scholarly journals Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System

2021 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 63-80
Author(s):  
Ahmad Jamaludin

The punishment policy in the form of chemical castration for perpetrators of sexual crimes is a confusing policy when viewed from the perspective of a double-track system. The application of castration sanctions is contrary to the purpose of action sanctions in the double-track system because it does not aim to restore the perpetrators, but rather to provide a deterrent effect and retaliation. So that the chemical castration policy is wrong because it is not in accordance with following the principle of action sanctions in the double-track system. The research method used is normative juridical using primary and secondary data and then analyzed qualitatively. This study aims to find out about the double-track system and to determine the action of chemical castration in the perspective of the double-track system. The results of this study show, First in the double-track system, the criminal system is known in two ways, namely, through legal sanctions and witnesses of action, legal sanctions are oriented towards revenge for their behavior while action sanctions are oriented towards improving the perpetrators so that they can be accepted back in the community. The two sanctions for castration are not included as witnesses for acts in the double-track system, because the basic idea is to improve the perpetrators, while chemical castration is more directed at retaliation. This research can be a reference for criminal law policymakers so that the legal policy does not get out of the basic idea of criminal law itself. Kebijakan pemidanaan berupa sanksi tindakan kebiri kimia bagi palaku kejahatan seksual menjadi kebijakan yang membingungkan jika dilihat dalam perpektif double track system. Penerapan sanksi tindakan kebiri kimia bertolak belakang dengan tujuan dari sanksi tindakan dalam sistem double track system dikarenakan tidak bertujuan memulihkan pelaku, namun lebih kepada pemberian efek jera dan pembalasan. Sehingga kebijakan kebiri kimia menjadi kebijakan yang keliru karena tidak sesuai dengan prinsip sanksi tindakan dalam sistem double track system. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang double track system dan untuk mengetahui tindakan kebiri kimia dalam per­spektif double track system. Hasil penelitian ini menunjukan, Pertama dalam sistem double track system, sistem pemidanaan dikenal dengan dua jalan yakni melalui sanksi hukum dan saksi tindakan, sanksi hukum berorientasi pada upaya balas dendam terhadap prilakunya sedangkan sanksi tindakan berorientasi pada perbaikan pelaku agar bisa diterima kembali di masyarakat. Kedua saknsi tindakan kebiri tidak terma­suk saksi tindakan dalam double track system, sebab ide dasarnya perbaikan terhadap pelaku sedangkan kebiri kimia lebih mengarah kepada pembalasan. Penelitian ini dapat menjadi referensi pembuat kebijakan hukum pidana agar kebijakan hukum tersebut tidak keluar dari ide dasarnya hukum pidana itu sendiri.

2020 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 162-172
Author(s):  
Muhammad Bayu Masifa Asbei ◽  
Muhammad Darudin ◽  
Sirman Dahwal

Homosexual crime behavior on children in Bengkulu province experiences increase every year. Viewed from various religions officially recognized by the state, homosexual behavior categorized as acts that are in contrast to religious values, and Islam condemns such acts. From this background, the problems to be investigated can be formulated as follow: (1) what were the factors causing the occurrence of homosexual crimes on children in Bengkulu province?; (2) what were the criminal sanctions that can be imposed on the subjects of homosexual crimes against children in terms of Islamic law?. To answer these problems, it was used empirical juridical research method. The type of this research was descriptive. Data sources used were primary and secondary data. Data processing was done by editing method, then a qualitative analysis was performed by using the inductive-deductive method. The results showed that (1) the occurrence of homosexual crime on children was caused by factors of: social environment, pornography, and lack of family communication. (2) there were three opinions of fiqh scholars in determining criminal sanctions that can be imposed on homosexual offenders: the first opinion statesthat homosexual offenders shall be sentenced to death; the second opinionstipulates that homosexual offenders are sentenced as adultery. If he is a bikr (unmarried man) then his sentence is to be flogged and exiled from his country.While those who are muhsan (had been married), then he is punished by stoning. The thirdopinion stipulates that homosexual perpetrators must be given legal sanctions in the form ofta'zir, that is a kind of punishment which is aimed at educative and preventive in which theseverity is determined by the judge. This Islamic criminal sanctions are heavier than positivelaw, so they can create a deterrent effect, and reduce the number of sexual crimes on children.


2020 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 167-190
Author(s):  
Yaris Adhial Fajrin ◽  
Ach Faisol Triwijaya ◽  
Moh Aziz Ma’ruf

Homosexuality is seen as deviant behavior and often becomes the background of a crime. Punishing a criminal offender who has a homosexual background does not automatically solve a crime. Crime punishment actually has a negative impact on criminal offenders, such as stigmatization and obstruction of any efforts to restore the criminal’s sexual orientation. The purpose of punishment in criminal law reform is to improve criminal offenders into better individuals. Based on this background, the “double track system” becomes a relevant idea to be developed, especially now that Indonesia is in the era of reforming the national criminal law. The issues raised were the position of homosexuality in criminal law and the idea of a double track system against the criminal with a homosexual background. The legal research method used is normative research method. The results show that homosexuality is not a criminal offense under Indonesia’s positive criminal law; it is just that homosexuality can be the cause of a crime. The criminal offenders can be given a sanction of action, given that psychology recognizes that there are various therapies to restore sexual orientation. The idea of a double track system is a reflection of the reform of national criminal law which is oriented towards balance values. These values can be used as a basis for immediate implementation of a double track system legislative policy for criminal offenders with a homosexual background in Indonesia’s criminal system. AbstrakHomoseksualitas dipandang sebagai penyimpangan perilaku, tidak sedikit homoseksual menjadi latar belakang terjadinya suatu tindak pidana. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki latar belakang homoseksualitas, tidak serta merta menjadi solusi penyelesaian suatu kejahatan. Pidana justru memberikan dampak negatif terhadap pelaku, seperti stigmatisasi dan terhambatnya upaya mengembalikan orientasi seksual pelaku. Tujuan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana adalah memperbaiki pelaku menjadi individu yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, “double track system” menjadi gagasan yang relevan untuk diupayakan, terlebih saat ini Indonesia sedang berada pada periode pembaruan hukum pidana nasional. Permasalahan yang diangkat yakni kedudukan homoseksualitas dalam hukum pidana dan gagasan double track system terhadap pelaku tindak pidana berlatarbelakang homoseksualitas. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil yang didapat bahwa homoseksualitas bukan merupakan tindak pidana menurut hukum pidana positif Indonesia, hanya saja homoseksualitas dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Pelaku tindak pidana tersebut dapat diberikan sanksi tindakan, mengingat dalam ilmu kejiwaan mengenal adanya berbagai terapi pengembalian orientasi seksual. Ide double track system merupakan cerminan pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi kepada nilai-nilai keseimbangan. Manfaat tersebut dapat dijadikan pijakan untuk segera melakukan kebijakan legislasi double track system bagi pelaku tindak pidana yang berlatarbelakang homoseksual dalam sistem pemidanaan di Indonesia.


2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 45-63
Author(s):  
Debora Anggie Noviana ◽  
Bambang Waluyo ◽  
Rosalia Dika Agustanti

 AbstrakPelaksanaan Kebiri Kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut, dari salah satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dan juga menjadi salah satu bentuk pencegahan agar tidak kembali terjadi kasus yang sama, serta diharapkan agar dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini hendak mengkaji pelaksanaan kebiri kimia dilihat dari perspektif yuridis dan kedokteran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber utama berasal dari literatur serta menggunakan sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dengan masih banyaknya pro kontra yang terjadi terkait penerapan eksekusi kebiri kimia yang dikarenakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk melakukan eksekusi karena alasan kemanusiaan. Perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi kebiri kimia agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan baik bagi korban dan juga pelaku pelecehan seksual pada anak, dan juga  memberikan dasar hukum yang sah bagi eksekutor kebiri kimia yaitu dokter untuk melakukan eksekusi kebiri kimia tersebut tanpa harus bertentangan dengan kode etik kedokteran sehingga pidana kebiri kimia dapat segera diberlakukan secara lebih efektif sesuai dengan tujuannya yaitu menggurangi angka kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Kata Kunci : Kebiri Kimia, Perlindungan anak, Pidana AbstractThe implementation of castration chemistry is a new punishment in Indonesia, there are pros and cons related to the implementation of these actions, from one side of the implementation of castration criminal is expected to be able to provide a deterrent effect for perpetrators of sexual violence against children and also be a form of prevention so as not to re-occur the same case , and is expected to be able to reduce the level of sexual crimes against children. This study wants to examine the implementation of chemical castration from a juridical and medical perspective. The research method used is normative juridical. Approach the problem by using the legislative approach and case approach, the main source comes from the literature and uses secondary data sources that are analyzed qualitatively. With the many pros and cons that occur related to the implementation of chemical castration execution due to the Indonesian Doctors Association (IDI) refused to carry out executions due to humanitarian reasons. There is a need for regulations governing the implementation of chemical castration execution in order to provide legal certainty and justice for both victims and also perpetrators of sexual abuse on children, and also provide a legal basis for chemical castration executors namely doctors to carry out chemical castration execution without having to contradict with a code of ethics in medicine so that the chemical castration crime can be immediately applied more effectively in accordance with its goal of reducing the number of cases of sexual violence against children in Indonesia.Keywords: Chemical castration, child protection, criminal


2018 ◽  
Vol 6 (3) ◽  
pp. 53
Author(s):  
Subaidah Ratna Juita

<p>Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan pada anak di Indonesia belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya. Adapun anak sebagai korban dari kejahatan kesusilaan tentu mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidupnya. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam menghadapi problematika penegakan hukum adalah dengan cara pembenahan sistem hukum. Oleh karna itu perlu adanya pembaharuan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kesusilaan sebagai bagian dari sistem hukum. Pembaharuan ini perlu dilakukan karena sanksi pidana yang ada saat ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Upaya pembaruan hukum pidana yang berkaitan dengan sanksi pidana dalam kasus kejahatan kesusilaan pada anak dapat ditelusuri berdasarkan perumusan sanksi pidana berdasarkan KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian tulisan ini secara fokus mengkaji urgensi pembaharuan hukum pidana, khususnya hukum pidana materiil tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual dalam rangka untuk memberikan perlindungan pada anak korban kejahatan seksual.</p><p><em>The imposition of criminal sanctions against the perpetrators of morality in children in Indonesia has not been balanced by its impact. As for the child as a victim of crime decency certainly traumatized prolonged until adulthood even a lifetime. One effort that can be taken in dealing with the problem of law enforcement is to reform the legal system. By because it is necessary to reform criminal sanctions for the perpetrators of decency as part of the legal system. These reforms need to be done because there is a criminal sanction which does not currently provide a deterrent effect on perpetrators. Efforts to reform the criminal law relating to criminal sanctions in cases of crimes of morality in children can be traced by the formulation of criminal sanctions under the penal law, Law No. 23 of 2002 on Child Protection, Law No. 35 of 2014 on the First Amendment of Law No. 23 of 2002 on Child Protection, and Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 Year 2016 Concerning Second Amendment Act No. 23 of 2002 about Child Protection. So this paper examines the urgency updates operating focus criminal law, especially criminal law substantive about criminal sanctions for dader of sexual crimes in order to provide protection for child victims of sexual crimes.</em></p><p> </p>


2016 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 127
Author(s):  
Pujiyono Pujiyono

Based on delinquiry non-potes doctrine, perpetrator and criminal responsibility are done by human (natuurlijk persoonen). Modernity can not be avoided by the development of corporation function. A research is needed to be conducted to answer questions whether criminal law is effective to overcome corporate crime and which corporation criminal responsibility model that can keep the balance of the protection of society and corporation interests through restorative justice approach. This study focuses on finding a win-win solution model of corporation criminal responsibility policy to keep the balance of the protection of society and corporation interests. This study used normative juridical method based on the secondary data,. The result of this research shows that criminal law with its retributive approach and its action which focus on the perpetrator is ineffective to handle corporate crime, because it ignores the victim To overcome those problems, corporation criminal responsibility model based on restorative justice approach in the form of “dual track system selective” is introduced.  Keywords: Criminal Responsibility, Corporation and Restorative Justice


2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 237
Author(s):  
Sumaryono Sumaryono ◽  
Sri Kusriyah Kusriyah

Fraudulent criminal acts that have been regulated in the Criminal Code (KUHP) with various modes, one of which is fraud by shamans with a multiplied money mode has made law enforcers increasingly have to rack their brains to be able to prove it. This study aims to examine and analyze law enforcement by the judge in decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora with consideration of the criminal elements. The research method used is a sociological juridical approach. The specifications of the study were conducted using descriptive analytical methods. The data used for this study are primary and secondary data. The data consists of primary data and secondary data using field research methods, interviews, and literature studies. Based on the research it was concluded that the case ruling number 61 / Pid.B / 2019 / PN Bla with a fraud case with shamanism practices in the mode of duplicating the judge's money considering that the Defendants have been indicted by the Public Prosecutor with alternative indictments, so the Panel of Judges paid attention to the facts The aforementioned law decides on the first alternative indictment as regulated in Article 378 of the Criminal Code Jo Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code by considering the elements of that article.Keywords: Criminal Law Enforcement; Fraud; Multiple Money.


2020 ◽  
Vol 8 (10) ◽  
pp. 1504
Author(s):  
Gst Ngurah Arya Dharma Susila ◽  
Ida Bagus Surya Dharma Jaya

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tentang pecandu dan penyalahguna narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga menganalisis tentang pemberian sanksi pidana bagi pecandu dan penyalah guna narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil dari penelitian ini adalah Pecandu dan penyalahguna narkotika diatur di dalam tujuan pembuatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tepatnya pada Pasal 4 huruf d yang mewajibkan pecandu dan penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Walaupun, Pasal 134 dan 127 ayat (1) mengatur bahwa pecandu dan penyalahguna dapat dikenakan sanksi pidana baik berupa pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Namun, karena undang-undang ini menganut double track system yang artinya ada sanksi pidana dan juga sanksi tindakan maka pecandu dan penyalahguna seharusnya diberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. This paper aims to analyze the regulation of narcotics addicts and abusers in Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics and elaborate the provision of criminal sanctions for drug addicts and abusers. The research method used is a normative legal research method and the statutory approach and analysis approach. The results of this study were narcotics addicts and abusers arranged in the purpose of making Law Number 35 of 2009 regarding Narcotics, precisely in Article 4 letter d which requires drug addicts and abusers to be rehabilitated medically and socially rehabilitated. Although, Articles 134 and 127 paragraph (1) regulate that addicts and abusers may be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment, confinement, or fines. However, because this law adheres to a double track system which means there are criminal sanctions and also sanctions for actions, addicts and abusers should be given sanctions in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation.


Ius Poenale ◽  
2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1-20
Author(s):  
Ahmad Aditya Putra Utama ◽  
Heru Suyanto

Sentencing must be guided by the principle of quae sunt minoris culpae sunt majoris infamiae (cruel crimes will be punished with cruel punishment). However, there must be a limit to the punishment (poenae sunt restringenade). In its implementation, the imposition of crimes against convicted people often creates ongoing problems in people's lives. Instead of aiming to popularize the convicts, in fact the imposition of crimes often causes suffering to the perpetrator and even his family. This study aims to determine the basis for justifying the imposition of sanctions in the punishment of criminals with special skills and to formulate the ideal concept of punishment for convicts with special skills in the future. This research is a normative legal research; the data source in this study uses secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The approach in this research uses a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach. Based on the results of the study, it shows that the basis for justifying the imposition of sanctions for criminal acts with special expertise is the Mark system of penalties. The use of the Double Track System in the punishment of convicts who have special expertise in the field of science so that it is in line with the criminal purpose of providing education, in addition to being convicted with the main crime, the convict is also subject to acts in the form of social work by teaching/transforming the knowledge/expertise possessed to people, many through certain educational/research institution/institutions online (on line).


2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 17-24
Author(s):  
I Kadek Darma Santosa

The role of corporations today dominates daily life, especially with the increasing needs of the community. It's no longer a country that provides needs, but corporations. Corporations can increase state wealth and labor, but the revolutionary economic and political structure has caused great corporate power, so that the state can be influenced in accordance with its interests. Based on this background, a problem arises namely how the policy of formulation of criminal law enforcement so far for corporations that commit criminal acts as well as how the policy of formulation of criminal law in dealing with corporate criminal acts in the future. The research method used in this study is normative juridical using secondary data. Data collection is done by collecting and analyzing relevant library materials. Furthermore, the data are analyzed in a qualitative normative manner by interpreting and constructing statements contained in documents and legislation. The conclusion of this research is the regulation of sanctions regarding inconsistent corporate criminal acts. Inconsistencies in determining or imposing maximum fines imposed on corporations, there is no uniformity in determining when a corporation can be said to have committed a crime, regarding who can be held accountable or prosecuted and convicted, and the formulation of types of criminal that can be imposed on the corporation that commits criminal act.


2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 111
Author(s):  
Ali Ibrohim ◽  
Budiarsih Budiarsih ◽  
Slamet Suhartono

Law Number 23, 2009 concerning Environmental and Management Protection has been running for eleven years. This law still needs a lot of evaluation, especially at the level of implementation or implementation. One of them is related to the sanction for corporations that do environmental damage. There are three types of sanctions that can be given to corporations, namely: civil, criminal and administrative. However, all this time the three did not provide a deterrent effect. As a result, the rights of affected citizens to get a healthy environment are also ignored. For this reason, this paper focused on how is the Analysis of corporate sanctions of perpetrators of waste dumping without permission viewed from a Human Rights perspective? This study uses a juridical normative research method, by analyzing secondary data in the form of laws and regulations related to sanctions for corporations that carry out waste dumping without permission. The results of the study found that the analysis of corporate sanctions for the perpetrators of waste dumping without permission did not represent the protection of human rights for the community. Legal fissures make the corporation can continue its activities and make it possible to do environmental damage again. It is necessary to maximize the application of the highest alternative sanctions by paying attention to human and community rights around the location of waste dumping where the quality of water, air, and soil has deteriorated.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document