scholarly journals Reconstruction of Bonds Arrangements in Indonesian Capital Market Justice-Based Value

2017 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 36
Author(s):  
Elvira Fitriyani Pakpahan

Trustee contracts referring to the special provisions on guarantees stipulated by Bapepam (Capital Market Supervisory Agency)/OJK (Financial Service Authority) as referred in item 4 letter E Kep. Bapepam-LK No.412 / BL / 2010 are considered too general. The provision of guarantee on number 4 letter E Kep. Bapepam No.412 is limited to informational provisions, not a requirement. The purpose of this paper is to know and analyze the implementation of bond arrangements and weaknesses in the capital market of Indonesia based on the value of justice. Why there are weaknesses in the implementation of bond arrangement in Indonesia capital market. This research used sociological juridical method. The theories used to analyze were the theory of Degrading Justice as the Grand Theory, Theory of Legal Protection as the Middle Range Theory and Theory of the Covenant as Applied Theory. Based on the results of research implementation of bond arrangement in Indonesia capital market does not give justice value to the parties such as issuer, trustee and investor in particular. Unclear arrangements in Bapepam-LK's Decree on General Provisions and Trustee Contracts under the Warranty (if any) do not provide legal certainty and fairness to bond investors in the event of default. The weaknesses in the implementation of bonds arrangement in the Indonesian capital market due to the functions and duties of the Trustee listed in UUPM have no regulatory arrangements, as well as the absence of guidelines/standards in the preparation of the trustee contract. The reconstruction of the law shall be conducted by changing the special provisions of Bapepam Decree Number 412 on item 4 letter E concerning the guarantee (if any) by removing / removing the existing word in parentheses (if any), as it does not reflect the value of legal certainty and dignified justice.

2017 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 45
Author(s):  
Sartono Sartono ◽  
Tumanggor Tumanggor ◽  
Sri Soemantri ◽  
Wiratni Ahmadi ◽  
Satya Arinanto

<p align="justify">Tax tribunal as a specialized court exercising judicial powers to investigate and adjudicate tax disputes still using a system of dualism coaching, because until now there has been no revision or amendment of Law No. 2 of 2002 on the Tax tribunal. Independence and freedom of the Tax tribunal judge in deciding tax disputes must uphold justice, and not subject to and bound by any party. This research using theory of Justice based on the Pancasila. Grand Theory, theory of the State of Law as the Middle Range Theory and an Independent Judicial Power Theory. Applied Theory. This research was conducted using a normative juridical. Based on the research results show that the Tax tribunal judge in examining and deciding tax disputes has been carrying out its obligations which reflect the independence and the independence of judges and impartially and has fulfilled the principles of independent judicial power, in accordance with the provisions of Article 24 of the 1945 Constitution.</p>


2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 23-45
Author(s):  
Apollo Apollo

Abstrak: Standar auditing selama 12 tahun terakhir mengalami peningkatan pada sisi kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya kompleksitas peran auditor sebagai pihak yang independen dalam menciptakan good corporate governance. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya skandal auditing yakni : (a) implementasi standar umum, dan (b) implementasi standar pekerjaan lapangan. Adanya ragam perbedaan dan konflik kepentingan menyebabkan auditor mengalami ambiguinitas peran pada standar auditing. Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empirik pengaruh solidaritas sosial, kompetensi auditor, profesionalisme auditor, dan reputasi perusahaan klien terhadap opini audit going concern. Untuk menguji fakta empirik tersebut diperlukan susunan logika dengan Background Theory: Teori Idealisme Klasik, Grand Theory : General Equilibrium Theory - IO Wassily Leontief (1906 - 1999) Standar Auditing (2011), Middle Range Theory : Posmodernisme Derrida (1930-2004),  Rorty (1931-2007), Sartre (1905-1980), dan Application Theory : Agency  Theory : Jensen & Meckling (1976); Francis and Smith (1994); Hammer (1992) Kamin & Ronen (1978); Fama (1980); Baiman(1982); Caose (1987); Zimmerman  (1980). Unit penelitian adalah 84 responden pada Kantor Akuntan Publik Big Four di Jakarta. Metode alat analisis menggunakan path analysis atau gabungan antara korelasi dan regresi untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian setelah dilakukan uji validitas, reabilitas, dan transformasi data ordinal ke data interval menunjukan hasil: (a) solidaritas sosial, kompetensi auditor, profesionalisme auditor secara parsial tidak berpengaruh signifikan dengan opini audit going concern, sedangkan reputasi perusahaan klien berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern, dan (b) solidaritas sosial, kompetensi auditor, profesionalisme auditor, reputasi perusahaan klien terhadap opini audit going concern secara simultan berpengaruh positif dan signifikan sebesar nilai adjusted R square 0.626 atau sebesar 62.6% sedangkan sisanya 37.4% dipengaruhi variabel lain di luar model penelitian.   Hasil penelitian ini mempunyai konsistensi dengan seluruh kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, dan penelitian terdahulu. Adapun saran untuk penelitian: (a) bagi pengembangan ilmu auditing diperlukan penelititan lanjutan di luar model seperti budaya, tanggung jawab etika auditor , (b) untuk kebijakan IAPI dan KAP perlu menyusun kejelasan maupun kriteria lebih konkrit pemberian opini audit going concern, pertimbangan solidaritas sosial, peningkatan kompetensi auditor, memperbaiki profesionalisme auditor, dan memperhatikan kemampuan reputasi perusahaan klien sebagai pihak auditee. Kata Kunci : Solidaritas Sosial, Kompetensi Auditor, Profesionalisme Auditor,  Reputasi Perusahaan Klien, Opini Audit Going concern, KAP Big Four


Author(s):  
Made Dwi Juliana

One type of a criminal in the capital market is the practice of  insider trading. Insider trading is an act that involves a group of insider in the capital market who deliberately exploit information that has not been released to investors with the advantages. In insider trading there are two actors such as party directly as an insider who works in the company or indirect as tippee party who obtain confidential information from an insider. Tippee is the party who receives confidential information from an insider either passively or actively against the law or not against the law for personal gain in the stock trading. This is very detrimental to the investors in the stock trading. Because of that if needs the protection for investors against the actions of the Tippee.  This study discusses two (2) problem first about the subject matter of the action form Tippee in insider trading to the stock at Indonesia and the second about OJK authority on legal protection for investors in case of insider trading by the Tippee in capital market activities. This research is a normative law. The Method approach is the approach of legislation, conceptual approach and comparative approach. Legal materials used are primary and secondary legal materials. Mechanical collection of legal materials is through the study of literature that further uses analysis techniques that description techniques and interpretation. The results shows that this form of action Tippee can be done actively and passively. Actively to perform an unlawful act such as stealing information. In is not trying to fight the law, but to obtain inside information and legal safeguards for investors to act with regard to insider trading Tippee do give legal certainty through legislation and legal certainty by the OJK through law enforcement


2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1-20
Author(s):  
Nia Kania ◽  
R Kartikasari ◽  
Etty Djukardi

ABSTRAK Salah satu fungsi utama pasar modal adalah sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi perseroan atau investasi, Perseroan terbuka dapat melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan lembar saham baru di pasar modal melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut PMTHMETD). Namun demikian karena mayoritas pemegang saham BUMD adalah Pemerintah Daerah, terdapat ketidakharmonisan antara regulasi yang berlaku di pasar modal untuk aksi korporasi penambahan modal perusahaan dengan regulasi yang berlaku untuk pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan urgensi pemerintah untuk menyelaraskan regulasi yang berlaku dalam investasi pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku di pasar modal mengingat terdapatnya BUMD berstatus perusahaan terbuka, selain itu BUMD berstatus terbuka dalam melakukan aksi korporasi penambahan modal selain PMT HMETD dapat melalui mekanisme HMETD untuk meminimalisir adanya risiko harga eksekusi yang lebih tinggi dari harga pasar. Belum adanya payung hukum yang tegas dalam regulasi investasi pemerintah daerah pada BUMD berstatus perusahaan terbuka tidak mencerminkan asas kepastian hukum, yaitu bagi pemerintah daerah selaku investor dan BUMD itu sendiri sebagai perusahaan terbuka. Kata kunci: BUMD terbuka; kepastian hukum; pasar modal; PMT HMETD. ABSTRACT One of the main functions of capital market is as an alternative financing for a company or investment, a public company can carry out additional capital by issuing new shares through rights issue or through the mechanism of “Without Pre-emptive Rights” (PMTHMETD). However, because the majority of shareholders are Regional Governments, there is a gap between capital market regulation with Local Government investment regulation, so it becomes an obstacle in its implementation. This research is a descriptive analytical study using a normative juridical approach. The results show the urgency of the government to harmonize applicable regulations in the implementation of local government investment with capital market regulation considering there are Public Listed Regional Owned Company, however Public Listed Regional Owned Company in carrying out corporate actions can increase capital through the “with pre-emptive rights” or HMETD mechanism to minimize the risk of execution price which is higher than the market price. The absence of a firm legal protection in the regulation of local government investment in Public listed Regional Owned Company does not reflect the principle of legal certainty, namely for the local government as an investor and the Regional Owned Company itself as a public listed company.Keywords: capital market; legal certainty; Non Pre-emptive Rights; public listed regional owned company


2015 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
Author(s):  
Nur Sayidah ◽  
Ida Keriahenta Silalahi

Regulation of no par value shares in Indonesia is necessary because the stock market can not apply article 31 paragraph (2) of the Company Law number 40, 2007 because there is no further adjustment. This condition are known with the legal vacuum. The purpose of this article is to find the model of no par value shares regulation in Indonesia Capital Market. Further regulation of no par value shares is needed to fulfill this legal vacuum.  Research method in this artikel is using normative approach.  The results show that regulation of no par value share must fulfill four principles. There are (a) the principle of workable (b) the principle of global nature (compatible for domestic exchange rules  and the world exchange rules), (c) the principle of legal certainty in justice (d) the principle of legal protection. Keywords: capital market, regulation, principle.


2017 ◽  
Vol 5 (01) ◽  
Author(s):  
Vijay Kumar

Sociology is the science of society. Social scientists today live at a time when physical science has achieved comparatively great scope and precision of theory and experiment, a great aggregate of tools of investigation. Perhaps sociology is not yet ready for its Einstein because it has not yet found its Kepler-to say nothing of its Newton, Laplace, Max Well or Plank. Talcott Parsons is the most important structural–functional theorist. He gave the grand theory. A grand theory is a broad conceptual scheme with systems of interrelated propositions that provide a general frame of reference for the study of social processes and institutions. Merton criticized to this type of theory. He gave middle range theory. Middle range theory is principally used in sociology to guide empirical inquiry. Parsons advocated the creation of grand overarching theories; Merton favoured more limited, middle range theories.


Author(s):  
Frederik Ponjaert

This chapter differentiates between grand theory and middle-range theory. The study of social phenomena raises the twofold question about the internal and external validity of a hypothesis. A piece of research is internally valid when it describes the true state of affairs within its own setting. The extent to which its findings can be applied to other settings will determine its relative external validity. External validity is a product of the theoretical aspirations of the research. When grand in scope, theoretical aspirations reject the importance of specific variations and attempt to describe the true state of affairs in all settings. Conversely, a theory-building exercise with a mid-range scope is bound by a set of conditional statements. Whereas middle-range theory-building is rooted in generalizable empirical propositions, grand theory-building is based on internally consistent ontologies. On the one hand, grand theory favours highly abstract theorizing, which is fairly distinct from concrete empirical concerns. On the other hand, middle-range theories reflect more sociologically embedded theorizing, which strives to integrate theory and empirical variations over time and space.


2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 153-172
Author(s):  
Novia Choirunnisa ◽  
Nahdlotul Fadilah

The readiness of the community in the era of information technology has opened up opportunities in online businesses such as equity crowdfunding, equity crowdfunding as an alternative capital is increasingly in demand, especially by novice businesses. The Financial Services Authority issues regulations regarding the Equity Crowdfunding transaction model by issuing the Financial Services Authority Regulation Number 37 / POJK.04 / 2018. This provides questions for the regulation of Equity Crowdfunding in Indonesian Capital Market Law. The writer in this study would like to examine and analyze the Equity Crowdfunding activities and legal protection for investors, because legal protection is a form of legal certainty. The research method used is a normative juridical types, the problem approach uses the legislation approach and the conceptual approach. The results show that equity crowd funding is a form of new innovation in funding sources. The service mechanism has many similarities with public offering activities in the capital market, only the implementation is simpler. Equity Crowdfunding legal protection for investors who have been registered in the provisions of Chapter 54 paragraph (2) POJK Number 37 / POJK.04 / 2018, providing the latest information is only placed on the organizer's website or website.


2012 ◽  
Vol 25 (4) ◽  
pp. 307-312 ◽  
Author(s):  
Kristine Florczak ◽  
Michele Poradzisz ◽  
Susan Hampson

The authors of this column put forth a call for more grand theory to be used as the basis of nursing research. To that end, complexity theory and the Neuman systems model are reviewed followed by a discussion of the links that occur between them. Then evidence of the increased use of middle-range theory as the foundation of current nursing research is put forth. Finally, there is a discussion about the authors’ conclusion that the complexity of the phenomena of interest for nursing research requires theories to be used as underpinnings that are more abstract and less reductionistic.


2008 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
pp. 129-136
Author(s):  
Imami Nur Rachmawati

AbstrakTeori dalam keperawatan diklasifikasikan dalam grand theory, middle-range theory, dan low range atau practice theory. Pengetahuan tentang practice theory sangat penting bagi seorang perawat dalam melakukan praktik asuhan keperawatan seharihari. Salah satu practice theory yang dikembangkan pada tahun 2000-an adalah berkaitan dengan manajemen nyeri. Artikel ini memberikan gambaran analisis teori nyeri: keseimbangan antara analgesik dan efek samping berdasarkan langkah-langkah yang telah dirumuskan Walker dan Avant sehingga dapat disimpulkan kelebihan dan kekurangan teori tersebut. AbstractTheories in nursing are classified into grand theory, middle-range theory, and low range or practice theory. In the daily practice, it is important for a nurse to understand and apply nursing theory. One of the practice theory introduced in 2000-s is related to pain management. The aim of this article is to describe an analysis of pain management theory: a balance between analgesic and side effects based on Walker and Avant’s method.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document