Kondisi Geologi Lingkungan di Wilayah Pesisir Sluke  Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Rembang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang sangat strategis, karena terletak pada lintasan jalur pantai utara Jawa yang menghubungkan antara propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Potensi strategis Kabupaten Rembang adalah bidang industri, pertambangan, jasa dan perdagangan. Pada saat ini telah berdiri PLTU Rembang dan tahap awal pembangunan beberapa pabrik semen diantaranya adalah PT. Indonesia Rembang di Kecamatan Sluke. Keberadaan PLTU Rembang dan Pabrik Semen Indonesia Rembang di Kecamatan Sluke bepengaruh terhadap kondisi geologi lingkungan wilayah tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tatanan litologi dan proses hidrooseanografi yang terjadi di daerah kajian dan dampaknya terhadap lingkungan fisik daerah yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode diskripstif - eksploratif dari daerah studi dengan cara mengungkapkan kondisi daerah penelitian dengan aktual, akurat sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan serta pendekatan pemodelan matematis untuk menggambarkan perubahan garis pantai pantai. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi data arus, data gelombang, dan data sedimen dasar. Sedangkan data sekunder berupa batimetri, topografi, angin dan pasut diperoleh dari Bakosortanal dan Dishidros. Hasil penelitian menunjukan Pesisir Sluke mempunyai morfologi dataran pantai dengan kelerengan < 2 % dengan elevasi 2 – 6 m dpl yang bebatasan langsung dengan perbukitan di belakangnya yang berlereng > 15 %. Litologi penyusun dataran tersebut adalah pasir lanau dengan batuan dasar berupa batupasir dan batugamping. Sedimen dasar pada tepi pantai didominansi oleh pasir dengan kandungan cangkang, sedangkan sedimen dasar di perairan yang lebih dalam berupa lempung dan lanau. Abrasi yang terjadi di daerah penelitian berdampak pada hilangnya jalan di sawah penduduk sebelah barat PLTU Rembang, robohnya pohon kelapa karena tanah tempat perakarannya terabrasi dan rusaknya dinding pelindung pantai pada lahan milik Pemda di sebelah barat PLTU Rembang. Kata Kunci: geologi lingkungan, abrasi, Sluke Rembang is one of the most strategic residence in Central Java Province. It is located in the Northern main road that is connecting West Java and East Java. The strategic potentials in Rembang residence are industries, mines, services and trading. Recently a PLTU plant and an early construction of some cement factories, such as PT. Indonesia Rembang in Sluke subdistrict. PLTU Rembang and Pabrik Semen Indonesia Rembang in Sluke subdistrict affected the geological condition in the area. This research aimed to know the lithological structure and the hydrooceanography process occured in the study area and their effect to the pysical condition the regarded area. A descrriptive-explorative method was used in this research. Primary data used in this research including water current, wave and basic sediment data. While the secondary data including bathimetry, topography, wind speed and direction, and tidal data obtained from Bakosurtanal and Dishidros. Base on those data and the mathematical modelling, the coast line dynamic was described. The result of the research showed that Sluke coastal area had land slope < 2% and 2-6 m dpl elevasion close to border on the hills in the back with a slope > 15%. The lithology composed the land was silt with natural rocks composed of sand and limestone. The sediment in the surface coastal area was dominated by sand that contains shell. While the sediment in the deeper waters bottom composed of clay and silt. Abrassion occured in the study area affected in the vanishing of the path in the ricefields in the northern of PLTU Rembang, the collapse of the coconut trees and the damage of the wall in the government’s land in the north of PLTU Rembang. Keywords: geological environment, abrasion, Sluke

Download Full-text

ANALISIS EKONOMI ALAT PENANGKAPAN IKAN ARAD DI PANTAI UTARA PROVINSI JAWA TENGAH

Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan ◽

10.15578/jsekp.v1i1.8492 ◽

2020 ◽

Vol 1 (1) ◽

pp. 1

Author(s):

Benny Osta Nababan, S.Pi, M.Si ◽

Tridoyo Kusumastanto ◽

Luky Adrianto ◽

Achmad Fahrudi

Keyword(s):

Economic Analysis ◽

Secondary Data ◽

Economic Benefits ◽

Primary Data ◽

North Coast ◽

Fishing Gear ◽

The North ◽

Central Java ◽

The Republic ◽

Central Java Province

Arad termasuk dalam kelompok alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 2/Permen-Kp/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara ekonomi alat penangkapan ikan arad dengan yang dikombinasikan dengan alat penangkapan ikan lainnya di Pantai Utara Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara kepada nelayan arad yang menggunakan kapal berukuran kurang dari 10 GT dengan menggunakan panduan wawancara serta pengamatan lapangan. Pengumpulan data sekunder dilakukan ke instansi pemerintah seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah dan BPS. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kelayakan usaha. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian nelayan arad memiliki alat penangkap ikan lain seperti sudu, gillnet dan trammel net. Penggunaan alat penangkapan ikan berdasarkan musim ikan, seperti musim cumi, teri, kakap, belanak, kembung dan lainnya. Penelitian ini mengelompokkan nelayan berdasarkan jumlah alat penangkapan ikan yang dimiliki yaitu satu alat penangkapan ikan (arad), dua alat penangkapan ikan (arad dan sudu), tiga alat penangkapan ikan (arad, trammel net dan gillnet). Nelayan yang memiliki alat penangkapan ikan tambahan selain arad memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan hanya memiliki satu alat penangkapan ikan (arad). Kombinasi alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan menggunakan 3 alat penangkapan ikan yaitu arad, gillnet dan trammel net sesuai musim ikan memberikan manfaat ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan arad sepanjang tahun.Title: An Economic Analysis of ‘Arad’ Fishing Gear In the North Coast of Central Java Province Arad is an abandoned fishing gear based on the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 2 / Permen-Kp / 2015 concerning the prohibition on the use of trawls and seine nets in the territory of the Republic of Indonesia fisheries management. This study aimed at economic analysis of Arad capture fisheries (1 tool) compared with the capture using combination of Arad and other fishing equipment on the North Coast of Central Java. The study used primary and secondary data that were collected in the North Coast of Central Java. Primary data were collected through interviews and observation with Arad fishers working on boat under 10 GT. Secondarydata were collected from government agencies such as Marine and Fisheries Agency of Central Java and Statistics Indonesia. The results showed that some of the Arad fishers had other fishing gear such as blade, gillnet and trammel net. The use of fishing gear depended on fish season, such as squid, anchovies, snapper, mullet, bloating and others. This study classified fishers based on the number of fishing gear that fisher's had, namely, one fishing gear (arad), two fishing gear (arad and blade), three fishing gear (arad, trammel net and gillnet). Fishers having additional fishing gear get higher profits compared to those having only one fishing gear (ARAD). The use of 3 fishing gear namely arad, gillnet and trammel net according to fish season provides higher economic benefits compared to Arad only throughout the year.

Download Full-text

ANALISIS EKONOMI ALAT PENANGKAPAN IKAN ARAD DI PANTAI UTARA PROVINSI JAWA TENGAH

Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan ◽

10.15578/jsekp.v15i1.8492 ◽

2020 ◽

Vol 15 (1) ◽

pp. 1

Author(s):

Benny Osta Nababan, S.Pi, M.Si ◽

Tridoyo Kusumastanto ◽

Luky Adrianto ◽

Achmad Fahrudi

Keyword(s):

Economic Analysis ◽

Secondary Data ◽

Economic Benefits ◽

Primary Data ◽

North Coast ◽

Fishing Gear ◽

The North ◽

Central Java ◽

The Republic ◽

Central Java Province

Download Full-text

Dynamics Process of Geomorphology at North Coast of Java between the river and the river Pemali Cisanggarung Brebes Central Java

Forum Geografi ◽

10.23917/forgeo.v12i1.481 ◽

2004 ◽

Vol 12 (1) ◽

Author(s):

Kuswaji Dwi Priyono

Keyword(s):

Human Activity ◽

Coastal Area ◽

Secondary Data ◽

Coastal Sediment ◽

Primary Data ◽

North Coast ◽

Small Range ◽

Longshore Current ◽

Central Java ◽

Sea Current

This research was carried out in the Coastal Area of North Java, District Brebes, Central Java. It aims at finding the mechanism of factor that influence the dinamics of coastal geomorphological process and the distribution of the dynamics of the geomorphological process. The primary data consist of coastal forms, coastal building/ human activity, sea current, and distribution of the coastal sediment were collected by field observation and measurement. The secondary data consists of the climate, wave, bathimetry, tide, and regional sea current were collected from the related institutions. The technique of data analysis includes Beaufort Scale is employed to find out the characteristics of wind and wave. The laboratory analysis is used to find out the distribution of the coastal sediment. The discriptive analysis is used to desribe the sea current, tide, bathimetry, and human activity.The outcome of this research indicates that Mousoon wind making waves and longshore current can transport sediments which come from Cisanggarung and Pemali river. The small range tide (95 cm), the fine coastal sediment (clay), the shallow bathimetry (0 – 5 m), and human activity (building coastal pand) to provoke the dynamical changing of coasline. The dynamics of the geomorphologycal process from 1944 to 1964 indicates that the coastal area progressed dynamicly; from 1964 – 1997 indicates that the some coastlines (location 1, 4, 5, and 6) progressed, some coastline (location 2, 3, 7, and 8) regressed, and some coastlines (between location 3 to 4 and location 6 to 7) were relativelly stable.

Download Full-text

MONITORING OF MANGROVE GROWTH AND COASTAL CHANGES ON THE NORTH COAST OF BREBES, CENTRAL JAVA, USING LANDSAT DATA

International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences (IJReSES) ◽

10.30536/j.ijreses.2019.v16.a3221 ◽

2020 ◽

Vol 16 (2) ◽

pp. 197

Author(s):

Tri Muji Susantoro ◽

Ketut Wikantika ◽

Lissa Fajri Yayusman ◽

Alex Tan ◽

M. Firman Ghozali

Keyword(s):

Coastal Area ◽

Vegetation Index ◽

Series Data ◽

North Coast ◽

Landsat Data ◽

Coastal Change ◽

The North ◽

Central Java ◽

Normalised Difference Vegetation Index ◽

Coastal Changes

Severe abrasion occurred in the coastal area of Brebes Regency, Central Java between 1985 and 1995. Since 1997, mangroves have been planted around the location as a measure intended to prevent further abrasion. Between 1996 and 2018, monitoring has been carried out to assess coastal change in the area and the growth and development of the mangroves. This study aims to monitor mangrove growth and its impact on coastal area changes on the north coast of Brebes, Central Java Province using Landsat series data, which has previously proven suitable for wetland studies including mangrove growth and change. Monitoring of mangrove growth was analysed using the normalised difference vegetation index (NDVI) and the green normalised difference vegetation index (GNDVI) of the Landsat data, while the coastal change was analysed based on the overlaying of shoreline maps. Visual field observations of WorldView 2 images were conducted to validate the NDVI and GNDVI results. It was identified from these data that the mangroves had developed well during the monitoring period. The NDVI results showed that the total mangrove area increased between 1996 and 2018 about 9.82 km2, while the GNDVI showed an increase of 3.20 km2. Analysis of coastal changes showed that the accretion area about 9.17 km2 from 1996 to 2018, while the abrasion being dominant to the west of the Pemali River delta about 4.81 km2. It is expected that the results of this study could be used by government and local communities in taking further preventative actions and for sustainable development planning for coastal areas.

Download Full-text

KEWENANGAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENERIMA LAPORAN HASIL AUDIT BPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Hukum dan Masyarakat Madani ◽

10.26623/humani.v7i2.1028 ◽

2017 ◽

Vol 7 (2) ◽

pp. 155

Author(s):

Heni Tri Susilowati ◽

A Heru Nuswanto ◽

Sukimin

Keyword(s):

Human Resources ◽

Local Governments ◽

Competent Authority ◽

Secondary Data ◽

Primary Data ◽

Audit Report ◽

Purposive Sampling ◽

Report Result ◽

Central Java ◽

Financial Audit

Penelitian ini di latarbelakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Pedoman dan Tata Cara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima laporan hasil pemeriksaan audit keuangan pemerintah provinsi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),mewajibkan bagi pemerintah daerah agar melakukan kegiatannya berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari pejabat yang berwenang. Dalam penelitian ini akan melihat tentangkewenangan DPRD Provinsi jawa Tengah dalam menerima laporan hasil audit BPK, kendalaDPRD dalam menerima laporan hasil audit BPK dan upaya mengatasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasinya deskriptif analitis. Metode penentuansampelnya adalah purposive sampling. Data yang dipergunakan adalah data primer yangdiperoleh melalui wawancara didukung dengan data sekunder, kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalammenerima laporan hasil audit BPK sudah maksimal. Tetapi belum terlaksana dengan baik yaituterdapat kendala dalam internal adalah tenggang waktu pembahasan yang sedikit, minimnya rancangan undang-undang, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya proses pencatatan mengenai aset daerah, upaya dari jawaban kendala internal, berpedoman pada perundang- undangan, melakukan pembahasan bersama Gubernur, menambah aspek regulasi, SDM, dan teknologi informasi, memberi sanksi/menindak lanjuti panitia kerja yang lalai mencatat pengeluaran aset daerah.This research is in background with the existence of Law Number 23 Year 2014 The Guidelines and Procedures of the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) receive reports on the audit results of the provincial government's financial audit by the Supreme Audit Board (BPK), requiring local governments to perform their activities based on their duties and responsibility of the competent authority. In this research will see about the authority of Central Java Provincial DPRD in receiving BPK audit report result, obstacle of DPRD in receiving report of BPK audit result and effort to overcome it. The type of research used is sociological juridical with descriptive analytical specification. The method of determining the sample is purposive sampling. The data used are primary data obtained through interviews supported by secondary data, then analyzed qualitatively. The results showed that the authority of Central Java Provincial DPRD in receiving BPK audit report has been maximal. However, it has not been well implemented that there are internal constraints is the lack of discussion time, the lack of draft law, the lack of human resources, the lack of process of recording of local assets, the effort of the internal constraint answer, guided by the legislation, The governor, adding aspects of regulation, human resources, and information technology, sanctioned / followed up the work committee that neglected to record the expenditure of regional assets.

Download Full-text

ANALISIS SWOT PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN NELAYAN WILAYAH PESISIR KECAMATAN MANDOLANG KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA

AKULTURASI (Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan) ◽

10.35800/akulturasi.6.12.2018.22602 ◽

2019 ◽

Vol 6 (12) ◽

Author(s):

Victoria E.N. Manoppo ◽

Jeannette F. Pangemanan ◽

Nurdin Jusuf

Keyword(s):

Coastal Zone ◽

Coastal Area ◽

Descriptive Analysis ◽

Coastal Region ◽

Secondary Data ◽

Primary Data ◽

Daily Lives ◽

Purposive Sampling ◽

Qualitative Descriptive ◽

The Government

AbstractThe decline in fishermen's income was triggered by increased household needs while the income of fishermen's fate seemed to be unbearable. This is also experienced by Neyan in the Coastal Region of Mandolang District, Minahasa Regency. Their income continues to decline even more often they have no cost for their daily lives. They are in debt which is strangling their necks. They are increasingly desperate because there is no solution offered either from the government or from other relevant parties. Starting from the background, the problem is formulated as follows: 1. What causes the level of income of fishermen in the Coastal Zone of Mandolang District to decrease; 2. How do they increase their income. The research objectives are: 1. To describe and analyze what causes the level of income of fishermen in the Coastal Zone of Mandolang District to decrease; 2. To analyze how they increase their income. This research will be carried out in the Coastal Area of Mandolang District, Minahasa Regency in 2017 since it was signed a work contract with LPPM. The method in this study is purposive sampling method. Data sources are primary data and secondary data. Data analysis is qualitative descriptive analysis and quantitative description.Keywords: coastal area, income of fishermen, Mandolang sub-district AbstrakTurunnya pendapatan nelayan itu dipicu kebutuhan rumah tangga yang meningkat sedangkan pendapatan nasib nelayan seolah tak lepas dirundung malang. Hal ini juga dialami oleh neyan di Wilayah Pesisir Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Pendapatan mereka semakin hari semakin menurun bahkan seringkali mereka tidak mempunyai biaya untuk kehidupan mereka sehari-hari. Mereka terlbat utang yang semakin mencekik leher. Mereka semakin putus asa karena belum ada jalan keluar yang ditawarkan baik dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak terkait lainnya. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut maka masalah dirumuskan sebagai berikut: 1. Apa yang menyebabkan turunnya tingkat pendapatan nelayan di Wilayah Pesisir Kecamatan Mandolang; 2. Bagaimana cara mereka meningkatkan pendapatan mereka. Adapun tujuan penelitian adalah : 1. Untuk mengdeskripsikan dan menganalisis apa yang menyebabkan turunnya tingkat pendapatan nelayan di Wilayah Pesisir Kecamatan Mandolang; 2. Untuk menganalisis bagaimana cara mereka meningkatkan pendapatan mereka. Penelitian ini akan dilaksanakan di Wilayah Pesisir Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa pada tahun 2017 sejak di tandatangani kontrak kerja dengan LPPM. Metode dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yakni analisis deskriptif kualitatif dan deskripsi kuantitatif.Kata kunci: wilayah pesisir, pendapatan nelayan, kecamatan Mandolang

Download Full-text

Evaluation of Primary Care Dentist Service in the Implementation of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) in Central Java and Yogyakarta

Digital Press Health Sciences ◽

10.29037/digitalpress.31273 ◽

2018 ◽

Vol 1 ◽

pp. 00004

Author(s):

Julia Hendrartini ◽

Lisdrianto Hanindriyo

Keyword(s):

Primary Care ◽

Group Discussion ◽

Unit Cost ◽

Secondary Data ◽

Monitoring And Evaluation ◽

Payment System ◽

Primary Data ◽

Capitation Payment ◽

Dental Services ◽

Central Java

Evaluation for the capitation payment system to the primary care dentist contracted by the Indonesian National Health Security Agency (BPJS Kesehatan) needs to be done as a basis for future improvements. This study aimed in describing the utilization of dental services; the average services fee received for each type of service; the level of patient satisfaction on dental service; the dentist level of satisfaction on the capitation payment system; and analyzing the suitability of capitation rates with generally accepted rates in the area of Central Java and Yogyakarta. Quantitative primary data was collected through questionnaires by dentists and their patients. While qualitative primary data was collected by Focus Group Discussion (FGD). Dentists involved in the FGD was selected by purposive sampling by local Indonesian Dental Association (PDGI) chairman. Secondary data of independent primary care dental practice was taken from BPJS Kesehatan. As a result, 26.76 % of primary care dentists have small number of insured patients (2001-5000). Real unit cost average was around IDR350,000 per visit. Most of the subjects (73.77 %) stated that they quite satisfied with the capitation payment system, but not with the nominal value. Most of the patients (98.5 %) were satisfied with the dental services. In conclusion, capitation nominal value needs to be adjusted with a detailed benefit packages. Enrollment-based membership mechanism needs to be evaluated. Routine monitoring and evaluation meetings between BPJS Kesehatan and primary care dentist needs to be done every 3 months, accompanied by PDGI.

Download Full-text

Development of Medan Labuhan Train Station

International Journal of Architecture and Urbanism ◽

10.32734/ijau.v2i3.573 ◽

2018 ◽

Vol 2 (3) ◽

pp. 188-196

Author(s):

Indah Sekarini ◽

Nelson M Siahaan

Keyword(s):

Vernacular Architecture ◽

Secondary Data ◽

Primary Data ◽

Public Infrastructure ◽

City Center ◽

Train Station ◽

Community Needs ◽

The North ◽

Observation Method ◽

The City

Development of the city center of Medan Labuhan area requires public infrastructure to support community needs activities. One of the most needs is a train station. A train station is an important part in a contemporary urban area for living, entertaining and working. Trains assessed can cope with transportation problems that occur between regions. With the above considerations, it is necessary to make efforts that can improve the condition of Medan Labuhan Train Station. The approach of a design of Medan Labuhan Station Development is the theme of Neo Vernacular Architecture so that it can be aligned with the old station and surrounding buildings and support conservation activities in Chinatown Medan Labuhan. Improvement can be done by the development of Labuhan Station is a passenger station that can accommodate all the required activities and provide services as much as possible, so that service users feel well served and support various activities center and sub-center services Medan City in the North located in Medan Labuhan The method of study there are two approaches to this approach, the observation method, and the literature method. Observation method is done with several times to survey to the location of design. While the literature method is done by collecting data, both secondary data and primary data

Download Full-text

Analysis of Full Time Driver Grab Income Comparison and City Minimum Wage (Case Study in Medan City)

International Journal of Science and Management Studies (IJSMS) ◽

10.51386/25815946/ijsms-v3i6p108 ◽

2020 ◽

pp. 99-109

Author(s):

Audrey M. Siahaan ◽

Mei Diana N. Siahaan ◽

Victor H. Sianipar ◽

Oloan Simanjuntak

Keyword(s):

Minimum Wage ◽

Comparative Method ◽

Secondary Data ◽

Primary Data ◽

Full Time ◽

Net Income ◽

The North ◽

North Sumatra ◽

The City

This study aims to determine the income of fulltime Grab drivers above or below the UMK applicable in Medan City. Based on the attachment to the Decree of the North Sumatra Governor in Decree Number 188.44 / 674 / KPTS / 2019 to determine the Provincial Minimum Wage and become a reference for determining the City Minimum Wage, the 2020 Medan City Minimum Wage is determined based on the Provincial Minimum Wage reference of IDR 3,222,556.This type of research is a case study conducted in the city of Medan. This study uses primary data in the form of interviews and questionnaires. Secondary data in the form of regulations on the official Grab website. The questionnaire was given to 60 Grab drivers who were at the grab station. The data analysis method used is descriptive comparative method. The results showed that the net income received by fulltime Grab drivers was above the UMK prevailing in Medan City.

Download Full-text

Pengaruh Hidrotopografi dan Peruntukan Lahan Terhadap Saluran Tersier Daerah Rawa Pinang Dalam

JURNAL SAINTIS ◽

10.25299/saintis.2020.vol20(01).4698 ◽

2020 ◽

Vol 20 (01) ◽

pp. 1-10

Author(s):

Henny Herawati ◽

Eko Yulianto ◽

Azmeri

Keyword(s):

Land Use ◽

Agricultural Land ◽

Water System ◽

Secondary Data ◽

Primary Data ◽

Rooting Depth ◽

West Kalimantan ◽

Tidal Data ◽

Optimum Depth ◽

Level Elevation

[ID] Daerah Rawa Pinang Dalam merupakan bagian dari daerah rawa di kawasan Pinang Komplek yang berada di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Tinggi muka air tanah Daerah Rawa Pinang Dalam dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Daerah Pinang Dalam diusahakan oleh penduduk sebagai lahan pertanian. Namun hasil produksi pada daerah ini belum optimal yang disebabkan oleh belum baiknya jaringan tata air, dimana sebagian besar daerah tersebut merupakan daerah genangan, sering mengalami banjir pada musim penghujan serta mengalami kekeringan pada musim kemarau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan pengaruh hidrotopografi lahan terhadap saluran tersier, sehingga dapat diperoleh dimensi saluran tersier sesuai dengan peruntukan lahan di daerah rawa Pinang Dalam. Data primer pada penelitian ini yaitu data hidrometri dan data pasang surut, sementara data sekunder yang digunakan yaitu data hidrologi dan data topografi serta peta-peta yang diperlukan dalam analisis hidrotopografi. Data tersebut merupakan dasar dalam melakukan kajian dan analisis hidrometri dan topografi yang diperlukan untuk mengetahui hidrotopografi lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis hidrotopografi lahan di daerah rawa Pinang Dalam terdiri dari jenis hidrotopografi B, C dan D. Berdasarkan jenis hidotopografi dan peruntukan lahan, terdapat kriteria tertentu mengenai kedalaman optimum untuk saluran tersier dalam sebuah jaringan tata air. Saluran tersier yang diperuntukkan sebagai lahan perkebunan sebaiknya diupayakan untuk memiliki kedalaman yang dapat mempertahankan muka air tanah dalam kisaran 60 hingga 90 centimeter, sementara elevasi muka air untuk tanaman padi sawah dipertahankan setinggi mungkin dengan kedalaman perakaran minus (-)10 sampai dengan -30 centimeter. [EN] The Pinang Dalam swamp area is a part of Pinang Komplek swamp area which is located in Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province. Groundwater table in Pinang Dalam swamp area is affected by tides. Pinang Dalam area is cultivated by the population as agricultural land. But the production results in this area are not optimal due to the lack of a good water system, where most of the area is inundated, often experiences floods during the rainy season and experiences drought in the dry season. This research aims to identify the type and effects of land hydrotopography on the tertiary channel, thus the dimension of tertiary channel that is suitable for the allocated land use is obtained. The primary data in this study are hydrometric and tidal data, while secondary data used are hydrological and topographic data and maps needed in hydrotopographic analysis. These data are the basis for conducting studies and analysis of hydrometry and topography needed to the hydrotopography of land while taking the land use into account. The results showed that the hydrotopographic type of land in the Pinang Dalam swamp area consisted of hydrotopographic types B, C and D. Based on the hydotopography type and land use, there are certain criteria regarding the optimum depth for tertiary channels in a water system. Tertiary canals on land allocated as plantation area should be striven to have a depth that can maintain water table in the range of 60 to 90 centimeters, while the water level elevation for lowland rice plants should be maintained as high as possible with a rooting depth of minus (-) 10 to -30 centimeters.

Download Full-text