Muslim localizing democracy:a non-pesantren village in Madura as a preliminary study
The political dynamic of village in Indonesian New Order has two faces. On one<br />hand, it is conditioned by the feudalism of village’s leader which is monopolized<br />from one generation to other generations. On the other hand, religion can be an<br />alternative to challenge this feudalism. I explore this condition through an examination<br />of the role of kalebun (the village’s leader) and kiai in a non-pesantren<br />village in Madura, Indonesia. In Madura society, kiai and its pesantren take important<br />role in the process of Islamic institutionalization. Yet, in this case, the<br />absence of pesantren enforces the kiai to be counter-balance of the feudalism of<br />the kalebun. And, the kiai claims that this counter-balance is on behalf of democracy.<br />This article concludes with a discussion of the requirement of democracy in “Islamic” local politics as well as in search of good local governance in post<br />Indonesian New Order.<br />Dinamika politik desa pada masa Orde Baru menghadapi dua realitas antagonis.<br />Di satu sisi, pemerintahan desa dimonopoli oleh generasi tertentu yang melahirkan<br />rezim feodal. Seorang Muslim, di lain sisi, berpotensi menjadi elan vital perlawanan<br />terhadap feodalisme tersebut. Tulisan ini berupaya menggali dua kenyataan<br />tersebut melalui analisis kepemimpinan kalebun (kepala desa) dan kiai di sebuah<br />desa non-pesantren di Madura, Indonesia. Pada jamaknya, dalam masyarakat<br />Madura, kiai dan pesantren memiliki peranan penting dalam proses<br />institusionalisasi Islam. Namun, dalam studi ini, ketiadaan pesantren, membuat<br />kiai (dengan langgarnya) berusaha membendung arus feudalisme kalebun. Sebuah<br />temuan menarik bahwa perlawanan sang kiai tidak atas nama Islam, tetapi demi<br />tegaknya demokratisasi di desa.