MENATA IUS CONSTITUTUM MENUJU SATU SISTEM HUKUM NASIONAL

Veritas ◽  
2020 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 235-255
Author(s):  
Rachmat Trijono
Keyword(s):  
Legal System ◽  
Qualitative Method ◽  
National Legal System ◽  
Scientific Papers ◽  
Descriptive Approach

Criticism of the ius constitutum of Indonesia which is still not organized according to the appropriate grading and grundnorm has resulted in a reconstruction of the arrangement of the ius constitutum. The purpose of this paper is to reconstruct the arrangement of the constitutum ius which is spread in various scientific papers by the author. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. The conclusion was that efforts had been made to rearrange the ius constitutum, however, if it was not carried out in a focused and thorough manner, there would not be a single national legal system that was unique and suited to the Indonesian situation. The necessity of realizing a national legal system is not just a dream.

scholarly journals Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

2017 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 87-106
Author(s):  
Andi Fariana
Keyword(s):  
Legal System ◽  
Qualitative Method ◽  
Islamic Law ◽  
First Principle ◽  
Law System ◽  
Binding Force ◽  
Legal Method ◽  
Political Approach ◽  
Descriptive Approach ◽  
The Republic

Fatwa tidak sama dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warganegara, namun fatwa dapat memiliki kekuatan mengikat setelah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) kurang lebih sebanyak 107 fatwa dan telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi bagian penting dalam sistem Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu dari the living law-nya adalah Hukum Islam. Metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat, segala fakta dan permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan teori-teori hukum dan dengan (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), (2) pendekatan sejarah (hystorical approach), (3) pendekatan  politis (Political approach). Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dengan memperhatikan sistem hukum yang berlaku dan kemudian dilakukan penafsiran. (Fatwa is not the same as the state law which has binding force for all citizens, but it may have binding force after being transformed into a legislation. Fatwas that have been issued by the DSN-MUI (the National Sharia Council of Indonesian Ulama Council) are approximately 107 fatwas and have contributed positively to the regulation of the legal system of Islamic economics. Fatwa of the DSN-MUI has became an important part in the law system of the Republic of Indonesia which is based on Pancasila (The Five Principles) in which the first principle of the Pancasila is the Almighty God and one of its living law is Islamic law. This research applies normative legal method with analytical descriptive approach, which describes systematically, factually and accurately all the facts and problems being studied. This is done by associating them with theories of law through (1) statute approach, (2) hystorical approach, and (3) Political approach. Next, the data obtained are analyzed through juridical qualitative method by considering the legal system before being interpreted)

scholarly journals Institutions and Contributions to Islamic Law in Indonesia’s Legal System

2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 21-44
Author(s):  
Abu Rokhmad
Keyword(s):  
Legal System ◽  
Qualitative Method ◽  
Islamic Law ◽  
Raw Material ◽  
Research Results ◽  
National Legal System ◽  
Data Source ◽  
The Law

This research examines the institutionalization, position and contribution of Islamic law to the national legal system. This study uses a qualitative method with a sociological legal approach. The data source comes from legal materials such as laws and other regulations. The research results show that the institutionalization of Islamic law into the national legal system is carried out procedurally, democratically and in accordance with the needs of the community. This institutionalization is a further process and recognition of the position of Islamic law, not only as a raw material for the making of national laws, but also as a source of law (legal sources) and even a source of values (values sources) for the development of national law. The contribution of Islamic law to the development of the national legal system can be seen in the law on marriage, zakat, waqf, hajj, guarantees of halal products and others which substantively do not contradict Islamic law.[]Riset ini mengkaji tentang pelembagaan, posisi dan kontribusi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data berasal dari bahan-bahan hukum seperti UU dan regulasi lainnya. Hasil riset menunjukkan bahwa pelembagaan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dilakukan secara prosedural, demokratis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelembagaan ini merupakan proses lanjut dan pengakuan mengenai posisi hukum Islam, bukan saja sebagai bahan mentah (raw material) pembuatan hukum nasional, tapi juga sebagai sumber hukum (legal sources) dan bahkan sumber nilai (values sources) pembangunan hukum nasional. Kontribusi hukum Islam dalam pembangunan sistem hukum nasional dapat dilihat pada UU perkawinan, zakat, wakaf, haji, jaminan produk halal dan lainnya yang secara substantif tidak bertentangan dengan hukum Islam.

PROSES KOMUNIKASI KELOMPOK DALAM METODE PEMBELAJARAN SENTRA UNTUK MEMBENTUK KEMANDIRIAN ANAK

Jurnal Common ◽  
2018 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
Author(s):  
Rismawaty Rismawaty ◽  
Sofie Aulia Rahmah
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Qualitative Method ◽  
Group Communication ◽  
Communication Process ◽  
Learning Method ◽  
Online Data ◽  
Analysis Techniques ◽  
Collection Data ◽  
Descriptive Approach ◽  
Using Data

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses komunikasi kelompok dalam metode pembelajaran sentra di TK Zaid bin Tsabit. Penelitian ini mendiskusikan tentang proses komunikasi kelompok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti ada dengan studi pustaka, penelusuran data secara online, wawancara, observasi serta dokumentasi dengan 3 orang informan kunci yaitu guru di TK Zaid bin Tsabit serta 3 informan pendukung yaitu Kepala TK Zaid bin Tsabit dan 2 orang tua murid. Uji keabsahan data dengan peningkatan ketekunan, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat, teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan evaluasi.Hasil penelitian ini bahwa Proses komunikasi yang terjadi merupakan komunikasi langsung yang terjadi dua arah dan dilakukan terus menerus untuk membentuk kemandirian anak. Proses komunikasi yang terjadi dalam kelompok metode pembelajaran sentra membentuk kemandirian anak. Proses komunikasi yang dilakukan oleh guru kepada anak dilakukan dengan memberikan arahan-arahan kepada anak serta contoh dari arahan yang telah disampaikan oleh guru.Kesimpulan pada penelitian ini adalah metode pembelajaran sentra membentuk kemandirian anak lewat komunikasi yang dilakukan guru secara terus menerus, karna melalui pembelajaran sentra anak diminta untuk melakukan segala sesuatunya sendiri dalam pengawasan guru. Saran yang diberikan adalah guru harus lebih kreatif dalam memberikan materi pada metode pembelajaran sentra serta bersikap lebih tegas dalam mendidik anak dan melakukan komunikasi yang berkelanjutan dengan orang tua murid. --------------------------------------------------------------------------------- This study was conducted to determine the process of group communication in the center learning method at TK Zaid bin Tsabit. This study discusses the process of group communication. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. The data collection techniques carried out by the researcher were with literature studies, online data searches, interviews, observation and documentation with 3 key informants namely the teacher at TK Zaid bin Tsabit and 3 supporting informants namely TK Head Zaid bin Tsabit and 2 parents. Test the validity of data by increasing perseverance, triangulation and discussion with colleagues, data analysis techniques using data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and evaluations.The results of this study that the communication process that occurs is direct communication that occurs in two directions and carried out continuously to form the independence of children. The communication process that occurs in a group of central learning methods shapes children's independence. The process of communication carried out by the teacher to the child is done by giving directions to the child as well as examples of directions that have been delivered by the teacher.The conclusion of this study is that the central learning method shapes children's independence through continuous communication by the teacher, because through central learning children are asked to do everything themselves in the supervision of the teacher. The advice given is that the teacher must be more creative in giving material to the central learning method and be more assertive in educating children and making ongoing communication with parents.

Is the Infringement of a Treaty a Fault?

2020 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 37-56
Author(s):  
Françoise Auvray
Keyword(s):  
Direct Effect ◽  
Legal System ◽  
Legal Order ◽  
International Treaties ◽  
Public Authorities ◽  
International Treaty ◽  
National Legal System ◽  
Tort System ◽  
State Liability

AbstractThis contribution deals with the wrongful behaviour of public authorities, in this case in particular the Belgian State, and delves into a challenge that the multi-levelled legal order poses for the national tort system. It inquires how the violation of an international treaty relates to liability in the national legal system. More specifically, the author examines if it is necessary, when dealing with state liability, to limit the concept of fault to the infringements of international treaties with direct effect, excluding the violation of those without such effect.

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyiapan Peta Kerja Untuk Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)

Tunas Agraria ◽  
2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 145-162
Author(s):  
Achmad Kusyaeri ◽  
Bambang Suyudi ◽  
Rochmat Martanto
Keyword(s):  
Community Participation ◽  
Qualitative Method ◽  
Land Registration ◽  
Physical Data ◽  
Basic Source ◽  
Descriptive Approach

Abstract: Complete Systematic Land Registration/ Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) is a land registration program in Indonesia which is targeted to be completed in 2025. The availability of a working map is an initial requirement in the preparation of PTSL implementation. The implementation of PTSL 2018 in Karanganyar Regency targeted to register 35,195 parcels of land. The registration map can be used as a reference for making PTSL Working Maps. Collecting physical data and identifying land parcels can be carried out by the community. This study aimed to (1) find the community participation in preparing working maps at the Land Office of Karanganyar Regency, and (2) know the use of working maps. To achieve these objectives, the researcher used a qualitative method with a descriptive approach to describe and examine the making of a working map. The results of this study showed that the community provided the PBB, DHKP, and CSRT maps in 2014 that used as a basic source for the development of the current PTSL map. Working maps used in mapping a complete village.Keyword: community participation, work map, PTSL. Intisari: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), merupakan program pemerintah dalam penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh indonesia yang akan diselesai pada tahun 2025. Ketersediaan peta kerja merupakan proses awal dalam persiapan pelaksanaan PTSL. Kabupaten Karanganyar dalam program PTSL 2018 menargetkan 35.195 bidang tanah terdaftar. Ketersediaan infrastruktur berupa peta dasar pendaftaran dapat jadi acuan pembuatan Peta Kerja PTSL. Optimalisasi dan simplikasi pelaksanaan kegiatan PTSL dalam pengumpulan data fisik dan indentifikasi bidang-bidang tanah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bentuk partsipasi masyarakat dalam penyiapan peta kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar; (2) mengetahui pemanfaatan peta kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, guna menggambarkan dan mengkaji setiap proses penyiapan peta kerja. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk dari partisipasi masyarakat dalam penyiapan peta kerja dalam bentuk sumbangan materi berupa barang peta PBB, DHKP dan CSRT yang dijadikan sumber data pembangunan peta dasar pendaftaran yang selesai pada tahun 2014 dan dijadikan acuan peta kerja PTSL saat ini. Pemanfaatan peta kerja digunakan sebagai pemetaan desa lengkap.Kata Kunci: partisipasi masyarakat, peta kerja, PTSL 

Urgensi Autentikasi dan Legalisasi Arsip Pertanahan Hasil Digitalisasi

Tunas Agraria ◽  
2020 ◽  
Vol 3 (3) ◽  
Author(s):  
Farista Dewi Anindyati ◽  
Abdul Haris Farid ◽  
Dwi Wulan Titik Andari
Keyword(s):  
Qualitative Method ◽  
Application System ◽  
Web Based ◽  
Research Results ◽  
Descriptive Approach ◽  
Original File ◽  
Land Records

Land archive is the living archive of that must be fully maintained. As things goes, Sleman Land Office does digitalization archives to Gambar Ukur, Surat Ukur, Buku Tanah and Warkah by using a web-based application system which is called the Laris application. The research is aimed at finding out the reason why the office is doing digitalization with Laris application and finding out wheter this digitalized archive has been able to replace the original file in the form of paper. This research was conducted with a qualitative method with a descriptive approach Based on research results, obtained information that the digitalization of land records carried out in the Sleman’s Land office which has been done since year 2014 not solely done to change the format of analog files to digital files, but is expected to able provide more comprehensive benefits related to the acceleration of land services so that in practice it uses the Laris application.  However, the existence of this digitalized archive still not able to replace the position of analog archive in manner so that the analog archive is still maintained. Therefore, its important to authentication and legalization so the archive of digitalization result legally strong.

Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang

Tunas Agraria ◽  
2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 20-39
Author(s):  
Agung Dini Riyadi ◽  
Nazir Salim ◽  
Mujiati Mujiati
Keyword(s):  
Dairy Cattle ◽  
Dairy Cow ◽  
Qualitative Method ◽  
Agrarian Reform ◽  
Community Empowerment ◽  
Business Sector ◽  
Observation Study ◽  
Village Community ◽  
Descriptive Approach

Abstract: Semarang Regency Land Office implemented community empowerment after asset legalization activities in 2009 in Sumogawe Village, namely by providing access to reforms aimed at increasing the potential of community businesses in Sumogawe Village to improve welfare. The purpose of this research is to find out the form of participation of the Semarang Regency Land Office, and the level of welfare after community empowerment in Sumogawe Village. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, that is by describing as clearly as possible the implementation of community empowerment as an effort to improve the welfare of post-adjudication activities. Data is collected through observation, study of document, and interviews with people of the community. The results of this research are 1) the form of community empowerment in Sumogawe Village after the adjudication activity by providing access to capital to develop the dairy cattle dairy business, 2) the role of Semarang Regency Land Office, by mass land treaties, assisting access to business capital from banks, counseling and mentoring of dairy cattle businesses, and marketing of dairy cow products, 3) The enhancement welfare of Sumogawe Village community is marked by the increase of people's income from the business sector of dairy cow milk.Keyword: community welfare, community empowerment, agrarian reform, access reform. Intisari: Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang melaksanakan pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan legalisasi aset tahun 2009 di Desa Sumogawe yaitu dengan memberikan akses reform yang bertujuan untuk meningkatkan potensi usaha masyarakat yang ada di Desa Sumogawe sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk peran serta Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, serta tingkat kesejahteraan masyarakat pasca kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sumogawe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menggambarkan sejelas-jelasnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pasca kegiatan ajudikasi. Data dikumpulkan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian yaitu 1) bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Sumogawe pasca kegiatan ajudikasi yaitu dengan memberikan akses modal untuk mengembangkan usaha ternak susu sapi perah, 2) peran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yaitu dengan pensertipikatan tanah massal, membantu akses modal usaha dari perbankan, penyuluhan dan pendampingan usaha ternak susu sapi perah, dan pemasaran produk olahan susu sapi perah, 3) meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa Sumogawe yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor usaha susu sapi perah.Kata Kunci: kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, reforma agraria, akses reform.

scholarly journals Impact of Business Plans for the Development of MSMEs

2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 375-379
Author(s):  
Irwan Sugiarto
Keyword(s):  
Marketing Strategy ◽  
Research Method ◽  
Qualitative Method ◽  
Positive Impact ◽  
Business Planning ◽  
Business Plans ◽  
Descriptive Approach ◽  
The Government ◽  
The Impact

This study aims to determine the impact of business planning for the development of MSMEs. The research method uses is a qualitative method with a descriptive and explorative descriptive approach. From the results of the research conducted, the results show that proper business planning and the application of a good marketing strategy have a positive impact on the sustainability of MSME activities. In addition, the quality of production that has a competitive advantage is also one of the driving factors. For the development of MSMEs, there are several obstacles faced, especially related to capital and guidance from the local government. With the development of MSMEs, it is expected to improve people's welfare, including helping the government in reducing unemployment.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document