KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA DESAIN ARSITEKTUR DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ALTER EGO TENTANG HAK CIPTA

ABSTRAK Seiring berkembangan zaman ragam bentuk arsitektur semakin berkembang yang di dorong oleh perkembangan teknologi dan semakin terbatasnya lahan sehingga desain arsitektur dituntut agar dapat menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Karya desain arsitektur merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) atau Intellectual Property adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yangmenghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta mengatur mengenai kepemilikan Hak Cipta untuk menjamin hak-hak bagi pemilik hak cipta atas karya arsitektur tersebut, prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi buah pikiranya. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan dan Hak moral dan hak ekonomi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari prinsip alter ego. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukumbagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan apa yang menjadi objek Hak Cipta. Dilindunginya karya arssitektur ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pencipta karya terutama bagi pencipta karya arsitektur dan perjanjian merupakan alat untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban perdata, sehingga para pihak memiliki landasan hukum atas apa yang dilakukan arsitek. ABSTRACT Along with the development of the diverse forms of architectural development that is driven by technological developments and increasingly limited land so that architectural design is demanded to be able to adjust to these conditions. Architectural design work is part of Intellectual Property (KI) or Intellectual Property is a right that arises for the results of thinking that produces a product that is beneficial to humans.KI can also be interpreted as a right for someone because it has made something useful for others. Law Number 28 Year 2014 Regarding Copyright regulates the ownership of copyrights to guarantee the rights of the copyright owner for the architectural work, especially the rights that arise such as economic rights and moral rights. In principle, everyone must get a reward for his thoughts. Copyright consists of economic rights and moral rights. In principle, everyone must get a reward for his thoughts. Copyright consists of economic rights and moral rights. Economic rights are the rights to obtain economic benefits for the work and related product rights. Moral rights are rights inherent in the creator or perpetrator that cannot be eliminated or deleted without any reason, even though Copyright or Related Rights have been transferred and moral rights and economic rights are inseparable from the principle of alter ego.The development of science, technology, art, and literature, has been so rapid that it requires increased protection and guarantees of legal certainty for the creators, holders of copyrights and what are the objects of copyright. The protection of this architectural work aims to ensure legal certainty for the creators of the works, especially for the creators of architectural works, and the agreement is a tool to obtain a set of civil rights and obligations, so that the parties have a legal basis for what the architect does.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP LOGO INSTANSI PEMERINTAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP ALTER EGO

ABSTRAKSalah satu instansi pemerintah di Jawa Barat, menggunakan logo yang diciptakan oleh pegawai dari instansi tersebut. Pembuatan logo tidak diperjanjikan khusus, sehingga pencipta tidak mendapatkan royalti (materiil dan ekonomi). Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai Implementasi Prinsip Alter ego yang berkaitan pada hak cipta seseorang yang mengakui pencipta sebagai pemilik hak tertinggi. Pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempertahankan ciptaannya terhadap gangguan apapun dari pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek. Apabila dilihat pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terpenuhi. Meskipun instansi pemerintah tidak bertujuan untuk kegiatan komersial. Namun hak moral dan hak ekonomi hakikatnya wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan Hukum terhadap pencipta atas logo tetap harus diakui. Kata kunci: alter ego; hak cipta; hak moral; logo; instansi pemerintah. ABSTRACTOne of the government agencies in West Java, using a logo created by employees of the agency. Logo creation is not specifically promised, so creators do not get royalties (material and economic). It is interesting to review the Implementation of Alter ego Principles relating to the copyright of a person who recognizes the creator as the owner of the highest right. The Creator has the natural right to utilize his creation and defend his creation against any interference from the other party.The research methods used in this writing are analytically descriptive to obtain an overview of the prevailing laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive laws. The approach used in this study is normative juridical, by examining library materials called secondary data consisting of primary legal materials, literature, articles, opinions, and teachings of experts and their implementation in practice.If viewed in Article 35 paragraph (1) and (2) of Law No. 28 of 2014 on Copyright is not fulfilled. Although government agencies do not aim for commercial activities. But moral rights and economic rights must essentially be implemented in accordance with the principles of intellectual property protection. Legal protection of creators over logos must still be recognized.Keywords: alter ego; copyright; government agencies; logo; moral rights.

PERAN KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL PBB 1982 DAN INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) BAGI KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) SELAMA BERLAYAR DALAM PELAYARAN INTERNASIONAL

ABSTRAKEksploitasi terhadap tenaga kerja di laut lepas, khususnya ABK, masih sering terjadi. Meskipun tidak diatur secara spesifik, keselamatan dan keamanan ABK dapat dikaitkan dengan KHL PBB 1982, Pasal 94. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menjelaskan keterkaitan Pasal 94 KHL dengan perlindungan terhadap ABK, peran IMO terhadap keselamatan dan keamanan ABK, dan kerja sama antara IMO dan ILO dalam menangani masalah eksploitasi sumber daya manusia dalam pelayaran internasional. Dari kajian ini dapat dijelaskan bahwa dalam KHL PBB 1982, Pasal 94 Ayat 2 (b) dan 3 (b) terdapat kewajiban yang dibebankan kepada Negara Bendera untuk ikut bertanggung jawab jika ABK mendapatkan suatu masalah. Sementara itu, sebagai agen khusus PBB, IMO telah mengadopsi satu Kode Manajemen Internasional dengan tujuan untuk memastikan keselamatan manusia dan menghindari kerusakan lingkungan laut. IMO, ILO dan Ad Hoc juga membentuk kerja sama tripartit untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di laut. Kata Kunci: anak buah kapal; IMO; ILO; keselamatan dan keamanan ABSTRACTExploitation of workers on the high seas, especially the ship's crew, is still common. Although not specifically regulated, the safety and security of the ship's crew can be linked to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Article 94. The purpose of this study is to explain the relationship between Article 94 UNCLOS and the protection of ship's crew, the role of International Maritime Organization (IMO) in the safety and security of ship's crew, and cooperation between IMO and ILO in dealing with the problem of exploitation of human resources in international shipping. From this study, it can be explained that in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 94 Paragraphs 2 (b) and 3 (b) there was an obligation imposed on the Flag State to take responsibility if the ship's crew had a problem. Meanwhile, as a UN special agent, IMO has adopted an International Management Code to ensure human safety and avoid damage to the marine environment. IMO, ILO and Ad Hoc also formed tripartite cooperation to regulate matters related to employment at sea.Keywords: ILO; IMO; security and safety; ship's crew

ANALISIS YURIDIS HAK EIGENDOM VERPONDING SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN

ABSTRAKDi dalam bagian kedua UUPA mengatur tentang pelaksanaan konversi hak atas tanah menjadi wujud kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun kepastian hukum terhadap konversi Hak atas tanah barat terutama sertifikat Hak Eigendom Verponding masih menjadi problematika tersendiri bagi masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah barat tersebut apabila dijadikan sebuah jaminan guna memperoleh fasilitas kredit. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan kajian bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Berdasarkan pembahasan tersebut bahwa Kepastian Hukum terkait konversi hak Eigendom Verponding telah memiliki kekuatan hukum mengikat dengan ketentuan diperlukan konversi sehingga dapat dijadikan objek jaminan namun dalam prakteknya masih terdapat objek jaminan dengan tidak memperhatikan asal mula objek jaminan tersebut serta akibat hukum terhadap konversi hak atas tanah tersebut adalah pemberlakuan UUPA menjadi dasar bahwasanya prinsip status quo hak atas tanah terdahulu memberikan jaminan kepastian hukum dengan ketentuan hak-hak lama menjadi tidak diakui keberadaannya. Kata Kunci: hak atas tanah; hak barat; kepastian hukum jaminan; konversi ABSTRACTIn the second section of the UUPA regulates the conversion of land rights into a form of legal certainty as stipulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. But the legal certainty of the conversion of the Right to western land, especially the Eigendom Verponding Rights certificate, remains a problem for people who have proof of ownership of the western land if it is used as a guarantee to obtain credit facilities. The research method used is normative juridical with the study of primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the discussion that legal certainty related to the conversion of rights Eigendom Verponding has had a binding legal force with the necessary provisions of conversion so that it can be used as an object of guarantee but in practice there is still an object of guarantee by not taking into account the origin of the object of the guarantee and the legal consequences of the conversion of the right to land is the enactment of the UUPA being the basis that the principle of the status quo of the former land rights provides a guarantee of legal certainty with the provisions of old rights to be unclaimed civility. Keywords: conversion; guarantee legal certainty; land rights; western rights

JUAL BELI RUMAH DINAS PT. PLN (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

ABSTRAKPenghuni sebagai pembeli perlu memperoleh kepastian atas penyerahan hak milik rumah dinas sebagai kewajiban PT PLN (Persero) berdasarkan perjanjian sewa beli. Hal tersebut karena telah disepakati dalam perjanjian sewa beli dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa hak milik rumah dinas wajib diserahkan setelah harga dibayar oleh penghuni kepada PT PLN (Persero. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan jual beli rumah dinas milik PT PLN (Persero) dihubungkan dengan asas kepastian hukum? dan Bagaimana perlindungan bagi pembeli atas penyerahan hak milik rumah dinas PT PLN (Persero) dihubungkan dengan asas kepastian hukum? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data-data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Di dalam penelitian ini digunakan analisa data dilaksanakan dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli rumah dinas dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat berdasarkan perundang-undangan. Pembeli PT PLN (Persero) memiliki jaminan kepastian penyerahan hak milik berdasarkan alas hak yang timbul dengan telah dilaksanakannya pembayaran harga rumah dinas. Kata kunci: jual beli; kepastian hukum; rumah dinas ABSTRACTLegal occupants as buyers need to obtain certainty over the transfer of ownership rights to the official residence as an obligation of PT PLN (Persero) based on the lease and purchase agreement. This is because it has been agreed in the lease and purchase agreement and has been regulated in the laws and regulations that the property rights of the official residence must be submitted after the price is paid by the legal occupants to PT PLN (Persero. Based on these things, the following problems can be identified: How the implementation of the sale and purchase of official houses owned by PT PLN (Persero) is connected with the principle of legal certainty? and How is the protection for buyers of the transfer of property rights to the official residence of PT PLN (Persero) related to the principle of legal certainty? This research is a descriptive-analytical study with a normative juridical approach. The data in this study are in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. In this study, data analysis is carried out using a qualitative normative method. The results show that the sale and purchase of official houses are carried out based on agreements made based on legislation. PT PLN (Persero) has a guarantee of certainty of transfer of ownership rights based on rights arising from the payment of official housing prices. Keywords: legal certainty; sales; official residence

PEMENUHAN HAK AKSES ATAS INFORMASI AMDAL DI INDONESIA: PENGUATAN REGULASI DAN OPTIMALISASI SISTEM ELEKTRONIK

ABSTRAKUU Cipta Kerja dalam Pasal 39 ayat (2) untuk pertama kali mengatur keputusan kelayakan lingkungan harus diumumkan melalui sistem elektronik. Secara bersamaan, penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terbukti telah menjadi pemicu bagi Pemerintah dalam melakukan percepatan pengembangan penyusunan dan penilaian Amdal melalui sistem elektronik ‘Amdal.net’, yang seharusnya, juga menjadi penyelesaian baru bagi banyaknya masalah transparansi dan sengketa informasi dokumen Amdal di Indonesia selama ini. Aturan tersebut seolah dibuat agar mampu meyakinkan masyarakat bahwa transparansi akan lebih terjamin, padahal regulasi serupa yang ada juga belum terlaksana dengan baik, bahkan UU Cipta Kerja menghilangkan prinsip pemberian informasi dokumen Amdal yang sebelumnya terakomodir dalam Pasal 26 ayat (2) UU PPLH. Metode Penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap Penulisan melalui penulisan kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data sekunder termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tulisan ini merupakan suatu bentuk analisis kritis atas belum adanya pengaturan Amdal yang memadai terkait transparansi pengumuman usulan rencana usaha, dokumentasi saran, pendapat, tanggapan (SPT) masyarakat dan tanggapannya, hingga transparansi dokumen Amdal dalam pengumuman penerbitan Izin Lingkungan. Hal ini agar peraturan perundang-undangan di masa depan terkait pelaksanaan transparansi informasi dokumen Amdal dapat menghasilkan perbaikan signifikan, melalui sistem elektronik sebagai pembentukan sistem pengawasan publik.Kata kunci: analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal); sistem informasi lingkungan hidup; transparansi informasi dokumen lingkungan. ABSTRACTArticle 39 Paragraph (2) of Indonesian Omnibus Law, for the first time, regulates that the decision of the Amdal must be announced through electronic system. The Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic has become a trigger for the government to speed up the development of environmental impact assesment (Amdal) through electronic system (Amdal.net), that should also resolve many transparency issues and information disputes regarding Amdal in Indonesia. Hence, the regulation was made to guarantee the transparency improvement to the public, however, similar regulations before have never been fully implemented. Even further, Omnibus Law has eliminated Amdal document information providing principles which previously accomodated on Article 26 Protection and Management of Environment Law. Used research method is juridical normative. Writing phase is done by finding secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. This paper is a form of critical analysis of the absence of adequate regulations regarding Amdal related to the transparency of the proposal, records of the citizen input with the documents of response, and also the decisions. So that, the future regulation regarding Amdal documents transparency, through Electronic System will result in significant improvements, as a supportive public law supervision system.Keywords: environmental document and information transparency; environmental impact assesment (amdal); environmental information system.

PENERBITAN SAHAM BANK BUMD TERBUKA TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DIHUBUNGKAN DENGAN FUNGSI PASAR MODAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PERUSAHAAN DAN INVESTASI

ABSTRAK Salah satu fungsi utama pasar modal adalah sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi perseroan atau investasi, Perseroan terbuka dapat melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan lembar saham baru di pasar modal melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut PMTHMETD). Namun demikian karena mayoritas pemegang saham BUMD adalah Pemerintah Daerah, terdapat ketidakharmonisan antara regulasi yang berlaku di pasar modal untuk aksi korporasi penambahan modal perusahaan dengan regulasi yang berlaku untuk pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan urgensi pemerintah untuk menyelaraskan regulasi yang berlaku dalam investasi pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku di pasar modal mengingat terdapatnya BUMD berstatus perusahaan terbuka, selain itu BUMD berstatus terbuka dalam melakukan aksi korporasi penambahan modal selain PMT HMETD dapat melalui mekanisme HMETD untuk meminimalisir adanya risiko harga eksekusi yang lebih tinggi dari harga pasar. Belum adanya payung hukum yang tegas dalam regulasi investasi pemerintah daerah pada BUMD berstatus perusahaan terbuka tidak mencerminkan asas kepastian hukum, yaitu bagi pemerintah daerah selaku investor dan BUMD itu sendiri sebagai perusahaan terbuka. Kata kunci: BUMD terbuka; kepastian hukum; pasar modal; PMT HMETD. ABSTRACT One of the main functions of capital market is as an alternative financing for a company or investment, a public company can carry out additional capital by issuing new shares through rights issue or through the mechanism of “Without Pre-emptive Rights” (PMTHMETD). However, because the majority of shareholders are Regional Governments, there is a gap between capital market regulation with Local Government investment regulation, so it becomes an obstacle in its implementation. This research is a descriptive analytical study using a normative juridical approach. The results show the urgency of the government to harmonize applicable regulations in the implementation of local government investment with capital market regulation considering there are Public Listed Regional Owned Company, however Public Listed Regional Owned Company in carrying out corporate actions can increase capital through the “with pre-emptive rights” or HMETD mechanism to minimize the risk of execution price which is higher than the market price. The absence of a firm legal protection in the regulation of local government investment in Public listed Regional Owned Company does not reflect the principle of legal certainty, namely for the local government as an investor and the Regional Owned Company itself as a public listed company.Keywords: capital market; legal certainty; Non Pre-emptive Rights; public listed regional owned company

DILEMATIKA DISKRESI KEUANGAN, KEBIJAKAN YANG DIANGGAP TABU

ABSTRAK Diskresi merupakan hal yang umum dalam penyelenggaraan negara, terkecuali yang berkaitan dengan keuangan negara. Diskresi keuangan sangat dibatasi pelaksanaannya di Indonesia dan bahkan dikhawatirkan rentan terjadi korupsi menjadi kondisi yang mengintai pejabat administrasi negara. Dalam praktiknya, diskresi keuangan justru dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan, stagnasi, serta menyiasati agar suatu program berjalan atau agar tujuan yang diinginkan cepat tercapai dengan memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Sehingga, ada beberapa hal terkait diskresi keuangan yang menjadi pertanyaan, pertama, bagaimana kedudukan diskresi keuangan sebagai salah satu bentuk kebijakan publik dalam pandangan normatif? Kedua, bagaimana batasan-batasan diskresi keuangan yang seharusnya diterapkan agar tercapai tujuan dari kebijakan publik yang dirumuskan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan hasil dari penelitian mengedepankan prinsip money follow program berdasarkan ketentuan-ketentuan diskresi sebagai berikut: dilakukan oleh pejabat struktural merangkap politik, tidak dapat dilakukan terhadap program rutin, dapat dipertanggungjawabkan terhadap APBN dan APBD secara wajar, dan tidak boleh melebihi 0.1% dari total keseluruhan anggaran tahunan kementerian/lembaga/daerah.Kata kunci: diskresi keuangan; money follow program; penyelenggaraan negara. ABSTRACT Discretion is common in administration of state, with the exception matters relating to financial state. Financial discretion is severely restricted in Indonesia and there are close to corruption lurks state administration officials. In practice, financial discretion is precisely intended to solve problems, stagnate, and find shortcuts so that a program can work or get around something so that the desired goals are quickly achieved by paying attention to the interests of the general public. So, there are several things related to financial discretion which are questions, first, how is the position of financial discretion as a form of public policy in the normative view? Second, how are the limits of financial discretion that should be applied in order to achieve the objectives of the formulated public policy? The research method used is a normative research method with the results of the research prioritizing the principle of money follow programs based on the provisions of discretion as follows: carried out by structural and concurrent political officials, cannot be carried out in routine programs, accounted for the APBN and APBD fairly, and may not be exceeds 0.1% of the total annual ministry/agency/ regional annual budget.Keywords: financial discretion; money follow program; administration of state.

PENGARUH ALIRAN HUKUM ALAM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA

ABSTRAK Pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang universal dan abadi, dimana satu sama lain akan saling mempengaruhi. Hukum yang universal dan abadi hanya ditemukan dalam Aliran Hukum Alam. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan menitikberatkan pada perkembangan aliran hukum alam dan pengaruhnya dalam hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum alam dan melihat penerapan teori ini dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur mengenai pengelolaan sumber daya air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Keadilan yang sangat menonjol dalam Hukum Lingkungan menunjukkan pengaruh dari aliran Hukum Alam, dan menjadi dasar bagi pengelolaan lingkungan di Indonesia. Prinsip keadilan, keberlanjutan dan efisiensi yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya air dan posisi air yang secara kodrati adalah hak asasi manusia juga menguatkan pengaruh aliran hukum alam. Aliran Hukum Alam hanyalah satu dari aliran yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Sehingga perlu juga mempelajari pengaruh aliran dan teori hukum di luar aliran Hukum Alam untuk memperkaya pemahaman hukum lingkungan dan hukum sumber daya alam. Kata kunci: sumber daya air; hukum alam; hukum lingkungan. ABSTRACT Water resource management should heed of humans and environment relation. Human and environment had an eternal and universal relation, so they will always influence each other. The eternal and universal of law only can find Natural Law 's theory. Based on that, this article will focus on development of natural law's theory and their impact on environmental law esspecially for water resources management in Indonesia. The research was conducted by examining natural law theories and seeing the application of this theory in the Indonesian legal system governing water resources management. The research showed that the principle of Justice which is very prominent in Environmental Law had big influence by Natural Law, and it becomes basis on environmental management in Indonesia. The principle of justice, sustainable and efficiency was the basis for management of water resources and considered of the water position was part of human rights, it conclude that natural law make big influence to environmental law it self. Bassically the Natural Law's theory was not the only one that affected environment and natural resources management. So, it is also necessary to study the influence of another legal philosophy and theories outside the natural law to enrich understanding of environmental law and natural resource law. Keywords: environmental law; natural law; water resource management.

PERLINDUNGAN TERHADAP IDENTITAS KONSTITUSI INDONESIA

ABSTRAKSetiap negara memiliki ciri konstitusi yang berbeda-beda, begitu pula dengan identitas konstitusi yang dilatar belakangi oleh sejarah dan politik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berisikan prinsip-prinsip dasar bagi peraturan lainnya. Dalam kaitannya dengan ciri dari suatu negara, maka identitas dari UUD 1945 sebagai konstitusi negara harus dilindungi. Hal ini erat kaitannya pada saat melakukan perubahan atau amandemen, sehingga identitas konstitusi harus tetap terjaga dan tidak mengubah diluar kesepakatan sehingga tidak menjadikannya sebagai sebuah konstitusi yang baru. Tulisan ini akan membahas sejauh mana perlindungan identitas konstitusi dapat menciptakan ketahanan konstitusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan konstitusi. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan konseptual, dengan demikian didapatkan hasil bahwa perlindungan identitas konstitusi berpengaruh terhadap ketahanan konstitusi, khususnya apabila terjadi perubahan atau amandemen sehingga ruh konstitusi tetap tercermin sebagai ciri dari bangsa. Diperlukan lembaga khusus untuk memeriksa dan mengawasi perubahan konstitusi Indonesia yaitu dengan memberikan kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas terhadap perubahan UUD 1945. Kata Kunci: identitas konstitusi; konstitusi; perlindungan ABSTRACTEvery country has different constitutional characteristics, as well as a constitutional identity which is based on history and politics. In Indonesia, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a written basic law which contains the basic principles for other regulations. In relation to the characteristics of a country, the identity of the 1945 Constitution as the state constitution must be protected. This is closely related when making changes or amendments, so that the identity of the constitution must be maintained and not change outside the agreement so as not to make it a new constitution. This paper will discuss the extent to which constitutional identity protection can create constitutional resilience and the factors that affect constitutional protection. Normative legal research is used in this study using a conceptual approach, thus the results show that the protection of constitutional identity has an effect on the resilience of the constitution, especially when changes or amendments occur so that the spirit of the constituency is still reflected as a characteristic of the nation. A special institution is needed to examine and supervise changes to the Indonesian constitution, namely by giving additional powers to the Constitutional Court to examine the constitutionality of the amendments to the 1945 Constitution. Keywords: constitutional identity; constitution; protection