scholarly journals Peran Administrasi Pertanahan dalam Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Pertanian Lahan Basah Kabupaten Bogor

2021 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 28-43
Author(s):  
Pramusintha Nugraha ◽  
Budi Mulyanto ◽  
Khursatul Munibah
Keyword(s):  
Geographically Weighted Regression ◽  
Agricultural Land ◽  
Irrigation System ◽  
Google Earth ◽  
Literature Study ◽  
Irrigated Rice ◽  
Land Registration ◽  
Land Administration ◽  
The Relationship ◽  
Spatial Plan

The area of irrigated rice fields during 2017-2018 has decreased by 19.84% in Indonesia and 30.10% in Bogor Regency. Wetland agricultural area of Bogor Regency Spatial Plan (RTRW) is intended for wetland food crops (lowland rice) which are cultivated intensively because their potential to provide an irrigation system thus urge to be protected. In certain conditions, land registration has impact on the conversion of agricultural land. This study aims to examine the relationship between land administration and the conversion of agricultural land. Interpretation of Google Earth imagery and field checks are methods for inventories of constructed land. The relationship between the variable y (built-up area) and the variable x (land administration) is modeled by Geographically Weighted Regression (GWR). Literature study of land administration regulations was carried out to understand the modeling results with the realities that occur in the field. The dynamics of land administration are greatest in the northern part of Central WP Bogor Regency, in the suburbs of South Tangerang City, and Depok City. The modeling produces a global value of R2 0.72 and local R2 0.44 to 0.86, meaning that land administration has the opportunity to become an instrument of control, by tightening the service requirements specified in the Regulation of the Head of the National Land Agency RI No. 1 Tahun 2010.

scholarly journals IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 KHUSUSNYA MENGENAI CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOTARIUS ◽  
2018 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 176
Author(s):  
Fachrul Rozy Latuconsina
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Literature Study ◽  
District Office ◽  
Land Registration ◽  
Land Administration ◽  
Data Source ◽  
Secondary Data Sources ◽  
Article 5

Abstract PPAT is needed by the community to provide services in the field of land, especially in making a written evidence of authentic deed PPAT. An area that is not enough to have PPAT positions can be appointed a Head of Sub-district as PPAT Temporary according to Article 5 paragraph (3) letter a GR Number 37 of 1998. Central Maluku District still lack PPAT position and has not been appointed Camat as PPAT-Temporary. Problems in this research are: 1) how the implementation of GR Number 37 of 1998, especially about Camat as PPAT-Temporary in Central Maluku District?, 2) factors influencing the implementation of the rule?, so the purpose of this research is to know the implementation of Article 5 paragraph (3) letter a GR Number 37 of 1998 in Central Maluku District and to determine the factors that affect its implementation. The research method used is empirical juridical method with primary data source and secondary data. Primary data obtained from direct research with interview technique to resource person. Secondary data sources were obtained from literature study using primary and secondary legal materials. The data obtained were analyzed qualitatively. The result of the research shows that the implementation of Article 5 paragraph (3) letter a GR Number 37 of 1998 in Central Maluku Regency has not run well, seen from there are only 3 (three) PPAT and 1 (one) Camat as PPAT-Temporary by 18 subdistrict, this is influenced by several factors , among others are: 1) Interest of Head of Sub-district to become PPAT-Temporary because every there socialization activity from District Office of Camat usually assign its staff to follow the socialization; 3) The geographical condition of Central Maluku District is vulnerable to the control so that the Camat does not have time to submit a request for appointment as PPAT-Temporary. Suggestions that can be submitted is to achieve the purpose of land registration and public service tasks to the community then it is better the appointment of the Camat as well as PPAT-Temporary by building and improving the facilities and means of transportation so that people can reach the Office PPAT easily. Keywords: PPAT-Temporary, Public Service of Land Administration Abstrak PPAT sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan di bidang pertanahan khususnya dalam pembuatan suatu alat bukti tertulis yaitu akta otentik PPAT. Suatu daerah yang belum cukup terdapat jabatan PPAT maka dapat diangkat seorang Camat sebagai PPAT Sementara sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a PP Nomor 37 Tahun 1998. Kabupaten Maluku Tengah masih kekurangan jabatan PPAT dan belum diangkat Camat sebagai PPAT-Sementara.  Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1) bagaimana implementasi PP Nomor 37 Tahun 1998 khususnya mengenai Camat sebagai PPAT Sementara di Kabupaten Maluku Tengah, 2) faktor yang mempengaruhi implementasi aturan tersebut?, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Pasal 5 ayat (3) huruf a PP 37 Tahun 1998 di Kabupaten Maluku Tengah dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian secara langsung dengan teknik wawancara kepada narasumber. Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Pasal 5 ayat (3) huruf a di Kabupaten Maluku Tengah belum berjalan dengan baik, terlihat dari hanya terdapat terdapat 3 (tiga) orang PPAT dan 1 (satu) orang Camat sebagai PPAT Sementara dari 18 Kecamatan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah : 1) Minat Camat untuk menjadi PPAT Sementara karena setiap ada kegiatan sosialisasi dari Kantor Pertanahan Camat biasanya menugaskan stafnya untuk mengikuti sosialisasi tersebut; 2) Kondisi geografis Kabupaten Maluku Tengah yang rentan kendali sehingga Camat tidak sempat untuk menyerahkan permohonan pengangkatan sebagai PPAT-Sementara. Saran yang dapat disampaikan adalah untuk mencapai tujuan pendaftaran tanah dan tugas pelayanan publik kepada masyarakat maka sebaiknya pengangkatan Camat sekaligus sebagai PPAT-Sementara dengan membangun dan memperbaik fasilitas dan sarana transportasi agar masyarakat dapat menjangkau Kantor PPAT dengan mudah. Kata Kunci: PPAT-Sementara, Pelayanan Publik bidang pertanahan.

scholarly journals Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik atas Tanah di Kota Banjarbaru (Putusan nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM)

2019 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 129
Author(s):  
Anggiat Perdamean Parsaulian ◽  
Sudjito .
Keyword(s):  
Qualitative Method ◽  
Research Data ◽  
Status Quo ◽  
Literature Study ◽  
Certification Process ◽  
Administration System ◽  
Land Registration ◽  
Land Administration ◽  
Mechanism Research ◽  
Office Level

Abstract: This research aims to identify the factors causing overlapping of land certificates in Land Office of Banjarbaru and the strategy of the office to resolve it. This research is an empirical research. Data collection was conducted through literature study and field study through interviews. The data was analyzed using qualitative method. The results show that: (1) The causes of overlapping of certificate in Kota Banjarbaru are: Land office did not carried out the certification process based on the procedures written on laws and regulations, lack of registration map as a base map, the owner (the applicant) does not life in the same area with the location of the parcel, and lack of awareness of the applicant regarding to land boundaries. (2) The problems were tackled by: grievence mechanism, research, prevention of mutation, revoke the decree and submit lawsuit to the State Administrative Court. (3)The solution and recommendation giving by Land Office of Kota Banjarbaru are the implementation of computerized land registration and good land administration system at land office level and village level.Keyword: overlapping, certificate, freehold title.Intisari: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tumpang tindih sertipikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, serta strategi penyelesaian yang dilakukan Kantor Pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan pengumpulan data di lapangan melalui wawancara. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya tumpang tindih sertipikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yaitu: Kantor pertanahan tidak menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kantor pertanahan belum memiliki peta pendaftaran yang lengkap, pemohon berdomisili di luar kota dari tanah yang disengketakan, pemohon kurang memahami letak batas tanah miliknya.(2) Penyelesaian masalah dilakukan dengan cara: pengaduan, penelitian, pencegahan mutasi (status-quo), pencabutan Surat Keputusan di Bidang Pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. (3) Solusi dan rekomendasi yang diberikan oleh kantor pertanahan adalah melalui program komputerisasi peta pendaftaran tanah, tertib administrasi pendaftaran tanah, tertib administrasi desa berkaitan dengan informasi tanah.Kata Kunci: tumpang tindih, sertipikat, hak milik.

scholarly journals ANALISIS POLA SPASIAL PERSEBARAN KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG

2020 ◽  
Vol 12 (02) ◽  
pp. 161
Author(s):  
Ranti Marinda ◽  
Santun R.P. Sitorus ◽  
Didit Okta Pribadi
Keyword(s):  
Economic Growth ◽  
Spatial Autocorrelation ◽  
Agricultural Land ◽  
Autocorrelation Analysis ◽  
Sustainable Food ◽  
Pattern Distribution ◽  
The Relationship ◽  
Autocorrelation Method ◽  
Spatial Plan

Kabupaten Karawang merupakan contoh wilayah yang menghadapi dualisme peran sebagai hinterland 2 kawasan metropolitan (Jabodetabek dan Cekungan Bandung) sekaligus sebagai salah satu lumbung padi nasional. Penetapan rencana tata ruang dan penetapan luasan serta lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah dilakukan untuk merespon dualisme peran tersebut. Penetapan Kawasan LP2B menjadi menarik untuk diteliti, khususnya terkait persebaran pola spasialnya melalui metode autokorelasi spasial. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menunjukkan pola hubungan atau korelasi antarlokasi, serta menganalisis faktor-faktor pendorong terjadinya korelasi tersebut. Analisis autokorelasi spasial yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat autokorelasi spasial bersifat positif dengan pola sebaran mengelompok (clustered), yang didefinisikan dalam 2 tipologi hubungan pengelompokan yaitu high-high dan low-low. Hubungan yang terjadi pada persebaran luasan Kawasan LP2B ini membuktikan adanya pengaruh rencana tata ruang dalam mengatur fungsi kawasan di Kabupaten Karawang. Penetapan Kawasan LP2B telah mengadaptasi perkembangan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi non-pertanian secara keruangan, yang disesuaikan dengan penggunaan lahan saat ini.Kata kunci: autokorelasi spasial, kutub pertumbuhan ekonomi, LISA, LP2B, Moran’sKarawang Regency faces dualism as a hinterland of 2 metropolitans area (Jabodetabek and Cekungan Bandung), as well as a national rice barn. Determination of the spatial plan and determination of the extent and location of the distribution of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) has been carried out to respond the role dualism. The determination of LP2B area is interesting to study, especially in relation to the spatial pattern distribution through the spatial autocorrelation method. This study aims to be able to show the pattern of relationships or correlations between locations, and analyze the driving factors of correlation. Spatial autocorrelation analysis concluded that there is a positive spatial autocorrelation with clustered patterns, which are defined in 2 typologies of grouping relationships namely high-high and low-low. The relationship that occurred in the distribution of LP2B area proved the influence of spatial plan in regulating the function of area in Karawang Regency. Establishment of the LP2B Area adapted non-agricultural economic growth poles, which are adapted to current land use.Key words: spatial autocorrelation, economic growth poles, LISA, LP2B, Moran’s

Seeing Like a Khedivate: Taxing Endowed Agricultural Land, Proofs of Ownership, and the Land Administration in Egypt, 1869

2020 ◽  
Vol 63 (5-6) ◽  
pp. 743-787
Author(s):  
Adam Mestyan
Keyword(s):  
Ottoman Empire ◽  
Agricultural Land ◽  
Central Administration ◽  
Land Administration ◽  
Land Survey ◽  
Government Capacity ◽  
State Modernization ◽  
The Relationship

Abstract Theories of state modernization rarely consider the relationship between sovereignty and government capacity. This paper focuses on the khedivate of Egypt, a semi-independent province in the Ottoman Empire. My claim is that endowed agricultural land was a useful tool of fiscal modernization for the khedivial government. The governors taxed and made such lands alienable for public purposes. In order to support this claim, this study uses an 1869 endowment certificate of Hoşyar, mother of Khedive Ismail, to examine the regulatory context of endowed agricultural land. Through an archival anthropology of Hoşyar’s certificate, I describe the legal layer of the khedivial land administration (the regulations about agricultural land) and the physiocratic layer (the proofs of ownership such as the taqsīṭ dīwānī and written land survey registers) in comparison with the Ottoman central administration. This case study thus contributes to the discussion about the compatibility of the Muslim endowment with modernization.

Pengaruh Konversi Lahan terhadap Strategi Pemanfaatan Modal Nafkah Rumah Tangga Buruh Tani

2020 ◽  
Vol 4 (3) ◽  
pp. 407
Author(s):  
Hesti Prastiwi ◽  
Martua Sihaloho
Keyword(s):  
Qualitative Data ◽  
Rice Fields ◽  
Livelihood Strategies ◽  
Quantitative Approach ◽  
Survey Method ◽  
Land Conversion ◽  
Literature Study ◽  
Irrigated Rice ◽  
Sustainable Food ◽  
The Impact

Lahan merupakan salah satu sumber daya agraria yang sangat penting bagi petani dikarenakan lahan merupakan salah satu sumber untuk bertahan hidup. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pembangunan yang terjadi di Indonesia semakin masif, menimbulkan konversi lahan bersifat permanen ketika lahan sawah beririgasi berubah menjadi kawasan pemukiman atau industri. Konversi lahan yang terjadi menyebabkan hilangnya beberapa atau seluruh modal nafkah yang ada. Perubahan modal nafkah ini akan mengakibatkan perubahan strategi nafkah petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konversi lahan terhadap strategi nafkah dan pengaruh pemanfaatan  modal nafkah  terhadap strategi nafkah rumah tangga. Lokasi penelitian ini yaitu Desa Pasirgaok, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan untuk menggali fakta, data, dan informasi dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif melalui metode survei dengan kuesioner yang didukung oleh data kualitatif melalui wawancara dan studi literatur hingga diperoleh hasil bahwa dampak konversi lahan mempengaruhi modal dan strategi nafkah.Kata Kunci: buruh tani, konversi lahan, modal nafkah, strategi nafkah=====ABSTRACTLand is one of the most important agrarian resources for farmers because land is one source of livelihood survival. According to Constitution Number 41 Year 2009 on concerning The Protection of Sustainable Food Agriculture. The development that is taking place in Indonesia is increasingly massive leading to permanent land conversion when technical irrigated rice fields change into residential or industrial areas. The land conversion that occurs causes a loss of some or all existing livelihood asset. This change in livelihood asset will result in a change in farmers livelihood strategies. This study aims to analyze the influence of the impact of land conversion towards livelihood strategies and the influence of the utilization of livelihood asset towards the livelihood strategies households. The location of this research is Pasirgaok Village, Rancabungur District, Bogor Regency. The method used to extract facts, data, and information in the research is the quantitative approach through survey method with questionnaires supported by qualitative data through interview and literature study until it is obtained that the impact of land conversion towards landless farmer household’s assets and livelihood strategies.Keywords: land conversion, landless farmer, livelihood asset, livelihood strategies

Sifat-sifat Submodul Prima dan Submodul Prima Lemah

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 183
Author(s):  
Hisyam Ihsan ◽  
Muhammad Abdy ◽  
Samsu Alam B
Keyword(s):  
Prime Ideal ◽  
Literature Study ◽  
Prime Submodules ◽  
Unitary Module ◽  
Prime Submodule ◽  
Definition Of ◽  
The Relationship

Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka yang bertujuan untuk mengkaji sifat-sifat submodul prima dan submodul prima lemah serta hubungan antara keduanya. Kajian dimulai dari definisi submodul prima dan submodul prima lemah, selanjutnya dikaji mengenai sifat-sifat dari keduanya. Pada penelitian ini, semua ring yang diberikan adalah ring komutatif dengan unsur kesatuan dan modul yang diberikan adalah modul uniter. Sebagai hasil dari penelitian ini diperoleh beberapa pernyataan yang ekuivalen, misalkan  suatu -modul ,  submodul sejati di  dan ideal di , maka ketiga pernyataan berikut ekuivalen, (1)  merupakan submodul prima, (2) Setiap submodul tak nol dari   -modul memiliki annihilator yang sama, (3) Untuk setiap submodul  di , subring  di , jika berlaku  maka  atau . Di lain hal, pada submodul prima lemah jika diberikan  suatu -modul,  submodul sejati di , maka pernyataan berikut ekuivalen, yaitu (1) Submodul  merupakan submodul prima lemah, (2) Untuk setiap , jika  maka . Selain itu, didapatkan pula hubungan antara keduanya, yaitu setiap submodul prima merupakan submodul prima lemah.Kata Kunci: Submodul Prima, Submodul Prima Lemah, Ideal Prima. This research is literature study that aims to examine the properties of prime submodules and weakly prime submodules and the relationship between  both of them. The study starts from the definition of prime submodules and weakly prime submodules, then reviewed about the properties both of them. Throughout this paper all rings are commutative with identity and all modules are unitary. As the result of this research, obtained several equivalent statements, let  be a -module,  be a proper submodule of  and  ideal of , then the following three statetments are equivalent, (1)  is a prime submodule, (2) Every nonzero submodule of   -module has the same annihilator, (3) For any submodule  of , subring  of , if  then  or . In other case, for weakly prime submodules, if given  is a unitary -module,  be a proper submodule of , then the following statements are equivalent, (1)  is a weakly prime submodule, (2) For any , if  then . In addition, also found the relationship between both of them, i.e. any prime submodule is weakly prime submodule.Keywords: Prime Submodules, Weakly Prime Submdules, Prime Ideal.

scholarly journals Analysis of Ownership Data from Consolidated Land Threatened by Water Erosion in the Vlára Basin, Slovakia

2020 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 51
Author(s):  
Alexandra Pagáč Mokrá ◽  
Jakub Pagáč ◽  
Zlatica Muchová ◽  
František Petrovič
Keyword(s):  
Soil Erosion ◽  
Soil Loss ◽  
Agricultural Land ◽  
Water Erosion ◽  
Land Consolidation ◽  
Land Fragmentation ◽  
Erosion Risk ◽  
Definition Of ◽  
The Relationship ◽  
Soil Loss Equation

Water erosion is a phenomenon that significantly damages agricultural land. The current land fragmentation in Slovakia and the complete ambiguity of who owns it leads to a lack of responsibility to care for the land in its current condition, which could affect its sustainability in the future. The reason so much soil has eroded is obvious when looking at current land management, with large fields, a lack of windbreaks between them, and no barriers to prevent soil runoff. Land consolidation might be the solution. This paper seeks to evaluate redistributed land and, based on modeling by the Universal Soil Loss Equation (USLE) method, to assess the degree of soil erosion risk. Ownership data provided information on how many owners and what amount of area to consider, while taking into account new conditions regarding water erosion. The results indicate that 2488 plots of 1607 owners which represent 12% of the model area are still endangered by water erosion, even after the completion of the land consolidation project. The results also presented a way of evaluating the territory and aims to trigger a discussion regarding an unambiguous definition of responsibility in the relationship between owner and user.

Learning from intelligent conversation

IMP Journal ◽  
2016 ◽  
Vol 10 (3) ◽  
pp. 512-539 ◽  
Author(s):  
Luitzen De Boer ◽  
Poul Houman Andersen
Keyword(s):  
System Theory ◽  
Design Methodology ◽  
Historical Analysis ◽  
Research Field ◽  
Literature Study ◽  
Content Type ◽  
Narrative Literature ◽  
The Relationship ◽  
Conceptual Research

Purpose The purpose of the paper is to contribute to further advancing of IMP as a research field by setting up and starting a theoretical conversation between system theory and the IMP. Design/methodology/approach The approach is based on a narrative literature study and conceptual research. Findings The authors find that system theory and cybernetics can be regarded as important sources of inspiration for early IMP research. The authors identify three specific theoretical “puzzles” in system theory that may serve as useful topics for discussion between system theorists and IMP researchers. Originality/value Only a handful of papers have touched upon the relationship between system theory and IMP before. This paper combines a narrative, historical analysis of this relationship with developing specific suggestions for using system theory as a vehicle for further advancement of IMP research.

Government failures and non-performing loans in European countries: a spatial approach

2021 ◽  
Vol ahead-of-print (ahead-of-print) ◽  
Author(s):  
Ferdinando Ofria ◽  
Massimo Mucciardi
Keyword(s):  
Public Debt ◽  
Geographically Weighted Regression ◽  
European Countries ◽  
Weighted Regression ◽  
Second Step ◽  
Ols Regression ◽  
Content Type ◽  
The Impact ◽  
The Relationship ◽  
The Eu

PurposeThe purpose is to analyze the spatially varying impacts of corruption and public debt as % of GDP (proxies of government failures) on non-performing loans (NPLs) in European countries; comparing two periods: one prior to the crisis of 2007 and another one after that. The authors first modeled the NPLs with an ordinary lest square (OLS) regression and found clear evidence of spatial instability in the distribution of the residuals. As a second step, the authors utilized the geographically weighted regression (GWR) to explore regional variations in the relationship between NPLs and the proxies of “Government failures”.Design/methodology/approachThe authors first modeled the NPL with an OLS regression and found clear evidence of spatial instability in the distribution of the residuals. As a second step, the author utilized the Geographically Weighted Regression (GWR) (Fotheringham et al., 2002) to explore regional variations in the relationship between NPLs and proxies of “Government failures” (corruption and public debt as % of GDP).FindingsThe results confirm that corruption and public debt as % of GDP, after the crisis of 2007, have affected significantly on NPLs of the EU countries and the following countries neighboring the EU: Switzerland, Iceland, Norway, Montenegro, and Turkey.Originality/valueIn a spatial prospective, unprecedented in the literature, this research focused on the impact of corruption and public debt as % of GDP on NPLs in European countries. The positive correlation, as expected, between public debt and NPLs highlights that fiscal problems in Eurozone countries have led to an important rise of problem loans. The impact of institutional corruption on NPLs reports that the higher the corruption, the higher is the level of NPLs.

scholarly journals The Regulation of Ownership of Agricultural Land Rights that Exceeds the Maximum Limit

Jurnal Akta ◽  
2020 ◽  
Vol 7 (3) ◽  
pp. 323
Author(s):  
Ana Rubiyani
Keyword(s):  
Agricultural Land ◽  
Land Rights ◽  
Land Area ◽  
Land Registration ◽  
The Government ◽  
Ownership Rights ◽  
And Control ◽  
Maximum Limit

Land is a form of gift given by God, but human has given brain to think the challenges of live like the land problems, so that the government tries to regulate it properly. The problems in this thesis are: 1) How to regulate ownership of agricultural land rights that exceeds the maximum limit based on Act No. 56 (Prp) of 1960 concerning the Determination of Agricultural Land Areas? 2) How is the action taken by the Land Office towards ownership of agricultural land rights that exceeds the maximum limit? The method used is juridical empirical, with descriptive analytical specifications. The method used in this research is an empirical juridical approach. The results of this study are: (1) The regulation of ownership of agricultural land rights that exceeds the maximum limit is based on Act No. 56 (Prp) of 1960, namely that the provisions regarding land restrictions state that the application for ownership rights as referred to in Article 4 paragraph 1 of Act No. 56 (Prp) 1960 was limited to a maximum land area of 2000 m2. 2) The steps of the Land Office in implementing Act No. 56 (Prp) of 1960, namely the need for a concept of supervision and control over control of land rights, given the various problems that often arise such as in land registration activities.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document