scholarly journals PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP LOGO INSTANSI PEMERINTAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP ALTER EGO

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 95-114
Author(s):  
Mahadiena Fatmashara ◽  
Muhamad Amirulloh ◽  
Laina Rafianti

ABSTRAKSalah satu instansi pemerintah di Jawa Barat, menggunakan logo yang diciptakan oleh pegawai dari instansi tersebut. Pembuatan logo tidak diperjanjikan khusus, sehingga pencipta tidak mendapatkan royalti (materiil dan ekonomi). Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai Implementasi Prinsip Alter ego yang berkaitan pada hak cipta seseorang yang mengakui pencipta sebagai pemilik hak tertinggi. Pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempertahankan ciptaannya terhadap gangguan apapun dari pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek. Apabila dilihat pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terpenuhi. Meskipun instansi pemerintah tidak bertujuan untuk kegiatan komersial. Namun hak moral dan hak ekonomi hakikatnya wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan Hukum terhadap pencipta atas logo tetap harus diakui. Kata kunci: alter ego; hak cipta; hak moral; logo; instansi pemerintah. ABSTRACTOne of the government agencies in West Java, using a logo created by employees of the agency. Logo creation is not specifically promised, so creators do not get royalties (material and economic). It is interesting to review the Implementation of Alter ego Principles relating to the copyright of a person who recognizes the creator as the owner of the highest right. The Creator has the natural right to utilize his creation and defend his creation against any interference from the other party.The research methods used in this writing are analytically descriptive to obtain an overview of the prevailing laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive laws. The approach used in this study is normative juridical, by examining library materials called secondary data consisting of primary legal materials, literature, articles, opinions, and teachings of experts and their implementation in practice.If viewed in Article 35 paragraph (1) and (2) of Law No. 28 of 2014 on Copyright is not fulfilled. Although government agencies do not aim for commercial activities. But moral rights and economic rights must essentially be implemented in accordance with the principles of intellectual property protection. Legal protection of creators over logos must still be recognized.Keywords: alter ego; copyright; government agencies; logo; moral rights.

2020 ◽  
Vol 22 (1) ◽  
pp. 25-48
Author(s):  
Sri Walny Rahayu ◽  
Widiya Fitrianda

Lagu-lagu tradisional Aceh merupakan bagian rezim hak cipta dan termasuk dalam ekspresi budaya tradisional masyarakat Aceh, kekayaan dan identitas bangsa. Untuk memajukan lagu-lagu tradisonal sebagai bagian kebudayaan Aceh, diperlukan langkah strategis melalui perlin-dungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan untuk mewu-judkan masyarakat Aceh yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Hal lainnya, lagu-lagu tradisional Aceh merupakan hak milik yang dapat beralih melalui warisan. Dalam praktiknya ahli waris pencipta lagu-lagu Aceh tidak memahami dan belum mendapatkan hak ekonominya  sebagai-mana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Budaya masyarakat komunal berbeda pandang dengan filosofi konsep hak kekayaan Intelektual, bersifat eksklusif monopoli, dan lemahnya implementasi penegakan hukum hak cipta merupakan persoalan yang harus mendapat perhatian pemerintah di Aceh dalam melestarikan budaya tradisonalnya. Tujuan penulisan menjelaskan perlindungan hukum terhadap lagu tradisional Aceh yang merupakan ekspresi budaya tradisional, menjelaskan perlindungan kepada ahli waris pencipta lagu Aceh melalui warisan menurut Undang-Undang Hak Cipta, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Hukum Islam menjelaskan kendala pengalihan pencipta hak ekonomi lagu-lagu tradisional Aceh melalui warisan. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, atau yang disebut penelitian yuridis normatif yang menguji norma hukum sebagai objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan hukum komparatif. Tulisannya disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Aceh Traditional Cultural Expression and Its Inheritance Model Traditional Acehnese songs which are part of the copyright regimes are one part of the expression of traditional Acehnese culture, wealth and national identity. The promotion of Acehnese culture through traditional songs requires a strategic step through protection, development, utilization, and coaching to realize an Acehnese society that is politically sovereign, economically independent, and has a personality in culture. Other things Traditional Aceh songs are property rights that can be transferred through inheritance. In practice the heirs of Acehnese songs creators do not understand and obtain economic rights from the commercial use of Acehnese songs as stipulated in Article 16 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The communal society's culture is different from the philosophy of the concept of intellectual property rights that is exclusively monopoly and the weak implementation of copyright law enforcement is an issue that must be gotten the attention of the government, especially in Aceh to preserve the traditional Acehnese culture which is the expression of its people. The purpose of writing is to explain the legal protection of traditional Acehnese songs which are expressions of Acehnese cultural identity, explain the protection to the heirs of the creators of Aceh songs through inheritance according to the 2014 UUHC, the Civil Code and Islamic Law and explain what constitutes obstacles to the transfer of rights economic creator of traditional Acehnese songs through inheritance. This type of research uses secondary data as the main data, or so-called normative juridical research that tests legal norms as the object of research. The approach used is the conceptual approach and comparative legal approach. This writing is presented in the form of descriptive analysis.


2020 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 96-101
Author(s):  
Gede Angga Prawirayuda ◽  
I Nyoman Putu Budiartha ◽  
Ni Luh Made Mahendrawati

The most detrimental thing is the use of domain names on internet networks that often use company name, brand and services without permission from the brand owner. The position of the brand is very important in the world of advertising and marketing. That happens because consumers in choosing a product related to the reputation of a brand, based on a sense of trust in the experience in using products with that brand. Aside from being a differentiator of a product with other products, a brand is also a valuable and commercial asset that has moral rights and economic rights. This study aims to analyse the preventive and repressive legal protection of trademark rights holders in e-commerce transactions. This research was conducted using the normative legal research method. The results of this study indicate that the preventive legal protection of trademark rights holders in e-commerce transactions is to register the trademark. The emphasis on preventive protection in this research is related to guarantees of the exercise of rights for brand rights holders in e-commerce transactions. That the presence of the government by drafting the Electronic Commerce Act and conducting socialization related to the legal protection of the parties in e-commerce is expected to be able to provide legal certainty of legal protection. Repressive legal protection in resolving trademark disputes is expected to create a guarantee for the enforcement of the rights of registered trademark rights holders in e-commerce transactions. Settlement of trademark disputes in e-commerce transactions can be done in 2 (two) ways, namely litigation and non-litigation.


2020 ◽  
Vol 8 (8) ◽  
pp. 1129
Author(s):  
Nusan Indah Permata Sari ◽  
Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma

Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaturan permainan video dalam Undang-Undang Hak Cipta dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap pelanggaran permainan video. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma pada Undang-Undang Hak Cipta yaitu pada ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf r “permainan video”. Kekaburan norma ini terlihat jelas karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait dengan pengertian permainan video serta pengklasifikasiannya. Selain itu terlihat jelas pula bahwa terdapat kekosongan norma terkait dengan sanksi bagi pelanggar hak moral pencipta yang tidak dilakukan tidak untuk kegiatan komersiil. Selanjutnya kesimpulan kedua bahwa permainan video merupakan salah satu objek dari suatu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak permainan video tersebut dipublikasikan.  Berdasarkan ketentuan pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta atau ahli waris dari pencipta permainan video dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Niaga kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta permainan video.   The purpose of this scientific journal is to know the rules of the video games in the Copyright law and to know how the copyright legal protection against video games violations. In this paper, the research method used is normative legal research which uses a statutory approach. The result of this journal are indicate there is a blurry norm in Article 40 paragraph letter r of Copyright law. The ambiguity of norm is cleary seen because there is no further explanation related to the understanding of video games and their classification and it is also cleary that there are void norm related to sanction for violators of the creator’s moral rights wich are not carried out not for commercial activities. Then, the second conclusions is that video games are one of the object of a creation that get protection from Copyright laws, the protection os valid for 50 years since the video games was published. Based on the Article 95 of Copyright law, the creator or copyright holder or the heirs of creator of video games can submit compensations claims to the Commersial Court to the perpretators of violations of the economic rights of the video games creator’s.


2020 ◽  
Vol 8 (9) ◽  
pp. 1483
Author(s):  
I Putu Dianda Ega Dinanda ◽  
I Wayan Wiryawan

Ogoh-ogoh merupakan budaya masyarakat Bali yang pada umumnya berhubungan dengan upacara agama umat hindu. Seiring dengan perkembangan ogoh-ogoh bukan hanya digunakan di dalam upacara agama atau acara adat saja. Pemerintah maupun kelompok masyarakat sering mengadakan lomba ogoh-ogoh dengan berbagai kriteria sebagai dasar penilaiannya. Hal tersebut menyebabkan munculnya nama-nama baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang menjadi terkenal dengan bentuk ogoh-ogohnya yang dinilai sebagai yang terbaik oleh masyarakat Bali. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas sketsa dan bentuk ogoh-ogoh sebagai hak cipta guna melindungi sketsa dan bentuk ogoh-ogoh yang diciptakan oleh perseorangan atau kelompok agar tidak digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh kelompok atau orang lainnya. Hal ini juga ditekankan pada penghargaan bagi pencipta sketsa dan bentuk ogoh-ogoh tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sketsa dan bentuk ogoh-ogoh dapat dikatagorikan sebagai modifikasi ekspresi budaya tradisional dan bisa dijadikan individual right. Sketa ogoh-ogoh sebaiknya dapat didaftarkan sebagai hak cipta bagi orang ataupun kelompok yang menciptakannya sehingga terhindar dari pencurian ide serta dapat melindungi hak moral dan hak ekonomi penciptanya. Ogoh-ogoh is a Balinese culture that is generally associated with Hindu religious ceremonies. Along with the development of ogoh-ogoh not only used in religious ceremonies or traditional events. The government and community groups often hold ogoh-ogoh competitions with various criteria as the basis for their assessment. This has led to the emergence of the names of individuals and community groups who have become famous for their ogoh-ogoh forms which are considered the best by the Balinese. The purpose of this study is to analyze the legal protection of sketches and forms of ogoh-ogoh as copyright in order to protect the sketches and forms of ogoh-ogoh created by individuals or groups from being used irresponsibly by groups or other people. It also emphasized the appreciation for the creators of the sketches and forms of the ogoh-ogoh. This paper uses normative legal research methods. The results of this study are that according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, sketches and forms of ogoh-ogoh can be categorized as modification of traditional cultural expressions and can be used as individual rights. Sketa ogoh-ogoh should be registered as a copyright for the person or group that created it so as to avoid the theft of ideas and can protect the moral rights and economic rights of their creators.


2015 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
Author(s):  
Bias Lintang Dialog

The cases of Copyright infringement in the form of plagiarism is done on the internet at the current often take place between them on social media, blogs and websites done by academics and non-academics by internet users. Copyright infringement is very harmful form of plagiarism is certainly given to copyright are moral rights and economic rights that need to be protected, and should receive protection. This study was conducted to examine and analyze the legal protection of the papers on the internet media if the legal consequences of copyright infringement against papers on the internet media and remedies that can be done if the creators of written works was plagiated by others . In order to achieve the objectives and obtain the data, this research using normative juridical approach qualitatively using secondary data in the form of legislation , legal documents and other legal materials. The results of this study stated that the papers found on the internet is protected by Article 12 of the Law of Copyright and reinforced by Article 25 of the Law on Information and Electronic Transactions . If plagiarism is used by a person or a group of academics then used Minister of Education Regulation  No. 40 of 2010 regarding the prevention of plagiarism . Due to the law of copyright infringement can be a claim for damages , fines and or imprisonment in accordance with the rules of the Copyright Act and, where academics will be subject to administrative sanctions and when done in social media it will be socially sanctioned . Legal remedies that can be done by the creators of the paper when his rights are violated can be through settlement through litigation and non-litigation in accordance with the rules of the Copyright Act . Keywords : Protection Law , Papers , Media Internet


2018 ◽  
Vol 8 (3) ◽  
pp. 75
Author(s):  
Robert A. Dibie ◽  
Maryam O. Quadri

This paper examines the nature, impact, effectiveness and barriers of e-government in the Federal Government of Nigeria. It also explores the extent to which e-government has facilitated a better relationship between citizens and the federal government of Nigeria. It argues that the utilization of technologies such as internet, email, websites, and social media have yet to effectively connect citizens, and the government. As a result, the federal government of Nigeria has not fully adopted the new e-government approaches to improve its services. The paper uses data derived from questionnaire survey administered to 3,000 Nigerian citizens including federal government staff in Abuja, Lagos and some state capitals in Nigeria., Interviews of 300 federal officials and stakeholders were conducted. The secondary data consisted of the review of related government reports, government websites, academic and professional journals. Data were analyzed to determine the impacts of e-governance in the federal government. The conceptual framework is based on stakeholders’ theory, and an integrated e-government model. The findings suggest that on one hand there is a negative correlation between the e-governance initiatives and federal government efficient service delivery in Nigeria. On the other hand, there is also a negative correlation between citizens and federal government relations in the country. Some challenges preventing the adoption of proactive e-governance practices were identified and recommendations for appropriate policies that could address the current impediments were offered.


1968 ◽  
Vol 16 (4) ◽  
pp. 264-274
Author(s):  
D.T. Edwards

Two very different cases of small-scale farm development in the Commonwealth Caribbean are reviewed. One is Jamaican small farming, which responded little to considerable efforts made for its improvement by the Government agencies. The other is market gardening at Aranjuez, Trinidad where production grew at an extremely rapid rate in the face of intense and antagonistic competition between the market gardeners and without significant direct assistance by official agencies. The conclusions include a number of possible strategies for farm development, comprising individual or collective persuasion, coercion, creation of new farms, and environmental changes. T. A. (Abstract retrieved from CAB Abstracts by CABI’s permission)


2018 ◽  
Author(s):  
putri indah sari

The problems in this research are: (1) Is the patent in production can be provided to the workers / employees as a inventor? (2) How will the moral rights attached to the inventor to patent the intellectual work produced during the production process? This research uses normative juridical approach. Source of data derived from secondary data that primary legal materials, secondary, and tertiary. The results showed that patents in the production process is not given to the discoverer of workers / employees. The government needs to dissemination of the patents and other intellectual property rights so that a producer of intellectual work so that they know that the law protects what they produce. Governments also need to revise the provisions of Article 12 paragraph (1) Patent Law, where the rights of patent holders fixed on the inventor.


2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 281-286
Author(s):  
I Made Aswin Ksamawantara ◽  
Johannes Ibrahim Kosasih ◽  
I Made Minggu Widyantara

The phenomenon of Foreign Exchange (Forex) that runs in the investment sector and can help the development of Indonesia. Currently forex is a trend that is endemic and attracts the attention of many parties, both investors and the public in general. Foreign exchange or forex is a type of trade or transaction that trades the currency of a country against the currencies of other countries involving the main money markets in the world for 24 hours continuously, so in this case a legal protection is needed. The purpose of this research is to analyze legal protection in Forex transactions and legal sanctions imposed by the government on illegal Forex broker activities. This research uses a normative method that with a statutory approach. Sources of data used are primary data sources and secondary data sources. After primary legal data and secondary legal data are collected, the data will then be processed and analyzed using systematic legal data processing methods. The results showed that the alleged fraudulent investment fraud case under the guise of forex trading involved illegal brokers from the Guardian Capital Group (GCG) Asia, which harmed consumers. In line with that, the government issued a legal rule, namely Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection. The Consumer Protection Law that has been set by the government is the legal basis that is accurate and full of optimism in protecting consumer rights.


2021 ◽  
Vol 8 (8) ◽  
pp. 731-739
Author(s):  
Asima Trismawati Situmeang ◽  
Saidin . ◽  
T. Keizerina Devi A

Moral Rights and Economic Rights are Exclusive Rights that cannot be separated in relation to Copyrights. Copyright protects all forms of work, one of which is Film Script Writing as referred to in Article 40 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). One of the forms of infringement on the copyrighted work of the film script is the reuse of the film script without the permission of the creator, resulting in the loss of the moral rights and economic rights of the creator. The problems in this study are: how to use the principles of Moral Rights and Economic Rights of the Author in claiming protection against Copyright infringement on Film Script Writing, how legal remedies can be taken in the form of legal protection for the Author of Film Script Writing used without permission, and how analysis of the Judge's decision on the violation of Moral Rights for the Creator in the dispute of the film "Benyamin Biang Kerok" based on the decision of the Panel of Judges Number 09/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Jkt. Pst. This research is descriptive analytical with a normative juridical approach. Qualitative analysis methods are used to process and analyze research data and then draw conclusions using deductive methods through a normative framework. The results of the research show: the use of the Principles of Moral Rights and Economic Rights of the Creator as a claim for infringement of Copyright is listed in Article 4, Article 5. This right will continue to exist and is eternally attached to the Creator and will continue to apply indefinitely. Legal efforts as a form of legal protection for Film Scripts that are used without permission are to follow the provisions in Article 95 to Article 109 of the UUHC, namely by preventing violations from occurring and through alternative dispute resolution through arbitration or through the Commercial Court. The Plaintiff's lawsuit was declared defeated by the Panel of Judges, due to lack of parties. But the production of the film "Benyamin Biang Kerok" is not determined as a violation of the exclusive rights of the Creator. This decision has not provided justice and provided legal protection for the Plaintiff as the author of the original manuscript and it is feared that the same violation will continue to occur in the future. Suggestions that can be given include: in providing explanations and strengthening the importance of the Creator's Exclusive Rights, it is necessary to have awareness, socialization and public education so as not to use other people's creations carelessly. Legal efforts to prevent infringement of film script writing is to conduct socialization in the film industry and other related creative industries. Against a decision that has not provided legal protection for the Plaintiff, the Panel of Judges must also determine that the defendant has violated the exclusive rights of the Plaintiff's written film script and stipulates compensation for the violation of exclusive rights committed. Keywords: Legal Protection, Moral Rights, Economic Rights, The Author, Copyrights,Film Script Writing.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document