scholarly journals PENGADAAN TANAH DENGAN CARA JUAL BELI OLEH INSTANSI PEMERINTAH MENURUT PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945

LITIGASI ◽  
2016 ◽  
Vol 16 (1) ◽  
Author(s):  
Dedy Hernawan
Keyword(s):  
Public Interest ◽  
The State ◽  
Land Acquisition ◽  
Small Scale ◽  
The Public ◽  
Land Owners ◽  
Basic Law ◽  
Presidential Decree ◽  
The Government ◽  
Government Institution

The Development of physical infrastructure always requires  the availability of land, it  is not limited to the State land but also to the land rights. Small-scale land acquisition in the area of less than five (5) acre, can be bought or sold  between government agencies with land owners,  then the land belongs to the government or local government. This provision is problematic because according to Indonesian laws, the  land is controlled  by the State instead of owned. The writer will conduct the research with the aim of knowing the Judicial consequences of the implementation of land for development in the public interest by sale and purchase as stipulated in the laws. Knowing supposed to be done by government institution in order to land acquisition for public development. From the research  it can be concluded that: Knowing the Judicial consequences of the implementation of land for development in the public interest by sale and purchase as stipulated in the law number 2 year 2012 on procurement land for development for public interest, presidential decree number 40 year 2014 which resulted in the land of inheritance of government, is contrary to the provision set forth in article 33 paragraph 3 of the constitution 1945 and the provision of the basic law of agrarian number 5 year 1960. The supposed to be done by government institution in order to land acquisition for public development is trough waiver process/or extraction right by compensation, the amount of compesation itself supposed to be based on the price not based on the tax value of the land. Keywords: land; buying and selling; waiverPembangunan sarana prasarana fisik memerlukan ketersediaan tanah, baik tanah negara dan tanah hak. Pengadaan tanah dalam skala kecil yang luasnya kurang dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan dengan  jual beli antara instansi pemerintah dengan pemilik tanah, tanahnya kemudian menjadi milik pemerintah atau pemerintah daerah. Penelitian ini membahas konsekuensi yuridis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara jual beli oleh instansi pemerintah dengan pemilik tanah menurut perundang-undangan, membahas cara yang seharusnya dilakukan oleh instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil penelitian mengenai konsekuensi yuridis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara jual beli sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres No. 40 tahun 2014 yang mengakibatkan tanah tersebut menjadi tanah milik pemerintah/pemerintah daerah adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan ketentuan UUPA No. 5 Tahun 1960. Cara yang seharusnya bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah melalui proses pelepasan hak dan/atau pencabutan hak dengan pemberian ganti rugi, seyogyanya besaran ganti rugi tersebut didasarkan pada nilai harga jual beli bukan berdasarkan nilai jual objek pajak.Kata kunci : tanah; jual beli; pelepasan hak

scholarly journals Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

2021 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
Author(s):  
Miranda Nissa Hilal Liani ◽  
Atik Winanti
Keyword(s):  
Indigenous Peoples ◽  
Public Interest ◽  
The State ◽  
Customary Law ◽  
Land Acquisition ◽  
Conceptual Approach ◽  
The Public ◽  
Role Of The State ◽  
The Government

AbstractLand is a natural wealth that is very important for humans and has an important function in development. In carrying out activities carried out by the government, namely land acquisition for the public interest, which has the aim of building public facilities for the benefit of the community. In carrying out land acquisition, ulayat land is often the target for alleged land acquisition. However, using ulayat land for land acquisition often creates problems. The purpose of this paper is to determine the control of indigenous peoples' rights in land acquisition and to determine the role of the state in providing compensation for land acquisition for development in the public interest. The research method used is juridical normative using a statutory approach and a conceptual approach. The result of this research is that the rights of customary law communities have been regulated constitutionally by the State, and the role of indigenous peoples is regulated in Law no. 71/2012. However, the fact is that during the land acquisition process, customary law communities are often not involved, the government should provide legal certainty and protection to the customary law community so that these problems do not harm the customary law community.Keyword: Land Procurement, Customary Law Communities, Customary Land. AbstrakTanah merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia dan memiliki fungsi yang penting dalam pembangunan. Dalam melakukan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengadaan tanah bagi kepentingan umum, yang mana memiliki tujuan untuk membangun fasilittas umum agar bermanfaat bagi masyarakat. Dalam melakukan pengadaan tanah, seringkali tanah ulayat dijadikan sasaran untuk diduganakan pengadaan tanah. Namun, dalam menggunakan tanah ulayat untuk pengadaan tanah tersebut seringkali menimbulkan masalah. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengantutan mengenai hak-hak masyarakat adat dalam pengadaan tanah dan untuk mengetahui peran negara dalam pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hak masyarakat hukum adat telah diatur secara konstitutional oleh Negara, serta peran masyarakat hukum adat diatur didalam UU No. 71/2012. Namun pada faktanya saat proses pengadaan tanah, masyarakat hukum adat seringkali tidak dilibatkan, seharusnya pemerintah dalam pengadaan tanah memberikan kepastian serta perlindnungan hukum kepada masyarakat hukum adat agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak merugikan masyarakat hukum adat.Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Masyarakat adat, Tanah Ulayat

scholarly journals Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Penentuan Ijin Lokasi, Besaran Ganti Kerugian dan Penyelesaian Sengketa yang Ditimbulkan

2020 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 169-182
Author(s):  
Muhammad Hoiru Nail
Keyword(s):  
Public Interest ◽  
The State ◽  
Legal Issues ◽  
Land Acquisition ◽  
Basic Material ◽  
Infrastructure Development ◽  
The Public ◽  
Agrarian Law ◽  
The Government

Abstrak Pemerintah sebagai organisasi tertinggi dalam sebuah negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea ke IV UUD NRI Tahun 1945, salah satu cara yang digunakan untuk mewujudkan hal tersebut ialah pembangunan-pembangunan infrastruktur yang membutuhkan tanah sebagai bahan dasar pemenuhannya. Dalam konteks hukum agraria, tiap-tiap tanah yang ada di wilayah negara kesatuan RI memiliki hak sosial, sehingga dalam keadaan tertentu apabila negara (pemerintah) membutuhkan tanah tersebut maka selayaknya tanah tersebut wajib dilepaskan dengan persprektif pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berbagai macam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tidak terlepaskan ialah penentuan ijin lokasi, besaran ganti rugi dan  persoalan hukum yang timbul akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga diperlukan metode penyesaian baik secara non litigasi dan litigasi. Kata Kunci: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, musyawarah, ganti kerugian.   Abstract The government as the highest organization in a country has the obligation to realize the goals of the state as stated in paragraph 4 of the indonesia constitution, one of the ways used to achive this is infrastructure development which requires lands as te basic material for its fulfillment. In the context agrarian law, land in the territory of Indonesia has social rigts, so that certain circumstances, if the goverment needs the land, it is appropriate that the land must be released for public purposed. Various kinds of land acquisition processed for the public interest that are not realesed are the determination of location permits, the amount of compensation and legal issues arising from land acquisition for the public interest, so that both non-litigation and litigation methods are needed. Keywords: land acquisition for the public interest, discussion, compensation

Normative Juridical Review Comparison of Land Acquisition Regulations for Railway Infrastructure between Indonesia and Malaysia

2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
Author(s):  
Dhina Setyo Oktaria ◽  
Agustinus Prasetyo Edi Wibowo
Keyword(s):  
Public Interest ◽  
Influencing Factor ◽  
Land Acquisition ◽  
Infrastructure Development ◽  
The Public ◽  
Indonesian Government ◽  
The People ◽  
Railway Infrastructure ◽  
The World ◽  
The Government

Land acquisition for public purposes, including for the construction of railroad infrastructure, is a matter that is proposed by all countries in the world. The Indonesian government or the Malaysian royal government needs land for railroad infrastructure development. To realize this, a regulation was made that became the legal umbrella for the government or royal government. The people must agree to regulations that require it. Land acquisition for public use in Malaysia can be completed quickly in Indonesia. The influencing factor is the different perceptions of the understanding of what are in the public interest, history and legal systems of the two countries as well as the people's reaction from the two countries

scholarly journals Analisis Risiko Pengadaan Tanah Untuk Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus : PT.Pertamina EP- Paku Gajah Development Project)

2020 ◽  
Vol 1 (I) ◽  
pp. 93-126
Author(s):  
Presetyo Firgianto ◽  
Prof. Dr. S. Pantja Djati, M.Si., MA
Keyword(s):  
Public Interest ◽  
Oil And Gas ◽  
Development Project ◽  
Gas Production ◽  
Land Acquisition ◽  
Government Programs ◽  
Oil And Gas Production ◽  
The Public ◽  
The Government ◽  
Quantitative Descriptive

Upstream oil and gas activities both searching up to oil and gas production are government programs where activities are regulated in legislation. Before drilling, to obtain oil and gas reserves, the need for land for drilling activities is a step that must be passed. Since the upstream oil and gas activities are government programs, the government guarantees the availability of land for such activities that can be classified into the public interest and set forth in Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for the Public Interest.               The formulation of the problem in this research is : How the stages of activities Land acquisition for the public interest PT.Pertamina EP - Paku Gajah Development Project?, What are the opportunities and impacts at each stage of the activity ? Land acquisition for public interest PT.Pertamina EP - Paku Gajah Development Project ?, and How is the mitigation effect of each stage of Land Acquisition activities for This research uses semi-quantitative descriptive method. The data collection tool used is questionnaire with liekert scale (1-5). The results of this study indicate that the stages of land acquisition for the public interest consists of planning, preparation, implementation, and delivery of results.

scholarly journals Analisa Yuridis Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum

2020 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 86-99
Author(s):  
◽  
Triana Dewi Seroja ◽  
Mukhtirili Mukhtirili ◽  
Keyword(s):  
Public Interest ◽  
Public Works ◽  
Land Acquisition ◽  
Director General ◽  
Infrastructure Development ◽  
The Public ◽  
Location Determination ◽  
Preparation Stage ◽  
The Government ◽  
Forest Status

This thesis discusses the Implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest in the Construction of the Kawal Reservoir Infrastructure, which was built by the Ministry of Public Works of the Director General of Water Resources. The background used is the issuance of regulations regarding land acquisition in the form of Law No. 2. In 2012, which is quite comprehensive regulates and facilitates the process of land acquisition for development in the public interest. This law has been revised 4 times in the form of a Perpres from the Presidential Regulation No. 71 of 2012 to the latest Presidential Regulation No. 88 of 2017 as a refinement and consistency of the government in the policy of accelerating infrastructure development. But the fact is that national land acquisition is still the second biggest inhibiting factor, 30%. Kawal Reservoir is an infrastructure development in the field of public works has become a polemic, starting from the systems and procedures for land acquisition, the policies issued by the parties, the substance of the problem, as well as the apparatus' view of the land acquisition itself. The implementation of land acquisition for development in the public interest is in accordance with Law No. 2 of 2012 on the construction of the guarding reservoir infrastructure, which at present is still continuing to stop its physical development at the preparation stage. Problems in the form of forest status functions, overlapping ownership, and the existence of the Governor of Riau Islands Province Decree regarding Location Determination are obstacles that are passed through the Spatial Planning and Land Affairs apparatus in carrying out their main duties and functions. The phenomena that exist in the background of the problem will be integrated with the literature, conceptual and frame of mind developed. Research using Empirical / Sociological Legal Research methods.

scholarly journals ASAS KESEIMBANGAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN PEMBERIAN GANTI UNTUNG

2018 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 128
Author(s):  
Heri Suherman ◽  
Martin Roestamy
Keyword(s):  
Public Interest ◽  
Development Program ◽  
The State ◽  
Standard Of Living ◽  
Land Acquisition ◽  
Land Law ◽  
Balance Principle ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
Sense Of Justice

Development for public interest requires the land for which the procurement is carried out by promoting the principles contained in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia and national land law, including humanitarian principles, justice, benefit, certainty, openness, agreement, participation, welfare, sustainability , and alignment in accordance with the values of nation and state. Land acquisition for Ciawi and Sukamahi Dam Projects implemented by the Government, in fact resulted in compulsion, where the Government was forced to buy the land due to the program and so the landowner had to relinquish the land for the program's interest. However, in principle, the procurement of the land must continue to benefit the community as the owner of the land affected by the development program of public interest by applying the balance principle in the provision of compensation that is economically and socially more profitable to realize a sense of justice, improve the standard of living and welfare of affected people Ciawi and Sukamahi dam in Bogor Regency.

scholarly journals PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

2017 ◽  
Author(s):  
Muhammad Yusrizal
Keyword(s):  
Public Interest ◽  
Legal Protection ◽  
The State ◽  
The Public ◽  
The Government ◽  
The Right ◽  
Sense Of Justice

Land procurement is the act of the government to realize the availability of land to be used in various interests for development as the public interest. Limitations of land owned by the government takes the land derived from the community to facilitate the course of development for the public interest. The existence of the land needs to be used by the government in carrying out development activities, but in its implementation should not be detrimental to the rights of the landowners. Therefore, for the government which needs the land can not arbitrarily to take the land belonging to the community/the holder of the right to the land which area is affected by development for the public interest. Therefore, the state should provide guarantee and legal protection to the holder of the land in land procurement activity for public interest. So that the implementation of land procurement will be able to provide a sense of justice for the community affected by the development and provide security to the life of the community.

scholarly journals TINJAUAN HUKUM PELEPASAN TANAH ULAYAT

2020 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 108-119
Author(s):  
Happy Trizna Wijaya
Keyword(s):  
Land Tenure ◽  
Land Rights ◽  
Customary Law ◽  
Land Acquisition ◽  
The Public ◽  
Personal Rights ◽  
Presidential Decree ◽  
The Government ◽  
Customary Land ◽  
Ownership Rights

Since September 24, 1960 Law No. 5/1960 was stipulated regarding Basic Regulations on Agrarian Principles or often referred to as the Basic Agrarian Law (UUPA), adopting legal unification and based on customary law. Customary land law is original law, has a unique characteristic, where individual rights to land are personal rights but in it contain togetherness. Land controlled by customary law communities is known as ulayat rights. Although customary law is the basis of the LoGA, problems with ownership rights to customary land often occur due to unclear land boundaries and customary land tenure by the government without any release of land. The results of this study revealed that the procedure for controlling customary land by the local government through the mechanism of land acquisition as stipulated in Permendagri No. 15 of 1975 provides more opportunities for the Government to control land rights, while the owner / holder of land rights has a very weak position because many rights to land are neglected so that it violates the human rights of land rights holders. With the issuance of Presidential Decree No. 55 of 1993 concerning Land Procurement for the Implementation of Development for the Public Interest in lieu of Permendagri No. 15 of 1975, which provides a protection to holders of land rights to be able to defend their rights. This is also the case with Perpres No. 36 of 2005 Jo Perpres No. 65 of 2006 issued as a substitute for Presidential Decree No. 55 of 1993, far more provide protection to the community to defend their rights, while the government is increasingly limited in obtaining land. So Perpres No. 65 of 2006 provides a guarantee of legal certainty to holders of land rights to be able to defend their rights.Sejak 24 September 1960 ditetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau sering disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), menganut unifikasi hukum dan berdasarkan hukum adat. Hukum tanah adat merupakan hukum asli, mempunyai sifat yang khas, dimana hak-hak perorangan atas tanah merupakan hak pribadi akan tetapi didalamnya mengandung unsur kebersamaan. Tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dikenal dengan sebutan hak ulayat. Walaupun hukum adat merupakan dasar dari UUPA tetapi permasalahan terhadap hak kepemilikan atas tanah adat seringkali terjadi karena penentuan batas tanah hak ulayat yang tidak jelas, maupun karena penguasaan hak atas tanah adat oleh pemerintah tanpa ada pelepasan tanah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Prosedur penguasaan tanah ulayat oleh Pemda melalui mekanisme pembebasan tanah yang tertuang dalam Permendagri No. 15 Tahun 1975 lebih memberikan kesempatan kepada pihak Pemerintah untuk menguasai hak atas tanah, sedangkan pemilik/pemegang hak atas tanah mempunyai kedudukan yang sangat lemah karena banyak hak atas tanah yang diabaikan sehingga sangat melanggar hak asasi pemegang hak atas tanah. Dengan diterbitkannya Kepres No. 55 Tahun 1993 mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai pengganti Permendagri No. 15 Tahun 1975, yang memberikan suatu perlindungan kepada pemegang hak atas tanah untuk dapat mempertahankan haknya. Begitu juga halnya dengan Perpres No. 36 Tahun 2005 Jo Perpres No. 65 Tahun 2006 yang dikeluarkan sebagai pengganti Kepres No. 55 Tahun 1993, jauh lebih memberikan perlindungan kepada pihak masyarakat untuk membela haknya, sedangkan pihak pemerintah semakin terbatas dalam memperoleh tanah. Sehingga Perpres No. 65 Tahun 2006 memberikan suatu jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah untuk dapat mempertahankan haknya.

scholarly journals PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT (SUATU KAJIAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT TERNATE)

2011 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
Author(s):  
Husen Alting
Keyword(s):  
Key Words ◽  
Public Interest ◽  
Government Policy ◽  
The State ◽  
State System ◽  
Land Acquisition ◽  
State Constitution ◽  
The Government ◽  
The Right ◽  
Adat Law

Land acquisation by the community of adat law tends to leave out. This condition caused by the government policy before which has no attention to the development of land acquisition of the adat community. According that policy, all land are owned by the State, especially when its issue is about the government and bussiness interest. Reformation has changed the State system related to land acquisition, where the position of adat law community is diclared explicitly in the State constitution. The position of adat law community is agreed as long as not contradicted wiht public interest. The tale of seeking the existency of adat law community and the right of adat land acquisition shows that acquisition, mechanism and the area of adat law community still exist and have different characteristic between one and another. So that, State and the government should give protection and agreement to the right of adat law community as well as local wisdom as stated in its constitution. Key words: Land acquisation, right of adat community, adat law

Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Muara Rupit Sumatera Selatan

Tunas Agraria ◽  
2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 86-100
Author(s):  
Farhan Nayoan ◽  
Priyo Katon Prasetyo
Keyword(s):  
Public Interest ◽  
Land Acquisition ◽  
Top Down ◽  
Bottom Up ◽  
The Public ◽  
Urban Village ◽  
People Participation ◽  
Implementation Stages ◽  
Descriptive Approach ◽  
The Government

Abstract: The phenomenon of people rejection that became one of the obstacles in the land acquisition for development of the public interest, was not happening in Muara Rupit Urban Village, Rupit Sub-district, North Musi Rawas Regency (Muratara), South Sumatera Province. In 2017, the land acquisition for the construction of office buildings and other supporting facilities could be done well and smoothly without any rejection from the local people whose land was exposed to the project. This research aims to know the strategy of Muratara Regency Government and people participation of Muara Rupit Urban Village to the implementation of land acquisition. This research was qualitative research with descriptive approach. The results showed that the Muara Rupit community was actively  participated in the preparation and implementation stages of land acquisition. The Government strategy were using 2 (two) approach model, top down and bottom up planning.Keywords: land acquisition, people participation, government strategy. Intisari: Fenomena penolakan masyarakat yang menjadi salah satu hambatan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, ternyata tidak terjadi di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2017, pengadaan tanah untuk pembangunan gedung perkantoran dan sarana pendukung lainnya justru dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa adanya penolakan dari masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Muratara dan partisipasi masyarakat Kelurahan Muara Rupit sehingga pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan dengan lancar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Muara Rupit adalah berpartisipasi aktif dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah mengunakan 2 (dua) model pendekatan yaitu  top down planning dan bottom up planning.Kata Kunci: pengadaan tanah, partisipasi masyarakat, strategi pemerintah.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document