scholarly journals Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)

2020 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 167-190
Author(s):  
Yaris Adhial Fajrin ◽  
Ach Faisol Triwijaya ◽  
Moh Aziz Ma’ruf
Keyword(s):  
Sexual Orientation ◽  
Criminal Law ◽  
Research Method ◽  
Deviant Behavior ◽  
Negative Impact ◽  
Criminal Offenders ◽  
Criminal Offender ◽  
Track System ◽  
Legislative Policy ◽  
Double Track

Homosexuality is seen as deviant behavior and often becomes the background of a crime. Punishing a criminal offender who has a homosexual background does not automatically solve a crime. Crime punishment actually has a negative impact on criminal offenders, such as stigmatization and obstruction of any efforts to restore the criminal’s sexual orientation. The purpose of punishment in criminal law reform is to improve criminal offenders into better individuals. Based on this background, the “double track system” becomes a relevant idea to be developed, especially now that Indonesia is in the era of reforming the national criminal law. The issues raised were the position of homosexuality in criminal law and the idea of a double track system against the criminal with a homosexual background. The legal research method used is normative research method. The results show that homosexuality is not a criminal offense under Indonesia’s positive criminal law; it is just that homosexuality can be the cause of a crime. The criminal offenders can be given a sanction of action, given that psychology recognizes that there are various therapies to restore sexual orientation. The idea of a double track system is a reflection of the reform of national criminal law which is oriented towards balance values. These values can be used as a basis for immediate implementation of a double track system legislative policy for criminal offenders with a homosexual background in Indonesia’s criminal system. AbstrakHomoseksualitas dipandang sebagai penyimpangan perilaku, tidak sedikit homoseksual menjadi latar belakang terjadinya suatu tindak pidana. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki latar belakang homoseksualitas, tidak serta merta menjadi solusi penyelesaian suatu kejahatan. Pidana justru memberikan dampak negatif terhadap pelaku, seperti stigmatisasi dan terhambatnya upaya mengembalikan orientasi seksual pelaku. Tujuan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana adalah memperbaiki pelaku menjadi individu yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, “double track system” menjadi gagasan yang relevan untuk diupayakan, terlebih saat ini Indonesia sedang berada pada periode pembaruan hukum pidana nasional. Permasalahan yang diangkat yakni kedudukan homoseksualitas dalam hukum pidana dan gagasan double track system terhadap pelaku tindak pidana berlatarbelakang homoseksualitas. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil yang didapat bahwa homoseksualitas bukan merupakan tindak pidana menurut hukum pidana positif Indonesia, hanya saja homoseksualitas dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Pelaku tindak pidana tersebut dapat diberikan sanksi tindakan, mengingat dalam ilmu kejiwaan mengenal adanya berbagai terapi pengembalian orientasi seksual. Ide double track system merupakan cerminan pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi kepada nilai-nilai keseimbangan. Manfaat tersebut dapat dijadikan pijakan untuk segera melakukan kebijakan legislasi double track system bagi pelaku tindak pidana yang berlatarbelakang homoseksual dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

scholarly journals Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System

2021 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 63-80
Author(s):  
Ahmad Jamaludin
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Research Method ◽  
Secondary Data ◽  
Deterrent Effect ◽  
Legal Policy ◽  
Chemical Castration ◽  
Sexual Crimes ◽  
Track System ◽  
Legal Sanctions ◽  
Double Track

The punishment policy in the form of chemical castration for perpetrators of sexual crimes is a confusing policy when viewed from the perspective of a double-track system. The application of castration sanctions is contrary to the purpose of action sanctions in the double-track system because it does not aim to restore the perpetrators, but rather to provide a deterrent effect and retaliation. So that the chemical castration policy is wrong because it is not in accordance with following the principle of action sanctions in the double-track system. The research method used is normative juridical using primary and secondary data and then analyzed qualitatively. This study aims to find out about the double-track system and to determine the action of chemical castration in the perspective of the double-track system. The results of this study show, First in the double-track system, the criminal system is known in two ways, namely, through legal sanctions and witnesses of action, legal sanctions are oriented towards revenge for their behavior while action sanctions are oriented towards improving the perpetrators so that they can be accepted back in the community. The two sanctions for castration are not included as witnesses for acts in the double-track system, because the basic idea is to improve the perpetrators, while chemical castration is more directed at retaliation. This research can be a reference for criminal law policymakers so that the legal policy does not get out of the basic idea of criminal law itself. Kebijakan pemidanaan berupa sanksi tindakan kebiri kimia bagi palaku kejahatan seksual menjadi kebijakan yang membingungkan jika dilihat dalam perpektif double track system. Penerapan sanksi tindakan kebiri kimia bertolak belakang dengan tujuan dari sanksi tindakan dalam sistem double track system dikarenakan tidak bertujuan memulihkan pelaku, namun lebih kepada pemberian efek jera dan pembalasan. Sehingga kebijakan kebiri kimia menjadi kebijakan yang keliru karena tidak sesuai dengan prinsip sanksi tindakan dalam sistem double track system. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang double track system dan untuk mengetahui tindakan kebiri kimia dalam per­spektif double track system. Hasil penelitian ini menunjukan, Pertama dalam sistem double track system, sistem pemidanaan dikenal dengan dua jalan yakni melalui sanksi hukum dan saksi tindakan, sanksi hukum berorientasi pada upaya balas dendam terhadap prilakunya sedangkan sanksi tindakan berorientasi pada perbaikan pelaku agar bisa diterima kembali di masyarakat. Kedua saknsi tindakan kebiri tidak terma­suk saksi tindakan dalam double track system, sebab ide dasarnya perbaikan terhadap pelaku sedangkan kebiri kimia lebih mengarah kepada pembalasan. Penelitian ini dapat menjadi referensi pembuat kebijakan hukum pidana agar kebijakan hukum tersebut tidak keluar dari ide dasarnya hukum pidana itu sendiri.

scholarly journals PENGATURAN PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU DAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

2020 ◽  
Vol 8 (10) ◽  
pp. 1504
Author(s):  
Gst Ngurah Arya Dharma Susila ◽  
Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Medical Rehabilitation ◽  
Analysis Approach ◽  
Drug Addicts ◽  
Legal Research ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Social Rehabilitation ◽  
Track System ◽  
Double Track

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tentang pecandu dan penyalahguna narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga menganalisis tentang pemberian sanksi pidana bagi pecandu dan penyalah guna narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil dari penelitian ini adalah Pecandu dan penyalahguna narkotika diatur di dalam tujuan pembuatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tepatnya pada Pasal 4 huruf d yang mewajibkan pecandu dan penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Walaupun, Pasal 134 dan 127 ayat (1) mengatur bahwa pecandu dan penyalahguna dapat dikenakan sanksi pidana baik berupa pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Namun, karena undang-undang ini menganut double track system yang artinya ada sanksi pidana dan juga sanksi tindakan maka pecandu dan penyalahguna seharusnya diberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. This paper aims to analyze the regulation of narcotics addicts and abusers in Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics and elaborate the provision of criminal sanctions for drug addicts and abusers. The research method used is a normative legal research method and the statutory approach and analysis approach. The results of this study were narcotics addicts and abusers arranged in the purpose of making Law Number 35 of 2009 regarding Narcotics, precisely in Article 4 letter d which requires drug addicts and abusers to be rehabilitated medically and socially rehabilitated. Although, Articles 134 and 127 paragraph (1) regulate that addicts and abusers may be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment, confinement, or fines. However, because this law adheres to a double track system which means there are criminal sanctions and also sanctions for actions, addicts and abusers should be given sanctions in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation.

scholarly journals Grounds and Criteria for Criminalization of Sexual Harassment in Labor Relations

Lex Russica ◽  
2019 ◽  
pp. 161-174
Author(s):  
M. V. Arzamastsev
Keyword(s):  
Sexual Harassment ◽  
Criminal Law ◽  
Deviant Behavior ◽  
Labor Relations ◽  
Negative Impact ◽  
Physical Contact ◽  
Criminal Prosecution ◽  
Administrative Punishment ◽  
The Individual ◽  
Relative Prevalence

Sexual harassment in the workplace has now become a significant social problem and, as a result, criminal legislation in many countries has included provisions prohibiting it. In our country, despite the change in moral standards of permitted forms of sexual behavior, the legislator has not yet implemented the requirements of the Council of Europe Convention On preventing and combating violence against women and domestic violence (CETS No. 210) (Istanbul Convention). The existing system of criminal law prohibitions does not effectively protect the individual from sexual harassment committed in the sphere of labor relations. Among the varieties of such acts not prohibited by the criminal law the author names the inducement to the actions of a sexual nature (associated with not the use of service dependencies, but regular contacts within the framework of labor relations); physical contact (touch), not conditioned by the nature or content of work, while not forming signs of sexual assault and causing physical pain; verbal or nonverbal abuse of a sexual nature; sexual harassment (harassment); other mental effects of a sexual nature. As shown by the analysis, these forms of deviant behavior has sufficient social danger, and the relative prevalence for their criminalization. The minimum harm from sexual harassment in the workplace is the negative impact on the psyche of the victim (both women and men), the degree of such impact due to the long-term nature of the labor realtions also becomes quite significant. In order to prevent excessive criminalization and reduce the risk of unjustified criminal prosecution, it is proposed to introduce a ban with the so called administrative prejudice, which implies the incurrence of administrative responsibility for sexual harassment in the workplace, and incurrence of criminal one — only for repeated actions of a person previously subjected to administrative punishment.

scholarly journals Not Citizens, Not Real People. The Italian Way of Governing Immigration through the Criminal Justice System

2020 ◽  
Vol 18 (2) ◽  
pp. 1-34
Author(s):  
Laura Scomparin ◽  
Giovanni Torrente
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Criminal Law ◽  
Justice System ◽  
Real People ◽  
Criminal Procedure Law ◽  
Legislative Policy ◽  
The One ◽  
Border Controls ◽  
Double Track

The aim of this article is to describe the specious use made of the Italian criminal justice system as a device to manage the demands for security due to the general perception of increased immigration flows in Italy. In particular, the article analyses - in each stage of the penal system from substantive criminal law, through criminal procedure law, to the prison system - the connection between the processes of criminalization and the use of extrajudicial measures to control immigration flows (such as border controls and expulsions). The results suggest that this criminal ‘double track’ (Italian citizens on the one side and migrants on the other) - with the subsequent hyper-incarceration of aliens and their final deportation as a consequence of the breach of either or both administrative and criminal law -is a disguised but deliberate choice of recent Italian legislative policy regarding the justice system.

scholarly journals Tanggung Jawab Hukum Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Di Lubang Tambang Batu Bara Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM), kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir)

2019 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 200
Author(s):  
Rustiana Rustiana
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Coal Mine ◽  
Research Method ◽  
Negative Impact ◽  
Positive Impact ◽  
Disease Outbreaks ◽  
Legal Responsibility ◽  
Loss Of Life ◽  
The Government ◽  
Negative Impacts

The use of natural resources in coal mining has many positive and negative impacts. The positive impact is increasing economic and social development both for the community in terms of employment and the government of the Province of East Kalimantan and the Regency of the City of the Producer in terms of Regional Original Revenue (ROR). Negative impacts include the destruction of forests in the area around the mine, contamination of the sea, disease outbreaks for people who live in the area around the mine, even the real negative impact on mining that makes the loss of one's life due to ex-mining holes, legally the case of responsibility for loss of life the person in the coal mine pit is not one person responsible, but there are some responsible parties.The object of research is PT. Cahaya Energi Mandiri, and the Government and the police related to the loss of life of people in mining pits or Mining Business License (IUP) of PT. Cahaya Energi Mandiri. So the purpose of this first thesis is to know and analyze the Legal Responsibility to the Loss of People Life at the Coal Mine Hole Judging from the Perspective of Criminal Law, the second to know and analyze the elements of criminal acts associated with the field of coal mining.The research method used is the normative-empirical legal research method that is merging between the approach of normative law with the addition of various empirical element.From the results of the research can be seen that the loss of life of the pit hole people have met the elements in the provisions of criminal law, because the loss of the lives of people perforated mine has met the elements in Article 359 KUHP and article 112 of Law Number 32 the Year 2009 on Protection and Environmental Management. While the criminal law responsibility can be imposed on the holders of IUP and the Government as the party responsible for environmental monitoring by punishment in the form of imprisonment or restitution or compensation for the victim or his family by the perpetrator.  

scholarly journals Proving The Insanity Defense in The Enforcement of Criminal Law in Indonesia

2020 ◽  
Vol 19 (3) ◽  
pp. 670
Author(s):  
Priastami Anggun Puspita Dewi
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Research Method ◽  
Criminal Liability ◽  
Insanity Defense ◽  
Criminal Code ◽  
Legal Regulations ◽  
Legal Research ◽  
Psychological Condition ◽  
Criminal Offender ◽  
Made In

Criminal liability is a manifestation of the perpetrator for his or her crime. Article 44 (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) explains that the insanity defense may release a perpetrator from conviction. For this research, the utilized research method was normative legal research, by which legal regulations are examined and the results neither reject nor accept a hypothesis, but give prescriptions for what should be proposed. The results of this research showed that first, insanity defense can release a criminal offender from conviction. This is because the perpetrator is unable to consciously understand that his or her actions are against the law, and that person cannot be held with criminal liability. Second, the construction of a verdict to declare whether or not a person qualifies for the insanity defense must be made in advance of his or her psychological condition, to decide if it is appropriate for the perpetrator to be convicted.Keywords: Proving; Insanity Defense; Enforcment of Crimina Law.

YOUTH CRIMINAL SUBCULTURE AS A FACTOR IN THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF A MINOR CRIMINAL

2020 ◽  
Vol 10 (3) ◽  
pp. 177-180
Author(s):  
VERA SHUNYAEVA ◽  
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Negative Impact ◽  
System Research ◽  
Scientific Methods ◽  
General Scientific ◽  
Definition Of ◽  
A Minor ◽  
Method Analysis

The article is devoted to the research of the youth criminal subculture and its impact on the personality of under-aged. In the course of analysis of this negative impact, a definition of the criminal subculture of under-aged was proposed. The main principles of such a criminal subculture as AUE (the acronym, transcribed from Russian: АУЕ or А.У.Е., comes from «Арестантский уклад един» / “Prisoners Unity (Solidarity)” are defined. The reasons contributing to the development of this negative phenomenon and the typical fea- tures of a minor sharing the ideology of the AUE were identified. The methods for counteracting the AUE were proposed. The method- ological basis of the research is formed by general scientific methods: dialectical, system research method, analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, etc., as well as such private scientific methods as comparative legal, formal legal, structural and functional, statistical ones. The authors relied on the results of research by Russian and foreign legal scholars, sociologists, psychologists.

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Loyalitas Konsumen Yang Memunculkan Distrust

2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 100-112
Author(s):  
Septian Wahyudi
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Negative Impact ◽  
Consumer Confidence ◽  
Consumer Loyalty ◽  
The One ◽  
Loyal Customers

The company certainly wants to increase its sales and increase the number of its customers so that all efforts and methods are carried out, including in building consumer confidence, thus making these consumers become loyal customers or commonly referred to as customers. But on the one hand the trust built by the company actually has a negative impact, namely the emergence of distrust because the frequency of the company offers a variety of products that are sometimes not needed by consumers, this paper is made to answer these phenomena and problems in a concise manner.This research method is by analyzing criticism of several studies about trust that affect consumer loyalty which results in the absence of influence between trust in consumer loyalty.

THE POSITION OF QANUN 6 OF 2014 ON JINAYAT LAW TOWARD ACT 11 OF 2012 ON JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM RELATED TO CHILD CRIMINAL PUNISHMENT

2021 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 65
Author(s):  
Rifqi Qowiyul Iman
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Judicial Review ◽  
Justice System ◽  
National Level ◽  
Legal Rules ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Track System ◽  
Double Track ◽  
Rule Out

This paper aims to describe the differences and the position of the legal rules for juvenile crimes between Qanun 6 of 2014 and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.  This research is descriptive qualitative research. The results show that Qanun Number 6 of 2014 also regulates criminal sanctions for children, which are normatively regulated in Law Number 11 of 2012. In addition, Qanun, as Aceh Islamic criminal law legalizes canning punishment for children, as well as the double-track system adopted by The Law of Juvenile Criminal Justice System is not explicitly accommodated in Qanun. Qanun at the level of a Regional Regulation is part of the hierarchy of laws and regulations that should be in line with what generally applies at the national level. Law Number 11 of 2006 is being the basis of the authority to make Qanun, as long as there is no court decision invalidates it, Qanun Number 6 of 2014, which is a derivative of Law Number 11 of 2006, can be declared as "lex specialis" of The Juvenile Criminal Justice System law which regulates child crime. However, it does not rule out the possibility that in the future, the judicial review of the article can be conducted.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document