KONSEP “HUKUM SEKSUAL” SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PEMBUAT VIDEO MESRA (SEX TAPE MAKER)

The evolution of the era from time to time, forming technology even more sophisticated. Capturing moments with your lover such as recording intimate videos is something that is often done by many people, especially adolescent. But in recording the video, there are several things that need to be considered. For example, there must be an agreement or consent between the two parties so there’s no misleading which could be categorized as a criminal act of pornography. If that happens, then there is a need for a “legal umbrella” that protects the video makers. Hitherto, the “legal umbrella” about the form of legal protection for these intimate video makers has not been clearly written. In this study, the authors used a juridical normative method, based on acts as the basis for the research. The acts that are used as a reference are Acts 44 of 2008 concerning Pornography, Government Regulation 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions, and Act 19 of 2016 concerning Amendments to Acts 11 of 2008. regarding Electronic Information and Transactions. Furthermore, the author also used a descriptive method which undertake research using data that was taken from the society through an online seminar to find out the society perspective about recording intimate videos which is the topic of the author's research.Keywords: consent; intimate videos; legal protectionAbstrakPerkembangan zaman membuat teknologi menjadi semakin canggih dan digunakan di segala bidang. Teknologi membawa perubahan gaya hidup. Kebiasaan mengabadikan momen dengan pasangan seperti membuat video mesra merupakan gaya hidup yang kerap kali dilakukan oleh banyak orang, terutama dari kalangan muda. Tetapi dalam pembuatan video tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu harus ada persetujuan atau consent antara kedua belah pihak agar hal ini tidak berujung pada tindak pidana pornografi. Pembuatan video yang bertujuan untuk dokumentasi pribadi berkemungkinan untuk menjadi objek Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undang, dengan berdasarkan pada undang-undang sebagai dasar penelitian. Undang-Undang yang dijadikan sebagai acuan penelitian adalah UU No. 44-2008. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dari random sampling data kuisioner yang diambil di masyarakat melalui sebuah seminar online guna mengetahui pemikiran dan pandangan masyarakat tentang pembuatan video mesra yang menjadi topik penelitian peneliti.

ASPEK PIDANA DARI MENAHAN IJAZAH PEKERJA SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KERJA

The research conducted by this author is a research that uses normative juridical research methods. Although manpower does not specifically regulate whether or not companies can withhold a worker's diploma, in reality the world of work requires a company to withhold a diploma from a worker as a guarantee from the worker in the employment agreement. With no regulation that provides for or prohibits this, it creates a norm vacuum in labor law, which has implications for allowing the actions of employers to withhold workers' certificates. For this reason, based on human rights, this action is said to be an act that is against the law, because there are human rights of workers that are violated by the company. As a result, it can be canceled from the work agreement because there is an element of coercion even though it is not directly due to the trading position owned by the company. The impact of criminal law from withholding a worker's diploma is that a company can be suspected of embezzlement in office, as a result of its actions that withholding a diploma fulfill the elements in Article 374 of the Criminal Code. It is important to make a special rule that provides provisions on whether or not a company can withhold a worker's diploma which should be regulated in a law that has direct contact with workers and employers/employers, namely the labor law.Keywords: diploma; employment agreement; criminalAbstrakPenelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Meskipun ketenagakerjaan tidak mengatur secara khusus tentang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan perusahaan menahan ijazah pekerja, tetapi dalam realita dunia kerja perusahaan akan mensyaratkan untuk menahan ijazah dari pekerja sebagai jaminan dari pekerja dalam perjanjian kerja. Dengan tidak ada pengaturan yang memberikan atau melarang hal tersebut menimbulkan kekosongan norma dalam hukum ketenagakerjaan, yang berimplikasi pada pembiaran terhadap tindakan dari pengusaha yang menahan ijazah pekerja. Untuk itu dengan berlandaskan pada hak asasi manusia, tindakan tersebut dikatakan sebagai sebuah tindakan yang melawan hukum, karena ada hak asasi manusia dari pekerja yang dilanggar oleh perusahaan. Akibatnya dapat dilakukan pembatalan dari perjanjian kerja karena ada unsur paksaan meskipun tidak langsung akibat barganinng position yang dimiliki oleh perusahaan. Dampak hukum pidana dari menahan ijazah pekerja adalah perusahaan dapat diduga melakukan penggelapan dalam jabatan, akibat perbuatannya yang menahan ijazah memenuhi unsur dalam Pasal 374 KUHP. Pentingnya untuk dibuat sebuah aturan khusus yang memberikan ketentuan tentang dapat atau tidak dapat perusahaan menahan ijazah pekarja yang sebaiknya diatur dalam undang-undang yang bersentuhan langsung dengan pekerja dan pengusaha/pemberi kerja yaitu undang-undang ketenagakerjaan.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENJUALAN AMUNISI OLEH TENTARA KEPADA TERORIS ORGANISASI PAPUA MERDEKA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

This writing aims to analyze whether the TNI who sells ammunition to the Free Papua Organization terrorists can be held criminally responsible if viewed from the Criminal Code. as an act against the law, capable of being responsible, is intentional, and there is no excuse for forgiveness. there were some military personnel who sold ammo to the OPM so they had to be removed from the unit. They are traitors to the nation, selling ammunition to armed terrorist groups and that ammunition is also used to shoot at TNI and Polri officers in Papua. This is because the trade in ammunition is often associated with acts of terrorism or acts of separatism that cause many victims. The act of trafficking in firearms that crosses national borders and involves certain elements.Keyword: ammunation; army; criminal liabilityAbstrakPenulisan ini bertujuan untuk menganalisa Apakah TNI yang menjual amunisi terhadap Teroris Organisasi Papua Merdeka dapat dimintai pertanggung jawaban pidana jika ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Terkait dengan penjualan sejumlah amunisi kepada teroris tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi 4 (empat) unsur kesalahan yaitu sebagai perbuatan melawan hukum, mampu bertanggung jawab, merupakan kesengajaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. terdapat beberapa oknum tentara yang menjual amuni kepada OPM sehingga harus dicabut dari kesatuan. Mereka adalah penghianat bangsa, menjual amunisi kepada kelompok teroris bersenjata dan amunisi itu pula yang digunakan untuk menembaki aparat TNI Polri di Papua. Sebab perdagangan amunisi, sering dikaitkan dengan tindakan terorisme ataupun tindakan separatisme yang menimbulkan banyak korban. Tindakan perdagangan senjata api yang melintasi batas negara dan melibatkan oknum-oknum tertentu.

PENOLAKAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH BUDURAN DITINJAU PADA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

The purpose of this study is to conduct a rejection of acts of violence against children, this study uses empirical research where the source is based on observations and interviews, but also based on various approaches. Through this study the researchers explained that children are children who deserve love from their parents and those around them, childhood children should get happiness, joy, but at this time many children get violence from their own parents, Unwittingly, the parents often give yells to torture both physically and psychologically. The rise of acts of violence against children is one of the biggest and serious problems faced by the government at this time, this is because it is related to the role of the government which is to implement Law no. 35-2014, besides that children are also victims of violence themselves will have an impact on their developmental conditions, where the development of children at that time is also immature both physically and psychologically, therefore special protection or assistance is needed in dealing with that matter.Keywords: children; child abuse; legal protectionAbstrakTujuan adanya penelitian ini yaitu untuk melakukan adanya suatu penolakan terhadap tindak kekerasan pada anak, penelitian ini menggunakan penelitian secara empiris yang mana sumbernya berdasarkan dengan melakukan observasi dan hasil wawancara saja, tetapi juga berdasarkan dari berbagai pendekatan. Melalui penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa anak merupakan buah hati yang sudah selayaknya mendapatkan kasih sayang dari orang tua serta orang-orang yang berada disekitarnya, masa kecil anak seharusnya mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, namun pada saat ini banyak anak yang mendapatkan kekerasan dari orang tuanya sendiri, yang tanpa disadari juga orang tua tersebut sering memberikan bentakan hingga siksaan baik secara fisik ataupun psikologisnya. Maraknya tindak kekerasan pada anak merupakan salah satu masalah terbesar dan serius yang dihadapi oleh pemerintah pada saat ini, hal tersebut disebabkan karena berkaitan dengan peran pemerintah yang mana untuk melaksanakan UU No. 35-2014, selain itu anak juga yang posisinya sebagai korban dari kekerasan sendiri akan berdampak pada kondisi perkembangannya, yang mana perkembangan anak pada saat itu juga belum matang baik secara fisik maupun psikologisnya, maka dari itu diperlukan adanya perlindungan khusus atau pendampingan secara khusus dalam menangani hal tersebut.

KEDUDUKAN HUKUM DAN TANGGUNG GUGAT PEDAGANG PERANTARA, DISTRIBUTOR, DAN/ATAU AGEN DALAM JALUR DISTRIBUSI BARANG

This research aims to find a legal certainty regarding liability of an intermediary trader towards final consumer. All of these times, there is a legal vacuum regarding the legal relationship which occurs between, sellers, intermediaries, and consumer. Acts No. 8 Year 1999 regarding Consumer Protection classifies intermediary traders, distributors, or agents as mere business actors and not distinguish the role of each of these intermediary parties. The method use for this scientific research is Normative Juridical. The researcher used Statutes Approach, Doctrinal Approach, and Case Approach. This paper will discuss about the legal vacuum which happened during Consumer Protection Law, regarding the relationship status of intermediary traders, there is no clear regulation surrounding the accountability of said middleman and its consumer. Furthermore, the paper will examine differences between various intermediary during the distribution process. The multitude number of intermediary traders has caused many branches of law relationships between intermediaries, businessman, and end consumer. From these relationships, this paper can further explain the type of liability that applies to each party. In conclusion, this research argues that responsibility between each party (producers, intermediary traders, and final consumers) are tiered and must be adjusted accordingly to its type of relationship and the transaction that has occurred. The final consumer cannot meddle or demand accountability from the intermediary trader, if the intermediary itself in the distribution channel only acts as a middleman. Business owners who own intermediary actors cannot resolve themselves from the liability of consumers, whereas the intermediary only acts for them.Keywords: consumer protection; intermediary trader; liabilityAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk menemukan secara pasti tentang tanggung gugat perantara perdagangan kepada konsumen akhir. Selama ini terdapat kekosongan hukum mengenai hubungan hukum yang terjadi di antara penjual, perantara, dan konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggolongkan pedagang perantara, distributor atau agen sebagai pelaku usaha semata dan tidak membedakan kedudukan dari masing-masing para pihak perantara ini. Tipe penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan Statutes Approach, Doctrinal Approach dan Case Approach. Penelitian ini pertama-tama membahas mengenai kekosongan hukum yang terjadi dalam UUPK mengenai status hubungan perantara perdagangan, belum adanya pengaturan mengenai tanggung gugat yang jelas bagi perantara perdagangan ini membawa kerugian bagi perantara perdagangan dan juga bagi konsumen akhir. Kemudian dilanjutkan dengan membahas mengenai berbagai macam jenis Pedagang perantara yang dikenal dalam jalur distribusi. Banyaknya jenis pedagang perantara ini juga melahirkan banyaknya jenis hubungan hukum yang terjadi di antara pedang perantara, pelaku usaha dan konsumen akhir. Dari jenis-jenis hubungan hukum yang tercipta maka barulah dapat di pahami mengenai jenis tanggung gugat yang berlaku bagi masing-masing pihak. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab yang terjadi antara Produsen, pedagang perantara dan konsumen akhir adalah tanggung jawab berjenjang, yang harus disesuaikan dengan tipe dan jenis hubungan hukumnya dalam setiap transaksi yang terjadi. Konsumen akhir tidak bisa serta merta secara mutlak meminta pertanggung jawaban dari pedagang perantara apabila dalam jalur distribusi pedagangan perantara hanya bertindak sebagai perantara perdagangan. Pelaku usaha yang menggunakan jalur pedagang perantara tidak bisa membebaskan dirinya secara mutlak dari tanggung gugat kepada konsumen akhir, manakala pedagang perantara itu bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha tersebut.

REVITALISASI HAK PENGGUNA JALAN DI PASAR GRESIKAN

An analysis of the rights of road users in Gresikan Market where traders sell to eat the highway, causing congestion and causing motorists to feel disturbed. The congestion comes from buyers who park their vehicles not neatly and by chance, and also caused by traders selling too far into the highway. Not only this cause, this research also provides suggestions for roads around Gresikan Market so that they do not continue to cause congestion on the highway. This research was conducted on traders in Gresikan Market and buyers as well as the police or Satpol PP. With the results of the study will show how the opinions of traders and buyers who cause congestion on the road. This study aims to determine the main consequences of congestion that occurs on the highway around Gresik Market which makes road users or motorists feel disturbed, it also cannot be separated from the security side, namely Satpol PP. From the discussion carried out, it can be concluded that Gresikan Market is actually not feasible in any way because of the less extensive land and lack of security because there are many criminal acts of motorcycle theft when the buyer parks and forgets the key. sometimes the sellers are also visited and warned by the Satpol PP for selling the shoulder of the road. But apart from this, actually the traders who have sold in Gresikan Market already have special land to sell but the perpetrators admit that they are reluctant to sell the land because they feel that their merchandise is not and the traders already have customers in Gresikan Market.Keywords: road user rights, traffic jam, marketAbstrakAnalisa mengenai hak pengguna jalan di Pasar Gresikan yang mana para pedagang berjualan hingga memakan bahu jalan raya, sehingga menyebabkan kemacetan dan menyebabkan para pengendara merasa terganggu.Rupanya, kemacetan tersebut berasal dari para pembeli yang memarkir kendaraan tidak rapi dan sembarangan, dan juga disebabkan karena pedagang berjualan terlalu maju hingga ke jalan raya.Bukan hanya penyebab tersebut adanya penelitian ini juga menyajikan saran untuk jalan di sekitar Pasar Gresikan agar tidak terus-menerus menyebabkan kemacetan di jalan raya. Penelitian ini dilakukan pada para pedagang di Pasar Gresikan dan para pembeli serta polisi atau Satpol PP. Dengan hasil penelitian akan menunjukkan bagaimana pendapat para pedagang dan pembeli yang mengakibatkan kemacetan di jalan tersebut. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui dan mempelajari akibat utama timbulnya kemacetan yang terjadi di jalan raya sekitar Pasar Gresikan yang membuat para pengguna jalan atau para pengendara merasa terganggu, hal itu pula tak lepas dari peran para pihak keamanan yaitu Satpol PP. Dari pembahasan yang dilakukan dapat menarik kesimpulan bahwa Pasar Gresikan sebenarnya tidak layak dari segi apapun karena lahan yang kurang luas dan keamanan yang kurang pula karena banyak terjadi tindak kriminal pencurian motorsaat pembeli memarkir dan lupa mencabut kunci. Terkadang para penjual juga didatangi dan diperingatkan oleh Satpol PP karena berjualan memakan bahu jalan.Namun terlepas dari hal tersebut sebenarnya para pedagang yang berjualan di Pasar Gresikan sudah diberi lahan khusus untuk berjualan namun para pedagang mengaku enggan berjualan di lahan tersebut karena merasa dagangannya tidak laku dan para pedagang tersebut sudah memiliki langganan di Pasar Gresikan.

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM WARIS

The purpose of the research from this journal is to determine how the position of extramarital child in inheritance law applies in Indonesia. Then afterwards, it will appear how the inheritance law in the Indonesian state regulates the inheritance rights of the out-of-wedlock child. From this research, various problems will also arise that arise as a result of the position of extramarital children who have inheritance rights which must also be recognized, which will then be offered solutions through this journal research based on the laws and regulations that have legally regulated it. The purpose of marriage is to form a happy, eternal and prosperous family. A harmonious family life also arises when a child is blessed. However, some people prefer to have children without a marriage bond. This causes problems in terms of inheritance distribution. In this matter it has been conveyed in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning marriage, many have touched on family issues which are closely related to a basis of marriage as Article 1, that: "Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the goal of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. " Then, how is the distribution of inheritance for children out of wedlock? Do extramarital child children have the right to inherit?Keyword: extramarital child; inheritance; inheritance rights AbstrakTujuan dari penelitian dari jurnal ini adalah untuk menentukan bagaimana posisi anak luar kawin dalam huklum waris yang berlaku di Indonesia. Kemudian setelahnya, akan dimunculkan bagaimana hukum waris di negara Indonesia mengatur hak mewaris dari anak luar kawin tersebut. Dari penelitian ini, akan dimunculkan juga berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya posisi anak luar kawin yang memiliki hak mewaris yang juga harus diakui, yang kemudian akan ditawarkan solusi melalui penelitian jurnal ini dengan berdasarkan pada peraturan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya secara sah. Tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kehidupan berkeluarga yang harmonis juga muncul jika telah dianugerahi seorang anak. Namun, beberapa orang lebih memilih untuk memiliki anak tanpa adanya ikatan pernikahan. Hal tersebut menyebabkan munculnya masalah dalam hal pembagian waris. Dalam permasalahan ini telah disampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana Pasal 1, bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Lalu, bagaimana pembagian waris untuk Anak Luar Kawin? Apakah Anak Luar Kawin memiliki Hak sebagai Pewaris?

EVALUASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN DAN AKSESIBILITAS

The Covid-19 pandemic has hit several countries in the world, including Indonesia. Some of those affected were the industrial world, which resulted in layoffs. In the midst of the Covid-19 Pandemic, the Government issued the Job Creation Law and several implementing regulations where PP 35 of 2021 and PP 36 of 2021 were most related to workers or laborers. The government has implemented various policies, including issuing the Pre-Employment Card program. After running as many as 16 waves, it is necessary to evaluate through the principles of benefit and accessibility to find out whether this pre-employment card program is as expected. The research method used is normative research which is accompanied by a literature study and is equipped with interviews. This research then discusses the concept of pre-employment cards issued by the government, the role of government policies at a critical time, and whether this pre-employment card program has brought benefits and is accessible to all Indonesian people. That although it has been able to bring benefits, not all people have been able to feel the benefits and accessibility of this pre-employment card program, as happened in Sampang Regency. Interviews were conducted with informants from Sampang Regency and Blitar Regency. The results of interviews with informants from Sampang Regency who had problems with the activation of pre-employment card accounts and unstable signals resulted in the disruption of the process of working on questions. The next problem is that there is no given practice resulting in informants only listening and watching the material presented. The third informant said that the problem that arose was related to the database which was not able to accommodate many people who registered simultaneously, resulting in disturbances. The informant said that this pre-employment training program was good in theory, but was less effective because it was not accompanied by direct practice. Therefore, it is necessary to carry out an in-depth evaluation of the implementation of this pre-employment card program so that all Indonesian people can experience and access the pre-employment card program and to optimize the implementation of this pre-employment card, it is necessary to involve the role of the Regional Government to develop the potential of the region.Keywords: the principle of benefit; pre-employment card; welfare stateAbstrakPandemi Covid 19 menyerang beberapa negara di dunia, termasuk pula Indonesia. Beberapa yang terdampak adalah dunia Industri, yang berakibat adanya PHK. Ditengah pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan UU No. 11-2020 dan beberapa peraturan pelaksanaanya dimana PP No. 35-2021 dan PP No. 36-2021 yang paling berkaitan dengan pekerja atau buruh. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan diantaranya dengan mengeluarkan Program Kartu Prakerja. Setelah berjalan sebanyak 16 gelombang maka perlu untuk dilakukan evaluasi melalui asas kemanfaatan dan aksesibilitas untuk menemukan apakah Program Kartu Prakerja ini sudah sesuai yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian normatif yang disertai studi kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara. Dalam penelitian ini kemudian dibahas mengenai konsep Kartu Prakerja yang dikeluarkan pemerintah, peranan kebijakan pemerintah di saat yang genting, dan apakah Program Kartu Prakerja ini sudah mendatangkan manfaat dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa meski sudah dapat mendatangkan manfaat, namun belum semua masyarakat dapat merasakan manfaat dan aksesibilitas Program Kartu Prakerja ini, seperti yang terjadi di Kabupaten Sampang. Wawancara dilakukan terhadap informan yang berasal dari Kabupaten Sampang dan Kabupaten Blitar. Hasil wawancara terhadap informan yang berasal dari Kabupaten Sampang yang mempermasalahkan terkait aktivasi akun Kartu Prakerja dan sinyal yang tidak stabil mengakibatkan terganggunya proses mengerjakan soal. Permasalahan berikutnya adalah karena tidak adanya praktik yang diberikan mengakibatkan informan hanya mendengarkan dan menonton materi yang disajikan. Informan ketiga menyampaikan bahwa permasalahan yang muncul adalah terkait pangkalan data yang tidak mampu untuk menampung banyak orang yang mendaftar secara bersamaan sehingga terjadi gangguan. Informan menyampaikan bahwa program pelatihan prakerja ini secara teori sudah baik, namun kurang efektif karena tidak disertai pula dengan praktik secara langsung. Karenanya perlu dilakukan evaluasi yang mendalam terkait pelaksanaan Program Kartu Prakerja ini agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan dan mengakses Program Kartu Prakerja serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kartu Prakerja ini perlu untuk dilibatkan peran Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya.

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWASI ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016 DI DESA COMPANG LAWI, KECAMATAN SAMBI RAMPAS, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

The purpose of the study was to determine the role of the Compang Lawi Village Consultative Body, Sambi Rampas District, East Manggarai Regency in overseeing the 2016 Village Fund Allocation in Compang Lawi Village. This type of research and research approach is normative and uses interview data as a complement. In this study, primary data is used in the form of information by asking directly to informants (resources) who clearly know the role of BPD supervision in overseeing 2016 ADD in Compang Lawi Village, Sambi Rampas District, East Manggarai Regency. Lack of understanding in carrying out the supervisory function and the absence of the Compang Lawi BPD work program. Lack of education and training provided by local governments as well as low community participation and also lack of means of communication to facilitate the wheels of village governance.Keywords: ADD; BPD; ManggaraiAbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dalam mengawasi Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Compang Lawi. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian normatif dan menggunakan data wawancara sebagai pelengkap. Di dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa informasi dengan cara menanyakan secara langsung kepada para pemberi informasi (narasumber) yang mengetahui secara jelas peran pengawasan BPD dalam mengawasi ADD Tahun 2016 di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Kurangnya pemahaman dalam menjalankan fungsi pengawasan serta tidak dibuatnya program kerja BPD Compang Lawi. Kurangnya pendidikan dan latihan yang diberikan oleh pemerintah daerah serta rendahnya partisipasi masyarakat dan juga kurangnya sarana komunikasi guna memperlancar roda pemerintahan desa.

KETIDAKMERATAAN BANTUAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT SELAMA PANDEMI COVID-19

The aim of the research is on the uneven distribution of aid during this pandemic and what are the requirements for the community to receive such assistance. Using empirical research methods that are based on the results of interviews from informants. Through this research, the researcher offers that the government must review the data of people who need assistance during this pandemic in their respective areas of residence. Since the Covid-19 period, it has spread widely in Indonesia, causing a drastic economic downturn due to the large number of unemployed, layoff victims, few opportunities for workers and much more. So in this case, daily life feels very heavy, even to eat. Finally, in this matter, the government helps the people to start living again. This government assistance is in the form of basic food assistance, cash social assistance, village fund BLT, freeoelectricity, pre-employment cards, employeepsalary subsidies, and BLT for small and micro enterprises. However, this assistance that should have been conveyed to people in need was not conveyed to people in need. A lot of help received by people who are well off. Therefore, the researcher suggests whether the community has included the criteria for getting assistance during this covid period, and people who have received or received assistance can check directly through the web that has been provided by the government in the form of Pansos.Keywords: corona; government; social assistanceAbstrakTujuan penelitian adalah dalam bantuan selama pandemi ini tidak merata dan bagaimana persyaratan untuk masyarakat mendapatkan bantuan tersebut. Menggunakan metode penelitian empiris yang bersumber pada hasil wawancara dari informan. Melalui penelitan ini peneliti menawarkan bahwa pemerintah harus meninjau kembali data-data masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam masa pandemi ini terdapat di wilayah tempat tinggal masing-masing. Sejak masa Covid-19 ini menyebar luas di Indonesia hingga menyebabkan penurunan ekonomi secara drastis dikarenakan banyaknya pengangguran, korban PHK, peluang pekerja juga sedikit dan masih banyak lagi. Sehingga dalam hal ini kehidupan sehari-hari terasa berat sekali, untuk makan pun tidak bisa. Akhirnya dalam masalah ini pemerintah membantu masyarakatnya untuk memulai kehidupan lagi. Bantuan pemerintah ini berupa bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, listrikogratis, kartu prakerja, subsidi gajimkaryawan, dan BLT usaha mikro kecil. Akan tetapiobantuan ini yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan tidak disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Banyak bantuan yang diterima dengan orang-orang yang berkecukupan. Oleh karena itu peneliti menyarankan apa masyarakat itu sudah termasuk kriteria yang mendapatkan bantuan dalam masa Covid-19 ini, dan masyarakat yang mendapatkan atau menerima bantuan bisa cek langsung lewat web yang sudah disediakan oleh pemerintah berupa Pansos.