KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN DI BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Salah satu misi dari perpustakaan BAPUSIPDA adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, namun tujuan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi yang ada dengan munculnya beberapa permasalahan di meja layanan. Maka dari itu penulis ingin mencari tahu kualitas layananannya dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan dimensi kualitas pelayanan sebagai rujukannya, serta menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman untuk penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perpustakaan di BAPUSIPDA sudah memenuhi dimensi kualitas pelayanan. ABSTRACT One of BAPUSIPDA’s library missions is to provide excellent service to public, but that goal is inversely proportional to the existing conditions with the various problems in some public service desk. That’s why the author want to research about its quality by use qualitative method and use service quality dimension as a reference, then use the technique interactive analysis by Miles and Huberman to get conclusion and verification. The result of this research indicate that quality of library services in BAPUSIPDA already occupied service quality dimensions.

KOORDINASI DALAM PENANGANAN GELANDANGAN PIKOTIK DI KOTA BANDUNG

Latar belakang penelitian ini berawal dari fenomena masih sering ditemuinya gelandangan yang menderita gangguan jiwa atau gelandangan psikotik yang terlantar dan berkeliaran di kota-kota besar termasuk Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif dengan mengacu pada koordinasi efektif yang dikemukakan oleh State Service Commision (2008), yang didalamnya terdapat tiga dimensi utama dalam koordinasi, yaitu dimensi mandat, sistem dan perilaku. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung masih belum berkaitan dengan dimensi mandat, sistem dan perilaku. Agar koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung dapat berjalan efektif, diperlukan peningkatan dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan dimensi koordinasi, yaitu dalam hal komitmen pemimpin, tujuan yang terdefinisikan secara jelas dan disepakati bersama, kerangka kerja dan akuntabilitas, pengukuran kinerja, ketepatan dan kemampuan perwakilan dan kepemimpinan dalam tim, serta budaya dan nilai bersama. ABSTRACT The background of this research came from the phenomenon are often seen the homeless people with mental illness or psychotic vagrant displaced and wandering in major cities including Bandung. The method used in this study is a qualitative research method with a deductive approach by reference to the effective coordination proposed by the State Services Commission (2008) , in which there are three main dimensions in coordination, the dimensions of the mandate, systems and behaviors. From this research, it can be concluded that the coordination in handling psychotic vagrant in Bandung still not associated with the dimensions of the mandate, systems and behaviors. In order to coordinate the handling of psychotic vagrant in Bandung can be effective, it needs improvement in some aspects related to the dimensions of coordination, namely in terms of commitment to leadership, the goals are clearly defined and agreed together, frameworks and accountability, performance measurement, accuracy and the ability of representation and leadership in the team, as well as shared culture and values.

EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN CIAMIS (STUDI PADA OBJEK WISATA SITU LENGKONG)

Skripsi ini berupaya menyajikan hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana Efektivitas Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Ciamis (Studi Pada Objek Wisata Situ Lengkong). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata setelah Pangandaran memisahkan diri menjadi Daerah Otonomi Baru. Dengan begitu maka Pemerintah Kabupaten Ciamis memfokuskan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Situ Lengkong sebagai objek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dari tahun 2014-2015. Setelah pelaksanaan program ternyata jumlah PAD yang dihasilkan pada tahun 2015 hanya mencapai 35,99 % dari yang ditargetkan. Temuan tersebut merupakan suatu masalah dari pelaksanaan program tersebut yang disebabkan karena tidak efektifnya program tersebut. Teori yang digunakan yakni teori Efektivitas Program dari Kettner, Moroney dan Martin (2008), beliau mengemukakan bahwa untuk menilai efektivitas program dapat diukur dari Upaya, Efisiensi Biaya, Hasil, Efektivitas Biaya, dan Dampak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif serta pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan melalui studi kepustakaan serta studi lapangan yang berupa observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan. Berdasarkan hasil penelitian, nyatanya pelaksanaan program tersebut belum efektif dalam mencapai tujuannya yakni capaian PAD sesuai target. Belum efektifnya program disebabkan oleh adanya keterbatasan upaya-upaya dan anggaran dalam mengembangkan Situ Lengkong sesuai kebutuhan dilapangan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis. ABSTRACT This paper seeks to present the results of research that describes how the Tourism Destination Development Program Effectiveness in Ciamis (A Study of Situ Lengkong Attractions). This research is based on the fact of declined in local revenue (PAD) Ciamis District of the tourism sector after the Pangandaran separates into New Autonomous Region. However, the Government of Ciamis district development program focusing on the tourism destination attraction Situ Lengkong as the most visited by tourists from the years 2014-2015. After the implementation of the program turned out to be the amount of revenue generated in 2015 reached only 35.99% of the target. The findings indicate the ineffectiveness of the program. The theory used is the effectiveness theory of the program by Kettner, Moroney and Martin (2008), he argued that in order to assess the effectiveness of the program can be measured by Effort, Cost Efficiency, Results, Cost Effectiveness, and Impact. This research is conducted by using descriptive and qualitative approach. Data obtained through literature and field studies in the form of non-participatory observation, indepth interview, and documentation. Testing the credibility of the data using triangulation of sources and triangulation techniques, then the data is reduced, presented, and the conclusions were drawn. Based on the results of research, in fact, the implementation of the program has not been effective in achieving its objectives of local revenue target. The ineffectiveness of the program due to the limitations of efforts and budgets in developing Situ Lengkong according to the needs in the field by the Department of Tourism and Creative Economy Ciamis District.

IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN (STUDI PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI CIPARAY KABUPATEN BANDUNG)

Menyadari akan pentingnya peranan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas guru melaksanakan sebuah program sertifikasi guru. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program sertifikasi guru untuk guru madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi program menurut Charles O. Jones yang menyebutkan tiga aktivitas dasar yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program sertifikasi guru dalam jabatan khususnya pada guru Madrasah Aliyah Negeri Ciparay yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung pada pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Dilihat dari organisasi masih kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang tersedia. Dari aspek interpretasi, para pelaksana program sudah memahami tujuan dan pedoman program akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih belum konsisten. Dalam aspek aplikasi, ditemukan pengawasan pada pelaksanaan program tidak berjalan, terlihat pada belum adanya laporan evaluasi untuk pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. ABSTRACT Recognizing the importance of the role of education in improving the quality of human resources, the government seeks to improve the quality of teachers to implement a teacher certification program. The purpose of this study was to find out how the process of implementation of the teacher certification program for madrasah teachers conducted by Kementerian Agama District Bandung. The theory used in this research is the theory of program implementation by Charles O. Jones who cites three basic activities, namely the organization, interpretation, and application. The method used is descriptive qualitative determination techniques informants usingtechnique. purposive sampling. The results showed that the implementation of certification of teachers, especially teachers of Madrasah Aliyah Negeri Ciparay conducted by Kementerian Agama District Bandung not optimal because there are still some obstacles encountered. Judging from organizations still lack the human resources and financial resources available. From the aspect of interpretation, all program managers have understood the objectives and guidelines for the program but in the implementation of tasks and functions are still not consistent. In the aspect of the application, found the supervision of the implementation of the program is not running, is seen in the absence of an evaluation report on the implementation of in-service teacher certification program that has been implemented in previous year.

PENEMPATAN PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai Penempatan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa indikasi masalah dalam penempatan pegawai yang belum sesuai seperti latar belakang pendidikan dan hingga kini pelaksanannya lebih mengutamakan untuk mengisi kekurangan daripada memenuhi kualitas sesuai dengan yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung. Penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Tohardi (2002) mengenai dasar-dasar dalam penempatan yang terdiri dari Job Specification, Job Description, Kemampuan dan Kebutuhan. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa terdapat dasar penempatan yang belum dipertimbangkan dengan baik yaitu Job Specification berupa belum ditetapkannya kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pegawai secara merata, belum dipertimbangkannya Job Description, dan analisis kebutuhan pegawai yang belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam penempatan pegawai. Adapun dasar penempatan yang telah dipertimbangkan dengan baik adalah kemampuan yang dimiliki seorang pegawai. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung belum terlaksana dengan tepat. Saran dari penulis untuk penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung adalah kepada pelaksana untuk membuat aturan pokok mengenai kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pegawai dan menggunakan hasil analisis jabatan untuk memenuhi kualitas pegawai yang sesuai dengan kebutuhan. ABSTRACT This thesis is the result of research on the Officer Placement at Bandar Lampung Regional Staff Department. The background of this research is based on some indications of problems appears in officers placement which are not suitable with their educational background and up to now the implementation prefers to fill the lack rather than meets the quality accordance with the required. The purpose of this research is to know how the placement of employees in Bandar Lampung Regional Staff Department. This research refers to theory explained by Tohardi (2002) about the basics in placement which consist of Job Specification, Job Description, Capabilities and Needs. This research uses qualitative research method. From the results of the research and discussion conducted by the writer, it is indicate that there is a basic placement which have not been adequately considered yet, including Job Specification such as not determined yet the qualifications that must be met by employees as equally, the unconsidered Job Description, and officers’ needs analysis which have not been fully used in the placement of the officers. The placement basis which has been considered well is the ability of an officer. The conclusion of this research show that the employee placement in Bandar Lampung Regional Staff Department not completely worked precisely. The advices from writer about the placement of officers in Bandar Lampung Regional Staff Department are to implementers to make main regulation about the regarding to the qualifications should be met by the officers and using the results of job analysis to meets the quality of employees accordance with the needs.

RESPONSIVENESS PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI PADA LAHAN PERTANIAN DI KAWASAN RANCAEKEK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena transformasi struktural dari pertanian ke industri, tanpa dibarengi dengan orientasi terhadap lingkungan hidup, sehingga terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah industri terjadi pada lahan pertanian di Kawasan Rancaekek sejak 1991. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori responsiveness dari Ansoff (1990) dan McDonnell yang diuraikan lebih lanjut oleh Popescu (2014). Metode penelitian kualitatif dipakai oleh penulis untuk mengatahui secara mendalam mengapa responsiveness penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah industri pada lahan pertanian di Kawasan Rancaekek kurang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsiveness Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi (BPLHD) Jawa Barat, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung, dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan dan pemulihan lahan tercemar kurang baik karena masih adanya pengaruh dari lingkungan Badan, belum adanya pedoman yang disepakati antar Badan, dan secara kapasitas belum memadai. Berdasar hal tersebut seharusnya ketiga Badan membuat SOP dan desain solusi yang disepakati bersama, menata ulang data dan laporan terkait permasalahan, dan melibatkan masyarakat dalam penyelesaian masalah yang ada. ABSTRACT This research is motivated by the phenomenon of structural transformation from agriculture to industry, without accompanied the orientation to the environment, so that happened environment pollution caused by industrial waste occurs on agricultural land in Rancaekek since 1991. The theory used in this research is the theory of responsiveness from Ansoff and McDonnell (1990) that elaborated more by Popescu (2014). Qualitative research methods used by the writer to understand in depth why the mitigation and recovery of industrial waste pollution on agricultural land responsiveness in Rancaekek is less good. The research results showed that the responsiveness of The Local Environmental Management Agency Of West Java Province (BPLHD), The Environmental Control Agency Of Bandung Regency (BPLH), and The Environment Agency Of Sumedang Regency (BLH) in mitigation and recovery of contaminated land is less good because it is still the influence from the environment of Agency, the absence of guidelines that agreed between the Agency and the capacity is not yet adequate. Based on the case, the three agencies supposed to create SOP and solution design a mutually agreed, rearranging the data and reports related to the problem, and involve the community in solving problems.

PEMANTAUAN KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN GARUT KOTA OLEH TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN GARUT

Skripsi ini berupaya menyajikan hasil penelitian yang merefleksikan kegiatan Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut. Latar belakang dari penelitian ini ialah tercetusnya kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima yang diprakarsai pada era kepemimpinan Rudy Gunawan selaku Bupati Garut Periode 2014 – 2019, sebagai upaya dalam menata kembali pusat perkotaan dan menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar pusat kota, hingga dalam praktiknya ditemukan suatu kendala dari pelaksanaan kebijakan tersebut yang disebabkan karena tidak efektifnya kegiatan pemantauan (monitoring) kebijakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari William N. Dunn (1999), beliau mengemukakan bahwa Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi yaitu Eksplanasi, Akuntansi, Pemeriksaan, dan Kepatuhan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi non- partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber dijadikan sebagai pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan. Berdasarkan penelitian Penulis, nyatanya kegiatan pemantauan kebijakan tidak dapat dipandang sebelah mata, dikarenakan pemantauan kebijakan memiliki peran yang vital dalam menilai dan mengawal sejauh mana kebijakan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor tujuan dan sasaran kebijakan tersebut, sehingga Pemantauan Kebijakan tidak dapat hanya dimaknai secara harfiah saja, perlu dilakukan elaborasi yang mendalam, seperti pada aspek Kepatuhan, Pemeriksaan, Akuntansi, dan/ atau Eksplanasi, karena hasil dari pemantauan kebijakan dapat dijadikan acuan untuk melakukan upaya koreksi/ modifikasi kebijakan. ABSTRACT This paper presents the results of research that seeks to reflect the monitoring activities Structuring Street Vendors Policy in Garut Kota subdistrict by Team Arrangement and Empowerment of Street Vendors Garut. The background of this study is that the conclusions of the policy Structuring Street Vendor initiated the era of the leadership of Rudy Gunawan as Garut Regent Period of 2014 - 2019, as an effort to restructure the urban centers and curb the street vendors who sell at around the center of town, up in practice found a constraint on the implementation of the policy caused by lack of effective monitoring policy. The theory used in this study came from William N. Dunn (1999), he argued that the monitoring of at least play four functions, namely Explanation, Accounting, Auditing, and Compliance. This research is conducted by using descriptive and qualitative approach. Data obtained using literature study and field studies in the form of non-participant observation, in-depth interviews, and documentation. Triangulation techniques serve as a source of data validity checking in the study, then the data is reduced, presented, and the conclusions drawn. Based on the study of author, in fact monitoring policy can not be underestimated, because the monitoring policy has a vital role in assessing and guarding the extent to which the policy is being implemented to run in accordance with the corridor aims and objectives of the policy. So, the monitoring policy can not be simply interpreted a literal, depth elaboration is necessary, as in the aspect of Compliance, Auditing, Accounting, and/ or Explanation, because the results of the monitoring policy could be use as a reference to make efforts correction/ modification of the policy.

KINERJA PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) PADA KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA (BPMKB) DI KABUPATEN SUBANG

Hasil penelitian tentang Kinerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di Kabupaten Subang didasarkan pada adanya permasalahan mengenai rendahnya partisipasi masyarakat untuk mendukung program Keluarga Berencana, hal ini terkait dengan kinerja penyuluh lapangan keluarga berencana yang belum maksimal. Kinerja pegawai itu sendiri merupakan hasil kerja yang bisa didapat baik oleh individu maupun kelompok didalam sebuah organisasi sesuai dengan pekerjaanya masing - masing dalam hal menggapai tujuan organisasi tersebut. Adapun tujuan penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana Kinerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di Kabupaten Subang, Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kinerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana tersebut, penulis menggunakan teori dari Terence Mitchell, yang menjelaskan bahwa kinerja pegawai yang baik harus dilihat dari 5 dimensi, antara lain: Kualitas pekerjaan, Komunikasi, Kecepatan kerja, Kemampuan pegawai, dan Inisiatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan penyebaran angket kepada seluruh Kepala Unit Pelayanan Teknis pada masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Subang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di Kabupaten Subang secara keseluruhan dilihat berdasarkan teori Mitchell berada dalam kategori baik, kendati demikian ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan kinerja pegawai

KINERJA PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) PADA KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA (BPMKB) DI KABUPATEN SUBANG

Hasil penelitian tentang Kinerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di Kabupaten Subang didasarkan pada adanya permasalahan mengenai rendahnya partisipasi masyarakat untuk mendukung program Keluarga Berencana, hal ini terkait dengan kinerja penyuluh lapangan keluarga berencana yang belum maksimal. Kinerja pegawai itu sendiri merupakan hasil kerja yang bisa didapat baik oleh individu maupun kelompok didalam sebuah organisasi sesuai dengan pekerjaanya masing - masing dalam hal menggapai tujuan organisasi tersebut. Adapun tujuan penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana Kinerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di Kabupaten Subang, Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kinerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana tersebut, penulis menggunakan teori dari Terence Mitchell, yang menjelaskan bahwa kinerja pegawai yang baik harus dilihat dari 5 dimensi, antara lain: Kualitas pekerjaan, Komunikasi, Kecepatan kerja, Kemampuan pegawai, dan Inisiatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan penyebaran angket kepada seluruh Kepala Unit Pelayanan Teknis pada masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Subang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di Kabupaten Subang secara keseluruhan dilihat berdasarkan teori Mitchell berada dalam kategori baik, kendati demikian ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan kinerja pegawai

PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

Penelitian ini berjudul “Pengendalian Penggunaan Air di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang”. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah meningkatnya perkembangan dan pembangunan di Jatinangor khususnya pembangunan yang bersifat fisik. Hal tersebut menimbulkan kurangnya sumber air baku dan resapan air, terlebih dengan adanya fakta yang menyatakan bahwa terjadi penurunan muka air tanah (MAT). Adapun identifikasi masalah penelitian ini adalah “Bagaimana pengendalian penggunaan air untuk menjaga ketersediaan air di lingkungan Kecamatan Jatinangor yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang?”Penelitian ini mengacu pada teori pengendalian yang dikemukakan oleh Ibnu Syamsi yang menyatakan bahwa terdapat empat langkah dalam melakukan pengendalian, yaitu penetapan standar, memantau pelaksanaannya, pembandingan (evaluasi), dan tindakan pembetulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan data yang diperoleh berdasarkan studi pustaka dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara kepada informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Untuk menguji keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengendalian penggunaan air di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemantauan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap penggunaan air, serta kurangnya tindakan pembetulan atau koreksi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, hal ini disebabkan karena tidak dilakukan tindakan perbandingan serta lemahnya sanksi yang diberikan.