scholarly journals Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (Endorsement) di Media Sosial

2021 ◽  
Vol 4 (4) ◽  
pp. 1305
Author(s):  
Arvian Raynardhy
Keyword(s):  
Social Media ◽  
Low Cost ◽  
Research Approach ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Economic Exploitation ◽  
Laws And Regulations

AbstractNow businesses can market their products through social media at a low cost. The marketing of this product is done through endorsement services on social media by influencers on social media. Not only adults, now many children also become influencers who promote various products through social media and they got benefit from it. The purpose of this research is to determine the criminal provisions for users of endorsement services by children and also to determine the regulation of criminal acts of economic exploitation of children through endorsement services on social media. This research is a normative juridical legal research. The research approach uses a statute approach and a conceptual approach. Based on this research, there is a legal vacuum in the application of crimes for perpetrators of economic exploitation of children through endorsement services on social media. The prevailing laws and regulations are considered to be less relevant to the problem of economic exploitation of children through social media arising in the digital era.Keywords: Economic Exploitation Crimes Against Children; Endorsement Services; Social Media.AbstrakKini pelaku bisnis bisa melakukan pemasaran produknya melalui media sosial dengan biaya yang murah. Pemasaran produk ini dilakukan melalui jasa dukungan (endorsement) di media sosial oleh influencer di media sosial. Tak hanya orang dewasa, kini anak-anak pun banyak menjadi influencer yang memasarkan berbagai produk melalui media sosial dan memperoleh keuntungan darinya. Tujuan penelitian ini untuk menentukan ketentuan pidana bagi para pengguna jasa dukungan oleh anak-anak dan juga untuk mengetahui pengaturan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan (endorsement) di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Berdasarkan penelitian ini, ditemukan adanya kekosongan hukum dalam penerapan pidana bagi pelaku tindak eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan (endorsement) di media sosial. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dirasa kurang relevan dengan permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui media sosial yang timbul pada era digital. Kata Kunci: Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak; Jasa Dukungan; Media Sosial.

scholarly journals Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Penghadap di dalam Pembuatan Akta Notaris

Acta Comitas ◽  
2019 ◽  
Vol 3 (3) ◽  
pp. 458
Author(s):  
Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa
Keyword(s):  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Authentic Writing ◽  
Legal Consequences ◽  
Laws And Regulations

The purpose of this research is to reviewe and analyze the extent to which the applicable laws and regulations in Indonesia regulate the use of signatures change by the partys in making notary deeds and to review and analyze the legal consequences of the use of signatures change by the partys in making a notary deed. This research is a normative legal research, using two types of approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. The results of this study show that there are various causes of changing signatures of party, but the laws and regulations that apply in Indonesia do not have articles that govern this. The validity of a signature is seen based on the acknowledgment to justify the person affixing the signature. A different or change signature is justified by law insofar as the signer affixing his signature confirms that it is his signature, so that the legal consequences of such notary deeds are still valid to be used as evidence of authentic writing that has the power of perfect proof law. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai penggunaan tanda tangan berubah-ubah oleh penghadap di dalam pembuatan akta notaris dan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai akibat hukum dari digunakannya tanda tangan berubah-ubah oleh penghadap di dalam pembuatan akta notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada berbagai penyebab terjadinya tanda tangan yang berubah-ubah dari penghadap, namun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai hal tersebut. Keabsahan dari suatu tanda tangan adalah dilihat berdasarkan adanya pengakuan untuk membenarkan dari orang yang membubuhkan tanda tangan. Tanda tangan yang berbeda atau berubah-ubah dibenarkan oleh hukum sepanjang penghadap yang membubuhkan tanda tangannya tersebut membenarkan bahwa itu adalah tanda tangannya, sehingga akibat hukum terhadap akta notaris yang demikian adalah tetap sah untuk digunakan sebagai alat bukti tulisan otentik yang memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna.

scholarly journals Perbedaan Pemahaman Konsep Ikrar Talak Menurut Putusan Pengadilan Agama dengan Syariat Islam

Wajah Hukum ◽  
2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 20
Author(s):  
Nourma Dewi ◽  
Femmy Silaswaty
Keyword(s):  
Islamic Law ◽  
Research Approach ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Islamic Period ◽  
Legal Remedies ◽  
Religious Courts

This study aims to determine the differences in understanding the concept of talaq pledges according to the decisions of religious courts with Islamic Shari'a. This research is normative legal research. The research approach used in this study is the legislative approach and the conceptual approach. Based on the results of the research and discussion it can be concluded that there is a concept inconsistency between the religious courts that adhere to the Compilation of Islamic law with Islamic Shari'a which includes the fall of divorce, legal remedies, and the enactment of the Islamic period.

scholarly journals Aspek Hukum Pidana Penyiaran Film Tanpa Sensor oleh Netflix Sebagai Penyedia Layanan Subscription Video On Demand

2021 ◽  
Vol 4 (6) ◽  
pp. 2203
Author(s):  
Aushofi Zuhrotul Ulya
Keyword(s):  
Video On Demand ◽  
Legal Liability ◽  
The Internet ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Broadcast Media ◽  
Sensor Film ◽  
On Demand ◽  
Demand Service ◽  
Laws And Regulations

AbstractThe new broadcast media is broadcast digitization in the form of a platform accessed via the internet network. Netflix as a provider of the Subscription Video on Demand service broadcasts uncensored films which result in the films being against the culture and laws and regulations in Indonesia because they contain pornography to violence even though there is an obligation to be censored by a film before the film will be shown. This research is a legal research that analyzes the uncensored film broadcasting activities carried out by Netflix according to the laws and regulations in Indonesia and Netflix's legal liability for uncensored film broadcasting by using a statutory approach and a conceptual approach. From this research it was found that Netflix broadcasts uncensored films in Indonesia in violation of the statutory provisions concerning Broadcasting, Film, Pornography, and ITE. However, Netflix does not automatically account for all provisions of the laws and regulations because the locus of broadcasting activities carried out by Netflix cannot be reached by all the provisions of the laws and regulations.Keywords: Film Broadcasting; Netflix; Film Censorship; Internet.AbstrakMedia penyiaran baru merupakan digitalisasi penyiaran dalam bentuk platform yang diakses melalui jaringan internet. Netflix sebagai penyedia layanan Subscription Video on Demand menyiarkan film tanpa sensor yang mengakibatkan filmnya bertentangan dengan budaya dan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena bermuatan pornografi hingga kekerasan padahal terdapat kewajiban untuk dilakukan sensor film dikeluarkan oleh lembaga sensor film sebelum film akan dipertunjukkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menganalisis kegiatan penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pertanggungjawaban hukum Netflix terhadap penyiaran film tanpa sensor dengan mengggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Netflix melakukan penyiaran film tanpa sensor di Indonesia melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyiaran, Perfilman, Pornografi, dan ITE. Namun, tidak serta merta semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dapat dipertanggungjawabkan pada Netflix karena locus kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh Netflix tidak dapat dijangkau semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Penyiaran Film; Netflix; Sensor Film; Internet.

scholarly journals Kewenangan Notaris terhadap Pembuatan Covernote

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 421-425
Author(s):  
I Made Ari Nurjaya ◽  
I Nyoman Sumardhika ◽  
Ida Ayu Putu Widiati
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Land Ownership ◽  
Criminal Code ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Legal Consequence ◽  
Legal Consequences ◽  
Legal Product ◽  
Laws And Regulations

One of the legal products made by notary as a part of their authorities is a deed, both authentic deeds and underhand-made deeds. In addition to these deeds, a notary also has the authority to issue a certificate which is commonly referred to as a covernote. A certificate or covernote is a statement or note in the form of information confirming that a land ownership deed is in the process of a certificate making that is due to a process of roya, transfer of name of land ownership and splitting of one certificate into two. This study examines two issues related to notary authority, namely the basis for the notary’s authority in issuing a covernote and the legal consequences of making the covernote. This study uses a normative legal research method and a conceptual approach as well as a statutory approach. The results showed that the covernote issued by a notary was actually an ordinary certificate, not a legal product of a notary. Covernote only contains an explanation of the deed that is in the process of certification which has not been completed and will be completed within a period determined by the notary itself, so the covernote is not legally binding. The notary is authorized to make a covernote, but it is not regulated in the laws and regulations so that, if it is concluded, the covernote is not a legal product of a notary. The legal consequences for the notary if they fail to carry out the covernote, they can be held liable to solve them immediately. The legal consequence of not fulfilling the contents of the covernote is a violation of Article 1366 of the Criminal Code because notaries are considered negligent in carrying out their duties and authorities.

scholarly journals The Problematics of Simple Lawsuit Implementation To Reduce Civil Cases In Supreme Court

AL-HUKAMA ◽  
2020 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 171-194
Author(s):  
Bambang Sugeng ◽  
Zahry Vandawati Ch.
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Low Cost ◽  
Simple System ◽  
State Court ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
The Supreme Court ◽  
Civil Cases ◽  
Court Proceedings ◽  
Court Process

This research has purpose to analyze the implementation of a simple lawsuit settlement to reduce the accumulation of civil cases in the Supreme Court. Also to analyze the constraints and obstacles in the application of simple claim resolution to reduce the buildup of civil cases and investigate the constraints and obstacles in the application of simple claim resolution to reduce the buildup of civil cases. This research is normative legal research that used the approach of statute approach and conceptual approach. The result of this research indicated that the implementation of simple lawsuit mechanismin court process could be quite helpful for citizen to settle the civil cases on state court with a quick process, simple system and low cost. In the context of implementing a simple lawsuit mechanism in court proceedings, there are several obstacles and have not maximally utilized in society, such as the minimum limit for the value of material claims is at most Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiahs).

scholarly journals PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMBELI MENGENAI PEMBUATAN SALINAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIBUAT TANPA MINUTA AKTA

2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
Author(s):  
Riska Amalia Indahsari ◽  
Khansa Muafa ◽  
Ita Fattumah
Keyword(s):  
The State ◽  
Research Approach ◽  
Legal Services ◽  
Public Officials ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Legal Consequence ◽  
Legal Consequences

AbstractNotaries are public officials appointed by the State to carry out the duties of the State in legal services such as making authentic deeds. In carrying out its duties and responsibilities making authentic notarial deeds sometimes make mistakes that affect civil, administrative and criminal sanctions. If seen in Article 16 paragraph (1) letter b of the UUJN that minuta deed must be made and kept as part of the Notary protocol. The purpose of this research is to analyze the importance of a notary to make a certificate of minutes in making a copy of the deed. What is the juridical effect on the deed of minutes not owned by a Notary in making a copy of the deed, then what is the legal consequence for the Notary who did not make the deed of minutes in making a copy of the deed. This legal research is a normative legal research approach that is carried out is the statutory approach and conceptual approach. The legal consequences for the minutes of the deed not possessed by the Notary in making a copy of the deed will cause the deed to be null and void by law because it violates the formal aspects in making the deed and the Notary does not carry out any of the obligations contained in Article 16 paragraph (1) letter b of the UUJN. The legal consequences for the Notary will be given a sanction as a responsibility, namely civil, administrative and criminal sanctions.Keywords: notary obligation, minuta deed, copy deedAbstrakNotaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum seperti membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya  membuat akta otentik notaris terkadang melakukan kesalahan yang berdampak kepada sanksi perdata, aministratif dan pidana. Jika dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN bahwa minuta akta wajib dibuat dan disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya notaris untuk membuat minuta akta dalam pembuatan salinan aktanya. Bagaimana akibat yuridis terhadap minuta akta yang tidak dimiliki Notaris dalam pembuatan salinan aktanya, kemudian apa akibat hukum untuk Notaris yang tidak membuat minuta akta dalam pembuatan salinan aktanya. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Akibat hukum untuk minuta akta yang tidak dimiliki Notaris dalam pembuatan salinan aktanya akan menyebabkan akta tersebut batal demi hukum sebab melanggar aspek formil dalam pembuatan akta dan Notaris tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yang ada di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Akibat hukum bagi Notaris nantinya akan diberikan  sanksi sebagai pertanggungjawabannya yaitu sanksi perdata, administratif dan pidana.Kata kunci: kewajiban notaris, minuta akta, salinan akta

scholarly journals PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN

2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 264
Author(s):  
Budi Sastra Panjaitan
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Natural Resources ◽  
Dispute Resolution ◽  
Low Cost ◽  
Research Approach ◽  
Legal Research ◽  
Land Dispute ◽  
Land Disputes ◽  
Main Factor

ABSTRAKSengketa pertanahan tetap akan ada ketika para pihak telah memposisikan tanah sebagai faktor produksi yang utama ditambah kemudian tumpang tindihnya peraturan yang berhubungan dengan pertanahan dan sumber daya alam. Sengketa pertanahan dapat melahirkan anarkisme yang tidak jarang menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan kesimpulan sebagai berikut: Badan peradilan yang ada telah dipandang tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan pertanahan merupakan solusi guna mengatasi kebuntuan dalam penyelesaian sengketa pertanahan, pengadilan pertanahan tidak hanya sekedar formalistik-legalistik dalam mewujudkan keadilan. Keberadaan pengadilan pertanahan dibutuhkan dalam rangka terwujudnya penyelesaian sengketa pertanahan secara cepat, sistematis, sederhana, berkeadilan dan biaya ringan.Kata kunci: sengketa; pertanahan; perngadilan pertanahan.ABSTRACTLand disputes will still arise when the parties have positioned land as the main factor of production plus overlapping regulations relating to land and natural resources. Land disputes can give rise to anarchism which often results in various forms of violations of human rights. The research approach used is normative legal research, with the following conclusions: Existing judicial bodies are no longer considered simple, fast and low cost. Land court is a solution to overcome impasse in the resolution of land disputes, land court is not just formalistic-legalistic in realizing justice. The existence of a land court is needed in order to realize a land dispute resolution that is fast, systematic, simple, fair and low cost.Keywords: dispute; land; land court.

scholarly journals Stunting Prevention Policy as a Form of Child Health Rights Legal Protection

2021 ◽  
Vol 9 (E) ◽  
pp. 1218-1223
Author(s):  
Hartotok Hartotok ◽  
Absori Absori ◽  
Khudzaifah Dimyati ◽  
Heru Santoso ◽  
Arief Budiono
Keyword(s):  
Legal Protection ◽  
Children's Rights ◽  
Children’S Rights ◽  
Research Approach ◽  
Regional Government ◽  
Prevention Policy ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
High Prevalence ◽  
Health Rights

AIM: The objectives of this research are to reveal and to analyze the stunting prevention policy as a form of legal protection for children’s health rights (HR). METHODS: This type of research is a normative legal research approach to the legislation approach and conceptual approach. RESULTS: The results of the study show that stunting prevention policy as a form of legal protection for child HR has not been able to reduce the number of stunting. The high prevalence of stunting as evidence of the government’s failure in legal protection against the problem of malnutrition. Ignoring children’s rights is a form of HR violations committed by the state. CONCLUSION: Need to regulate the law related to stunting as a manifestation of state responsibility in upholding children’s rights. Prevention and handling of stunting are carried out holistically in various sectors with commitment and synergy between the central/regional government, parents, family, and community.

scholarly journals KEDUDUKAN HUKUM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YANG TERLAMBAT DIDAFTARKAN

JURTAMA ◽  
2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 25-36
Author(s):  
Agus Wiyono
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Legal Protection ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Late Registration ◽  
Legal Standing ◽  
Legal Position ◽  
The Right ◽  
Administrative Sanctions ◽  
Laws And Regulations

The Underwriting Rights Law stipulates that the date of the book of land liability is the seventh day after receipt. It raises problems if the Deed of Granting the Right of Entitlement (APHT) has been completed. This study analyzes the legal standing of the deed of giving rights of late registration at the Land Office and legal protection for debtors and creditors on deeds granting mortgage rights that are late in registering at the Land Office which cause losses to the parties. The research method used normative legal research while the problem approach was carried out using a legal approach and conceptual approach. The results of the study indicate that the legal position of the Deed of Granting Rights that is late registered with the Land Office is still valid because it has fulfilled the provisions of Article 13 UUHT. Legal protection for dabitur and creditor over the APHT that is late registered with the Land Office is found in Article 23 paragraph (2) UUHT which stipulates that the existence of administrative sanctions does not remove other sanctions in accordance with prevailing laws and regulations so that the aggrieved party can file compensation

scholarly journals Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak: Tinjauan Perspektif Keadilan dan Kesejahteraan Anak

2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 107
Author(s):  
Meirina Nurlani
Keyword(s):  
Child Labor ◽  
Legal Protection ◽  
Fundamental Rights ◽  
Human Beings ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
The Government ◽  
Keywords Child ◽  
Materials Used ◽  
Laws And Regulations

Increasing economic demands shape the situation of a child having to work to help his parents to support his family's economy. Therefore, it is necessary to provide legal protection for child labor. Legal protection for child labor is an important instrument that must be considered by the government; considering that the guarantee of legal protection is a moral responsibility for the government to fulfill the welfare and justice of child workers. This type of research is legal research. This legal research uses a statute approach and conceptual approach. The legal materials used in this legal research are primary and secondary legal materials. The results of this study state that legal protection for child labor is based on various laws and regulations. The welfare of child workers will be obtained when the rights of child workers as stated in various laws and regulations are fulfilled and guaranteed by the company.  Prosperity in this study does not only have material meaning, but includes non-material aspects; as well as continuing to provide flexibility for children to continue to develop their capacity. Furthermore, regarding justice, child workers should also be given legal protection; considering that children are human beings who have human rights. Tackling the problem of child labor can be done using three efforts; namely preventive efforts, curative efforts, and repressive measures. On the other hand, an integrated planning is needed to deal with the problem of child labor. This sustainable planning is carried out to fulfill various fundamental rights of child labor. KEYWORDS: Child Workers, Child Rights, Legal Protection for Child Workers.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document