scholarly journals Urgency of State Administration Innovation System (SINAGARA) on Regional Government Performance

2019 ◽  
Vol 3 (3) ◽  
pp. 244
Author(s):  
Dewi Sartika
Keyword(s):  
Information Technology ◽  
Information Disclosure ◽  
Task Force ◽  
Innovation System ◽  
The State ◽  
Regional Government ◽  
Leadership Performance ◽  
State Administration ◽  
The Government

The era of information disclosure is characterized by increasingly sophisticated information technology and well-educated society. That matter has implications for the demands of increasing the quality of public services managed by the government, amid the limitations of the budget, human resources, institutions, and governance. This research encourages the development of the state administration innovation system (SINAGARA) to leverage the performance of regional government. The ways can be taken is to establish an innovation implementation unit/task force where the Regional Research & Development Agency as the leading sector, provide incentives for tasks unit Innovators and innovator agents and encourage innovation-based budgeting. The importance of building a state administration innovation system (SINAGARA) for regional governments-by utilizing developing information technology - is an indicator of regional head and high leadership performance, and optimizing the role of regional government as the leading sector of development the state administration innovation system.

scholarly journals TOTALITER PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG KOSONG: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

2019 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
pp. 97-106
Author(s):  
Yunanto Bayuaji
Keyword(s):  
Local Government ◽  
The State ◽  
Regional Government ◽  
Legal Science ◽  
State Administration ◽  
Solid Foundation ◽  
The Government ◽  
Legal Product

Abstrak Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah. Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemegang pemerintahan tertinggi di daerah dan sebagai bagian dari penyelenggara Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, oleh karena itu teori ini di arahkan secara khas ilmu hukum. Keberadaan teori ini adalah untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Temuan dari penelitian ini adalah pentingnya mengisi kekosongan wakil kepala daerah untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena Kementerian Dalam Negeri belum secara tegas mengatur dalam suatu produk hukum, pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah yakni Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kata Kunci: Pemerintah daerah, Jabatan, Wakil Kepala Daerah, Hukum. Abstract In government affairs, the government delegates part of the affairs to the government apparatus or regional government representatives. The regional government consists of the regional head and deputy regional head as the highest government holders in the area and as part of the State administration. This research is a normative juridical research, therefore this theory is in the discussion that is typical of legal science. The theory of this research is to provide a solid foundation, in each study must discuss the analysis relating to the analysis and construction carried out methodologically, systematically and consistently. The findings of this study are important which help the deputy regional head vacancies to help regional heads carry out their duties and functions. This is because the Ministry of Home Affairs has not confirmed in a legal product, the filling of regional representative positions is carried out in accordance with the provisions of the legislation concerning the election of regional heads Article 17 of Law Number 10 of 2016 concerning Election of Governors, Regents and Mayors. Keywords: Local government, Position Deputy Regional Head, Law.

scholarly journals PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG -UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2018 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 70
Author(s):  
Sukardin Sukardin ◽  
Arsyad Abd. Gani
Keyword(s):  
Information Disclosure ◽  
Public Information ◽  
Geographical Location ◽  
Analysis Technique ◽  
State Administration ◽  
Good Government ◽  
Disclosure Laws ◽  
District Government ◽  
The Government

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip demi tercapainya pemerintah yang baik dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tujuan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran pemerintah kabupaten Dompu dalam mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik, dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengn pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah kabupaten Dompu dalam pengimplementasian Undang-Undang No 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik adalah membantuk pejabat pengelolah informasi dan dokumentasi serta dibentuknya pula pejabat pengelolah informasi dan dokumentasi pembantu serta dibentuknya desa penerangan informasi publik dengan adanaya lembaga-lembaga ini mempermudah pengimplementasian undang-undang keterbukaan informasi public dan masalah penyelesaian segketa informasi masih terdapat kendala-kendala yang dirasakan oleh pemerintah kabupaten Dompu terutama regulasi antara pemerintah dengan masyarakat desa karena letak geografis yang sulit.Public information disclosure is one of the principles for achieving good government and public information disclosure is a means of optimizing public oversight of state administration and other public bodies as mandated in Law No. 14 of 2008. The purpose of this study was to determine the role of Dompu district government in implementing public information disclosure laws, and constraints faced by the government in implementing public information disclosure laws. The research method used in this study is qualitative with a descriptive approach. The data collection method used is the method of observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the role of the Dompu district government in implementing Law No. 14 of 2008 on Public Information Openness was to assist information and documentation management officials and the establishment of supporting information and documentation officials as well as the establishment of public information lighting villages with these institutions facilitating implementation the public information disclosure law and the problem of completing the information series are still constraints that are felt by the Dompu district government, especially the regulation between the government and the village community because of the difficult geographical location.

scholarly journals Seleksi Pemimpin Nasional Melalui Proses Demokrasi

2018 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 47-64
Author(s):  
M Makhfudz
Keyword(s):  
Task Force ◽  
The State ◽  
New Order ◽  
Government Organizations ◽  
Old Order ◽  
State Administration ◽  
State Administrators ◽  
History Of ◽  
The Government ◽  
Better Than

Abstract: The condition of the country is currently experiencing a crisis of national leadership both in the hands of state administrators, government organizations and so on. Such conditions when viewed from the history of state administration in the era of the old order and the new order is no better than reform in terms of leaders who have noble ethical morals. This greatly influences the development of the country to advance in competition with other nations. So that the government continues to be preoccupied with revamping activities and regulating the implementation of the state so that it is clean from corruption and extortion which causes high costs. Then immediately take firm action after the Presidential Regulation number 87 of 2016 concerning the Establishment of the Clearing Task Force for Illegal Charges. Keywords: ethical morality, strategies to face obstacles. Abstrak: Kondisi Negeri kini sedang mengalami krisis kepemimpinan nasional baik melanda penyelenggara negara, organisasi pemerintahan dan lain sebagainya. Kondisi demikian jika dilihat dari sejarah penyelenggaraan negara di era orde lama dan orde baru tidak lebih baik ketimbang reformasi dari segi pemimpin yang memiliki moral etik yang luhur. Hal ini sangat mempengaruhi berkembangnya negara untuk maju menyaingi negara bangsa lainnya. Sehingga pemerintah terus disibukan oleh kegiatan pembenahan dan pengaturan strategi penyelenggaraan negara agar bersih dari korup dan pungli yang sebabkan biaya tinggi. Kemudian segera melakukan tindakan tegas pasca ditetapkan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli. Kata kunci: moral etik, strategi hadapi hambatan. DOI: 10.15408/sjsbs.v5i1.7901

scholarly journals POLITIK HUKUM PELEMBAGAAN KOMISI-KOMISI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

2013 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 85 ◽  
Author(s):  
Bunyamin Alamsyah ◽  
Uu Nurul Huda
Keyword(s):  
The State ◽  
New Order ◽  
Government Agencies ◽  
State Budget ◽  
Role Of Government ◽  
Administration System ◽  
Advantages And Disadvantages ◽  
State Administration ◽  
The Government

During the 32 years of the New Order government certainly has its advantages and disadvantages, in terms of the development of infrastructure and supra-structure growing rapidly, but the journey has decreased function of government and its role even stagnant. Therefore, there was the Reform of 1998 in a variety of fields. In reply funsgi decline and the role of government under the Constitution of 1945, there was an opinion with the formation of a new organization outside the government. Gagsan ideas are realized with the establishment of committees that do not require the State budget a little, sometimes a clash of authority between committees also with government agencies. Committees should not be separated from the politics of law. Keywords: Institutionalization of Political Law, Commissions of the State, State Administration System

scholarly journals URGENSI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN EKONOMI

2014 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 77
Author(s):  
Moh Rosyid
Keyword(s):  
Information Disclosure ◽  
Good Governance ◽  
Public Information ◽  
Regional Government ◽  
Business World ◽  
Information Transparency ◽  
The Public ◽  
State Administrators ◽  
The Government

The Public Information Commission (KIP) has the role of encouraging information transparency in central and regional government agencies (pemda) and conducting education related to the era of public information disclosure to the public. Consequently, KIP members must work professionally and work optimally so that people feel their existence. This manuscript is a small part of the effort to provide an understanding to the public about the importance of the Public Information Disclosure Act for citizens, especially for economic development. The business world needs information in its entirety, starting from understanding about legislation, government policies under the law, policies of state administrators at the central and regional levels in the economic/ business field, and other aspects. If this is realized, then people's welfare will be realized through development in the field of public information. The full implementation of the KIP Law is highly dependent on the government's performance, citizens' awareness, and the role of civil society as a Nation Government Organization (NGO / NGO) that controls the performance of the government. The role of NGOs can accelerate the realization of an open government which is a strategic effort to prevent the practice of corruption, collusion and nepotism (KKN), the creation of good governance, and the realization of wise public services.

scholarly journals EKSISTENSI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 55-73
Author(s):  
Burhanuddin
Keyword(s):  
Identity Politics ◽  
The State ◽  
State Agencies ◽  
Administration System ◽  
Political Situation ◽  
Analysis Technique ◽  
State Administration ◽  
Presidential Decree ◽  
The Government

Research to determine the position of the Pancasila IdeologyDevelopment Agency in the state administration system of theRepublic of Indonesia. This agency was formed as a concrete effortby the government to carry out its function as state administrator inresponding to the developing political situation in society, related tothe emergence of several political currents and identity politics whichare closely related to the role of Pancasila as the state ideology.Previously the President had issued Presidential Decree Number 54 of2017 concerning UKP-PIP which was considered to make it difficultfor the agency to coordinate with ministries and state agencies,because the UKP-PIP's authority was still at the level of the Ministry'sDirector General. This research uses normative legal research withstatutory and conceptual approaches. The analysis technique used isqualitative analysis by collecting legal material and then editing it firstto be used as material for analysis that is qualitative in nature.

Reversal of Fortunes: Transformations in State-NGO Relations in Bangladesh

2016 ◽  
Vol 44 (4-5) ◽  
pp. 579-594 ◽  
Author(s):  
Lamia Karim
Keyword(s):  
The State ◽  
Present Condition ◽  
Nobel Peace Prize ◽  
Grameen Bank ◽  
Authoritarian Rule ◽  
Weak State ◽  
The Government ◽  
Relationship Of

In 2011, the government of Bangladesh began an investigation into the financial dealings of the Grameen Bank that won the Nobel Peace Prize in 2006. This disciplining of a world-renowned institution and its founder by the state reconfigures the altered relationship between the state and NGOs in Bangladesh. This article investigates this about-face between the state and NGOs from the 1990s, when their relationship was characterized as ‘partners in development’, to the late 2000s when the state saw the leading NGOs and their leaders as potential political adversaries. In Bangladesh, the former relationship of a weak state vis-à-vis the powerful, western-funded NGO has been recalibrated. Under the present condition of authoritarian rule, the state is willing to accept the role of the NGO as a development actor but not as a political contender. This article examines this shifting relationship between the state and NGOs.

Tinjauan Hukum Putusan Sela dalam Bentuk Schorsing pada Pengadilan Tata Usaha Negara

2017 ◽  
pp. 15-45
Author(s):  
Dezonda R Pattipawae ◽  
Heillen M. Y. Tita
Keyword(s):  
Good Governance ◽  
The State ◽  
Civil Servants ◽  
State Administration ◽  
The Government ◽  
The Postponement ◽  
Laws And Regulations

The postponement of a State Administrative Decision which becomes the object of the dispute may be granted, since there is still a continuous factual action to be taken, namely the appointment of a definitive Regional Secretary, the inauguration or handover of the position of the dismissed Regional Secretary to the appointed Secretary of the Region whose contents as statements (declarations) of submission of all duties, powers and duties. Decree of the Governor of Maluku Number: 125.a Year 2014 dated May 20, 2014 concerning the Transfer of Civil Servants, on behalf of Kapressy Charles, SH. MSi, NIP: 19560911 198603 1 009 from Southwest Maluku District in Tiakur to the Government of Povinsi Maluku in Ambon, so Kapressy Charles, SH. Msi, felt his interest was damaged by the decision issued by the Governor of Maluku as the State Administration Officer. Therefore the concerned filed a lawsuit to the State Administrative Court of Ambon with Case No. 23/G/2014/PTUN.ABN, concerned requested to carry out the postponement of the transfer from the Government of the Southwest Maluku District to the Government of Maluku Province in due to the contradiction of the principles general good governance or prevailing laws and regulations.

“BULYGINSKAYA DUMA”. AGENCY WITHOUT POWER OR POWER OF AGENCY?

2021 ◽  
pp. 32-42
Author(s):  
Sergey S. Novoselskii ◽  
Keyword(s):  
Government Policy ◽  
Electoral System ◽  
Russian Empire ◽  
State Institutions ◽  
Public Figures ◽  
State Administration ◽  
Intellectual Context ◽  
The Government ◽  
The Russian Empire

The article considers the attitude of representatives of the top bureaucracy to the draft of the State Duma, developed by a Special Council chaired by the Minister of the Interior A.G. Bulygin in 1905. Particular attention is paid to the high officials assessments of the dignitaries of the place and role of the Duma in the system of state administration of the Russian Empire, the arguments that officials cited in favor of its convocation. It analyzes intellectual context of the emergence of the “bulyginskaya duma” (“Bulygin Duma”) project is analyzed, which largely determined the breadth of the actual, not declared powers of the people’s agency. The research is based on unpublished documents from the funds of state institutions, as well as materials from the personal funds of officials and public figures. The article shows that, despite the legislative nature of the Duma, it had to have significant powers. The electoral system, which was proposed and defended by the high officials, was originally modeled in such a way as to avoid the triumph of the estates principle. The monarch’s open opposition to the people’s agency was considered a politically short-sighted move, which indicated a limitation of his power. The results of the study allow considering the government policy in 1905 not as an untimely response to public demands, but as a conscious strategy for systemic political reforms.

scholarly journals PERANAN NEGARA DAN HUKUM DALAM MEMBERANTAS KEMISKINAN DENGAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM

2010 ◽  
Vol 40 (3) ◽  
pp. 390
Author(s):  
Yohanes Suhardin
Keyword(s):  
Social Justice ◽  
The State ◽  
Public Welfare ◽  
The Public ◽  
Role Of The State ◽  
Strategic Role ◽  
The Creation ◽  
The Government ◽  
Legal Product

AbstrakThe role of the state in combating poverty is very strategic. Combatingpoverty means to free citizens who are poor. The strategic role given thenational ideals (read: state) is the creation of public welfare. Therefore,countries in this regard the government as the organizer of the state musthold fast to the national ideals through legal product that is loaded withsocial justice values in order to realize common prosperity. Therefore, thenature of the law is justice, then in the context of the state, the lawestablished for the creation of social justice. Law believed that social justiceas the path to the public welfare so that the Indonesian people in a relativelyshort time to eradicate poverty.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document