scholarly journals TANTANGAN PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI SOLUSI PERMODALAN [The Challenges of Utilizing Intellectual Property Rights as a Capital Solution]

Law Review ◽  
2020 ◽  
Vol 20 (2) ◽  
pp. 111
Author(s):  
Mieke Yustia Ayu Ratna Sari ◽  
Riza Yudha Patria

The purpose of this paper is to explore the use of IPR, especially with regard to the challenges faced in obtaining business capital. Normative legal research is used to analyze the legal issues raised in this paper. IPR, business, innovation and capital are components that work together to increase the value of a business. For business people, especially in the creative industry, IPR is an important factor in business activities. The monetization of IPR is something that must be done by business people in order to exist in any situation, because this step has an important contribution to business development. Funding guarantees and business valuations can be achieved by monetizing IPR. The implementation of IPR monetization, especially in the field of guarantee, has been supported by regulations, which are regulated in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and Law no. 13 of 2016 concerning Patents, but there are still challenges including technical regulations from Bank Indonesia and the absence of an appraisal institution. Both are the main keys in implementing fiduciary security using IPR objects. Therefore, strategic steps from the government are awaited by business actors, especially in the creative sector, to immediately realize appraisal institutions and prepare technical regulations related to guarantees and execution of collateral, so that the creative industry sector players can maximize their IPR assets.<p><strong>Bahasa Indonesia Abstrak: </strong>Tujuan dari penulisan ini adalah menggali pemanfaatan HKI khususnya berkenaan dengan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendapatkan modal usaha. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini. HKI, bisnis, inovasi dan modal merupakan komponen yang saling bersinergi untuk dapat meningkatkan <em>value</em> dari suatu usaha. Bagi pelaku bisnis, khususnya bidang industri kreatif, HKI menjadi faktor penting dalam aktivitas usaha. Monetisasi HKI menjadi suatu yang harus dilakukan oleh para pebisnis agar tetap eksis di situasi apa pun, karena langkah tersebut memiliki kontribusi penting dalam pengembangan usaha. Jaminan pendanaan dan valuasi bisnis bisa ditempuh dengan memonetisasikan HKI. Pelaksanaan monetisasi HKI khususnya di bidang penjaminan sudah didukung oleh regulasi, yakni diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, namun masih terdapat tantangan, di antaranya peraturan teknis dari Bank Indonesia dan belum adanya lembaga <em>appraisal.</em> Keduanya menjadi kunci utama dalam pelaksanaan jaminan fidusia menggunakan objek HKI. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari Pemerintah sangat ditunggu oleh pelaku binis, khususnya bidang kreatif, untuk segera mewujudkan lembaga <em>appraisal</em> dan menyiapkan regulasi teknis terkait penjaminan dan eksekusi benda jaminan, agar pelaku sektor industri kreatif dapat memaksimalkan aset HKI yang dimilikinya.</p>

2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 88
Author(s):  
Ganefi Ganefi

AbstractThe creative industry as one of the pillars of the future economy has a very strategic role in overcoming the problems faced by the community along with the government, especially in the field of employment, business fields, and as a source of state revenue (GDP). Therefore, creative industry entrepreneurs must be protected by their intellectual rights so that all copyrighted works are legally protected by their existence and not arbitrarily anyone can steal, trade, multiply without the permission of the owner. However apparently only 17% of the 16.7 million creative industry players registered the results of their creativity. This shows that the protection of Intellectual Property Rights towards the creative industry is still very weak due to several factors, namely; Lack of public awareness / creative industry players to register their creativity businesses; Lack / lack of understanding of the community / industry players regarding the protection of Intellectual Property Rights (IPR); The presumption of some people / creative industry players for the management of registration of Intellectual Property Rights requires quite a large fee; The registration process takes a long time and is complicated. AbstrakIndustri kreatif sebagai salah satu pilar ekonomi masa depan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bersama pemerintah, terutama di bidang ketenagakerjaan, bidang usaha, dan sebagai sumber penerimaan negara (PDB) . Oleh karena itu, pengusaha industri kreatif harus dilindungi oleh hak intelektual mereka sehingga semua karya cipta dilindungi secara hukum oleh keberadaan mereka dan tidak sewenang-wenang siapa pun dapat mencuri, berdagang, berkembang biak tanpa izin dari pemiliknya. Namun ternyata hanya 17% dari 16,7 juta pelaku industri kreatif yang mendaftarkan hasil kreativitas mereka. Ini menunjukkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap industri kreatif masih sangat lemah karena beberapa faktor, yaitu; Kurangnya kesadaran publik / pelaku industri kreatif untuk mendaftarkan bisnis kreativitas mereka; Kurangnya / kurangnya pemahaman tentang komunitas / pemain industri mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); Anggapan sebagian orang / pelaku industri kreatif untuk pengelolaan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual membutuhkan biaya yang cukup besar; Proses pendaftaran memakan waktu lama dan rumit.


2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 42-56
Author(s):  
Zulfikri Toguan

Legal protection for a mark of a place or origin of MSMEs can be done by first registering the mark to obtain legal force. In this case the Office/Agency/Community Organization assists by facilitating MSMEs in terms of socialization and assistance for trademark registration. Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications provides improvements to previous laws, especially regarding preventive protection measures, namely registration procedures and registration fees. Brands produced by Indonesian MSMEs can help increase competitiveness in the development of new products. This research is normative or library research method, namely legal research carried out by reviewing and researching library materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. This study concludes: First, the problems in the protection of intellectual property rights in the field of branding for MSME products are due to the understanding of MSME actors on brand rights is still low/shallow so that MSME actors do not register the brand of MSME products. Second, efforts to provide brand protection to the MSME industry are by registering MSME brands and the government makes it easy for MSME industry players to register trademarks.


2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 271-276
Author(s):  
Kadek Agus Adi Mego ◽  
I Nyoman Putu Budiartha ◽  
Ni Made Puspasutari Ujianti

Selebgrams are celebrities who exist on lnstagram social media accounts and become public figures on lnstagram social media. The viral figure of celebrities on Instagram is used as an opportunity for business people to endorse/promote cosmetic products through Celegram's Instagram account. However, these activities have a negative impact, namely, the products being promoted are illegal goods that do not have permission from the relevant institutions and this can cause harm to consumers. In terms of writing this research the writer discusses two legal issues, namely the legal arrangement for celebrities who endorse/promote cosmetic medicinal products and legal sanctions against celebrities who endorse/promote illegal goods in cosmetic medicinal products. This research aims to determine the regulations and legal sanctions against celebrities who promote illegal cosmetic medicinal products. This research uses the type of normative legal research, Law No. 8 of 1999, Law No. 19 of 2016, and the Civil Code as a legal basis to determine legal arrangements and legal sanctions against celebrities who endorse/promote illegal goods. The problem approach used is the approach by analyzing legislation related to the problem. The results of this study indicate that the imposition of legal sanctions on celebrities is different from business actors who are producers of these products.


Jurnal HAM ◽  
2016 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Sabungan Sibarani

AbstrakKekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia tergolong sebuah kejahatan dengan ancaman hukum pidana karena mengakibatkan kesakitan dan penderitaan fisik maupun mental terhadap korbannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prospek penegakan hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsur-unsur pemicunya. Dalam kaitan ini, sekurang-kurang terdapat banyak cara dan usaha yang patut dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga terelakkan atau setidak-tidaknya dapat dikurangi intensitasnya. Prospek penegakan hukum UU PKDRT akan sulit ditegakkan karena banyak kendala dalam pelaksanaannya.Hendaknya Pemerintah mensosialisasikan UUPKDRT kepada publik atau masyarakat secara jelas dan transparan guna menghindari bias atau ketidakjelasan akan isi dan kandungan dari UUPKDRT.Kata Kunci: Penegakan Hukum, KDRT.AbstractViolence in the home (domestic violence) in the provisions of law in Indonesia is a crime with the threat of criminal law, because it caused pain and suffering to the victim physically and mentally. The purpose of this study was to determine the prospects for law enforcement Law on the Elimination of Domestic Violence. Legal research methods were used in this study is a normative legal research process to find the rule of law, principles of law, and the legal doctrines in order to address the legal issues at hand. The results showed that removing the acts of domestic violence can begin by eliminating the causes and elements of the trigger. In this regard, at less there are many ways and efforts that should be done so that domestic violence inevitable or at least be reduced in intensity. Prospects the act, Law enforcement will be difficult to enforce because a lot of problems in implementation. The government should disseminate the act to the public or public is clear and transparent manner in order to avoid bias or lack of clarity of the contents and the contents of the act.Keywords: Law Enforcement, domestic violence.


Jurnal HAM ◽  
2016 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Sabungan Sibarani

AbstrakKekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia tergolong sebuah kejahatan dengan ancaman hukum pidana karena mengakibatkan kesakitan dan penderitaan fisik maupun mental terhadap korbannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prospek penegakan hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsur-unsur pemicunya. Dalam kaitan ini, sekurang-kurang terdapat banyak cara dan usaha yang patut dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga terelakkan atau setidak-tidaknya dapat dikurangi intensitasnya. Prospek penegakan hukum UU PKDRT akan sulit ditegakkan karena banyak kendala dalam pelaksanaannya.Hendaknya Pemerintah mensosialisasikan UUPKDRT kepada publik atau masyarakat secara jelas dan transparan guna menghindari bias atau ketidakjelasan akan isi dan kandungan dari UUPKDRT.Kata Kunci: Penegakan Hukum, KDRT.AbstractViolence in the home (domestic violence) in the provisions of law in Indonesia is a crime with the threat of criminal law, because it caused pain and suffering to the victim physically and mentally. The purpose of this study was to determine the prospects for law enforcement Law on the Elimination of Domestic Violence. Legal research methods were used in this study is a normative legal research process to find the rule of law, principles of law, and the legal doctrines in order to address the legal issues at hand. The results showed that removing the acts of domestic violence can begin by eliminating the causes and elements of the trigger. In this regard, at less there are many ways and efforts that should be done so that domestic violence inevitable or at least be reduced in intensity. Prospects the act, Law enforcement will be difficult to enforce because a lot of problems in implementation. The government should disseminate the act to the public or public is clear and transparent manner in order to avoid bias or lack of clarity of the contents and the contents of the act.Keywords: Law Enforcement, domestic violence.


2019 ◽  
Vol 21 (1) ◽  
pp. 1-22
Author(s):  
Dani Habibi

Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam tulisan ini mengenai gambaran sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jerman dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jerman pada hakikatnya sama dengan sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sistem tersebut dapat dilihat dari adanya jenjang sistem peradilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat akhir atau kasasi. Selain itu akan diulas berkaitan dengan proses peradilan, dasar-dasar dilakukannya gugatan yang diajukan terhadap pemerintah serta cara pelaksanaan proses peradilan tata usaha negara di masing-masing negara. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem Peradilan Tata Usaha Negara baik di Indonesia maupun di Jerman serta mengetahui perbedaam sistem Peradilan Tata Usaha Negara baik di Indonesia maupun di Jerman serta melakukan suatu pembaruan sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia sebagai bentuk suatu perlindungan hukum kepada rakyat A Comparative Law of Administrative Court and Verwaltungsrecht as a Form of Legal Protection to People Legal issues that will be discussed in this paper regarding the description of the Germany Administrative Court system and the Indonesia Administrative Court system. Generally, There are similarities between the Administrative Court system in Germany and in Indonesia. It can be seen from the level of the justice system starting from the first level, the appeal level and the final level or cassation. In addition, this paper will review the judicial process, the basics of lawsuit against the government and how to implement the state administrative court processes in each country. The research method is normative legal research with legislation and legal comparison approach. The purpose of this research is to find out the Administrative Court System and to know the difference between the Administrative Courts System both in Indonesia and in Germany and also to reform the Administrative Court system in Indonesia as a form of legal protection for people.


2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 89
Author(s):  
Adisty Citra ◽  
Chandra Silaen

<p><em>The development of the creative industry in Indonesia is a supporting factor for entrepreneurs to increase their working capital in order to develop their business. The increase of capital can be done by applying for a loan from the bank. In accordance with prudential principles in banking, one of the important factors that must be included in credit agreement is collateral. Creative industry players, usually can only provide Intellectual Property Rights (HKI), specifically Copyright, as collateral. Since Copyright is classified as intangible movable object, Copyright can be used as collateral by fiduciary basis. The aim of this research is to review the basis of regulations regarding Copyright as a fiduciary security and its implementation at BTPN. As a normative juridical research, this research is based on the analysis of legal norms, from the Civil Code, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and any other related regulations. From this research, it can be concluded that further regulations is still required to regulate Copyright as collateral. In addition, an appraisal institution is also needed to ensure that the economic value of Copyright can be used as collateral security with the loan value.<strong></strong></em><strong><em> </em></strong></p><p><strong><em></em></strong><strong>BAHASA INDONESIA ABSTRACT: </strong>Perkembangan industri kreatif di Indonesia menjadi faktor pendorong pelaku usaha untuk meningkatkan modal kerja guna mengembangkan usahanya. Peningkatan modal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank, salah satu faktor penting yang harus ada dalam perjanjian kredit adalah jaminan. Para pelaku industri kreatif biasanya hanya bisa menyerahkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Cipta, sebagai jaminan. Karena Hak Cipta tergolong benda bergerak tidak berwujud, maka Hak Cipta dapat dijadikan jaminan fidusia. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji landasan peraturan mengenai Hak Cipta sebagai jaminan fidusia dan implementasinya pada bank BTPN. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini berdasarkan pada analisis norma-norma hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih dibutuhkan adanya peraturan khusus yang mengatur lebih lanjut mengenai Hak Cipta sebagai jaminan kredit. Selain itu, diperlukan pula lembaga <em>appraisal</em>untuk memastikan nilai ekonomi Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan kredit secara sepadan dengan nilai utangnya.</p>


2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 33-38
Author(s):  
I Kadek Candra Wisesa ◽  
Desak Gde Dwi Arini ◽  
Luh Putu Suryani

The richness in the diversity of arts and cultures can be found in the Republic of Indonesia. Intellectual property rights obtain protection as stipulated in legislation, including Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The advancement in technology and the increasingly developing world of digital photography by means of digital cameras raises the legal issues of copyright in photographic works. The main issues examined in this paper are: the forms of legal protection of the rights of the creators of photographic works and the resolution of disputes of photographic works that are used without permission. The method used to examine this issue is the normative legal research method with a legislative approach. Copyright Protection of photographic works may be done in two ways, namely preventive in which legal protection given to the creator of photography which the creator shall done by registering the copyright, and repressive protection realised by filing a lawsuit in court if there is a violation of copyright in the photographic work. All rights reserved must always be appreciated by not committing violating actions which are arbitrarily committed especially if it relates to providing benefits for violators.


Law Review ◽  
2021 ◽  
pp. 270
Author(s):  
Lailatul Mufidah ◽  
Kukuh Tejomurti

<p><em>This article elaborates two legal issues related to how to implement the procurement of the Covid-19 vaccine during a pandemic and the legal responsibility for the implementation of vaccine procurement in the context of handling Covid-19. This article is a prescriptive normative legal research using the statutory approach and the conceptual approach. The study results show that the implementation of procurement for handling emergencies requires a unique mechanism that is carried out through simplification of administrative processes and under Regulation Related to Procurement of Goods/Services in Emergency Management. Article 27 paragraph (2) and section (3) of the Covid-19 Handling Law, which has legal impunity that does not necessarily eliminate the procurement actors' responsibility, but the procurement actors are still subject to legal accountability based on good faith parameters and implementation under regulations legislation. State finances issued in the procurement of the Covid-19 vaccine can be given a temporary conclusion that it has been implemented effectively considering the efficacy level of the Sinovac vaccine is above the minimum percentage given by WHO, namely 65.3% of the minimum amount of 50%</em></p><p><strong>Bahasa Indonesia Abstrak: </strong>Artikel ini meneliti dua permasalahan hukum terkait bagaimana penerapan pengadaan vaksin Covid-19 di masa pandemi dan pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan pengadaan vaksin yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Covid-19. Artikel ini adalah termasuk penelitian hukum yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengadaan guna penanganan keadaan darurat membutuhkan suatu mekanisme khusus yang mana dilaksanakan melalui penyederhanaan proses administratif dan sesuai regulasi Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanganan Covid-19 yang memiliki impunitas hukum yang sejatinya tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab para pelaku pengadaan melainkan para pelaku pengadaan tetap dikenai adanya pertanggungjawaban hukum berdasarkan parameter itikad baik dan pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keuangan negara yang dikeluarkan dalam pengadaan vaksin Covid-19 dapat diberikan kesimpulan sementara bahwa telah dilaksanakan secara efektif, mengingat tingkat efikasi vaksin Sinovac berada di atas minimal persentase yang diberikan oleh WHO, yaitu 65,3% dari jumlah minimal 50%.</p>


2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 148-152
Author(s):  
Ni Luh Gede Suwarni ◽  
I Nyoman Putu Budiartha ◽  
Desak Gde Dwi Arini

Indonesia has experienced rapid development from ancestral ages to modern ages in terms of its people living with daily-supporting facilities. In other words, the Indonesian people live with a legacy which is then developed. Regarding inheritance, this study examines two legal issues: (1) distribution of inheritance according to the Civil Code and (2) settlement of disputes over distribution of inheritance results according to the Civil Code. This study was designed using a normative legal research method design; the data were collected by applying note-taking and analysing techniques based on legal materials. Based on the results of data analysis, it is found that in terms of its form there are three types of rights and obligations of an heir: openbaar testament, a form of inheritance made by a notary, in which case, the person who will transfer the inheritance appears before a notary and declares his will; olographis testament, a form of inheritance realising in writing by hand and is affixed by the hand of the inheritor (elgenhading / gedepoecerd); and a secret testament, a form of inheritance that requires the transfer of inheritance by written evidence, made by the person transferring the inheritance but not necessarily handwritten. There are two forms of dispute resolution related to inheritance through litigation, namely the general court, which in this case is the district court, the authority to examine disputes and the commercial court of a special court that is within the environment of a general court that has the competence to examine and decide an application for participation and postponement of debt payment obligation (PKPU) and disputes over intellectual property rights (HaKI).


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document