Institutions and Contributions to Islamic Law in Indonesia’s Legal System

This research examines the institutionalization, position and contribution of Islamic law to the national legal system. This study uses a qualitative method with a sociological legal approach. The data source comes from legal materials such as laws and other regulations. The research results show that the institutionalization of Islamic law into the national legal system is carried out procedurally, democratically and in accordance with the needs of the community. This institutionalization is a further process and recognition of the position of Islamic law, not only as a raw material for the making of national laws, but also as a source of law (legal sources) and even a source of values (values sources) for the development of national law. The contribution of Islamic law to the development of the national legal system can be seen in the law on marriage, zakat, waqf, hajj, guarantees of halal products and others which substantively do not contradict Islamic law.[]Riset ini mengkaji tentang pelembagaan, posisi dan kontribusi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data berasal dari bahan-bahan hukum seperti UU dan regulasi lainnya. Hasil riset menunjukkan bahwa pelembagaan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dilakukan secara prosedural, demokratis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelembagaan ini merupakan proses lanjut dan pengakuan mengenai posisi hukum Islam, bukan saja sebagai bahan mentah (raw material) pembuatan hukum nasional, tapi juga sebagai sumber hukum (legal sources) dan bahkan sumber nilai (values sources) pembangunan hukum nasional. Kontribusi hukum Islam dalam pembangunan sistem hukum nasional dapat dilihat pada UU perkawinan, zakat, wakaf, haji, jaminan produk halal dan lainnya yang secara substantif tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Joint Property Distribution upon Divorce Reviewed From the Contribution of Husband and Wife in the Household

Joint property distribution has been regulated in the Islamic Law Compilation (KHI), namely, Article 97 which explains that a widow or widower is entitled to half of the joint property. The distribution is fair if the husband and wife make the same contribution in the marriage. However, in fact, today we often find that wives are being the backbone of the family while husbands do not earn a living or husbands earn a living for the family, but wives do not take care of the household. If such a situation is found, is the article 97 of KHI still relevant? This paper presents a concept of joint property distribution based on the contribution of husband and wife in marriage which is considered fairer for both of them than what has been stipulated in the KHI and the Civil Code Articles 128-129. The type of research used is descriptive research. This means that research is discussed in the form of an explanation described in words carefully and thoroughly. The approach method used in this research is a normative juridical approach. The results of this study explain that to obtain the justice, judges can act contra legem (against the law) where justice should give a share to everyone based on his services or contributions (Aristotle). The joint property distribution in marriage from a justice perspective is the distribution of joint property by assessing the amount of contribution of the parties. A fair share does not have to be 50% for widowers and 50% for widows. The husband can get a smaller share from the wife if the contribution is less during the marriage and does not carry out his obligation as the breadwinner and the wife can get a larger share from the husband if the wife plays a dual role, and vice versa.Pembagian harta bersama telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada pasal 97 dijelaskan bahwa janda atau duda berhak separuh dari harta bersama. Pembagian tersebut adil apabila suami dan istri memberikan kontribusi yang sama dalam perkawinan. Akan tetapi pada faktanya saat ini sering kita temui istri menjadi tulang punggung keluarga sedangkan suami tidak mencari nafkah atau suami mencari nafkah untuk keluarga akan tetapi istri tidak mengurus rumah tangga. Jika ditemukan keadaan seperti itu apakah masih relevan KHI pasal 97 tersebut. Tulisan ini menyajikan sebuah konsep pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan yang dinilai lebih adil untuk keduanya daripada apa yang sudah diatur dalam KHI dan KUHPerdata Pasal 128-129. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa untuk mendapatkan sebuah keadilan hakim dapat bertindak contra legem (mengenyampingkan undang-undang) dimana keadilan itu seharusnya memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya (aristoteles). Pembagian harta bersama dalam perkawinan jika dilihat dari perspektif keadilan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran konstribusi para pihak. Dimana pembagian yang adil tidak harus 50 % untuk duda dan 50% untuk janda. suami bisa mendapatkan bagian yang lebih kecil dari istri apabila kontribusinya kurang selama perkawinan dan tidak menjalankan kewaibannya sebagai pencari nafkah dan istri bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari suami jika istri berperan ganda, begitu uga sebaliknya.

Settlement of Industrial Relations Disputes and Termination of Work Relations according to the Applicable Legislation

<p>This article discusses the settlement of industrial relations disputes and termination of employment according to the applicable laws. Industrial relations disputes can be divided into two types: disputes over rights and disputes over interests. The relationship between workers and employers is a relationship that needs each other; workers need wages, employers benefit. However, in practice there are problems, so employers give Warning Letters I and II which are followed by Termination of Employment (PHK). The process of resolving this problem can be carried out through Bipartite, Mediation, or to the Industrial Relations Court. This paper is written with a normative juridical approach. The results show that the labor-employer problem is getting more complicated since the existence of the Omnibus Law on Job Creation, one of which contains the elimination of the city / district minimum wage (UMK) and replaced with the provincial minimum wage (UMP). The elimination of MSEs results in lower wages for workers. In fact, in the Manpower Act Number 13 of 2003, no worker may receive a wage below the minimum wage, because the determination of wages is based on the calculation of Living Needs.</p><p align="center">[]</p><p><em>Artikel ini membahas mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja menurut perundang-undangan yang berlaku. Perselisihan hubungan industrial menurut jenisnya dapat dibagi menjadi dua: perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Hubungan pekerja dan pengusaha merupakan hubungan yang saling membutuhkan; buruh memerlukan upah, pengusaha mendapatkan keuntungan. Namun, dalam prakteknya terjadi permasalahan, sehingga pengusaha memberikan Surat Peringatan I dan II yang diikuti dengan Pemutusan Hubugan Kerja (PHK). Proses penyelesaian persoalan ini dapat dilakukan melalui Bipartit, Mediasi, atau ke Pengadilan Hubungan Industrial. Tulisan ini ditulis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan buruh-pengusaha semakin pelik seja hadirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang salah satu isinya penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan UMK membuat upah pekerja lebih rendah. Padahal, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum, karena penetapan upah didasarkan atas perhitungan Kebutuhan Layak Hidup.</em></p>

Sociological Aspects of Judges in Granting Applications for Marriage Dispensation (Study of Determination Number: 0038/Pdt.P/2014/PA.Pt)

<p>Many children have a pregnancy out of wedlock. Many factors make the parents marry off their underage children who are pregnant out of wedlock, by applying for matrimonial dispensation to the Religious Courts. Law Number 1 Year 1974 on Marriage has set a minimum age limit for men and women to marry with age and psychological maturity considerations, for the realization of the purpose of the marriage. This study uses a juridical-empirical method, which will see the Religious Courts as the authorized institution, having particular considerations in granting marriage dispensation applications in order to fulfill the rights of the people and to preserve the order of life in the community.</p><p align="center">[]</p><p><em>Banyak terjadi anak-anak mengalami kehamilan di luar nikah akibat dari pergaulan yang terlalu bebas antara laki-laki dan perempuan. Banyak faktor yang membuat orang tua menikahkan anaknya yang masih di</em><em> </em><em>bawah umur yang hamil di luar nikah, yakni dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan pertimbangan kematangan usia dan psikologis, demi terwujudnya tujuan pernikahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yang akan melihat Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang, memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak masyarakat.</em></p>

Over Capasity as an Opportunity fot the Directorate General of Correctors In Optimizing Revitalization

<p>Overcapacity is a condition in which a building is overloaded. Lots of riots or problems in prisons are caused by overcapacity. Therefore it is necessary to handle and treat overcapacity in prisons which initially became a problem and a threat that could create a potential opportunity in the development and implementation of correctional revitalization. The method used in the making of this journal uses descriptive qualitative research methods. By using secondary data sources, using literature study data collection techniques, and performing data analysis techniques in the form of collecting data, reducing data, presenting data, and concluding data so that it is easy to understand. In Correctional Revitalization, the condition of overcapacity in prisons can be used as an opportunity by placing inmates who have passed the assessment to be placed in minimum security prisons to be optimized or empowered through self-supporting programs such as training in plantations, fisheries, creative crafts, animal husbandry and agriculture and for personality development such as education.</p><p align="center">[]</p><p><em>Overkapasitas merupakan suatu kondisi dimana di dalam sebuah bangunan mengalami kelebihan muatan. Banyak sekali kejadian kerusuhan atau masalah di dalam Lapas di sebabkan karena overkapasitas. Oleh karena itu perlu adanya penanganan dan pengolahan overkapasitas dalam Lapas yang awalnya menjadi masalah dan ancaman bisa menjadikan peluang yang potensial dalam pembinaan dan pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam pembuatan Jurnal ini, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan sumber data sekunder, menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka, dan melakukan teknik analisis data berupa mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data sehingga mudah dipahami. Dalam Revitalisasi Pemasyarakatan, kondisi overkapasitas dalam Lapas bisa dimanfaatkan menjadi sebuah peluang dengan menempatkan narapidana yang telah lulus assessment untuk di tempatkan ke dalam Lapas minimum Security untuk kemudian dioptimalkan atau diberdayagunakan melalui program pembinaan kemandirian seperti pelatihan perkebunan, peikanan, kerajinan kreatif, peternakan, dan pertanian dan untuk pembinaan kepribadian seperti pendidikan.</em></p>

The Role of Judges in Dealing with Community Development

<p>The purpose of this paper is to determine the role of the judge in facing the development of society. Judges are part of the important structure of the judicial power branch in Indonesia. Judicial power is an independent power to administer justice in order to uphold law and justice. Judges are given the power to judge. Judges have an important role as law enforcement officers in the law enforcement process in Indonesia, so they must pay attention to legal objectives. The role of the judge has consequences for the responsibility of the judge which is very heavy, where the judge has responsibility to one God, to the nation and state, to himself, to the law, to the parties and to society. Judges and society are elements that cannot be separated in a legal system. The judge is a product of the society and culture where he comes from and is. The function of the judiciary is to decide disputes between individuals and individuals, individuals and communities, even individuals or society and the state; forming or making a policy or policy.</p><p align="center">[]</p><p><em>Tujuan penulisan ini adalah mengetahui peranan peranan hakim dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Hakim merupakan bagian dari struktur penting cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim diberi wewenang untuk mengadili. Hakim memiliki peranan penting sebagai aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia, sehingga harus memperhatikan tujuan hukum. Peranan hakim memiliki konsekuensi terhadap pertanggungjawaban hakim yang sangat berat, dimana hakim memiliki tanggung jawab terhadap tuhan yang maha esa, terhadap bangsa dan negara, terhadap diri sendiri, terhadap hukum, terhadap para pihak dan terhadap mayarakat. Hakim dan masyarakat merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dalam suatu sistem hukum. Hakim sebagai produk masyarakat dan budaya tempat dia berasal dan berada. Fungsi kehakiman adalah memutus sengketa antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, bahkan individu atau masyarakat dengan negara; membentuk atau membuat policy atau kebijakan.</em></p>

The Concept of Death Penalty in a Pancasila State (Perspective of Official Religion in Indonesia)

<p>The death penalty concept in perspective the official religion in Indonesia is an issue that is worthy of study in line wiht the execution of drug convicts lately. MUI fatwa No.10/Munas VII/MUI/ 14/2005 on the death penalty in a Specific Crime allow the penalty in certain types of criminal acts. In a latter sent to his congregation, paul chapter 13 yat 1-4 mention about the goverment’s authority to impose penalties for offenders. St. Agustine and Thomas Aquinas assume that the state, in order to achieve common prosperity, can performthe death penalty. St. Agustine assess the death penalty as a way to prevent crime and protect those who are innocent. Buton the other hand the human right activists who joined in contrast, Impartial and Elsam reject the death penalty and the Roman catholic Church and Christians argue that the death penalty should not be carried out because it violates basic human right, namely the righ to life. Therefore, research is the theme of the death penalty in the perspective of the official state religions in the frame Pancasila want to investigate this further on the death penalty in the perspective of religion are officially recognized by the state as defined in the following issues; How does the concept of the death penalty in perspective official religions in Indonesia are contained in their holy book? And How the concept of the death penalty to be reviewed from the perspective of the state ideology Pancasila? This research is a normative juridical or doctrinal research. This study uses several approaches that approach to the concept (conceptual approach), approach to the comparative (comparative approach) and approach to legislation (statute approach). This study was a descriptive analytical method of data collection in the form of a data library (library research) and interviews.</p><p class="IABSSS" align="center">[]</p><p><em>Konsep hukuman mati dalam perspektif agama resmi di Indonesia merupakan sebuah isu yang patut dikaji sejalan dengan pelaksanaan eksekusi mati narapidana narkoba. Fatwa MUI No.10/Munas VII/MUI/14/2005 tentang pidana mati dalam Tindak Pidana Tertentu memungkinkan adanya pidana dalam jenis tindak pidana tertentu. Dalam surat terakhir yang dikirim ke jemaahnya, pasal 13 ayat 1-4 menyebutkan tentang kewenangan pemerintah untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar. St Agustine dan Thomas Aquinas beranggapan bahwa negara, untuk mencapai kesejahteraan bersama, dapat melaksanakan hukuman mati. St Agustine menilai hukuman mati sebagai cara untuk mencegah kejahatan dan melindungi mereka yang tidak bersalah. Namun di sisi lain para aktivis HAM yang bergabung sebaliknya, Imparsial dan Elsam menolak hukuman mati dan Gereja Katolik Roma dan Kristen berpendapat bahwa hukuman mati tidak boleh dilakukan karena melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Oleh karena itu, penelitian yang mengangkat tema pidana mati dalam perspektif agama resmi negara dalam bingkai Pancasila ingin diteliti lebih jauh mengenai hukuman mati dalam perspektif agama yang diakui secara resmi oleh negara sebagaimana dirumuskan dalam isu-isu berikut; Bagaimana konsep hukuman mati dalam perspektif agama-agama resmi di Indonesia yang dimuat dalam kitab sucinya? Dan Bagaimana konsep hukuman mati ditinjau dari perspektif ideologi negara Pancasila? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan komparatif</em> (comparative approach) <em>dan pendekatan perundang-undangan</em> (statute approach). <em>Penelitian ini merupakan metode pengumpulan data </em><em>deskriptif analitik berupa pustaka data</em> <em>(studi pustaka) dan wawancara.</em></p>

Sishankamrata in the Indonesian State Defense and Security System from the Beginning of Independence to the Reform Period

<p>The debate regarding the concept of the Indonesian state defense and security system is still a fundamental subject of mathematic since the independence era until the reform era. For example, regarding the definition of national security with state security, defense function with security functions, regulations, and many more. For this reason, this paper will discuss how the dynamics of the Sishankamrata in the State Defense and Security System (Sishanneg) the independence era the reform era. This paper discusses that the National Defense System (Sishaneg) is believed to still need to be maintained in national defense and security policies. The concept of Sishankamrata develops its form of defense through the involvement of all components of the citizenry, territorial integrity, natural resources, and other means that have been prepared in advance. This system also makes defense integration (military and non-military) stronger, more respected, and has higher deterrence. So that in the era of reform, it was explicit that the concept of Sishankamrata was considered powerful enough so that it was still maintainedExplicitly in the reform era after the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the concept of Sishankamrata was still maintained and wa considered quite effective.</p><p align="center">[]</p><p><em>Perdebatan mengenai konsep sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia masih menjadi problematika mendasar sejak masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Misalnya mengenai pengertian keamanan nasional dengan keamanan negara, fungsi pertahanan dengan fungsi keamanan, regulasi dan masih banyak lagi. Untuk itu tulisan ini akan mendiskusikan bagaimana dinamika Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara (Sishanneg) dari awal kemerdekaan pasca reformasi. Tulisan ini akan mendiskusikan bahwa Sistem Pertahanan Nasional (Sishaneg) perlu untuk tetap dipertahankan dalam kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Konsep Sishankamrata ini mengembangkan bentuk pertahanannya melalui keterlibatan seluruh komponen warga negara, kesatuan wilayah, sumber daya alam, serta sarana lainnya yang lebih dulu dipersiapkan. Sistem ini juga melakukan integrasi pertahanan (militer dan nirmiliter) menjadi lebih kuat, lebih disegani, dan lebih tinggi daya tangkalnya. Secara eksplisit pada era reformasi setelah UUD NRI Tahun 1945 diamandemen, konsep Sishankamrata ini masih dipertahankan dan dianggap cukup efektif.</em></p>

Incoming Extradition in Indonesia and Its Implication to Human Rights

<p class="WalrevAbstrak"><span lang="NL">Law enforcement to transnational fugitives especially those perpetrators of money laundering with international dimension in Indonesia, in particular related to incoming extradition is needed to reconstruct. This is because hitherto, the decision to extradite is the decision of the executive branch as stipulated in Act No.1 of 1979 on Extradition. Hence, the consideration for the government to extradite is more on political concern rather than judicial. This practice is deemed neglecting the protection of human rights and creating legal uncertainty, especially in relation to detention period that could exceed beyond admissible time as stipulated in KUHAP because of the grace period on the issuance of the Presidential Decision. This research is doctrinal and field study. Based on findings in the field, incoming extradition request must be based on the court’s decision, or judicial order in the future to ensure protection of human rights and legal certainty of the person who is subject of the extradition and to the requested country.</span></p><p class="WalrevAbstrak"> </p><p class="IABSSS">Penegakan hukum terhadap buronan transnasional, terutama para pelaku pencucian uang di Indonesia, perlu sebuah rekontruksi khususnya terkait dengan ekstradisi. Ini karena sampai sekarang, keputusan untuk mengekstradisi adalah keputusan cabang eksekutif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Oleh karena itu, pertimbangan bagi pemerintah untuk mengekstradisi lebih pada masalah politik daripada peradilan. Praktik ini dianggap mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam kaitannya dengan masa penahanan yang dapat melebihi melampaui waktu yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam KUHAP karena masa tenggang pada penerbitan Keputusan Presiden. Penelitian ini bersifat doktrinal dan studi lapangan. Berdasarkan temuan di lapangan, permintaan ekstradisi yang masuk harus didasarkan pada keputusan pengadilan, atau perintah pengadilan di masa depan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dari orang yang menjadi sasaran ekstradisi dan ke negara yang diminta.</p>

Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study

<p>The purpose of this paper is to conduct a critical study of the application of the presumption of innocence to the perpetrators of criminal acts (suspects) investigated by the police. Implementation of the principle is important to study because the suspect must not be considered guilty before the criminal act is proven. A review of this case was carried out at the Kendal Police Department in mid-2019-2020. Writing texts are written with a normative-empirical approach. The non-doctrinal approach was chosen because it can clearly examine the application of the principle of presumption of innocence in more depth. Therefore, the author considers it necessary to carefully examine the application of these principles in the process of law enforcement at the police level. The results showed that the application of the principle of presumption of innocence in the Kendal Police Department was not optimal, because some of its applications were colored by threats and acts of violence. The suboptimal application of this principle is influenced by various factors, including the lack of legal knowledge of suspects and threats and acts of violence that are not reported. As we know the presumption of innocence is a fundamental principle in the criminal justice system, where a person must be positioned innocent before his guilt is proven in an honest and open trial.</p>