PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP INDUSTRI KREATIF DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PARIWISATA BERBASIS BUDAYA LOKAL

2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 88
Author(s):  
Ganefi Ganefi
Keyword(s):  
Intellectual Property ◽  
Property Rights ◽  
Intellectual Property Rights ◽  
Public Awareness ◽  
Creative Industry ◽  
Registration Process ◽  
State Revenue ◽  
Strategic Role ◽  
Long Time ◽  
The Government

AbstractThe creative industry as one of the pillars of the future economy has a very strategic role in overcoming the problems faced by the community along with the government, especially in the field of employment, business fields, and as a source of state revenue (GDP). Therefore, creative industry entrepreneurs must be protected by their intellectual rights so that all copyrighted works are legally protected by their existence and not arbitrarily anyone can steal, trade, multiply without the permission of the owner. However apparently only 17% of the 16.7 million creative industry players registered the results of their creativity. This shows that the protection of Intellectual Property Rights towards the creative industry is still very weak due to several factors, namely; Lack of public awareness / creative industry players to register their creativity businesses; Lack / lack of understanding of the community / industry players regarding the protection of Intellectual Property Rights (IPR); The presumption of some people / creative industry players for the management of registration of Intellectual Property Rights requires quite a large fee; The registration process takes a long time and is complicated. AbstrakIndustri kreatif sebagai salah satu pilar ekonomi masa depan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bersama pemerintah, terutama di bidang ketenagakerjaan, bidang usaha, dan sebagai sumber penerimaan negara (PDB) . Oleh karena itu, pengusaha industri kreatif harus dilindungi oleh hak intelektual mereka sehingga semua karya cipta dilindungi secara hukum oleh keberadaan mereka dan tidak sewenang-wenang siapa pun dapat mencuri, berdagang, berkembang biak tanpa izin dari pemiliknya. Namun ternyata hanya 17% dari 16,7 juta pelaku industri kreatif yang mendaftarkan hasil kreativitas mereka. Ini menunjukkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap industri kreatif masih sangat lemah karena beberapa faktor, yaitu; Kurangnya kesadaran publik / pelaku industri kreatif untuk mendaftarkan bisnis kreativitas mereka; Kurangnya / kurangnya pemahaman tentang komunitas / pemain industri mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); Anggapan sebagian orang / pelaku industri kreatif untuk pengelolaan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual membutuhkan biaya yang cukup besar; Proses pendaftaran memakan waktu lama dan rumit.

scholarly journals Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif (Protection Of Intellectual Property Rights On Creative Economic Products)

2017 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
Author(s):  
Sulasi Rongiyati
Keyword(s):  
Intellectual Property ◽  
Property Rights ◽  
Intellectual Property Rights ◽  
Public Awareness ◽  
Local Level ◽  
Legal Protection ◽  
Economic Benefits ◽  
Primary Data ◽  
Creative Economy ◽  
The Government

As a result of creativity, the creative economy product is an intellectual property that needs to be recognized as an intellectual work that has economic value and gets legal protection. This study analyzes the regulations established by the Government in providing protection against intellectual property rights (IPRs) to ekraf products and the application of such regulations in the city of Surakarta, Central Java and Denpasar City, Bali. Through normative and empirical juridical research methods, secondary and primary data are processed and analyzed qualitatively. The result of the research stated that IPRs protection policy toward creative economy product has been done by the government through IPRs legislations and regional policy related to IPRs protection for creative economy product referring to national policy. Preventive protection is provided through law in the form of economic benefits for the actors who register IPRs of creative economy product. However, the level of public awareness and understanding of the importance of IPRs, the communal nature of creative economy actors in Indonesia, and the nature of IPRs that must be registered for legal protection, cause IPRs protection for creative economy perpetrators is not optimal. At the level of implementation, the awareness and understanding of the perpetrators of the property rights become the key to the success of IPRs protection by the government. The lack of regional alignments has an impact on the not yet optimal economic benefits received by creative economy actors. Therefore, the government should intensify the socialization of IPRs and facilitate the registration of IPRs  for the perpetrators of creative economy. Institutional and regulatory support at the local level is also important to develop and protect the creative economy product.AbstrakSebagai suatu karya kreativitas, produk ekonomi kreatif (ekraf) merupakan kekayaan intelektual yang perlu mendapat penghargaan sebagai suatu karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan memperoleh pelindungan hukum. Penelitian ini menganalisis mengenai regulasi yang dibentuk Pemerintah dalam memberikan pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap produk ekraf dan penerapan regulasi tersebut di kota Surakarta, Jawa Tengah dan Kota Denpasar, Bali. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan empiris, data sekunder dan primer diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan, kebijakan pelindungan HKI terhadap produk ekraf telah dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan bidang HKI dan kebijakan daerah terkait pelindungan HKI untuk produk ekraf mengacu pada kebijakan tingkat nasional. Pelindungan preventif diberikan melalui UU berupa manfaat ekonomi bagi pelaku ekraf yang mendaftarkan HKInya. Namun, tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman pentingnya HKI, sifat komunal pelaku ekraf di Indonesia, dan sifat HKI yang harus didaftarkan untuk mendapat pelindungan hukum, menyebabkan pelindungan HKI untuk pelaku ekraf belum optimal. Pada tataran implementasi, kesadaran dan pemahaman pelaku ekraf atas kekayaan intelektualnya menjadi kunci keberhasilan pelindungan HKI yang dilakukan oleh pemerintah. Minimnya keberpihakan daerah berdampak pada belum optimalnya manfaat ekonomi yang diterima pelaku ekraf. Oleh karenanya pemerintah perlu menggiatkan sosialisasi HKI dan memfasilitasi pendaftaran HKI untuk pelaku ekraf. Dukungan kelembagaan dan regulasi pada tingkat daerah juga penting dilakukan untuk mengembangkan dan melindungi produk ekraf. 

PERAN HAK CIPTA DALAM PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2020 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
pp. 37
Author(s):  
Andi Baso Ilmar M
Keyword(s):  
Intellectual Property ◽  
Intellectual Property Rights ◽  
Public Awareness ◽  
Rapid Development ◽  
Economic Value ◽  
Property Law ◽  
Community Activities ◽  
The Government ◽  
Legal Infrastructure

AbstrakIndonesia sebagai salah satu negara yang mengatur ketentuan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Seiring dengan pesatnya perkembangan kreatifitas masyarakat dalam lingkup Hak Cipta yang memiliki nilai ekonomis dan dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat, kemudian bagaimana Hukum Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Hak Cipta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dibutuhkan juga kesiapan infrastruktur hukum berupa regulasi untuk membantu perkembangan Hak Cipta di Indonesia sebagai payung hukum dari kegiatan masyarakat, serta bagaimana penagakannya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta dalam pembangunan demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Seperti hasil kreatifitas masyarakat dibidang Hak Cipta yang dapat memiliki nilai ekonomis memiliki jaminan dan kepastian hukum dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Kata Kunci: Hak Cipta, Pembangunan, Jaminan, Kepastian, Kesejahteraan. AbstractIndonesia as one of the countries that regulates the provisions of Intellectual Property Rights specifically Copyright is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Along with the rapid development of community creativity in the scope of Copyright which has economic value and can affect economic growth in society, then how can Intellectual Property Law, especially in the field of Copyright, increase public awareness so that legal infrastructure readiness is also needed in the form of regulations to assist the development of Copyright in Unikom Center Indonesia as the legal umbrella for community activities, as well as how to enforce them. This writing aims to see how the role of intellectual property, especially copyright in development for the welfare of society. Such as the result of community creativity in the field of Copyright which can have economic value has legal guarantees and certainty from the government based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.Keywords: Copyright, Development, Guarantee, Certainty, Prosperity.

scholarly journals PATENTS IN THE PRODUCTION PROCESS THAT ARE LAYING ON INVENTOR

2018 ◽  
Author(s):  
putri indah sari
Keyword(s):  
Intellectual Property ◽  
Property Rights ◽  
Production Process ◽  
Intellectual Property Rights ◽  
Secondary Data ◽  
Patent Law ◽  
Moral Rights ◽  
Not Given ◽  
Intellectual Work ◽  
The Government

The problems in this research are: (1) Is the patent in production can be provided to the workers / employees as a inventor? (2) How will the moral rights attached to the inventor to patent the intellectual work produced during the production process? This research uses normative juridical approach. Source of data derived from secondary data that primary legal materials, secondary, and tertiary. The results showed that patents in the production process is not given to the discoverer of workers / employees. The government needs to dissemination of the patents and other intellectual property rights so that a producer of intellectual work so that they know that the law protects what they produce. Governments also need to revise the provisions of Article 12 paragraph (1) Patent Law, where the rights of patent holders fixed on the inventor.

scholarly journals Protecting Related Creations to Fashion in the Framework of Literary and Artistic Property Rights of Iran and France

2017 ◽  
Vol 10 (5) ◽  
pp. 157
Author(s):  
Sattar Zarkalam ◽  
Amin Rooholamini
Keyword(s):  
Intellectual Property ◽  
Property Rights ◽  
Intellectual Property Rights ◽  
Legal Rights ◽  
Fashion Industry ◽  
French Law ◽  
Industrial Property ◽  
Iranian Law ◽  
Long Time ◽  
Time Periods

In today’s world where the process of development and the industry is evolving more rapidly than expected, the legal notions are going forward on their compliance in line with these developments. The increasing development of intellectual property rights and their samples is an example of this change. One of the most important issues and instances of this tendency in legal rights is associated with fashion productions and creations. France, as one of the greatest leading country in fashion industry since long time ago, has legally protected the dress and beautiful creations in the intellectual property rules and in the different time periods, under the various titles, including the drawings and models rights, industrial property rights, literary and artistic property rights. French jurisprudence has broadly interpreted the concept of the fashion industry and consequently, the dress and beauty creations that have evolved not only the goods, but all parties involved in the production of the fashion industry. In Iranian law also, although there is no progress in this field compared to French law, with an optimistic interpretation of the rules of its intellectual property, it can be associated with Droit d'-auteur rules in addition to the industrial property rights under different titles such as design and drawings, Applied artwork, folklore etc.

scholarly journals PERLINDUNGAN HUKUM PENCATATAN LOGO SEBAGAI CIPTAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

NOTARIUS ◽  
2019 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 118
Author(s):  
Widowati Maria Teresa ◽  
Budi Santoso
Keyword(s):  
Intellectual Property ◽  
Property Rights ◽  
Intellectual Property Rights ◽  
Legal Protection ◽  
The Public ◽  
The Creation ◽  
The Government ◽  
Legal Entities

With the enactment of Law Number 28, 2014 About Copyright the creation of art in the form of a logo or distinctive sign is used as a brand in the trade of goods/services or used as a symbol of the organization, entity, or legal entities can not be recorded. Logo that cannot be registered as creation may be registered as trademarks and obtain trademarks protection. Associated with the unregistered logo in the List of Works does not reduce the copyrights protection of the logo, because the protection of the logo as Creation appears declaratively. Consequences of the unlisted logo in the List of Works are logo will not get an official passage on Creation. The government needs to tighten substantive and material checks on all works listed in the field of Intellectual Property Rights and the government may take the initiative to carry out dissemination and counselling accessible to the public especially for business practitioner. Keywords : Logo, Legal Protection, Copyrights AbstrakDengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum tidak dapat dicatatkan. Logo yang tidak dapat dicatatkan sebagai Ciptaan dapat didaftarkan sebagai Merek dan mendapatkan perlindungan Merek. Terkait dengan tidak dicatatkannya logo dalam Daftar Ciptaan tidak mengurangi perlindungan Hak Cipta atas logo, karena perlindungan logo sebagai Ciptaan muncul secara deklaratif. Konsekuensi dari tidak dapat dicatatkannya logo dalam Daftar Ciptaan adalah Ciptaan logo tidak akan mendapatkan petikan resmi atas Ciptaan. Pemerintah perlu untuk memperketat pemeriksaan substantif maupun materiil terhadap seluruh karya yang didaftarkan di seluruh bidang Hak Kekayaan Intelektual dan dapat mengambil inisiatif untuk melakukan diseminasi dan penyuluhan yang dapat diakses secara mudah bagi masyarakat pada umumnya dan pelaku bisnis pada khususnya. Kata kunci : Logo, Perlindungan Hukum, Hak Cipta 

From the Wright Brothers to Microsoft: Issues in the Moral Grounding of Intellectual Property Rights

2006 ◽  
Vol 16 (4) ◽  
pp. 579-598 ◽  
Author(s):  
David Lea
Keyword(s):  
Intellectual Property ◽  
Property Rights ◽  
Intellectual Property Rights ◽  
Individual Autonomy ◽  
Human Welfare ◽  
Software Market ◽  
Moral Basis ◽  
Antitrust Legislation ◽  
The Government ◽  
Ownership Rights

Abstract:This paper considers the arguments that could support the proposition that intellectual property rights as applied to software have a moral basis. Undeniably, ownership rights were first applied to chattels and land and so we begin by considering the moral basis of these rights. We then consider if these arguments make moral sense when they are extended to intellectual phenomenon. We identified two principal moral defenses: one based on utilitarian concerns relating to human welfare, the other appeals to issues of individual autonomy and private control. We conclude that intellectual property rights could not be defended from a moral perspective that emphasizes autonomy and individual control because copyright and patent restrict fundamental freedoms to transfer and redistribute one’s property. We also find it difficult to defend intellectual property in software from a utilitarian perspective because of the current structure of the market. We mention two characteristics of the software market that make it distinct and promote monopolistic conditions and excessive profit taking: the facility of replication, and the need for compatibility in operating systems. We conclude that there are good reasons to reverse the current market’s structure. We suggest three possible remedies. The government could rigorously enforce antitrust legislation, impose greater monitoring and price controls, or obviate the commercial aspect altogether by denying the application of intellectual property rights to software.

scholarly journals PROCEDURE FOR FILING A PATENT UP TO THE PROCESS OF OBTAINING A PATENT (Ex. : The Title Of The Invention PROPEDER ”Fire Fighting Robot Prototype”

2018 ◽  
Author(s):  
richa okta septiya
Keyword(s):  
Intellectual Property ◽  
Property Rights ◽  
Intellectual Property Rights ◽  
Fire Fighting ◽  
Filing Date ◽  
Intellectual Work ◽  
Minimum Requirement ◽  
Community Or ◽  
Long Time ◽  
Fire Fighting Robot

Actually the procedure for making and managing patents is not as complicated or expensive as imagined, indeed to be granted it takes a long time because of various considerations such as checking whether in other countries there have been similar patents or not, and various other technical reasons. Proposals for filing patents include the title of invention, background of invention, brief description of intellectual work found and technical drawings. Technical drawings accompanied by a brief description. Then equipped with abstracts and claims. This circuit is then called the preparation of patent specifications.Patent specifications as a minimum requirement that must be included. The three conditions must be met to obtain a filing date, among which are fulfilling patent specifications, application forms and registration fees. As for other requirements as a formality, where this condition can be completed for three months after receiving the date of receipt. If the terms of the above points are complete, the inventor is just waiting for the results from DJHKI. Announcement will be published publicly after 18 months from the results of the submission. Patent applicants while waiting for the announcement are published in the official news on patents and official media. The goal is to find out about patented intellectual property rights. If the community or outside inventors object because they are deemed not to be eligible for patenting, they can submit in writing to DJHKI.Especially for rejected inventors, it is permissible to appeal to the Patent Appeal Commission. Example Of The Simple Patent-A Official News with the Title of Invention: PROPEDER "Fire Fighting Robot Prototype"Keywords : Patent, DJHKI, PROPEDER.

scholarly journals Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

2020 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 193-208
Author(s):  
Darwance Darwance ◽  
Yokotani Yokotani ◽  
Wenni Anggita
Keyword(s):  
Intellectual Property ◽  
Property Rights ◽  
Intellectual Property Rights ◽  
Moral Rights ◽  
Economic Rights ◽  
Natural Right ◽  
Intellectual Abilities ◽  
Long Time ◽  
Basic Ideas ◽  
Protecting Intellectual Property

Basically, humans are born with different intellectual abilities in processing their thougths and produce somethingfrom that thought. Therefore, it is important to provide protection for the results of thought through the intellectual property rights regime. However, in practice there are still many cases where the intellectual property of a person or agroup or a legal entity is used without prior permission.  This juridical normative research examines fundamental thoughts for the protection of the results of one's thinking which is called intellectual property rights. There are several thoughts which become form the basis for protecting intellectual property rights; they are the natural right protection to reputation that has been built over a long time and quite high cost and also as a form of compensation and encouragement for people to create or find something.With the basic ideas behind the protection of IPR, the protection provided will be maximized, and the results of one's thinking will be more respected, both moral rights and economic rights

scholarly journals LEGAL ASPECTS OF EXISTENCE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE INTERNET

2020 ◽  
pp. 70-80
Author(s):  
O.V. Boychenko ◽  
O.Yu. Smirnova
Keyword(s):  
Intellectual Property ◽  
Property Rights ◽  
Intellectual Property Rights ◽  
Russian Federation ◽  
Legal Aspects ◽  
The Internet ◽  
Legislative Process ◽  
The Russian Federation ◽  
The Government ◽  
Protecting Intellectual Property

The article considers the legal aspects of the existence of intellectual property on the Internet. The main regulatory documents governing the relationship between the use of intellectual property on the Internet are analyzed, such as: the WIPO international convention, the Civil Code of the Russian Federation, part 4; Decree of the Government of the Russian Federation of 09.02.2012; The latest edition of the Constitution of the Russian Federation. In the form of a structural and didactic scheme are presented: objects of intellectual property, means of individualization; an algorithm for the interaction of participants in the legislative process to seize illegal content. Features of the problems of protecting intellectual property rights on the Internet, the main causes of violation of intellectual property rights and ways of protecting intellectual property are presented. The losses of various sectors of society from Internet piracy are given. The basic tools of copyright infringement on the Internet are described, as well as existing methods of confirming copyright in content.

scholarly journals Creative industries, Investment trends and their impact on the Economy and Financial Sectors: A study from Vietnam

2019 ◽  
pp. 31-49
Author(s):  
Phan The Cong
Keyword(s):  
Intellectual Property ◽  
Property Rights ◽  
Intellectual Property Rights ◽  
Performing Arts ◽  
Well Being ◽  
Creative Industries ◽  
Government Support ◽  
Creative Economy ◽  
Creative Industry ◽  
Economic Resource

Creative industries have been seen to become increasingly important to economic well-being, with proponents suggesting that "human creativity is the ultimate economic resource," and that “the industries of the twenty-first century will depend increasingly on the generation of knowledge through creativity and innovation.” The term creative industries, refers to a range of economic activities which are concerned with the generation or exploitation of knowledge and information. Development of creative industries will contribute to the awareness and protection of intellectual property rights and copyrights in the creative industry, in order to meet the WTO’s requirements on intellectual property rights. Government support for creative industries will help create a healthy competitive environment for businesses in the industry. It is important for Vietnam’s businesses to select a proper orientation and gain a suitable position in the global creative economy. The creative service sectors of great strength in Vietnam, which are also in need of investment are: design, art, education, tourism, performing arts, fashion, handicraft, culture, foods, and others. Additionally, empirical investigations in the present study reveal that creative industry indicators have a positive and significant influence on the economy and financial sectors. This study’s findings are highly recommended to government officials, economists, and anyone else working to make strategic decisions to achieve better economic results.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document