosial. Walaupun demikian, dalam suku Sasak dan suku Bali terdapat kearifan lokal tentang cara-cara rekonsiliasi jika terjadi konflik. Setiap masyarakat mempunyai potensi untuk menyelesaikan konflik di dalam budaya mereka sendiri. Daripada melibatkan pihak luar, metode resolusi konflik seperti ini terbukti lebih efektif. Tulisan ini akan menelaah bagaimana kearifan lokal masing-masing masyarakat, yaitu Sasak dan Bali, digunakan sebagai upaya rekonsiliasi konflik antar-keduanya di Lombok.</p>

THE IMPLEMENTATION OF INDONESIA’S COUNTER PIRACY STRATEGIES THROUGH MULTILATERAL COOPERATION IN THE MALACCA STRAIT (2004-2009)

<p><span>International Maritime Organization data shows that the trend in piracy in the Malacca Strait was significant from 2000-2004. In 2005, the Malacca Strait was categorised as a high-risk zone by the Lloyd’s Joint War Risk Committee. In the 2000s, post 9/11 terrorist attacks have galvanised the rising concern of the international community over the security of the Malacca Strait since there was a concern that sea piracy could lead to sea terrorism. Prior to 2004, apart from conducting unilateral patrols, Indonesia had bound itself to engage in bilateral cooperation with Malaysia and Singapore respectively. During 2004-2009, there were multiple multilateral cooperation initiatives proposed to Indonesia of which Indonesia responded in different ways. This research employs the qualitative method utilising journals, reports, official documents, and books to analyse the implementation of Indonesia’s counter piracy strategy in the Strait of Malacca from 2004-2009. Indonesia’s counter piracy strategy was implemented through MALSINDO Coordinated Patrol, Eyes in the Sky, which is later followed by the Malacca Strait Patrol – Intelligence Exchange Group (MSP-IEG). The launch of coordinated sea patrols of MALSINDO in 2004 was followed with the air patrol of the Eyes in the Sky in 2005 and ended with the information sharing system through MSP-IEG in 2006. The multilateral cooperation conducted by Indonesia, Malaysia, and Singapore has shown a positive result regarding the strategy to counter piracy in the Malaca Strait.</span></p><p><strong>Bahasa Indonesia Abstract: </strong>Data Organisasi Kelautan Internasional menunjukkan tren perompakan di Selat Malaka dengan keberadaan yang signifikan dari 2000-2004. Pada tahun 2005, Selat Malaka dikategorikan sebagai zona berisiko tinggi oleh Komite Risiko Perang Bersama Lloyd. Pada tahun 2000-an, pasca serangan teroris 11 September telah membangkitkan keprihatinan masyarakat internasional atas keamanan Selat Malaka karena ada gagasan perompakan laut dapat beresiko terhadap terorisme laut. Sebelum tahun 2004, selain melakukan patroli sepihak, Indonesia telah mengikat diri untuk terlibat dalam kerjasama bilateral dengan Malaysia dan Singapura. Dalam periode 2004-2009, ada beberapa inisiatif kerjasama multilateral yang diajukan untuk penanggulangan perompakan di Selat Malaka dimana Indonesia memberikan respon yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan jurnal, laporan, dokumen resmi, dan buku untuk menganalisa pelaksanaan strategi Indonesia dalam penanggulangan perompakan di Selat Malaka dalam periode 2004-2009. Strategi penanggulangan perompakan Indonesia diimplementasikan melalui Patroli Terkoordinasi MALSINDO, Eyes in the Sky, yang kemudian diikuti dengan Patrol Selat Malaka - Pertukaran Informasi Intelijen. Peluncuran patroli laut terkoordinasi MALSINDO pada tahun 2004 diikuti dengan patroli udara Eyes in the Sky pada tahun 2005 dan dilengkapi dengan sistem pembagian informasi melalui MSP-IEG pada tahun 2006. Kerjasama multilateral yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura menunjukkan hasil positif terhadap strategi untuk menanggulangi perompakan di Selat Malaka.</p>

ANALISA KONFLIK WILAYAH SAHARA BARAT DAN UPAYA RESOLUSI KONFLIK [WEST SAHARA CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION EFFORT]

<p>The conflict in the Western Sahara is a conflict disputed by Morocco and the Polisario Front. This conflict is caused by differences in views on ownership of the territory and the authority of who has the right to manage the region. This paper aims to examine the causes, actors, interests of actors, and of the conflict. The method used in this paper is descriptive through a literature study. The findings of this study indicate that the failure of the correct analysis in the conflict hampered the conflict resolution process, and how the lack of cooperation and compromise from the conflicting parties impacted the process.</p><p><strong>BAHASA INDONESIA ABSTRAK:</strong> Konflik wilayah Sahara Barat merupakan konflik yang disengketakan oleh Maroko dan Front Polisario. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan pandangan atas kepemilikan wilayah dan otoritas yang berhak mengelola wilayah tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penyebab, aktor, kepentingan aktor, dan resolusi yang mungkin hadir dalam penyelesaian konflik. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif melalui studi kepustakaan. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa kegagalan analisis yang tepat dalam konflik membuat proses penyelesaian konflik menjadi terhambat. Selain itu, kerjasama dan kompromi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik juga turut mempengaruhi proses resolusi konflik.</p>

ASEAN, INDONESIA DAN RUSIA TIMUR JAUH: PELUANG DAN DIVERSIFIKASI [ASEAN, INDONESIA AND RUSSIA FAR EAST: OPPORTUNITIES AND DIVERSIFICATION]

<p><span>Indonesia-Russia relations started at the end of World War II. Early relations were poor but became close during the Sukarno period. The post-Soviet era ushered a new height of Russia’s political, diplomatic, and economic presence in Southeast Asia. After the dissolution of the United Soviet Socialist Republic (USSR), Russia has focused on a grand re-engineering project, an important component of institutional stability. Part of the re-structuring included ambitious actions to re-brand a powerful image of her position in Southeast Asia, and in Asia and the Pacific, in general. Scholars have argued that there is a lack of knowledge in terms of Russia’s relations with countries of Southeast Asia (ASEAN). This can be explained by Russia’s unfamiliarity over the region’s diversity and by her insecurity with the dominance of the United States and China, among others. Nevertheless, the Putin Government has shifted its lens towards the Southeast Asian region by establishing stronger ties in areas of security and defense, energy development, and trade and people-to-people exchanges. This paper employs an ‘ethic’ perspective analysis of the actions taken by Russia in these areas and suggests possible future actions to enhance collaboration and cooperation with Southeast Asian countries such as Indonesia.</span></p><p><strong>BAHASA INDONESIA ABSTRAK:</strong> Hubungan Indonesia-Rusia telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia ke II. Kerja sama yang terjadi antara kedua negara terjalin cukup erat di era Presiden Sukarno. Pasca runtuhnya Uni Soviet terjadi perubahan dinamika dalam hubungan politik, diplomatik dan ekonomi Rusia di Asia Tenggara. Saat ini Rusia fokus dalam menata ulang <em>grand strategy</em> penguatan kestabilan institusi baik dalam maupun luar negeri. Dalam hal penataan ulang kebijakan strategi luar negeri, Rusia berupaya untuk menciptakan <em>image</em> baru di Asia Tenggara dan Pasifik. Secara umum, para ahli berargumen bahwa masih minimnya wawasan dalam konteks hubungan Rusia dan Asosiasi Negara di Asia Tenggara (ASEAN). Hal ini dijelaskan dengan minimnya peran Rusia dalam hal kerja sama dan insekuritas akibat dominasi Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok yang sudah mengakar kuat di kawasan. Namun demikian, administrasi Putin mencoba meningkatkan perhatiannya ke ASEAN dengan meningkatkan ikatan kerja sama dalam sektor pertahanan dan keamanan, energi, perdagangan dan <em>people to people</em> <em>contact</em>. Tulisan ini mengulas pendekatan ‘etis<a href="#_msocom_1">[</a>’ berupa pola kebijakan kerja sama yang diimplementasikan oleh Moskow serta rekomendasi diversifikasi kerja sama Rusia dengan negara di Asia Tenggara seperti Indonesia.</p>

ANALISIS EKSPOR DAN IMPOR LIMBAH PADAT ANTARA CINA DAN AMERIKA SERIKAT: OPERATION GREEN FENCE (2013) DAN OPERATION NATIONAL SWORD (2018) [ANALYSIS OF SOLID WASTE EXPORTS AND IMPORTS BETWEEN CHINA AND THE UNITED STATES: OPERATION GREEN FENCE (2013) AND OPERATION NATIONAL SWORD (2019)]

<p>China is a country that is famous for its rapid economic growth which was influenced by the purchase of solid waste from neighboring countries. The act of purchasing solid waste from neighboring countries was conducted in order to support industrial and manufacturing activities in the country. However, over the years the purchase of solid waste has caused many losses to Chinese countries. China then enforces the Operation Green Fence (OGF) and Operation National Sword (ONS) policies. In that case, this study was done to answer any factor that caused China to enforce both policies, as well as the economic impact that resulted from the policy. The study uses qualitative approaches, case study methods, and literature study techniques to analyze the data obtained. The results of this research shows that environmental factors are the main factors that bring out other factors such as health, as well as domestic and foreign pressures. The impacts resulted from both policies also affects the economy not only between China and the United States of America, but also internationally. The number of demand and supply of solid waste around the world, particulatly in China and United States is affected, as the policy imposed is a policy to restrict the import of solid waste done by China.</p><p><strong>BAHASA INDONESIA ABSTRAK:</strong> Cina adalah negara yang terkenal dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat, yang dipengaruhi oleh pembelian limbah padat dari negara tetangga. Tindakan pembelian limbah padat dari negara tetangga dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan industri dan manufaktur di negeri ini. Namun, selama bertahun-tahun pembelian limbah padat telah menyebabkan banyak kerugian bagi negara-negara Cina. Cina kemudian memberlakukan kebijakan<em> Operation Green Fence </em>(OGF) dan <em>Operation National Sword</em> (ONS). Dalam hal ini, penulisan artikel ini dilakukan untuk menjawab faktor apa yang menyebabkan Cina memberlakukan kedua kebijakan tersebut, serta dampak ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan ini. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus, dan teknik studi literature untuk menganalisis data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan adalah faktor utama yang membawa keliar faktor lain seperti kesehatan, serta adanya tekanan dari dalam maupun dari luar negeri. Dampak yang dihasilkan dari kedua kebijakan ini mempengaruhi perekonomian yang tidak hanya di antara Cina ataupun Amerika Serikat, tetapi juga internasional. Jumlah permintaan dan penawaran atas limbah padat di seluruh dunia, khususnya di Cina dan Amerika Serikat terpengaruh, mengingat kebijakan yang diberlakukan adalah kebijakan untuk membatasi impor limbah padat yang dilakukan oleh Cina.</p>

THE SOCIAL CONSTRUCTION OF US NAVAL CAPABILITY IN HOLLYWOOD FILMS

<p>The US Navy has become one of the primary arms of US power projection, deployed worldwide and possessing high mobility. On the other hand, Hollywood cinema has been one of the hallmarks of US cultural soft power. During the time that Hollywood cinema has existed, the US Navy has appeared multiple times within the film art form. However, almost no literature exists that seeks to examine these films as vessels for the social construction of ideas around the US Navy. This research uses interpretive social science and constructivism to explore the themes contained within naval films. It argues that these films help construct an image of a mobile and highly competent navy serving a righteous cause. It also argues the constitutive effects the film has on its audience. </p><div><strong>BAHASA INDONESIA ABSTRAK</strong>: Tersebar di seluruh dunia dan memiliki mobilitas yang sangat tinggi, Angkatan Laut AS adalah salah satu instrumen militer utama yang digunakan untuk mencerminkan kekuatan Amerika Serikat. Karya film Hollywood merupakan salah satu titik unggul kekuasaan lunak (<em>softpower</em>) budaya Amerika Serikat. Angkatan Laut AS banyak tampil dalam karya film Hollywood dari awal produksi perfilman tersebut. Namun, tidak banyak literatur akademik yang menelaah karya film tersebut sebagai sarana konstruksi sosial mengenai citra yang menyangkut Angkatan Laut AS. Penelitian ini menggunakan ilmu sosial interpretatif dan konstruktivisme untuk mengeksplorasi tema-tema yang ada dalam film-film ber-<em>genre </em>angkatan laut. Karya tulis ini juga bertujuan untuk menunjukan bahwa karya-karya tersebut mendukung pencitraan Angkatan Laut AS sebagai kesatuan yang sangat kompeten dan gesit dalam menjalankan tugas dengan nilai moral. Pada akhirnya, penelitian ini berusaha menunjukan efek konstitutif bagi penonton dari film-film tersebut, dan bagaimana hal ini dapat menunjang pencitraan antar-subyektif antara Angkatan Laut dan penonton.</div><p> </p>