scholarly journals DUALISME HUKUM DI INDONESIA: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan

2016 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 109
Author(s):  
Muhammad Sodiq
Keyword(s):  
Legal Pluralism ◽  
Legislative Process ◽  
Political Factors ◽  
The Status ◽  
The Law ◽  
Laws And Regulations

The issue of registration of marriages in national law is the issue unresolved until now. The rule of marriagerecords in Indonesia there is the Law No. 1 1974 Article 2 paragraph (1), Article 2 paragraph (2) and KHI Article5, paragraph (1 and 2). Factors causing legal dualism is due to the dominance of the doctrine of scholars (politicalIslam) in the UUP legislative process, political factors Indonesian law, aspects of language UUP No. 1 of 1974has implications for the multi-interpretation and validity of a marriage dilemma also be recording the status ofmarriage. When UUP and understood inductively connected with the existing provisions, it appears there arediscrepancies, then there is still the possibility that a legitimate marriage records as a condition of marriage.Generally laws and regulations in Indonesia led to what is called the law of duality, this is due to legal pluralismin Indonesia. This paper examines the legal dualism in Indonesia, namely the marriage records in the UUPregulation No. 1 In 1974 and KHI.[Persoalan pencatatan perkawinan dalam hukum nasional adalah persoalan yang belum tuntas sampaisekarang. Peraturan pencatatan nikah di Indonesia ada dua, yaitu pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan KHI Pasal 5, ayat (1 dan 2). Faktor penyebab dualisme hukum adalahkarena dominasi doktrin ulama (politik Islam) pada proses legislasi UUP, faktor politik hukumIndonesia, aspek kebahasaan UUP No. 1 Tahun 1974 berimplikasi pada multi-interpretasi keabsahansuatu pernikahan dan juga dilema akan status pencatatan nikah. Ketika UUP dihubungkan dandipahami secara induktif dengan pasal-pasal yang ada, nampak adanya ketidaksesuaian, maka masihada kemungkinan bahwa pencatatan nikah sebagai syarat sah suatu pernikahan. Secara umumperaturan perundang-undangan di Indonesia memunculkan apa yang disebut dualisme hukum, halini disebabkan oleh legal pluralism yang ada di Indonesia. Tulisan ini mengkaji tentang dualismehukum di Indonesia, yaitu adanya peraturan pencatatan nikah dalam UUP No. 1 Tahun 1974 maupunKHI.]

scholarly journals Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional

2018 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 21
Author(s):  
Fais Yonas Bo’a
Keyword(s):  
Legal System ◽  
House Of Representatives ◽  
Legal Pluralism ◽  
New Order ◽  
The Reformation ◽  
National Legal System ◽  
The Status ◽  
The Republic ◽  
Binding Power ◽  
Laws And Regulations

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Akan tetapi, keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional. Hal demikian dilatarbelakangi oleh tiga alasan yaitu: pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Ketiga, status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam hukum. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional yaitu: pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi lagi disharmonisasi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Kedua, mendudukkan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar asas lex superiori derogat legi inferiori.Pancasila as the source of all sources of law has obtained legitimacy legally through the Decree of the People’s Consultative Assembly Number XX / MPRS / 1966 on the Memorandum of the House of Representatives-Gotong Royong Regarding the Sources of Law and the Order of the Republic of Indonesia. After the reformation, the existence of Pancasila was re-confirmed in Law Number 10 Year 2004 which was subsequently replaced by Law Number 12 Year 2011 on Legislation Regulation. Pancasila as the source of all sources of law gives meaning that the national legal system must be based on Pancasila. However, now the existence of Pancasila is increasingly eroded in the national legal system. This is motivated by three reasons: first, the existence of resistance to the New Order that utilizes Pancasila for the sake of perpetuity of authoritarian power. Second, the strengthening of legal pluralism that resulted in legal contradictions or disharmony. Third, the status of Pancasila is only used as a symbol in law. Therefore, efforts should be made to implement Pancasila as the source of all sources of law in the national legal system: first, make Pancasila as a flow of law in order to avoid legal disharmonization due to the application of legal pluralism. Secondly, Pretend Pancasila as the top of legislation so that Pancasila have binding power against all kinds of laws and regulations so that it does not violate the principle of lex superiori derogat legi inferiori.

scholarly journals AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI TERHADAP HARTA KEKAYAAN DI DUSUN TAIPALAMPANG DESA BALUMBUNGANG KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO

2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 1-11
Author(s):  
Agusniar Basoddin ◽  
Yulia A. Hasan ◽  
Zulkifli Makkawaru
Keyword(s):  
Dispute Resolution ◽  
Qualitative Method ◽  
Law And Society ◽  
Applicable Law ◽  
The Status ◽  
The Law ◽  
The Right ◽  
Resolution Property ◽  
Legal Marriage ◽  
Laws And Regulations

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tentang status harta pada perkawinan siri dan penyelesaian sengketa harta kekayaan pada perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bersumber dari data responden, pembagian angket dan wawancara serta  bahan-bahan dari pustaka yang berlaku dan berkaitan dengan status harta kekayaan pada perkawinan siri yang terjadi di Dusun Taipalampang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena perkawinan siri yang terjadi pada Dusun Taipalampang bisa menimbulkan  berbagai macam permasalahan dari aspek hukum dan lingkungan masyarakat. Perkawinan siri menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, perkawinan yang  sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukumnya masing-masing agama dan kepercayaannya. Pada pasal tersebut undang-undang perkawinan menyerahkan syarat sahnya perkawinan dilihat dari sudut agama. pada perkawinan siri terdapat cacat administrasi karena pada pasal 2 ayat (2) UUP  dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga apabila terjadi permasalahan pada sengketa perkawinan dapat diselesaikan dengan berdasarkan hukum yang berlaku. Diketahui bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu bukti konkrit yang dapat digunakan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi perkawinan, dengan adanya pencatatan juga memudahkan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa harta kekayaan apabila terjadi perceraian. Karena pada perkawinan siri tersebut sulit untuk menentukan status harta kekayaan dalam hukum apabila perkawinan tidak tercatat. This study aims to identify the status of property in unregistered marriage “nikah siri” and dispute resolution property on the unregistered marriage. This study uses a qualitative method, which is sourced from the data of respondents, the distribution of questionnaires and interviews as well as materials from the literature, which are valid and related to the status of property on unregistered marriage that happens in Taipalampang, Bontoramba District, Jeneponto Regency. The results of this study show that the phenomenon of “nikah siri” which happens in Taipalampang can cause a variety of problems from the aspect of law and society. Unregistered marriage, according to Article 2, paragraph (1) of the Marriage Law No. 1 Year 1974, a legal marriage is a marriage conducted according to the law of each religion and beliefs. In the chapter of the laws of marriage handed over the terms of the validity of a marriage is seen from the angle of religion. On Unregistered marriage, there are defects in administration because article 2, paragraph (2) UUP explains that every marriage is recorded according to the laws and regulations that apply so that in case of problems in a marital dispute can be resolved with the under applicable law. Be aware that the registration of marriage is one of the concrete pieces of evidence that can be used to prove whether the right has occurred to the marriage, with the recording also facilitating Religious Court resolve the dispute assets if they divorce. Because ‘nikah siri” is difficult to determine the status of the assets in the law if the marriage is unregistered.

scholarly journals URGENSI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2012 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 17
Author(s):  
Noor Muhammad Aziz
Keyword(s):  
Empirical Research ◽  
Legal Issues ◽  
Legislative Process ◽  
Research Needs ◽  
Legal Research ◽  
Process Flow ◽  
Research Results ◽  
Development Plans ◽  
The Law ◽  
Laws And Regulations

<p>Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, penelitian merupakan aspek penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, disamping aspek drafting. Karena bukan sesuatu yang mustahil apabila suatu undang-undang dibentuk tanpa didasari suatu riset yang komprehensif dan mendalam hasilnya akan menuai permasalahan baru.Tulisan ini akan mengangkat permasalahan mengenai bagaimana manfaat penelitian hukum dalam kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris ditemukan bahwa penelitian hukum sangat bermanfaat untuk mendukung Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tertentu, khususnya dalam menuangkan aspek-aspek berkaitan dengan masalah yuridis, sosiologis dan filosofis. Disamping itu Penelitian Hukum juga bermanfaat untuk menyusun rencana-rencana pembangunan hukum yang lebih responsif tanpa keluar dari asas-asas pembentukan hukum. Oleh karena itu optimalisasi hasil penelitian untuk pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan langkah-langkah yuridis dimana penelitian perlu dimasukkan dalam satu alur proses legislasi.</p><p>In Law No. 12 Year 2011 on the Establishment Regulation of legislation, research is an important aspect in the preparation of legislation, as well as aspects of drafting. For it is not impossible if a law is based on established without a comprehensive and in-depth research results will reap new problems. His paper will raise issues about how the benefits of legal research in the activities of the establishment of laws and regulations. By using a juridical approach to empirical research found that the law is very useful to support the Academic Manuscript particular bill, especially in the pouring aspects related to legal issues, sociological and philosophical. Besides, Legal Research is also useful to draw up development plans are more responsive law without departing from the principles of the legal establishment. Therefore, the optimization results for the formation of legislation requiring judicial measures which research needs to be included in the legislative process flow.</p>

scholarly journals Omnibus Law on Job Creation: State Capture?

2021 ◽  
Vol 28 (1) ◽  
pp. 29-46
Author(s):  
Siska Ambarwati
Keyword(s):  
House Of Representatives ◽  
Research Method ◽  
Job Creation ◽  
Legislative Process ◽  
The People ◽  
State Capture ◽  
The Law ◽  
Laws And Regulations

The study aims to analyze whether there is a state capture in making the Job Creation Law. Since the Job Creation Law was raised, many parties have criticized the existence of the Law because in the making of the Job Creation Law it is believed that it is more beneficial to employers, giving rise to an indication of state capture in its making. The research method used is a form of normative research with a statutory approach. The result shows that there is a state capture carried out by the authorities and employers in the making of the Job Creation Law. About 262 or 45.5 percent of the 575 House of Representatives members are affiliated with the company and therefore the regulations to be made more favorable for employers or investors while the welfare of workers is at stake. The rushed legislative process causes the values and aspirations of the people to be unable to be proportionally aggregated and accommodated, and this is certainly contrary to the principle of participation and the principle of openness as stipulated in the provisions of laws and regulations.

Pengaturan Waralaba Di Indonesia: Perspektif Hukum Bisnis

Liquidity ◽  
2018 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 159-166
Author(s):  
Muchtar Riva’i
Keyword(s):  
Government Regulation ◽  
Small And Medium Enterprises ◽  
Economic Community ◽  
The Law ◽  
The Government ◽  
Medium Enterprises ◽  
Article 5 ◽  
Laws And Regulations

The law arrangement of franchise law was first explicitly regulated by the Government Regulation No. 16 of 1997 which is then updated by Government Regulation No. 42 of 2007 to be created in an agreement that at least contains clauses as stipulated by Article 5 of the Government Regulation. However, franchise arrangements also associated with a variety of other laws and regulations applicable in Indonesia. This article is going to state that the importance of partnerships with small and medium enterprises as an effort to encourage the involvement of the wider economic community.

TINJAUAN HUKUM FIKIH TERHADAP HADIAH TABUNGAN DAN GIRO DARI BANK SYARI'AH

ALQALAM ◽  
2013 ◽  
Vol 30 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Muhammad Nadratuzzaman Hosen ◽  
Deden Misbahudin Muayyad
Keyword(s):  
Islamic Law ◽  
Islamic Banks ◽  
Islamic Bank ◽  
Literature Reviews ◽  
The Gift ◽  
The Status ◽  
The Law

This article explains about the Islamic law of gift from Bank to customers related to saving and gyro accounts of Islamic Bank. The Islamic Banks give gift directly  and  indirectly  to  new  ettstomers  and  old  customers  through drawing  (qur'ah) or lottery and non-drawing. There are disputes (ikhtilaf) among Islamic Law  Experts (Fuqaha’) about the status of law when Islamic Banks give the gift. Hanafi and  Syafi'i  Schools  of thought  opined  that  the gift  can  be given  to  the customers as long as there is no agreement between bank and costomers meanwhile the banks still have a debt to consumers, this is permissible. Maliki and Hanbali schools opined that the gift is not permissible during the time of borrowing and lending. Majority Islamic Exsperts allow to give gift after banks have already paid­ back the debt to consumers as long as there is no agreement between bank and cusiomers, but Maliki School do not allow lo give gift at that condition. Also, for giving gift should free from gambling or elements of gambling (muqamarah).  The method of this article is using literature reviews from classical Islamic Law's books and contemporary Islamic law's books related to drawing or lottery and gambling, meanwhile the aims if this mticle are to investigate the law status if gift from bank to new customers and old customers with direct and indirect ways.   Keywords : gift, saving and gyro accounts, disputes, drawing and elements of gambling

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PENCATATAN PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA

2020 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 1-15
Author(s):  
Juriyana Megawati Hasibuan Dan Fatahuddin Aziz Siregar
Keyword(s):  
Islamic Law ◽  
The State ◽  
Judicial Process ◽  
Positive Law ◽  
State Administration ◽  
Shipping Costs ◽  
The Status ◽  
Happy Marriage ◽  
Religious Courts ◽  
Laws And Regulations

Marriage is a sacred bond which is ideally only held once in a lifetime. Both Islamic law and positive law require an eternal happy marriage. To support this the Koran proclaims marriage as mitsaqan galiza. The marriage is then registered in the state administration. In line with this, the laws and regulations are formulated in such a way as to make divorce more difficult. However, when there are acceptable reasons and due to coercive conditions, divorce can be done through a judicial process. The divorce must then be registered by taking certain procedures. The court delivered the notice and sent a copy of the decision to the marriage registrar to file the divorce properly. The implementation of this divorce record was not effective. The separation of the Religious Courts Institution from the Ministry of Religion has become a factor that causes the registration task not to be carried out. The loss of the obligation to submit a copy of the decision on the judge's ruling caused the recording to be constrained. The unavailability of shipping costs also contributed to the failure to register divorce. Even though there is a threat to the Registrar who neglects to deliver a copy of the verdict, unclear sanctions make this ineffective. As a result of the lack of recording of divorce, the status of husband and wife becomes unclear and opens opportunities for abuse of that status.

SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE COURT AS A PREREQUISITE FOR THE LEGAL RESPONSIBILITY OF A JUDGE

2017 ◽  
Author(s):  
Yaroslav Skoromnyy ◽  
Keyword(s):  
Social Responsibility ◽  
Legal Responsibility ◽  
Court Cases ◽  
Council Of Europe ◽  
The Public ◽  
The Social ◽  
Modern System ◽  
The Status ◽  
The Law ◽  
Conceptual Foundations

The article reveals the conceptual foundations of the social responsibility of the court as an important prerequisite for the legal responsibility of a judge. It has been established that the problem of court and judge liability is regulated by the following international and Ukrainian documents, such as: 1) European Charter on the Law «On the Status of Judges» adopted by the Council of Europe; 2) The Law of Ukraine «On the Judicial System and the Status of Judges»; 3) the Constitution of Ukraine; 4) The Code of Judicial Ethics, approved by the Decision of the XI (regular) Congress of Judges of Ukraine; 5) Recommendation CM/Rec (2010) 12 of the Cabinet of Ministers of the Council of Europe to member states regarding judges: independence, efficiency and responsibilities; 6) Bangalore Principles of Judicial Conduct. The results of a survey conducted by the Democratic Initiatives Foundation and the Razumkov Center, the Council of Judges of Ukraine and the Center for Judicial Studios with the support of the Swiss Agency for Development and Cooperation based on the «Monitoring of the State of Independence of Judges in Ukraine – 2012» as part of the study of the level of trust in the modern system were considered and analyzed, justice, judges and courts. It is determined that a judge has both a legal and a moral duty to impartially, independently, in a timely manner and comprehensively consider court cases and make fair judicial decisions, administering justice on the basis of legislative norms. Based on the study of the practice of litigation, it has been proven that judges must skillfully operate with various instruments of protection from public influence. It has been established that in order to ensure the protection of judges from the public, it is necessary to create special units that will function as part of judicial self-government bodies. It was proposed that the Council of Judges of Ukraine, which acts as the highest body of judicial self- government in our state (in Ukraine), legislate the provision on ensuring the protection of the procedural independence of judges.

CIVIL AND LEGAL LIABILITY OF JUDGES

2017 ◽  
Author(s):  
Yaroslav Skoromnyy ◽  
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Pension System ◽  
Legal Liability ◽  
Judicial System ◽  
Constitutional Court ◽  
Model Code ◽  
European Court ◽  
The Status ◽  
The Law ◽  
The Right

The article presents the conceptual foundations of bringing judges to civil and legal liability. It was found that the civil and legal liability of judges is one of the types of legal liability of judges. It is determined that the legislation of Ukraine provides for a clearly delineated list of the main cases (grounds) for which the state is liable for damages for damage caused to a legal entity and an individual by illegal actions of a judge as a result of the administration of justice. It has been proved that bringing judges to civil and legal liability, in particular on the basis of the right of recourse, provides for the payment of just compensation in accordance with the decision of the European Court of Human Rights. It was established that the bringing of judges to civil and legal liability in Ukraine is regulated by such legislative documents as the Constitution of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the Explanatory Note to the European Charter on the Status of Judges (Model Code), the Law of Ukraine «On the Judicial System and the Status of Judges», the Law of Ukraine «On the procedure for compensation for harm caused to a citizen by illegal actions of bodies carrying out operational-search activities, pre-trial investigation bodies, prosecutors and courts», Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional submission of the Supreme Court of Ukraine regarding the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) of certain provisions of Article 2, paragraph two of clause II «Final and transitional provisions» of the Law of Ukraine «On measures to legislatively ensure the reform of the pension system», Article 138 of the Law of Ukraine «On the judicial system and the status of judges» (the case on changes in the conditions for the payment of pensions and monthly living known salaries of judges lagging behind in these), the Law of Ukraine «On the implementation of decisions and the application of the practice of the European Court of Human Rights».

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document