Effect of preparation and added secondary materials on the azuki bean jam

The aim of the work was to propose the application for waste secondary materials as filler in polymer coating systems. Authors decided to use two different water-based epoxide binders: Lena N141 and Lena N 121 and the waste suitable materials were chosen by its chemical and physical composition and properties. Used recycled materials were glass of windscreen, glass beads, screen, glass packaging and fluorescent glass. The particle size and scanning of grain were determined. The chemical resistance and the adhesion of coating materials to the common substrate were also tested. The chemical resistance was tested with substances: distilled water, oil, petrol, acetone, 20% water solution of NaCl, 50 % water solution of ethanol, 5 % and 30 % water solution of NaOH a 20 % water solution of H2SO4.

Download Full-text

Polyphenol-containing azuki bean (Vigna angularis) seed coats attenuate vascular oxidative stress and inflammation in spontaneously hypertensive rats

The Journal of Nutritional Biochemistry ◽

10.1016/j.jnutbio.2009.11.004 ◽

2011 ◽

Vol 22 (1) ◽

pp. 16-21 ◽

Cited By ~ 50

Author(s):

Yuuka Mukai ◽

Shin Sato

Keyword(s):

Oxidative Stress ◽

Spontaneously Hypertensive Rats ◽

Azuki Bean ◽

Vigna Angularis ◽

Hypertensive Rats ◽

Spontaneously Hypertensive ◽

Vascular Oxidative Stress ◽

Seed Coats

Download Full-text

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 DALAM AKUISISI BANK BUMN TERHADAP BANK SWASTA (Telaah Studi Bank Rakyat Indonesia Terhadap Bank Agroniaga)

Jurnal Privat Law ◽

10.20961/privat.v5i2.19392 ◽

2017 ◽

Vol 5 (2) ◽

pp. 61

Author(s):

Doras Nugraha Saputra ◽

Djuwityastuti ,

Keyword(s):

Data Analysis ◽

Data Collection ◽

Secondary Data ◽

Primary Data ◽

Know How ◽

Analysis Techniques ◽

Bank Management ◽

Order Management ◽

Bank Ownership ◽

Secondary Materials

Abstract The article of this research is know how to main base into consideration Bank Rakyat Indonesia in doing Agroniaga, Bank acquisitions and ownership as well as knowing the order management after the acquisition of pengambilalhian shares or conducted by the people’s Bank of Indonesia against the Bank Agroniaga of Law Number 10 Of 1998 changes to the Law Number Number 7 Of 1992. This research is socio legal. The research is descriptive. Types of data used include primary data and secondary data, which includes primary legal materials and legal secondary materials. Data collection techniques used with interviews and studies library. Data analysis techniques used in this research was the qualitative analysis. The results of research and discussion of the basic considerations that Rakyat Indonesia Bank in the acquisition of the Agroniaga Bank business expansion, addition of assets as there are similarities in core business, namely in the field of agribusiness, the demand for Indonesia of Bank to Rakyat Indonesia Bank to acquire Agroniaga Bank who are going through a slump. Agroniaga Bank ownership after being acquired belong to the people’s Indonesia of Bank. Management of the Agroniaga Bank chosen unilaterally by the people’s Indonesia of Bank.Keywords : Rakyat Indonesia Bank and Agroniaga Bank, acquisition, basic considerations, ownership and governance.Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dasar utama yang menjadi pertimbangan Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan akuisisi Bank Agroniaga, dan mengetahui kepemilikan serta susunan kepengurusan sesudah akuisisi atau pengambilalhian saham yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Agroniaga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa dasar pertimbangan Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan akuisisi Bank Agroniaga yaitu ekspansi bisnis, penambahan aset karena terdapat kemiripan pada core bussines yaitu dibidang agribisnis, permintaan Bank Indonesia kepada Bank Rakyat Indonesia untuk mengakuisisi Bank Agroniaga yang sedang mengalami keterpurukan. Kepemilikan Bank Agroniaga setelah diakuisisi menjadi milik Bank Rakyat Indonesia. Kepengurusan Bank Agroniaga dipilih secara sepihak oleh Bank Rakyat Indonesia.Kata kunci: Bank Rakyat Indonesia dan Bank Agroniaga, akuisisi, dasar pertimbangan, kepemilikan dan kepengurusan

Download Full-text

MEMBANGUN AKUNTABILITAS ORGANISASI BANTUAN HUKUM

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional ◽

10.33331/rechtsvinding.v2i1.85 ◽

2013 ◽

Vol 2 (1) ◽

pp. 107

Author(s):

Mosgan Situmorang

Keyword(s):

Secondary Data ◽

The State ◽

Legal Services ◽

Not Given ◽

Legal Aid ◽

State Budget ◽

The Public ◽

Primary Material ◽

The Government ◽

Secondary Materials

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dikatakan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Jasa hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum adalah cuma-cuma, dalam ar Ɵ mereka Ɵ dak mendapat upah dari pihak yang dibantunya, namun pemerintah akan memberikan dana bantuan untuk se Ɵ ap kasus yang ditangani yang besarnya disesuaikan dengan jenis kasusnya. Dana bantuan tersebut memang Ɵ dak akan diberikan kepada semua organisasi bantuan hukum, tetapi hanya kepada organisasi bantuan hukum yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum. Karena dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka tentu saja akuntabilitas organisasi bantuan hukum yang menerima dana tersebut harus dapat dipertanggung jawaban kepada masyarakat. Tulisan ini adalah berupa kajian norma Ɵ f, dengan demikian data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan primer yakni peraturan perundang undangan, utamanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan undang- undang lain yang terkait serta bahan sekunder berupa bahan kepustakaan dan data dari internet. Dalam peneli Ɵ an ini disimpulkan bahwa Undang- Undang Bantuan Hukum sudah dapat mengan Ɵ sipasi perlunya akuntabilitas organisasi bantuan hukum tapi masih perlu di Ɵ ngkatkan dengan cara membuat aturan-aturan yang mendukung terciptanya akuntabilitas tersebut terutama peraturan mengenai standar bantuan hukum.In Law No. 16 Year 2011 regarding Legal Aid, stated that legal aid provider is a legal aid organiza Ɵ on or community organiza Ɵ ons that provide legal aid services. Legal services provided by the legal aid organiza Ɵ on is free in the sense that they do not get paid from those who helped. However, the government will provide fi nancial assistance for each case handled that amount is in accordance with the type of case. The grant is not given to all legal aid organiza Ɵ ons but only to a legal aid organiza Ɵ on that has been quali fi ed in accordance with the Legal Aid Act. Because these funds come from the state budget of course accountability of legal aid organiza Ɵ ons receiving funds must be able to be an answer to the public. This paper is a norma Ɵ ve review, thus the data used are secondary data from the primary material i.e laws and regula Ɵ ons, especially Law No. 16 of 2011 and other laws related and secondary materials in the form of the literature and data from the internet.This study concluded that the Legal Aid Act was able to an Ɵ cipate the need for accountability of legal aid organiza Ɵ ons but it is need to be improved by making rules that favor the crea Ɵ on of accountability mainly standard rules regarding legal aid.

Download Full-text

HUKUM DAN IKLAN PENGOBATAN TRADISONAL DI KOTA MAKASSAR

Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam ◽

10.47435/al-ahkam.v2i2.423 ◽

2020 ◽

Vol 2 (2) ◽

pp. 97-102

Author(s):

Hamzah Arhan ◽

Mulawarni ◽

Nazaruddin

Keyword(s):

Traditional Medicine ◽

Traditional Healers ◽

Deterrent Effect ◽

Primary Data ◽

Related Literature ◽

Alternative Choice ◽

Administrative Sanctions ◽

Secondary Materials

Pengobatan tradisional merupakan alternatif pilhan konsumen yang saat ini sedang berkembang, dimana perkembangan tersebut dapat dilihat dengan banyaknya iklan pengobatan tradisional yang dengan mudah ditemukan di beberapa media, namun banyaknya iklan tidak sejalan dengan aturan yang berlaku karena beberapa iklan yang dibuat ternyata melanggar aturan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1067 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar dan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1067 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sampel ditetapkan secara purposive. Data yang diteliti meliputi data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan bahan sekunder dari literature yang terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Permenkes Nomor 1787 Tahun 2010 dan Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar tidak berjalan efektif. Masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengobat tradisional dan media pengiklan dalam menayangkan iklan. ketidak efektifan aturan tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yaitu; terlambatnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sosialisasi yang dilakukan tidak secara menyeluruh kepada pihak-pihak yang terkait.Pengawasan yang dilakukan oleh dinas Kesehatan Kota Makassar terhadap iklan pengobatan tradisional dilakukan dengan cara membentuk tim khusus untuk pengawasan yang lebih ketat terhadap pengobat tradisional. Pemberian sanksi andministratif dinilai tidak memberikan efek jera. Dinas Kesehatan Kota Makassar bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap iklan pengobatan tradisional yang ada dimedia televisi. Traditional medicine is an alternative choice for consumers that are currently developing, where this development can be seen by the number of traditional medicine advertisements that are easily found in several media, but the number of advertisements is not in line with the applicable regulations because some of the advertisements that are made actually violate the rules. This research is to determine the implementation of the Minister of Health Regulation No. 1787 and the Decree of the Minister of Health No. 1067 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City and the supervision of the Health Office on the implementation of the Minister of Health Regulation No. 1787 and the Minister of Health Decree No. 1067 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City. . This research uses empirical juridical research. The sample was determined purposively. The data studied included primary data, namely data obtained through direct interviews with sources and secondary materials from related literature. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the implementation of Permenkes No. 1787/2010 and Kepmenkes No. 1076/2003 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City was not effective. There are still many violations committed by traditional healers and advertisers in serving advertisements. the ineffectiveness of these rules is caused by several obstacles, namely; the late socialization carried out by the Health Office, the dissemination carried out not thoroughly to the parties concerned. The supervision carried out by the Makassar City Health Office on traditional medicine advertisements was carried out by forming a special team for tighter supervision of traditional healers. Administrative sanctions are considered not to provide a deterrent effect. The Makassar City Health Office cooperates with the Regional Indonesian Broadcasting Commission to supervise advertisements for traditional medicine on television.

Download Full-text

JAMINAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Paulus Law Journal ◽

10.51342/plj.v3i1.306 ◽

2021 ◽

Vol 3 (1) ◽

pp. 21-28

Author(s):

Liberthin Palullungan ◽

Ririn Thomas

Keyword(s):

Human Rights ◽

The State ◽

The Law ◽

Existing Data ◽

Secondary Materials

In the life of the state, where there is a relationship between humans and humans, there are always rules that bind it, namely the law. Law regulates human rights and obligations. The purpose of this study is to find out what factors can hinder the process of resolving tax disputes. This research uses type. This study uses a type of normative juridical research sourced from primary and secondary materials, which were analyzed qualitatively by descriptively describing the results of the existing data. The results of this study indicate that the factors that hinder the process of resolving tax disputes are factors in the administration sector, namely the existence of the first obligation of the Taxpayer to pay 50% (fifty percent) of the total tax payable. Then in the field of justice, namely regarding the obligation of judges to present the appellate party or defendant in examination at trial.

Download Full-text