scholarly journals Double-Track System in Polish Criminal Law. Political and Criminal Assumptions, History, Contemporary References

2019 ◽  
Vol 118 ◽  
pp. 39
Author(s):  
Wojciech Zalewski
2020 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 167-190
Author(s):  
Yaris Adhial Fajrin ◽  
Ach Faisol Triwijaya ◽  
Moh Aziz Ma’ruf

Homosexuality is seen as deviant behavior and often becomes the background of a crime. Punishing a criminal offender who has a homosexual background does not automatically solve a crime. Crime punishment actually has a negative impact on criminal offenders, such as stigmatization and obstruction of any efforts to restore the criminal’s sexual orientation. The purpose of punishment in criminal law reform is to improve criminal offenders into better individuals. Based on this background, the “double track system” becomes a relevant idea to be developed, especially now that Indonesia is in the era of reforming the national criminal law. The issues raised were the position of homosexuality in criminal law and the idea of a double track system against the criminal with a homosexual background. The legal research method used is normative research method. The results show that homosexuality is not a criminal offense under Indonesia’s positive criminal law; it is just that homosexuality can be the cause of a crime. The criminal offenders can be given a sanction of action, given that psychology recognizes that there are various therapies to restore sexual orientation. The idea of a double track system is a reflection of the reform of national criminal law which is oriented towards balance values. These values can be used as a basis for immediate implementation of a double track system legislative policy for criminal offenders with a homosexual background in Indonesia’s criminal system. AbstrakHomoseksualitas dipandang sebagai penyimpangan perilaku, tidak sedikit homoseksual menjadi latar belakang terjadinya suatu tindak pidana. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki latar belakang homoseksualitas, tidak serta merta menjadi solusi penyelesaian suatu kejahatan. Pidana justru memberikan dampak negatif terhadap pelaku, seperti stigmatisasi dan terhambatnya upaya mengembalikan orientasi seksual pelaku. Tujuan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana adalah memperbaiki pelaku menjadi individu yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, “double track system” menjadi gagasan yang relevan untuk diupayakan, terlebih saat ini Indonesia sedang berada pada periode pembaruan hukum pidana nasional. Permasalahan yang diangkat yakni kedudukan homoseksualitas dalam hukum pidana dan gagasan double track system terhadap pelaku tindak pidana berlatarbelakang homoseksualitas. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil yang didapat bahwa homoseksualitas bukan merupakan tindak pidana menurut hukum pidana positif Indonesia, hanya saja homoseksualitas dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Pelaku tindak pidana tersebut dapat diberikan sanksi tindakan, mengingat dalam ilmu kejiwaan mengenal adanya berbagai terapi pengembalian orientasi seksual. Ide double track system merupakan cerminan pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi kepada nilai-nilai keseimbangan. Manfaat tersebut dapat dijadikan pijakan untuk segera melakukan kebijakan legislasi double track system bagi pelaku tindak pidana yang berlatarbelakang homoseksual dalam sistem pemidanaan di Indonesia.


2021 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 63-80
Author(s):  
Ahmad Jamaludin

The punishment policy in the form of chemical castration for perpetrators of sexual crimes is a confusing policy when viewed from the perspective of a double-track system. The application of castration sanctions is contrary to the purpose of action sanctions in the double-track system because it does not aim to restore the perpetrators, but rather to provide a deterrent effect and retaliation. So that the chemical castration policy is wrong because it is not in accordance with following the principle of action sanctions in the double-track system. The research method used is normative juridical using primary and secondary data and then analyzed qualitatively. This study aims to find out about the double-track system and to determine the action of chemical castration in the perspective of the double-track system. The results of this study show, First in the double-track system, the criminal system is known in two ways, namely, through legal sanctions and witnesses of action, legal sanctions are oriented towards revenge for their behavior while action sanctions are oriented towards improving the perpetrators so that they can be accepted back in the community. The two sanctions for castration are not included as witnesses for acts in the double-track system, because the basic idea is to improve the perpetrators, while chemical castration is more directed at retaliation. This research can be a reference for criminal law policymakers so that the legal policy does not get out of the basic idea of criminal law itself. Kebijakan pemidanaan berupa sanksi tindakan kebiri kimia bagi palaku kejahatan seksual menjadi kebijakan yang membingungkan jika dilihat dalam perpektif double track system. Penerapan sanksi tindakan kebiri kimia bertolak belakang dengan tujuan dari sanksi tindakan dalam sistem double track system dikarenakan tidak bertujuan memulihkan pelaku, namun lebih kepada pemberian efek jera dan pembalasan. Sehingga kebijakan kebiri kimia menjadi kebijakan yang keliru karena tidak sesuai dengan prinsip sanksi tindakan dalam sistem double track system. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang double track system dan untuk mengetahui tindakan kebiri kimia dalam per­spektif double track system. Hasil penelitian ini menunjukan, Pertama dalam sistem double track system, sistem pemidanaan dikenal dengan dua jalan yakni melalui sanksi hukum dan saksi tindakan, sanksi hukum berorientasi pada upaya balas dendam terhadap prilakunya sedangkan sanksi tindakan berorientasi pada perbaikan pelaku agar bisa diterima kembali di masyarakat. Kedua saknsi tindakan kebiri tidak terma­suk saksi tindakan dalam double track system, sebab ide dasarnya perbaikan terhadap pelaku sedangkan kebiri kimia lebih mengarah kepada pembalasan. Penelitian ini dapat menjadi referensi pembuat kebijakan hukum pidana agar kebijakan hukum tersebut tidak keluar dari ide dasarnya hukum pidana itu sendiri.


2021 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 65
Author(s):  
Rifqi Qowiyul Iman

This paper aims to describe the differences and the position of the legal rules for juvenile crimes between Qanun 6 of 2014 and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.  This research is descriptive qualitative research. The results show that Qanun Number 6 of 2014 also regulates criminal sanctions for children, which are normatively regulated in Law Number 11 of 2012. In addition, Qanun, as Aceh Islamic criminal law legalizes canning punishment for children, as well as the double-track system adopted by The Law of Juvenile Criminal Justice System is not explicitly accommodated in Qanun. Qanun at the level of a Regional Regulation is part of the hierarchy of laws and regulations that should be in line with what generally applies at the national level. Law Number 11 of 2006 is being the basis of the authority to make Qanun, as long as there is no court decision invalidates it, Qanun Number 6 of 2014, which is a derivative of Law Number 11 of 2006, can be declared as "lex specialis" of The Juvenile Criminal Justice System law which regulates child crime. However, it does not rule out the possibility that in the future, the judicial review of the article can be conducted.


2016 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 127
Author(s):  
Pujiyono Pujiyono

Based on delinquiry non-potes doctrine, perpetrator and criminal responsibility are done by human (natuurlijk persoonen). Modernity can not be avoided by the development of corporation function. A research is needed to be conducted to answer questions whether criminal law is effective to overcome corporate crime and which corporation criminal responsibility model that can keep the balance of the protection of society and corporation interests through restorative justice approach. This study focuses on finding a win-win solution model of corporation criminal responsibility policy to keep the balance of the protection of society and corporation interests. This study used normative juridical method based on the secondary data,. The result of this research shows that criminal law with its retributive approach and its action which focus on the perpetrator is ineffective to handle corporate crime, because it ignores the victim To overcome those problems, corporation criminal responsibility model based on restorative justice approach in the form of “dual track system selective” is introduced.  Keywords: Criminal Responsibility, Corporation and Restorative Justice


2020 ◽  
Vol 3 (3) ◽  
pp. 823
Author(s):  
Berliandista Yustianjarnimas Irianto

Beberapa putusan pada tindak pidana Narkotika terdapat perbedaan penjatuhan hukuman pidana terhadap perkara yang sama atau serupa. Hal tersebut menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat apakah yang menyebabkan perbedaan tersebut. Dalam Tindak Pidana Narkotika sendiri dikenal adanya double track system, yakni menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Salah satu sanksi yang identik dengan Tindak Pidana Narkotika adalah Sanski Rehabilitasi. Rehabilitasi sangat bermanfaat dalam penyembuhan pecandu dan korban penyalahguna Narkotika, begitupun penyalahguna. Rehabilitasi diberikan oleh penyidik sesuai dengan kewenangan dan syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Undang – Undang salah satunya dengan adanya Surat Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian hukum dengan Pendekatan Perundang - undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis disparitas pidana pada penjatuhan putusan yang berbeda bagi penyalahguna Narkotika dan menganalisis Ratio Decidendi putusan hakim terhadap penyalahguna Narkotika.


2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
Author(s):  
Syafruddin Syafruddin

ABSTRACT This research is motivated by the increasingly widespread use of narcotic in Indonesia, while the illegal use of narcotics can be viewed as a crime that can be imposed criminal sanctions in accordance with the provisions of Law of 35 of 2009. This narcotic law, in the case of punishment to the narcotic user, adheres to double track system, namely repressive sanction and action sanction. Medical rehabilitation is one of the framework of action sanction. On that basis, this research refers to two objectives: Analyzing the existence of rehabilitation for narcotic user in the perspective of the Indonesian punishment system and Analyzing the consequences for rehabilitation in cases of narcotic crime.This research is a legal research with normative law research type. The analytical approach uses a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials used in this study are primary and secondary legal materials. Primary sources of law relate to written legal products and secular sources of law covering other relevant literature.The results of research show that the existence of rehabilitation for narcotic user in the perspective of the Indonesian punishment system, is basically one of the forms of sanction which must be undertaken by the user of narcotic who is not the category of dealer, because the philosophy of Law of 35 on 2009 on Narcotic adheres to double track system in the case of sanction for the narcotic user, namely a repressive witness and action sanction, so it can be argued that  rehabilitation is a manifestation of the sanction of such action. Furthermore, the determination of rehabilitation for narcotic user based on a judge's ruling may have consequences for drug user to undergo medical rehabilitation as a duty.. Furthermore, the role of government is very important through the National Narcotics Agency (BNN) to streamline community participation in the framework of medical rehabilitation and social rehabilitation procedures that are very urgent for the recovery of health and mental recovery of those who have become victims of narcotics. Keywords : Rehabilitation, Criminal Sanction, and Narcotic User 


2020 ◽  
Vol 8 (10) ◽  
pp. 1504
Author(s):  
Gst Ngurah Arya Dharma Susila ◽  
Ida Bagus Surya Dharma Jaya

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tentang pecandu dan penyalahguna narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga menganalisis tentang pemberian sanksi pidana bagi pecandu dan penyalah guna narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil dari penelitian ini adalah Pecandu dan penyalahguna narkotika diatur di dalam tujuan pembuatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tepatnya pada Pasal 4 huruf d yang mewajibkan pecandu dan penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Walaupun, Pasal 134 dan 127 ayat (1) mengatur bahwa pecandu dan penyalahguna dapat dikenakan sanksi pidana baik berupa pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Namun, karena undang-undang ini menganut double track system yang artinya ada sanksi pidana dan juga sanksi tindakan maka pecandu dan penyalahguna seharusnya diberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. This paper aims to analyze the regulation of narcotics addicts and abusers in Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics and elaborate the provision of criminal sanctions for drug addicts and abusers. The research method used is a normative legal research method and the statutory approach and analysis approach. The results of this study were narcotics addicts and abusers arranged in the purpose of making Law Number 35 of 2009 regarding Narcotics, precisely in Article 4 letter d which requires drug addicts and abusers to be rehabilitated medically and socially rehabilitated. Although, Articles 134 and 127 paragraph (1) regulate that addicts and abusers may be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment, confinement, or fines. However, because this law adheres to a double track system which means there are criminal sanctions and also sanctions for actions, addicts and abusers should be given sanctions in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation.


Ius Poenale ◽  
2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1-20
Author(s):  
Ahmad Aditya Putra Utama ◽  
Heru Suyanto

Sentencing must be guided by the principle of quae sunt minoris culpae sunt majoris infamiae (cruel crimes will be punished with cruel punishment). However, there must be a limit to the punishment (poenae sunt restringenade). In its implementation, the imposition of crimes against convicted people often creates ongoing problems in people's lives. Instead of aiming to popularize the convicts, in fact the imposition of crimes often causes suffering to the perpetrator and even his family. This study aims to determine the basis for justifying the imposition of sanctions in the punishment of criminals with special skills and to formulate the ideal concept of punishment for convicts with special skills in the future. This research is a normative legal research; the data source in this study uses secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The approach in this research uses a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach. Based on the results of the study, it shows that the basis for justifying the imposition of sanctions for criminal acts with special expertise is the Mark system of penalties. The use of the Double Track System in the punishment of convicts who have special expertise in the field of science so that it is in line with the criminal purpose of providing education, in addition to being convicted with the main crime, the convict is also subject to acts in the form of social work by teaching/transforming the knowledge/expertise possessed to people, many through certain educational/research institution/institutions online (on line).


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document