scholarly journals Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik atas Tanah di Kota Banjarbaru (Putusan nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM)

2019 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 129
Author(s):  
Anggiat Perdamean Parsaulian ◽  
Sudjito .
Keyword(s):  
Qualitative Method ◽  
Research Data ◽  
Status Quo ◽  
Literature Study ◽  
Certification Process ◽  
Administration System ◽  
Land Registration ◽  
Land Administration ◽  
Mechanism Research ◽  
Office Level

Abstract: This research aims to identify the factors causing overlapping of land certificates in Land Office of Banjarbaru and the strategy of the office to resolve it. This research is an empirical research. Data collection was conducted through literature study and field study through interviews. The data was analyzed using qualitative method. The results show that: (1) The causes of overlapping of certificate in Kota Banjarbaru are: Land office did not carried out the certification process based on the procedures written on laws and regulations, lack of registration map as a base map, the owner (the applicant) does not life in the same area with the location of the parcel, and lack of awareness of the applicant regarding to land boundaries. (2) The problems were tackled by: grievence mechanism, research, prevention of mutation, revoke the decree and submit lawsuit to the State Administrative Court. (3)The solution and recommendation giving by Land Office of Kota Banjarbaru are the implementation of computerized land registration and good land administration system at land office level and village level.Keyword: overlapping, certificate, freehold title.Intisari: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tumpang tindih sertipikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, serta strategi penyelesaian yang dilakukan Kantor Pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan pengumpulan data di lapangan melalui wawancara. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya tumpang tindih sertipikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yaitu: Kantor pertanahan tidak menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kantor pertanahan belum memiliki peta pendaftaran yang lengkap, pemohon berdomisili di luar kota dari tanah yang disengketakan, pemohon kurang memahami letak batas tanah miliknya.(2) Penyelesaian masalah dilakukan dengan cara: pengaduan, penelitian, pencegahan mutasi (status-quo), pencabutan Surat Keputusan di Bidang Pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. (3) Solusi dan rekomendasi yang diberikan oleh kantor pertanahan adalah melalui program komputerisasi peta pendaftaran tanah, tertib administrasi pendaftaran tanah, tertib administrasi desa berkaitan dengan informasi tanah.Kata Kunci: tumpang tindih, sertipikat, hak milik.

scholarly journals ANALISIS LEGITIMASI ZAKAT PROFESI DARI DIMENSI SYARIAH DAN REGULASI DI INDONESIA

2020 ◽  
Vol 31 (2) ◽  
pp. 220
Author(s):  
Efri Syamsul Bahri ◽  
Mohd Mizan Mohammad Aslam ◽  
Hendro Wibowo
Keyword(s):  
Qualitative Method ◽  
Research Data ◽  
Literature Study ◽  
Research Results ◽  
Total Potential ◽  
Descriptive Approach

The total potential for zakat profession is IDR. 139.07 trillion, or 59.5 percent of Rp's total national zakat potential. 233.8 trillion. Meanwhile, the realization only reached IDR. 3.9 trillion or 2.8%. This study aims to analyze the zakat profession from the sharia and regulatory dimensions. This study uses a qualitative method with a descriptive approach and literature study. The research data was obtained by collecting and reviewing previous research results that were relevant to the theme. The results showed that zakat profession from the sharia dimension is obliged to follow the text of the Alquran and the fatwas of the ulama to meet the ‘nisab’ limit. Meanwhile, on the regulatory side, professional zakat is comprehensive. It is indicated by the presence of regulations at the macro, meso, and micro levels. Thus, professional zakat has strong legitimacy and can encourage optimizing the collection and distribution of zakat.

scholarly journals IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 KHUSUSNYA MENGENAI CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOTARIUS ◽  
2018 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 176
Author(s):  
Fachrul Rozy Latuconsina
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Literature Study ◽  
District Office ◽  
Land Registration ◽  
Land Administration ◽  
Data Source ◽  
Secondary Data Sources ◽  
Article 5

Abstract PPAT is needed by the community to provide services in the field of land, especially in making a written evidence of authentic deed PPAT. An area that is not enough to have PPAT positions can be appointed a Head of Sub-district as PPAT Temporary according to Article 5 paragraph (3) letter a GR Number 37 of 1998. Central Maluku District still lack PPAT position and has not been appointed Camat as PPAT-Temporary. Problems in this research are: 1) how the implementation of GR Number 37 of 1998, especially about Camat as PPAT-Temporary in Central Maluku District?, 2) factors influencing the implementation of the rule?, so the purpose of this research is to know the implementation of Article 5 paragraph (3) letter a GR Number 37 of 1998 in Central Maluku District and to determine the factors that affect its implementation. The research method used is empirical juridical method with primary data source and secondary data. Primary data obtained from direct research with interview technique to resource person. Secondary data sources were obtained from literature study using primary and secondary legal materials. The data obtained were analyzed qualitatively. The result of the research shows that the implementation of Article 5 paragraph (3) letter a GR Number 37 of 1998 in Central Maluku Regency has not run well, seen from there are only 3 (three) PPAT and 1 (one) Camat as PPAT-Temporary by 18 subdistrict, this is influenced by several factors , among others are: 1) Interest of Head of Sub-district to become PPAT-Temporary because every there socialization activity from District Office of Camat usually assign its staff to follow the socialization; 3) The geographical condition of Central Maluku District is vulnerable to the control so that the Camat does not have time to submit a request for appointment as PPAT-Temporary. Suggestions that can be submitted is to achieve the purpose of land registration and public service tasks to the community then it is better the appointment of the Camat as well as PPAT-Temporary by building and improving the facilities and means of transportation so that people can reach the Office PPAT easily. Keywords: PPAT-Temporary, Public Service of Land Administration Abstrak PPAT sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan di bidang pertanahan khususnya dalam pembuatan suatu alat bukti tertulis yaitu akta otentik PPAT. Suatu daerah yang belum cukup terdapat jabatan PPAT maka dapat diangkat seorang Camat sebagai PPAT Sementara sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a PP Nomor 37 Tahun 1998. Kabupaten Maluku Tengah masih kekurangan jabatan PPAT dan belum diangkat Camat sebagai PPAT-Sementara.  Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1) bagaimana implementasi PP Nomor 37 Tahun 1998 khususnya mengenai Camat sebagai PPAT Sementara di Kabupaten Maluku Tengah, 2) faktor yang mempengaruhi implementasi aturan tersebut?, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Pasal 5 ayat (3) huruf a PP 37 Tahun 1998 di Kabupaten Maluku Tengah dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian secara langsung dengan teknik wawancara kepada narasumber. Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Pasal 5 ayat (3) huruf a di Kabupaten Maluku Tengah belum berjalan dengan baik, terlihat dari hanya terdapat terdapat 3 (tiga) orang PPAT dan 1 (satu) orang Camat sebagai PPAT Sementara dari 18 Kecamatan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah : 1) Minat Camat untuk menjadi PPAT Sementara karena setiap ada kegiatan sosialisasi dari Kantor Pertanahan Camat biasanya menugaskan stafnya untuk mengikuti sosialisasi tersebut; 2) Kondisi geografis Kabupaten Maluku Tengah yang rentan kendali sehingga Camat tidak sempat untuk menyerahkan permohonan pengangkatan sebagai PPAT-Sementara. Saran yang dapat disampaikan adalah untuk mencapai tujuan pendaftaran tanah dan tugas pelayanan publik kepada masyarakat maka sebaiknya pengangkatan Camat sekaligus sebagai PPAT-Sementara dengan membangun dan memperbaik fasilitas dan sarana transportasi agar masyarakat dapat menjangkau Kantor PPAT dengan mudah. Kata Kunci: PPAT-Sementara, Pelayanan Publik bidang pertanahan.

scholarly journals Peran Sanggar Seni Apo Lagaan terhadap Kontinuitas Sape’ Karaang Dayak Bahau di Kota Samarinda Kalimantan Timur

2021 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 93-106
Author(s):  
Fernando Yonathan Tuah ◽  
Asril Gunawan ◽  
Zamrud Whidas Pratama
Keyword(s):  
Data Analysis ◽  
Qualitative Method ◽  
Research Data ◽  
Cultural Preservation ◽  
Government Agencies ◽  
Literature Study ◽  
Analysis Technique ◽  
Traditional Arts

Abstract: The art studio Apo Lagaan first appeared in Samarinda in 2007 and is still going on today. The Apo Lagaan art studio is an art studio that focuses on the traditional arts of the Bahau Dayak, especially the music of sape' karaang. This study aims to reveal the form of the Apo Lagaan Art Studio's role, the form of presentation of sape' karaang, and the meaning contained in the game. This study uses a qualitative method. The observation technique used includes the object of research and the determination of informants. The data collection techniques of this research include literature study, interviews, and documentation. The research data analysis technique is carried out by utilizing the data that has been found in the field. The results showed that the Apo Lagaan Art Studio had a role in the continuity of the sape' karaang in Samarinda City. The role of the Apo Lagaan Art Studio on the continuity of the sape' karaang in Samarinda City is carried out through studio activities related to activities, training, and performances of traditional Dayak Bahau music and dance. In addition, the Apo Lagaan art studio has also expanded its partnerships to several government agencies and schools to provide education to the general public about the importance of cultural preservation, especially by the younger generation.   Abstrak: Sanggar seni Apo Lagaan pertama kali muncul di Samarinda pada tahun 2007 dan masih bertahan hingga saat ini. Sanggar seni Apo Lagaan merupakan sanggar seni yang berfokus pada bidang kesenian tradisi Dayak Bahau khususnya musik sape’ karaang. Penelitian ini bertujuan mengungkap bentuk peran Sanggar Seni Apo Lagaan dan bentuk penyajian sape’ karaang serta makna yang terkandung dalam permainannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik observasi yang digunakan meliputi objek penelitian dan penentuan informan. Teknik pengumpulan data penelitian ini antara lain studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian dilakukan dengan memanfaatkan data-data yang telah ditemukan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanggar seni Apo Lagaan memiliki peranan terhadap kontinuitas sape’ karaang di Kota Samarinda. Peranan Sanggar Seni Apo Lagaan terhadap kontinuitas sape’ karaang di Kota Samarinda dilakukan melalui aktivitas sanggar yang terkait dengan kegiatan, pelatihan, dan pementasan musik dan tari tradisi Dayak Bahau. Di samping itu, sanggar seni Apo Lagaan juga memperluas kemitraannya ke beberapa instansi pemerintah dan sekolah-sekolah guna untuk memberikan edukasi kepada masyarakat awam akan pentingnya pelestarian budaya terutama oleh generasi muda.

scholarly journals Peran Administrasi Pertanahan dalam Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Pertanian Lahan Basah Kabupaten Bogor

2021 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 28-43
Author(s):  
Pramusintha Nugraha ◽  
Budi Mulyanto ◽  
Khursatul Munibah
Keyword(s):  
Geographically Weighted Regression ◽  
Agricultural Land ◽  
Irrigation System ◽  
Google Earth ◽  
Literature Study ◽  
Irrigated Rice ◽  
Land Registration ◽  
Land Administration ◽  
The Relationship ◽  
Spatial Plan

The area of irrigated rice fields during 2017-2018 has decreased by 19.84% in Indonesia and 30.10% in Bogor Regency. Wetland agricultural area of Bogor Regency Spatial Plan (RTRW) is intended for wetland food crops (lowland rice) which are cultivated intensively because their potential to provide an irrigation system thus urge to be protected. In certain conditions, land registration has impact on the conversion of agricultural land. This study aims to examine the relationship between land administration and the conversion of agricultural land. Interpretation of Google Earth imagery and field checks are methods for inventories of constructed land. The relationship between the variable y (built-up area) and the variable x (land administration) is modeled by Geographically Weighted Regression (GWR). Literature study of land administration regulations was carried out to understand the modeling results with the realities that occur in the field. The dynamics of land administration are greatest in the northern part of Central WP Bogor Regency, in the suburbs of South Tangerang City, and Depok City. The modeling produces a global value of R2 0.72 and local R2 0.44 to 0.86, meaning that land administration has the opportunity to become an instrument of control, by tightening the service requirements specified in the Regulation of the Head of the National Land Agency RI No. 1 Tahun 2010.

scholarly journals Upgrading the Land Administration System of the Philippines through ICT: A Review of the Land Titling Computerization Program

2019 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 1-13
Author(s):  
Jovito Jose Katigbak
Keyword(s):  
Land Tenure ◽  
Local Development ◽  
The Philippines ◽  
Information Services ◽  
Online Service ◽  
Administration System ◽  
Land Registration ◽  
Stable Environment ◽  
Land Administration ◽  
Land Titling

An effective and efficient land administration system is vital in pursuing national and local development as it ensures security of land tenure, enables citizens to utilize their land, and fosters a peaceful and stable environment. In the Philippines, the Land Registration Authority (LRA) demonstrated its commitment to adopt e-government by launching the Land Titling Computerization Project (LTCP) in 2008. Despite this major stride, the viability of the LTCP was put to the test due to a couple of challenges. Thus, this research attempts to describe the opportunities and challenges faced by the LTCP. It uses a descriptive-exploratory method as it identifies the depth of e-government development in the Philippines with a specific focus on the LTCP. The study finds that the LTCP is currently in the enhanced information services (stage 2) level based on the UN Online Service Index and basic gaps must be addressed via necessary improvements.

scholarly journals PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERJADI KESALAHAN DATA PENERBITANNYA (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Semarang)

NOTARIUS ◽  
2018 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 141
Author(s):  
Andina Alfia Rizqi
Keyword(s):  
Legal Protection ◽  
Land Ownership ◽  
Administration System ◽  
Land Registration ◽  
Registration Error ◽  
Land Administration ◽  
Data Error ◽  
Specification Analysis

Abstract This article is about legal protection for certificate owners in regard to registration error. The error might cause loss of land ownership of related certificate. This research used socio legal approach and descriptive specification analysis. The results of the study revealed that physical and juridical data error in land registration caused the certificate owner to suffer the loss of land ownership. The error also triggered a poor land administration system. Land registration guarantees legal land ownership. Thus, regarding errors on land certificate registration, BPN as the institution issuing the certificate makes corrections or revises the errors in Land Ownership Certificate.Based on the findings. Keywords: Legal Protection, Certificate Registration Error. Abstrak Penelitian ini mengenai Perlindungan hukum pemilik sertipikat dalam hal terjadi kesalahan data penerbitannya karena apabila hal ini terjadi maka mengakibatkan hilangnya unsur kepastian hukum hak atas tanah pada sertipikat yang bersangkutan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Semarang. Adapun pendekatan yang digunakan adalah socio legal dan spesifikasi deskriptif analitis. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa kesalahan data fisik maupun data yuridis dalam pendaftaran tanah mengakibatkan hilangnya unsur kepastian hukum hak atas tanah, sehingga pemilik sertipikat dirugikan. Kesalahan ini juga akan menciptakan sistem administrasi pertanahan yang tidak tertib. Dengan terdaftarnya hak atas tanah memberikan jaminan keamanan kepemilikannya untuk mewujudkan kepastian hukum. Apabila terdapat kesalahan dalam data penerbitan sertipikat, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh BPN sebagai pihak yang mengeluarkan sertipikat yaitu dilakukan pembetulan atau revisi atas kesalahan di dalam sertipikat Hak Atas Tanah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kesalahan Penerbitan Sertipikat.

scholarly journals Whose Land Is It Anyway?

2019 ◽  
Vol 6 (4) ◽  
pp. 1-22
Author(s):  
Aimee Kline ◽  
Élan Moore ◽  
Elizabeth Ramey ◽  
Kevin Hernandez ◽  
Lauren Ehrhardt ◽  
...  
Keyword(s):  
Customary Law ◽  
Registration System ◽  
Administration System ◽  
Land Registration ◽  
Land Administration ◽  
Customary Land

This Article dives into Ghana’s complex land-registration system, which is influenced by both statutory and customary law. Section II discusses Ghana’s statutory land laws. Section III provides a brief overview of Ghana’s customary land laws. Section IV discusses several obstacles within Ghana’s land-administration system.

SEXUAL EUPHEMISM EXPRESSED IN POP AND HIP HOP LYRIC SONGS: A PRAGMATIC STUDY

2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 109-122
Author(s):  
Cita Mustika Kusumah
Keyword(s):  
Sexual Activity ◽  
Hip Hop ◽  
Qualitative Method ◽  
Speech Act ◽  
Research Data ◽  
Body Parts ◽  
Taboo Words ◽  
Directive Speech ◽  
Descriptive Method ◽  
Sexual Body

This research aims to describe and give an overview of the use of sexual euphemism in pop and hip hop lyric songs to avoid taboo words which are usually unfreely to mention in public. The researcher uses qualitative method and descriptive method to analyze the data. The researcher uses forty songs consist of twenty pop songs and twenty hip hop songs to be analysed. From forty songs, the researcher finds ninety seven data. Researcher believes the data are found to contain sexual euphemism in the utterance that included in pragmatic study.Researcher describes and analyzes every single of data that are included the theory of Allan and Buridge (1991). From the research data, the researcher found that there is a differential usage of sexual euphemism in pop and hip hop which is sexual euphemism in sexual activity appears more frequently in pop songs and sexual euphemism in sexual body parts appears more frequently in hip hop songs. Both pop and hip hop songs use representative speech act more frequently than directive speech act. Euphemism was used in the lyrics to avoid words that are considered taboo in some communities.Keywords: speech act, sexual euphemismINTRODUCTIONIn

Kecemasan Komunikasi Mahasiswa saat Bimbingan Skripsi

2020 ◽  
Vol 26 (1) ◽  
pp. 98-105
Author(s):  
Tegar Aprilio Armanda
Keyword(s):  
Skill Acquisition ◽  
State Anxiety ◽  
Qualitative Method ◽  
Communication Apprehension ◽  
Research Data ◽  
Communication Studies ◽  
University Supervisor ◽  
Cause And Effect ◽  
Communication Anxiety ◽  
Descriptive Qualitative

Tegar Aprilio Armanda, NPM: 1532010014. “Student Communication Anxiety During Thesis Guidance (Analysis of Communication Anxiety To Alumni of Students of the Communication Studies Program Merdeka Madiun University Class of 2015). Communication Studies Program, Merdeka Madiun University, Supervisor : Maria Madgalena W., S.Sos, M.Si, Supervisor 2: Zulin Nurchayati, S.Psi, M.Si. Year 2020. The purpose of this study was to determine the cause and effect of communication anxiety between students of the Merdeka Madiun University Class of 2015 with the supervisor when conducting thesis guidance, forms of communication anxiety itself that have been experienced by students of Communication Studies Merdeka Madiun University Class of 2015, anticipatory steps taken by the Communication Sciences Merdeka Madiun University Class of 2015 students, how important is the handling of communication anxiety, data related to communication anxiety among final year students. This research uses descriptive qualitative method. Research data obtained through observation techniques, literature studies, interviews, and documentation. The informants came from the 2015 Communication Merdeka Madiun University alumni students. The results of this study are modeling and skill acquisition factors causing the emergence of communication anxiety, the type of communication anxiety perceived by informants is generalized context communication apprehension and situational communication apprehension, the form of communication anxiety perceived by informants is state anxiety, the most anticipatory step recommended by informants is to better understand the thesis material before the guidance and remain calm during the guidance.Keyword: Anxiety, Communication anxiety, Students of the Communication Studies Program Merdeka Madiun University Class of 2015,Thesis Guidance. 

PENGUATAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI HAFALAN FURUDHUL AINIYAH DI SMP NURUL JADID PAITON

2017 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 196-204
Author(s):  
Sulistiawati Sulistiawati
Keyword(s):  
High School ◽  
Religious Education ◽  
Junior High School ◽  
Qualitative Method ◽  
Religious Activities ◽  
Case Study Method ◽  
Literature Study ◽  
Observation Study ◽  
Homeroom Teachers

This research is intended to search and information about the strengthening of Islamic religious education (PAI) through the recitation of furudhul Ainiyah which is carried out in Nurul Jadid Paiton Junior High School. The method of this research is by qualitative method with case study method, to express. That is more intense and deep with the above phenomenon. Technique of completion of data and information is done through interview, observation, study study, and literature study. The findings of this research are 1). Students or students are required to complete the recitation of Furudhul Ainiyah as a condition to take the odd semester and even semester exam and become a requirement for class and graduation increase. 2). the implementation of the furudhul Ainiyah memorization is performed on Thursday and Friday nights and Tuesday nights, and can also be done during normal day breaks, 3). The responsible and recipient of the rote deposit are PAI teachers and their homeroom teachers, 4). For students and students who can not read written Al-qur'an is not subject to rote burden, but get special coaching related to Al-Qur'an reading written by the religious coordinator of students. 5). Memory materials include Aqidah, Fiqih or Amaliyah materials, and daily prayers for students of VII and VIII semerter 1 and 2, while for classes IX semesters 1 and 2 cover the material of the Qur'an and Fiqh. 6). (a). Principal, (b). Vice Principal of the curriculum section, (c). Coordinator of students' religious activities, (d). Teacher / teacher of PAI, (e). Homeroom, (e). Student religious coordinator, (f). Student.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document