INTEGRASI INFORMASI DAN COOPERATIVE TAX COMPLIANCE: ANALISIS INSTITUSIONAL KOMPARATIF

Integrasi informasi dan cooperative tax compliance: analisis institusional komparatif. Transformasi administrasi perpajakan terkait dengan pengawasan kepatuhan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditandai antara lain dengan mulai diperkenalkannya cooperative tax compliance (CTC). Hal ini merupakan kesempatan bagi wajib pajak untuk menjadikan transparansi pengelolaan pajaknya untuk dipertukarkan dengan kepastian besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar. Penelitian ini dengan strategi studi kasus dan prosedur analisis institusional komparatif (comparative institutional analysis) menelaah lebih dalam bagaimana integrasi informasi menjadi bagian yang dominan dari implementasi CTC di Indonesia. Temuan dan rekomendasi penelitian ini bahwa integrasi informasi sebagai bagian dari CTC cenderung menggunakan pendekatan host-to-host dan real-time, yang seharusnya masih dapat diperluas dengan pendekatan lain seperti batch-processing, extract-transform-load (ETL) ataupun pelaporan dengan standar format data tertentu (seperti eXtensible Business Report Language/XBRL) sehingga diharapkan akan mempermudah wajib pajak yang ingin mengimplementasikan CTC sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pajaknya.

THE IMPORTED INPUTS AND FIRM EXPORT PERFORMANCE IN INDONESIAN TEXTILE AND APPAREL INDUSTRIES

Limiting imported inputs for Indonesian textile and apparel industries may inadvertently decelerate the industries’ export performance, because each subsector in the industries has its own characteristics. This study analyzes the use of imported inputs and firms’ exports in the Indonesian textile and apparel industries. It has employed unbalanced panel data from 2000–2015 with year gaps and estimated them using regression model. The main findings show that foreign input has a positive and significant impact on the firms’ exports, and the effect is larger on the apparels than the textiles when the industries are detangled. Although the result suggests a positive connection, the government may not fully liberalize all imported inputs for the industries. Instead, they may implement an effective protection scheme by relaxing tariffs on imported inputs for domestic production and imposing high tariffs imported inputs that have the potential to compete with domestic finished products.

PERHITUNGAN IDLE CAPACITY DENGAN MENGGUNAKAN CAM-I CAPACITY MODEL (STUDI KASUS PADA BDK BALIKPAPAN)

Implementasi Kementerian Keuangan Corporate University meningkatkan persentase pembelajaran digital melalui E-learning, tetapi berpotensi mengurangi peggunaan aset fisik. Fenomena idle capacity pada BMN di satuan kerja BPPK perlu dihitung sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pengelolaan aset. Lingkup penelitian dibatasi pada Balai Diklat Keuangan (BDK) Balikpapan. Penelitian kuantitatif ini menggunakan CAM-I Capacity Model yang dapat menentukan tingkat idle capacity aset suatu entitas. Data yang digunakan adalah data primer berupa data penggunaan BMN tahun 2017 s.d. 2019. Hasil penelitian berupa tingkat idle capacity penggunaan BMN di BDK Balikpapan tahun 2017 s.d. 2019. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi alternatif kebijakan pengelolaan idle capacity tersebut. Data terkait tingkat idle capacity diperlukan dalam penentuan kebijakan pengelolaan aset. CAM-I Capacity Model dapat dikembangkan untuk menghitung idle capacity BMN dan bangunan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pelatihan.

PENERAPAN TEKNIK WEB SCRAPING UNTUK PENGGALIAN POTENSI PAJAK (STUDI KASUS PADA ONLINE MARKET PLACE TOKOPEDIA, SHOPEE DAN BUKALAPAK)

Currently, millions of transaction data are avaliable on the internet, which can be retrieved and analyzed for excavating potential taxes. This article aims to examine whether the search data through web scraping techniques can be applied in an attempt to excavate the potential tax by the Account Representative. This paper uses an informetric approach, which will be examined quantitative information in the form of transaction data of sellers recorded on the three online marketplace (OMP) namely Tokopedia, Shopee and Bukalapak. The results show that web scraping techniques can be used for extracting potential taxes, and the best web scraping technique that can be done by the Directorate General of Taxation (DJP) is to develop its own integrated web scraping application as a Business Intelligence system. The results of this research are expected to contribute academically in the form of the use of web scraping in data extraction for the excavation of potential taxes and policy implications in terms of data search through the internet by the Directorate General of Taxation

TINJAUAN MANFAAT PENETAPAN JANGKA WAKTU TERTENTU BAGI WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 bertujuan memberikan kemudahan dan juga insentif bagi UMKM dengan menekankan pengurangan tarif menjadi 0,5% dan penetapan jangka waktu tertentu yaitu 7 tahun untuk WP perorangan, 4 tahun untuk WP badan usaha berbentuk koperasi, CV, atau firma dan 3 tahun untuk WP badan berupa PT. Pembatasan waktu bertujuan memberikan kesempatan UMKM untuk belajar pembukuan dan membuat pelaporan keuangan. Tetapi apakah periode waktu releksasi cukup untuk mencapai tujuan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data dan informasi diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan UMKM. Studi tersebut memberikan temuan penting. Pertama, sebagian WP belum mengetahui penetapan jangka waktu tersebut. Kedua, sebagian WP belum memahami tujuan penetapan jangka waktu tersebut, Ketiga sebagian WP belum siap untuk menggunakan pembukuan serta berharap penetapan jangka waktu tersebut dihilangkan. Untuk itu DJP perlu meningkatkan fungsi penyuluhan penetapan jangka waktu dan pembuatan laporan keuangan. Government Regulation no. 23/2018 aims to provide convenience and incentive for MSMEs by emphasizing tariff reduction to 0.5% and determination of a certain period of 7 years for individual WP, 4 years for WP business entity in the form of cooperatives, CV, or firm and 3 years for wp entities in the form of PT. Time restrictions aim to provide MSMEs the opportunity to learn bookkeeping and make financial reporting. But is the time period sufficient to achieve the goal? To answer the problem, this study uses qualitative descriptive methods, where data and information are obtained through library studies and interviews with MSMEs. The study provides important findings. First, some WP does not know the time frame. Second, some WP does not yet understand the purpose of setting that time frame, the third part of WP is not ready to use bookkeeping and expect the determination of that time frame to be eliminated. Therefore, DJP needs to improve the counseling function of the determination of time frame and the creation of financial statements..

ANALISIS POTENSI PAJAK PENGHASILAN ATAS BAGI HASIL YANG DIBAYARKAN MITRA GOFOOD KEPADA PERUSAHAAN GOJEK

The growth of many startup that provides various of product like application based technology makes economics activity more effective and efficient, such as Gojek. One of the best features that gojek has is gofood. Gofood facilitates its users to buy beverages via online. Because of that, many restaurant in Indonesia begin to become gofood’s partner. However, the existence of gofood’s partner still doesn’t contribute for tax income. This researches aim to analyze personal tax income of gofood’s partner potenty more deeply that focuses on KPP Pratama Jember’s administration area. This research uses qualitative approaches to collect data by interviewing some related interviewees.. According to research result, the growth of gojek application influences to increasing of gofood partner’s omzet.. So, this condition gives impact to increasing of personal income tax potenty. The personal income tax potenty consists of three aspect, such as income aspect, operation expense aspect, and sharing profit aspect. Directorate General of Taxation should designs a rules that manages taxation of gofood partner’s business process. This strategy is expected to increase tax revenue and contributes to development of this country in the future.

KOMPARASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dilahirkan agar kemandirian daerah meningkat. Kemandirian daerah dicerminkan oleh besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD), sementara pajak daerah merupakan kompunen penting dalam PAD. Penelitian ini menganalisis penerimaan pajak daerah kota/kabupaten se-Indonesia dan kontribusinya terhadap PAD, setelah berlakunya UU PDRD. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data sekunder berupa data penerimaan pajak kota/kabupaten se-Indonesia tahun 2010-2017 diperoleh dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan data primer berupa hasil wawancara terhadap pejabat pemerintah daerah, dan kuisioner kepada petugas pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan: 1)perkembangan penerimaan pajak daerah kabupaten lebih kecil daripada kota; 2) perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di kabupaten lebih kecil daripada di kota; 3) perkembangan APBD Kabupaten lebih besar daripada APBD Kota. Perkembanganpajak daerah kabupaten yang lebih kecil daripada kota disebabkan antara lain karena objek pajak pada UU PDRD lebih berorientasi pada kegiatan ekonomi perkotaan, dan aturan-aturan yang multi tafsir ataupun yang kurang mendukung. Disarankan agar dapat dipungut jenispajak lain yang sesuai bagi wilayah kabupaten yakni yang berbasis kegiatan ekonomi desa, misal wisata desa, dan aturan-aturan yang lebih mendukung. Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies (UU PDRD) was born in order to increase regional independence. Regional independence is reflected by the amount of the contribution of the Regional Own Revenue (PAD) to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), while local taxes are an important component in the PAD. This study analyzes the tax revenue of cities/regencies throughout Indonesia and its contribution to PAD, after the enactment of the PDRD Law. This study using descriptive qualitative methods, with secondary data in the form of city/regency tax revenue in Indonesia in 2010-2017 obtained from the Directorate General of Fiscal Balance page, and primary data in the form of interviews with local government officials, and questionnaires to local tax officials. The results are: 1) the development of district tax revenue is smaller than the city; 2) the development of the contribution of local taxes on PAD in the district is smaller than in the city; 3) the development of Regency APBD is greater than the City APBD. The development of district tax that is smaller than the city is partly cause of the tax object in the PDRD Law is more oriented to urban economic activities, and rules that are multi-interpreted or less supportive. It’s recommended that other types of taxes be collected that are suitable for the regency, namely those based on village economic activities, eg village tourism, and more supportive rules, and more supportive rules.

MEASURING CONTAGION EFFECT OF GREEK SOVEREIGN DEBT CRISIS ON INDONESIA

Abstraksi Saat krisis utang Yunani memuncak, banyak negara terkena efek domino sampai derajat tertentu. Indonesia mungkin terkena juga dampak dari krisis walaupun tidak ada jalur yang kuat untuk mengalirkan krisis. Sampai saat ini krisis utang Yunani belum berakhir sepenuhnya dan karenanya perlu untuk mengevaluasi dampak dari krisis terhadap ekonomi Indonesia untuk antisipasi kemungkinan krisis susulan. Menggunakan model Vector Auto Regressive (VAR) untuk menangkap hubungan antara tingkat harga instrumen Credit Default Swap antara dua negara: Indonesia dan Yunani, penelitian ini melakukan estimasi dampak krisis Yunani terhadap Indonesia melalui Impulse Response Function berbasis parameter model VAR. Hasil estimasi menunjukkan dampak krisis Yunani terhadap Indonesia adalah sangat lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa investor mungkin telah menyadari bahwa ekonomi Indonesia cukup terisolasi dari krisis Yunani dan karenanya tidak mengubah persepsi sovereign risk Indonesia. Kata Kunci: Krisis Utang Yunani, Efek Domino, Model VAR, Impulse Response Function Abstract As Greece Debt Crisis emerged, many countries suffered contagion effect to some level. Indonesia might have been affected by the crisis even there was no strong link to transfers the shock. As the debt crisis has not yet over completely, we need to evaluate the impact of previous shock on Indonesian economy to anticipate the possibility of the next event. Employing Vector Auto Regressive (VAR) model to capture connection between Sovereign Credit Default Swap of two countries we found our estimation of Impulse Response Function of Indonesia CDS on shock in Greece CDS and concluded that the magnitude of debt crisis in uprising credit default risk on Indonesia was considered to be very low. This dynamic told us that investors may have learnt that Indonesian economy was quiet isolated from shock in Greece and they expected no change in the Indonesia sovereign risk. Keywords: Greece Sovereign Debt Crisis, Contagion, VAR Model, Impulse Response Function

IMPLEMENTASI PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH INDONESIA KEPADA PEMERINTAH/LEMBAGA ASING SEBAGAI STIMULUS SOFT DIPLOMACY

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif memerlukan keluwesan dan kelincahan diplomasi di dunia internasional. Dewasa ini, munculnya soft power sebagai alternatif hard power membawa implikasi pada pelaksanaan diplomasi. Soft diplomacy merupakan pendekatan diplomasi melalui aspek ekonomi, sosial, budaya bahkan charitable affair untuk mencapai tujuan nasional negara. Melalui studi literatur dan kebijakan/regulasi, salah satu stimulus soft diplomacy Indonesia adalah dengan memberikan hibah (grant) untuk tujuan kemanusiaan maupun non kemanusiaan kepada pemerintah/lembaga asing seperti yang dilakukan tahun 2014-2018. Sepanjang ada pledge Presiden/direktifnya, kementerian/ lembaga bertanggung jawab atas kegiatan, hibah kepada pemerintah/ lembaga asing dapat diberikan. KPA bertanggung jawab hanya atas transfer hibah dari Kas Negara ke rekening penerima. Ada alasan tertentu, hibah diberikan untuk komunitas dan diaspora Indonesia misalnya hibah untuk IMAAM Center, Maryland, IMCQ Queensland dan asrama mahasiswa di Al Azhar. Perbaikan perlu dilakukan atas mekanisme penganggaran yang memakan waktu dari pengusulannya dan kegagalan transfer belanja hibah karena persyaratan pencairan yang tidak dipenuhi. Indonesia's foreign policy, which is independent and active, requires flexibility and agility in international diplomacy. Nowadays, the emergence of soft power as an alternative to hard power has implications for diplomacy implementation. The soft diplomacy is a diplomatic approach through economic, social, cultural and even charitable aspects to achieve our national goals. Through the literature and policy/regulation studies, one of Indonesia's soft diplomacy stimulus is to provide grants for humanitarian and non-humanitarian which are intended for foreign governments/institutions such as those conducted in 2014-2018.. As long as there is a pledge by the President or his directive and the ministry/agency to be responsible for the related activities, a grant to the foreign government/institution can be given. KPA is only responsible for the transfer of grants from the State Treasury to the grantee's account. For any particular reason, grants are given to Indonesian communities and diaspora, for example, grants for IMAAM Center, Maryland, IMCQ Queensland and student dormitories at Al Azhar. The budgeting mechanism is needed to be improved to avoid any failure of transfer grant because of the time-consuming process and unsufficient requirements in the existing mechanism.

FAMILY TRANSFERS, CORESIDENCY, ELDERLY LABOR SUPPLY AND WELFARE PERSPECTIVE: EVIDENCE FROM INDONESIA

Baik negara maju maupun negara berkembang telah menghadapi fenomena yang sulit dihindari, yaitu populasi yang menua. Hal yang membedakan adalah negara maju memiliki strategi dan program yang lebih terstruktur dan matang untuk menghadapi fenomena ini daripada negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan tidak adanya bantuan formal yang memadai dan komprehensif dari pemerintah, orang lanjut usia bergantung pada dukungan antargenerasi dan pendapatan dari keikutsertaan mereka di pasar tenaga kerja. Makalah ini membahas hubungan antara dukungan antar generasi (transfer keluarga dan koresidensi) dengan pasokan tenaga kerja lanjut usia yang menerapkan metode kuantitatif. Dengan menggunakan data IFLS, penelitian ini menemukan bahwa transfer keuangan keluarga dan koresidensi mengurangi keputusan orang lanjut usia untuk bekerja pada masa pensiun. Selain itu, karakteristik anak-anak dan orang tua adalah faktor penting yang mempengaruhi transfer keuangan keluarga dan keputusan untuk tinggal bersama.