scholarly journals ADVOKASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI BURUH PEREMPUAN

2019 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 30-38
Author(s):  
Nurkhayati Nurkhayati
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Social Protection ◽  
National Development ◽  
Self Esteem ◽  
Single Parent ◽  
Equal Treatment ◽  
The Family ◽  
The Right ◽  
Real Action

Abstract. Employment development as integral part of national development based on Pancasila and the 1945 Constitution, is held in order development human completely and development the entire Indonesian community for improve dignity, respect and self-esteem of workers and manifest the society whose prosperous, fair, affluent physically and spiritually. Given the importance of the role of laborers in development, especially in the production process, it is naturally that protection, maintenance and development for the welfare of laborers, especially women laborers, should be carried out. Because the laborer position is very weak in compare with the bussinesmen. The position of weak laborer requires the bussiness men to give away social protection guarantee to their laborers. Social guarantee is the right of entire citizen including permanent foreigners. Violations of the implementation of social guarantee means violations of human rights (HAM). This is in line with the mandate of the 1945 Constitution that has been amended namely article 28 letters d (1 and 2),  letter h (3), and article 34 (2); state that the country protects every citizens and entitled on protection from all kinds of danger, intimidation and equal treatment in carrying out their life. In fact, not all companies giving socal guarantee for their laborers, especially women laborers. In which many women laborers are still catagorized as single even though they are the backbone of the family,—because of having unemployed husband or as single parent. Thus, real action in form of advocacy is needed to change the company’s policies. Advocacy is a powerful way to bring positive changes and empower people in their lives.Abstrak. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan materiil maupun spriritual. Mengingat pentingnya peranan buruh dalam pembangunan khususnya dalam proses produksi, sudah sewajarnya dilakukan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan buruh khususnya buruh perempuan, karena posisi buruh yang sangat lemah jika dibandingkan dengan posisi pengusaha. Posisi buruh yang lemah mengharuskan pengusaha untuk memberikan perlindungan jaminan sosial terhadap para pekerjanya. Jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara bahkan termasuk warga negara asing yang menetap. Pelanggaran terhadap pelaksanaan jaminan sosial berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan amanat UUD 45 yang telah diamandemen yaitu pasal 28 huruf d (1 dan 2) dan huruf h (3) juga pasal 34 (2); pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa negara melindungi setiap warganya dan berhak atas perlindungan dari segala macam bahaya, intimidasi dan perlakukan yang sama dalam menjalankan hidupnya. Dalam pelaksanaan dilapangan, tidak semua perusahaan melaksanakan jaminan sosial bagi para buruhnya, terutama buruh perempuan. Dimana banyak buruh perempuan yang masih dikategorikan lajang padahal mereka adalah tulang punggung keluarga, baik karena suami yang tidak bekerja maupun sebagai single parent. Sehingga dibutuhkan tindakan nyata dalam bentuk advokasi untuk merubah kebijakan perusahaan tersebut. Advokasi adalah cara ampuh untuk membawa perubahan positif dan memberdayakan orang dalam kehidupan mereka. 

scholarly journals ADVOKASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI BURUH PEREMPUAN

2019 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
pp. 30-38
Author(s):  
Nurkhayati Nurkhayati
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Social Protection ◽  
National Development ◽  
Self Esteem ◽  
Single Parent ◽  
Equal Treatment ◽  
The Family ◽  
The Right ◽  
Real Action

Abstract. Employment development as integral part of national development based on Pancasila and the 1945 Constitution, is held in order development human completely and development the entire Indonesian community for improve dignity, respect and self-esteem of workers and manifest the society whose prosperous, fair, affluent physically and spiritually. Given the importance of the role of laborers in development, especially in the production process, it is naturally that protection, maintenance and development for the welfare of laborers, especially women laborers, should be carried out. Because the laborer position is very weak in compare with the bussinesmen. The position of weak laborer requires the bussiness men to give away social protection guarantee to their laborers. Social guarantee is the right of entire citizen including permanent foreigners. Violations of the implementation of social guarantee means violations of human rights (HAM). This is in line with the mandate of the 1945 Constitution that has been amended namely article 28 letters d (1 and 2),  letter h (3), and article 34 (2); state that the country protects every citizens and entitled on protection from all kinds of danger, intimidation and equal treatment in carrying out their life. In fact, not all companies giving socal guarantee for their laborers, especially women laborers. In which many women laborers are still catagorized as single even though they are the backbone of the family,—because of having unemployed husband or as single parent. Thus, real action in form of advocacy is needed to change the company’s policies. Advocacy is a powerful way to bring positive changes and empower people in their lives.Abstrak. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan materiil maupun spriritual. Mengingat pentingnya peranan buruh dalam pembangunan khususnya dalam proses produksi, sudah sewajarnya dilakukan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan buruh khususnya buruh perempuan, karena posisi buruh yang sangat lemah jika dibandingkan dengan posisi pengusaha. Posisi buruh yang lemah mengharuskan pengusaha untuk memberikan perlindungan jaminan sosial terhadap para pekerjanya. Jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara bahkan termasuk warga negara asing yang menetap. Pelanggaran terhadap pelaksanaan jaminan sosial berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan amanat UUD 45 yang telah diamandemen yaitu pasal 28 huruf d (1 dan 2) dan huruf h (3) juga pasal 34 (2); pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa negara melindungi setiap warganya dan berhak atas perlindungan dari segala macam bahaya, intimidasi dan perlakukan yang sama dalam menjalankan hidupnya. Dalam pelaksanaan dilapangan, tidak semua perusahaan melaksanakan jaminan sosial bagi para buruhnya, terutama buruh perempuan. Dimana banyak buruh perempuan yang masih dikategorikan lajang padahal mereka adalah tulang punggung keluarga, baik karena suami yang tidak bekerja maupun sebagai single parent. Sehingga dibutuhkan tindakan nyata dalam bentuk advokasi untuk merubah kebijakan perusahaan tersebut. Advokasi adalah cara ampuh untuk membawa perubahan positif dan memberdayakan orang dalam kehidupan mereka. 

The Right to Avoid Procreation and the Regulation of Pregnancy

2020 ◽  
Author(s):  
Janne Rothmar Herrmann
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
European Convention ◽  
European Perspective ◽  
Legal Basis ◽  
Moral Obligations ◽  
Men And Women ◽  
European Consensus ◽  
The Family ◽  
The Right

This chapter discusses the right to avoid procreation and the regulation of pregnancy from a European perspective. The legal basis for a right to avoid procreation can be said to fall within the scope of several provisions of the European Convention on Human Rights (ECHR), an instrument that is binding for all European countries. Here, Article 12 of the ECHR gives men and women of marriageable age the right to marry and found a family in accordance with the national laws governing this right. However, Article 12 protects some elements of the right not to procreate, but for couples only. The lack of common European consensus in this area highlights how matters relating to the right to decide on the number and spacing of children touch on aspects that differ from country to country even in what could appear to be a homogenous region. In fact, the cultural, moral, and historical milieus that surround these rights differ considerably with diverse national perceptions of the role of the family, gender equality, religious and moral obligations, and so on.

THE ROLE OF STATE PENSIONS IN SOCIAL PROTECTION OF CITIZENS

2021 ◽  
Vol 6 (3) ◽  
pp. 45-52
Author(s):  
Makhmudjon Ziyadullaev ◽  
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Social Protection ◽  
Constitutional Rights ◽  
Pension Systems ◽  
The Past ◽  
The Social ◽  
The World ◽  
The Republic ◽  
The Right

This article presents ofthe content of the right to social security, which is considered as one of the constitutional rights of citizens, the role of state pensions in the social protection of pensioners and the world pension systems, including distributive, mandatory and conditional pension funds.As well as the size of pensions and their components, the relevance and importance in the Republic of Uzbekistan, the ratification of the UN Universal Declaration of Human Rights and changes in thepension sector over the past 3-4 years, taking into account the types of pension provision, frombeginningsof independence of our country

scholarly journals TOWARDS A LABOR RIGHT WITH A HUMAN FACE

2021 ◽  
Vol 52 (3) ◽  
pp. 17-24
Author(s):  
Alberto Chartzman Birenbaum ◽  
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Gender Discrimination ◽  
Personal Development ◽  
Social Inclusion ◽  
Social Protection ◽  
National Development ◽  
Human Person ◽  
Decent Work ◽  
The Right ◽  
Human Faces

There can be no development without human rights, just as there are no human rights without development. Furthermore, peace and security are essential for development and respect for human rights. A phrase that sums up and frames very well what the 2030 Agenda means: a roadmap to the world that we want and that we are already building. To help stabilize an economic model in democracy that puts the human person at the center and promotes social inclusion must create conditions that allow decent work. The challenges posed by globalization need human faces for world, regional and national development, through the reaffirmation of essential and universal values. In this context, work constitutes an ethical value, a decisive and determining factor for production. From this premise arises the right to work as a source of personal dignity, family stability and consolidation of social cohesion. It synthesizes the aspirations of people during their working life. It means the opportunity to access a productive job that generates a fair income, security in the workplace and social protection for families; better prospects for personal development and social integration, and equal opportunities and treatment for women and men. Decent Work, that ethical-evaluative assessment designed by the ILO in the 90s at the 89th annual meeting, today in 2021 is still a search paradigm. We are convinced that the worker must be the central axis of the system, subject to preferential guardianship. For this we need all workers to respect their fundamental labor principles and rights, enjoy a fair income, a work environment without gender discrimination or of any other type, where social protection is provided.

Recognition of a Person’s Rights and Ethical Fulfilment

2017 ◽  
Vol 4 (3) ◽  
pp. 33
Author(s):  
Vereno Brugiatelli
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Self Esteem ◽  
Private Life ◽  
Fundamental Rights ◽  
Ethical Life ◽  
Institutional Conditions ◽  
Level I ◽  
The Right ◽  
Forms Of Violence ◽  
Desperate Attempt

Man's ethical fulfilment often faces objective obstacles in the deprivation of rights. The negation of the recognition of certain fundamental rights, or worse, the radical misrecognition of man, which translates into different forms of violence, often artfully disguised both on an individual and collective level, produces devastating consequences in the private life of a person upsetting all forms of positive self-esteem. The recognition of human qualities, accompanied by the right to express and extend them, is an integral part of the ethical life of each individual and, at the same time, constitutes a fundamental moment in the construction of a responsible civilized community. In this dissertation, I aim to analyse the connection between ethical life and human rights in order to draw attention to the repercussions that the recognition and misrecognition of liberty produce with regard to man's ethical fulfilment. From this perspective, I intend to highlight the importance of the existence of favourable juridical and institutional conditions to ensure ethical fulfilment. At this level, I will underline that the deprivation of capabilities is often the main cause of the profound sense of discontent affecting individuals in their desperate attempt to realise a type of existence which corresponds to their ambitions.

EVERYDAY PRACTICE OF MOTHERS IN A PROVINCIAL SOVIET CITY IN THE 1950–60S

2020 ◽  
pp. 42-51
Author(s):  
Irina V. Bogdashina
Keyword(s):  
Well Being ◽  
Reproductive Behaviour ◽  
Working Mother ◽  
Material Wealth ◽  
The Real ◽  
Raising Children ◽  
Diffi Cult ◽  
The Family ◽  
The Right

The article reveals the measures undertaken by the Soviet state during the “thaw” in the fi eld of reproductive behaviour, the protection of motherhood and childhood. Compilations, manuals and magazines intended for women were the most important regulators of behaviour, determining acceptable norms and rules. Materials from sources of personal origin and oral history make it possible to clearly demonstrate the real feelings of women. The study of women’s everyday and daily life in the aspect related to pregnancy planning, bearing and raising children will allow us to compare the real situation and the course of implementation of tasks in the fi eld of maternal and child health. The demographic surge in the conditions of the economy reviving after the war, the lack of preschool institutions, as well as the low material wealth of most families, forced women to adapt to the situation. In the conditions of combining the roles of mother, wife and female worker, women entrusted themselves with almost overwork, which affected the health and well-being of the family. The procedure for legalising abortion gave women not only the right to decide the issue of motherhood themselves, but also made open the already necessary, but harmful to health, habitual way of birth control. Maternal care in diffi cult material and housing conditions became the concern of women and the older generation, who helped young women to combine the role of a working mother, which the country’s leadership confi dently assigned to women.

The Origins of Human Rights in Global Health

2018 ◽  
Author(s):  
Lawrence O. Gostin ◽  
Benjamin Mason Meier
Keyword(s):  
Public Health ◽  
Human Rights ◽  
World War Ii ◽  
Global Health ◽  
International Law ◽  
Right To Health ◽  
Right To Health Care ◽  
Global Standards ◽  
The Right

This chapter introduces the foundational importance of human rights for global health, providing a theoretical basis for the edited volume by laying out the role of human rights under international law as a normative basis for public health. By addressing public health harms as human rights violations, international law has offered global standards by which to frame government responsibilities and evaluate health practices, providing legal accountability in global health policy. The authors trace the historical foundations for understanding the development of human rights and the role of human rights in protecting and promoting health since the end of World War II and the birth of the United Nations. Examining the development of human rights under international law, the authors introduce the right to health as an encompassing right to health care and underlying determinants of health, exploring this right alongside other “health-related human rights.”

scholarly journals What Constitutions Can Do (but Courts Sometimes Don’t): Property, Speech, and the Influence of Constitutional Norms on Private Law

2004 ◽  
Vol 17 (1) ◽  
pp. 61-81 ◽  
Author(s):  
Oliver Gerstenberg
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Property Rights ◽  
Freedom Of Expression ◽  
Social Democracy ◽  
Recent Attempt ◽  
Private Law ◽  
Human Rights Norms ◽  
The Right ◽  
Higher Law

In this paper I want to address, against the background of the ECtHR’s recent attempt to resolve the clash between property rights and the right to freedom of expression in its decision in Appleby v. UK, two questions, both of which I take to be related to the overarching theme of “social democracy”. First, there is the problem of the influence of “higher law”-of human rights norms and constitutional norms-on private law norms; second, the question of the role of adjudication in “constitutionalizing” private law, in other words, the question of the “judicial cognizability” of constitutional norms within private law.

Debt Crisis and Learning – Replying to Two Stimulating Reviews

2020 ◽  
Vol 0 (0) ◽  
Author(s):  
Juan Pablo Bohoslavsky ◽  
Kunibert Raffer
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Sovereign Debt ◽  
Debt Crisis ◽  
Equal Treatment ◽  
Human Rights Law ◽  
Policy Space ◽  
Debt Crises

AbstractThis piece tackles Barrio Arleo and Lienau’s comments on Sovereign Debt Crises: What Have We Learned? while tries to further develop some ideas and discussions proposed in the book. This piece deals with existing alternatives to overcome debt crises, the link between sovereign policy space and the principle of creditors’ equal treatment, who the target of the book is (and should be), whether “learning is enough”, and the potential policy and legal role of human rights law in debt restructurings.

Human rights of people with mental illness diagnosis: perceptions among service users, family members and health professionals in Tunisia

2021 ◽  
Vol ahead-of-print (ahead-of-print) ◽  
Author(s):  
Mayssa Rekhis ◽  
Sami Ouanes ◽  
Abir Ben Hamouda ◽  
Rym Rafrafi
Keyword(s):  
Mental Illness ◽  
Human Rights ◽  
Family Members ◽  
Mental Illnesses ◽  
Service Users ◽  
Content Type ◽  
People With Mental Illness ◽  
The Family ◽  
The Right ◽  
Main Factor

Purpose This study aims to assess the awareness about the rights of people with mental illness in the main psychiatric hospital in Tunisia among the service users, the family members and the staff. Design/methodology/approach The Convention of Rights of People with Disabilities mandates that State Parties initiate and maintain campaigns and human rights training to promote understanding of the rights of people with mental illnesses, considered as a main factor for their fulfillment. Service users, family members and staff evaluated, through a survey, the importance of ten rights for persons with mental illness, stated in the convention. Findings Disparities were found in the perception of the different rights by and between the three groups. The highest levels of awareness were associated with the freedom from torture or degrading treatment and the right to live with dignity and respect, whereas the lower importance were assigned to the right to participation in recovery plans, to give consent and to exercise legal capacity. Originality/value The lack of awareness and the poor perception of rights of people with mental illness is one of the barriers to their achievement. More training and awareness raising is necessary.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document