scholarly journals Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan

2019 ◽  
Vol 16 (2) ◽  
pp. 296
Author(s):  
Roni Efendi
Keyword(s):  
Death Penalty ◽  
Deterrent Effect ◽  
Evolutionary Approach ◽  
Research Approach ◽  
Global Approach ◽  
Legal Research ◽  
System Perspective ◽  
Waiting Period ◽  
Legal Uncertainty ◽  
The Law

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok. Pidana mati secara filosofis berorientasi pembalasan dan general prevention. Namun penerapannya memperlihatkan inkonsistensi dalam sistem pemidanaan, diktum putusan pengadilan memvonis pidana mati, melainkan eksekusinya adalah pidana penjara seumur hidup. Praktik penerapan hukum demikian menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana konstitusionalitas kedudukan hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam perspektif sistem pemidanaan? Untuk menjawab pernyataan penelitian, Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doctrinal legal research, maka hukum harus dipandang secara komprehensif seperti asas, norma dan meta norma. Konstitusionalitas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati tidak diatur dalam undang-undang, secara yuridis terdapat beberapa faktor untuk menunda eksekusi, di luar faktor-faktor tersebut penundaan eksekusi merupakan inskonstitusional. Ketidakpastian hukum terhadap masa tunggu eksekusi merupakan disharmonisasi antara hukum materil dan hukum formil dan berdampak tidak tercapainya deterrent effect, keadilan serta kemanfaatan hukum. Sehingga perlu pembaruan hukum pidana dengan salah satu metode evolutionary approach, global approach dan compromise approach sebagai pedoman eksekusi pidana mati.The article 10 of Criminal Code put death penalties as one of the principal crimes. Philosophically, the death penalty is meant to be retaliatory and general prevention. However, its application shows inconsistencies in the criminal system. Decision of the court is a death penalty, but the execution is a life imprisonment. The practice of implementing such laws creates injustice and legal uncertainty. The urgency of this research was to examine how constitutionality of execution waiting period for the death penalty in the punisment system perspective. To answer the research question, researcher used a type of normative juridical research with a doctrinal legal research approach, so, the law must be viewed comprehensively as principles, norms and meta norms. The constitutionality of the waiting period for the execution of convicted death is not regulated by law. Juridically, there were several factors delaying execution. Apart from these factors, the delaying in execution is unconstitutional. Legal uncertainty over the waiting period for execution is a disharmony between material law and formal law. That has an impact on not achieving deterrent effects, justice and the benefits of the law. Therefore, it is necessary to reform criminal law with one method of evolutionary approach, global approach and compromise approach as a guideline for execution of death penalty.

scholarly journals Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu

PLENO JURE ◽  
2020 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 129-142
Author(s):  
Asbudi Dwi Saputra
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Deterrent Effect ◽  
Research Approach ◽  
Ordinary People ◽  
Legal Research ◽  
Research Results ◽  
Election Administration ◽  
The Law ◽  
Research Type

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pelanggaran administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu, karena penting diketahui tingkat penegakan hukumnya dimana hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah suara perolehan pemilu. Artikel ini dibangun dengan tipe penelitian hukuym secara kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memahami penyelenggaraan pemilu butuh energi besar untuk benar-benar memahami agar dalam penyelenggaraannya tidak terjadi kesalahan. Anggaapan bahwa pemilu merupakan pesta rakyat biasa menyebabkan masyarakat melupakan bahwa konsekuensi dari kesalahan akan berdampak panjang hingga 5 tahun kedepan secara kongkrit. Hal ini juga mempengaruhi bahwa sanksi pelanggaran pemilu yang dianggap sebagai motivator untuk masyarakat dalam menaati hukum tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Pada akhirnya artikel ini memperlihatkan penerapan sanksi Pelanggaran administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu tidak efektif karena sanksi yang dapat dijatuhkan bagi penyelanggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu hanya berupa teguran tertulis, tidak menimbulkan efek jera dan sanksi tersebut tidak berfungsi sebagai pencegahan agar penyelengara pemilu bekerja sesuai norma dan aturan yang berlaku.  Abstract. This study aims to determine the effectiveness of the application of sanctions for election administration violations for election organizers because it is important to know the level of law enforcement where it can affect the number of votes obtained in the election. This article was built with a qualitative legal research type and uses an empirical legal research approach. The research results show that understanding election administration requires a lot of energy to really understand so that there are no mistakes in the implementation. The assumption that elections are a party of ordinary people causes people to forget that the consequences of mistakes will have a concrete impact for the next 5 years. This also affects the sanctions for election violations that are considered as a motivator for the community to obey the law do not work as expected. In the end, this article shows that the application of sanctions for Election administration violations for election administrators is ineffective because the sanctions that can be imposed on election administrators who are proven to have committed an election administrative violation are only in the form of a written warning, do not cause a deterrent effect and these sanctions do not serve as a deterrent so that the election administrators work accordingly. prevailing norms and rules.

scholarly journals Sanksi Pidana terhadap Pejabat Negara yang Melakukan Korupsi atas Penyalahgunaan Wewenang

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 168-173
Author(s):  
I Gede Sayogaramasatya ◽  
I Made Minggu Widyantara ◽  
Ida Ayu Putu Widiati
Keyword(s):  
Death Penalty ◽  
Research Method ◽  
Legal Research ◽  
Abuse Of Power ◽  
The Law ◽  
Financial Losses

The large number of state officials who commit corruption due to abuse of authority while exercising their authority can lead to losses to State finances. This study aims to determine the regulation of corruption by state officials in Indonesia, as well as to determine the sanctions for state officials who commit corruption for abuse of power. The research method used in this research is normative legal research with a statutory approach. The results showed that the regulation of corruption committed by state officials in the Corruption Eradication Law No. 20 of 2001, which defines that the act is committed by everyone against the law only to enrich himself or others including corporations which categorized as causing financial losses to the country's economy. There are two sanctions for officials who commit corruption for abuse of office, namely the death penalty and imprisonment.

scholarly journals DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK

2020 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 295
Author(s):  
Renita Ivana ◽  
Diana Tantri Cahyaningsih
Keyword(s):  
Child Custody ◽  
Best Interests ◽  
Research Approach ◽  
Legal Research ◽  
The Law

<p>Abstract<br />This article aims to find out the basis of the judge’s consideration of the Divorce Decision with the  Provision of Child Custody to the father. This writing also includes normative legal research that is prescriptive. The research approach uses the Law approach (state approach) and case approach. Legal material collection techniques use legal material collection techniques with the study of documents or library materials (library study). The results of the study explained that judges’ consideration arose from the six divorce decisions that the authors examined was by prioritizing the best interests principle for  children, the judge giving custody of underage children to the father. This is not in accordance with the  rules of the invitation that apply because the child under the age of custody is in the hands of the mother. But because of the bad behavior of the mother, abandoning the child, forgetting her responsibilities as a mother which is all the basis of the judge’s consideration in making decisions regarding the granting of custody of minors to the father.<br />Keywords: Divorce; Consideration of Judges; Child Custody</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Perceraian dengan  Pemberian Hak Asuh Anak kepada bapak. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-undang (state approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka (library study). Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim yang muncul dari keenam Putusan Perceraian yang penulis teliti adalah dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak. Hal tersebut tidak sesuai aturan Perundang-undangan yang  berlaku karena anak di bawah umur kedudukan hak asuhnya berada di tangan ibu. Namun karena perilaku ibu yang buruk, menelantarkan anak, melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu. Sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada bapak.<br />Kata Kunci: Perceraian; Pertimbangan Hakim; Hak Asuh Anak</p>

scholarly journals Death Penalty for Corruptors in Indonesia

2021 ◽  
Vol 04 (07) ◽  
Author(s):  
Hisyam Fahmi ◽  
Keyword(s):  
Qualitative Methods ◽  
Death Penalty ◽  
National Economy ◽  
Literature Study ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
The Law ◽  
Research Type

Corruption has been widespread, it is increasingly systematic, inducing losses to the national economy. Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the death penalty can be imposed under certain conditions, but so far there is no corruptor has been sentenced to death. This study discussed issues related with corruption, including: first, how is the urgency of death penalty applied to corruptors in Indonesia, and secondly how the implementation of death penalty for corruptors in Indonesia. The method applied in this study was a normative legal research type, with a statutory approach and a conceptual approach. This study used primary legal materials, by collecting data from literature study, then analyzed using qualitative methods. The following conclusions can be drawn from this study: first, death penalty is a punishment that still needs to be included in the law, to prevent extraordinary crimes such as corruption, secondly, the formulation of law must be more accentuated even if needed, to be expanded in order to avoid any issues that could complicate the implementation and to prevent multiple interpretations.

scholarly journals PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN SEBAGAI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATORS PADA PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

2017 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 130
Author(s):  
Suratno Suratno
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Legal Status ◽  
Legal Protection ◽  
Research Approach ◽  
Legal Research ◽  
Interesting Issue ◽  
Approach Method ◽  
The Law ◽  
Legal Force

The question of Whistle blower or Justice Collaborator is a complex and interesting issue tobe discussed in a conception or legislation. The role of Whistle Blower and Justice Collaboratorin exposing such extraordinary crimes as corruption is a dilemma, because there is no adequatelegal tool to facilitate the legal guarantee to be obtained. The research approach used in thisresearch is sociological or socio-jurisdiction approach method -legal research. The results of theresearch indicate that: 1. The protection of the witness and victim’s witness law as Whistleblowerand Justice Collaborators on the disclosure of corruption has not been based on the valueof justice, it can be seen that the legal status of a whistle blower does not stop only whistleblowers, Be someone to be held accountable. 2. Legal protection barriers to the existence ofWhistleblower and Justice Collaborators on the disclosure of corruption based on the value ofjustice, known from the side of the substance of the law is the weakness of the arrangement ofJustice collaborator explicitly regulated only in Supreme Court Circular Number 4 of 2011 onthe treatment of rapporteur of acts A Whistleblower and a Justice Collaborator in a particularcriminal case, so that the SEMA does not have a binding legal force as does the Law.

scholarly journals Application of Criminal Substitution Fines in the Form of Confiscation ofthe Convicted’s Assets in Taxation Crimes

2021 ◽  
Vol 04 (05) ◽  
Author(s):  
Iwan Yuhandri ◽  
Keyword(s):  
Qualitative Methods ◽  
Penal Code ◽  
Legal Research ◽  
Library Research ◽  
Legal Uncertainty ◽  
The Law

The Law on General Provisions and Procedures for Taxation (UU KUP) does not regulate the confiscation of convicted assets in lieu of fines as well as criminal confinement in lieu of fines. This led to a different opinion among the judges in handing down the verdict, thus causing legal uncertainty. The method used in this writing uses a type of normative legal research, with a statute approach and case approach, using primary legal materials, by collecting data on a library research basis, then analyzed using qualitative methods. Judges in imposing criminal substitute fines in the field of taxation there are two different opinions in the court's decision, namely: First, the verdict that directly substantiates the seizure of criminal property if the convicted does not pay the fine; Second, directly subsiste the confinement in lieu of fines if the convict does not pay the fine, without confiscating the property of the convicted. Criminal confinement in lieu of fines refers to Article 30 and Article 31 of the Penal Code (KUHP).

Is the Law an Ass When It Comes to Mules? How Indonesia Can Lead a New Global Approach to Treating Drug Traffickers as Human Trafficked Victims

2016 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
pp. 166-188 ◽  
Author(s):  
Felicity GERRY QC ◽  
Thomas HARRÉ ◽  
Nathalina NAIBAHO ◽  
Julia MURASZKIEWICZ ◽  
Neil BOISTER
Keyword(s):  
Human Trafficking ◽  
Death Penalty ◽  
Organized Crime ◽  
Global Approach ◽  
Drug Laws ◽  
Victim Protection ◽  
The Law ◽  
Drug Traffickers ◽  
Criminal Conduct

AbstractIndonesia has enacted laws which provide mandatory protection for victims of human trafficking. It also has mandatory drug laws which, in some cases, lead to the death penalty. This legislative conflict together with investigative and prosecutorial failure risks the execution of human trafficked victims who are used as drug mules in organized crime. In countries where there is no statutory defence to criminal conduct, there is a need to approach criminal conduct in a way that protects victims. This includes mechanisms to ensure non-prosecution and non-punishment. The recent reprieve for Mary Jane Veloso, albeit temporary at the time of writing, is an opportunity for Indonesia to lead a new global approach to victim protection.

Hukuman Mati bagi Koruptor Perspektif Ayat Al-Qur’an

SUHUF ◽  
2015 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 169-187
Author(s):  
Muhammad Ulinnuha Khusnan
Keyword(s):  
Death Penalty ◽  
The State ◽  
Deterrent Effect ◽  
Innocent People ◽  
The People ◽  
The Law ◽  
Sense Of Justice ◽  
Law Regulation

The death penalty for the corruptors is allegedly able to provide a deterrent effect and a sense of justice for the people. It is in essence, because the corruptors do not only spend the money of the state, but slowly but sure also in fact, “kill” the innocent people. Constitutionally, the Law/Regulation number 31 of 1999 junto the Law/Regulation number 20 of 2001 concerning the act of Corruption have included the death penalty as one of the options of the form of punishment for the corruptors. However, practically, until today, there is no even single corruptor who is sentenced to death in this country. This paper will specifically discuss the perspective and the signal of the Qur'anic verses on the death penalty for the corruptors, and how its implementation in Indonesia is.

scholarly journals DIKOTOMI PIDANA MATI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

2021 ◽  
Vol 3 (01) ◽  
pp. 15-33
Author(s):  
Muhammad Afif
Keyword(s):  
Death Penalty ◽  
Criminal Law ◽  
Capital Punishment ◽  
Subject Matter ◽  
Deterrent Effect ◽  
The Public ◽  
Positive Law ◽  
The Subject ◽  
The Law ◽  
The Difference

Eksekusi hukuman mati dalam hukum positif Indonesia dilakukan dengan cara hukuman mati, yang berarti bahwa eksekusi hukuman mati tidak dilakukan di depan orang banyak atau tidak dipublikasikan. Dalam hukum pidana Islam, dieksekusi dengan cara dipenggal, dilempar dengan batu (Rajam) dan dieksekusi di depan umum, artinya eksekusi hukuman mati disaksikan oleh publik. Jenis penelitian merupakan penelitian normative.Pokok bahasan dari artikel ini adalah bagaimana eksekusi hukuman mati memberikan efek jera bagi masyarakat? karena salah satu tujuan hukuman mati adalah memberikan efek jera kepada seseorang / masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Tidak ada perbedaan antara eksekusi hukuman mati dilihat dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam, pada dasarnya kedua tindak pidana tersebut sama-sama memberikan efek jera berupa ketakutan kepada publik untuk melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum. Perbedaan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam, hanya dalam hal prosedur eksekusi. Abstract The execution of the death penalty in Indonesian positive law is carried out by means of a death shot, meaning that the execution of the death penalty is not carried out in front of a crowd or unpublished. In Islamic criminal law, the execution is executed by beheaded, thrown with stone (Rajam) and the execution is executed in front of the public, meaning that the execution of capital punishment is witnessed by the public. this type of research is normative research. The subject matter of this article is how the execution of capital punishment theoretically gives more deterrent effect to society? because one of the objectives of criminalizing, especially capital punishment is to give deterrent effect to a person / society in order not to commit a crime / crime. The execution of the death penalty between two criminal sides namely the positive crime of Indonesia and Islamic crime, basically the two criminal act equally give a deterrent effect in the form of fear to the public to commit a crime or a crime that violates the law. It's just possible to see the difference between positive criminal Indonesia and Islamic crime in terms of the procedure of execution execution.  

scholarly journals THE OVERCOMING OF ILLEGAL LOGGING IN CENTRAL SULAWESI

2016 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Johnny Salam
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Human Resources ◽  
Crime Prevention ◽  
Research Approach ◽  
Illegal Logging ◽  
Legal Research ◽  
Factors Affecting ◽  
Community Crime Prevention ◽  
The Law ◽  
Central Sulawesi

Abstract This study aimed to understand the effectiveness of crime prevention and illegal logging in Central Sulawesi , and factors - factors affecting the crime prevention efforts of illegal logging in the area is , as well as how participation and cultural ' differences community crime prevention efforts against illegal logging in Central Sulawesi . The singer research approach using socio- legal research methods . Results Singer discovered Implementation crime prevention of illegal logging in the region of Central Sulawesi province , as far as Singer Not Operate Effectively Walk ; As well as optimal NOT illegal logging crime prevention efforts in the region of Central Sulawesi province , at least influenced by three factors ; ( 1 ) low capacity of Human Resources , ( 2 ) There has been used to support the inadequacy of the law enforcement process . ( 3 ) the low level of awareness of the law society. Alpha Keywords: Overcoming,  Illegal Loggin, Central Sulawesi

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document