scholarly journals EVALUASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KINERJA KEUANGAN DI KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA

2017 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
Author(s):  
Chelsea Pangalila ◽  
Inggriani Elim ◽  
Stanley Kho Walandouw

Budget is a blueprint of the existence of a State and is a future directive. The Local Government Budgeting Process should be a benchmark for achieving the expected performance, so that regional budget planning should be able to clearly describe the performance objectives. With the preparation of a good budget, can be easily obtained information in decision-making. Local governments are responsible for the management of local finances. In the implementation of regional financial management, the regional head holds the general power obliged to carry out in accordance with the Rules that have been determined. In order for the implementation of local financial management carried out in an orderly and obedient to the applicable legislation. The purpose of this research is to know how the process of budget preparation and how the financial performance in Sonder District of Minahasa regency. Data collection method used is qualitative descriptive analysis that is by describing the preparation of budget and financial performance of local government in subdistrict sonder. The results of the research show that the process of Budgeting Process in Sonder District starts from the preparation of the Local Government Work Plan (RKPD), KUA / PPAS up to the Working Budget Plan of Local Government Work Unit (RKA-SKPD) Then presented to the Implementation Document of the Budget of Work Unit of Regional Region (DPA-SKPD). Budgeting and financial performance of local government in Kecamatan Sonder is quite effective. where the budgeting is done using the Planning, Programming, and Budgeting System (PBBS) approach, and the financial performance in the preparation of the budget goes well despite the delay but the implementation is still good and under control. This can be seen from how the process of preparing the budget and strategic plans that are set in the long term.Keywords: Budget Drafting Process, Financial Performance

Author(s):  
Ferly Christian Kolinug ◽  
Anderson Guntur Kumenaung ◽  
Debby Christina Rotinsulu

ABSTRAK Pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga pembiayaan pembangunan secara bertahap akan menjadi beban terhadap pemerintah daerah. Keadaan ini akan semakin memperkuat tekanan internal dari keuangan daerah, karena peranan sumbangan dan bantuan pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah akan semakin kecil. Bantuan pusat dalam pembiayaan pembangunan hanya akan diberikan untuk menunjang pengeluaran pemerintah, khususnya untuk belanja pegawai dan program-program pembangunan yang hendak dicapai. Hal ini berarti bahwa seiring dengan berjalannya otonomi, dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah mulai berkurang dan yang menjadi sumber utama pembiayaan daerah adalah pendapatan dari daerah sendiri. Transfer Pemerintah Pusat khususnya yang didominasi oleh transfer tidak bersyarat yaitu DAU dan DBH menjadi sumber dana utama dalam menunjang pembiayaan pembangunan yang ada di Kota Manado, hal ini mengindikasikan adanya fenomena flypaper effect pada Kota Manado. Penelitian ini bertujuan menelaah performa kinerja keuangan daerah untuk mengetahui apakah transfer atau DAU plus DBH dari pemerintah pusat dan PAD berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah (BD) Kota Manado serta untuk mendeteksi terjadinya flypaper effect. Data yang dipakai menggunakan data time series dengan periode anggaran tahun 2006-2012. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis rasio dan model ekonometrik, dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis rasio menunjukkan kemandirian dan derajat desentralisasi memiliki trend positif, akan tetapi masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, juga ditemukan  produktivitas dan efektivitas belanja daerah (BD) terjadi penurunan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara terpisah maupun serentak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan  pengaruh PAD terhadap BD lebih besar daripada pengaruh DAU terhadap BD dan memberikan bukti tentang tidak adanya keberadaan flypaper effect. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Manado dalam memprediksi Belanja Daerahnya (BD) lebih mengutamakan kemampuan keuangannya sendiri yang diproksi dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).   Kata kunci:      Kinerja Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),  Flypaper Effect. ABSTRACT The implementation of decentralization be financed at the expense of the Regional Budget (APBD) so that development financing will gradually become a burden for local governments. This situation will further strengthen the internal pressure of the financial area, because the role of donations and assistance in financing the regional development center will be smaller. Central assistance in development financing will only be granted to support government spending, particularly for personnel expenditure and development programs to be achieved. This means that over autonomy, transfer of funds given by the central government to local governments began to decrease and become the main source of funding is the revenue from the region itself. Central Government Transfers particularly dominated by unconditional transfer that DAU and DBH become a major source of funding to support the financing of development in the city of Manado, it indicates that the phenomenon of flypaper on the city of Manado. The research examined the performance of the financial performance area to determine whether the transfer or DAU plus DBH of the central government and the PAD influence on local government expenditures (BD) as well as the city of Manado for detecting the occurrence of flypaper. The data used using time series data with the 2006-2012 budget period. The analytical method used is the ratio analysis models and econometric models, using secondary data. Results of the analysis showed the ratio of self-reliance and degree of decentralization has a positive trend, but still highly dependent on the transfer of funds center, also found the productivity and effectiveness of expenditure areas (BD) decline. Regression analysis showed that DAU and PAD separately or simultaneously positive effect on regional expenditures and the effect of PAD to BD is greater than the influence of the DAU to BD and provide evidence about the absence of the existence of flypaper. This indicates that the Local Government Area of ​​Manado in predicting Shopping (BD) prefers his own financial capabilities are a proxy of acceptance revenue (PAD).   Keywords: Financial Performance Regional Budget (APBD), flypaper.


2019 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 221-236
Author(s):  
Kemal Hidayah ◽  
Fani Heru Wismono ◽  
Mayahayati Kusumaningrum ◽  
Rustan Amarullah

Local government will gain prestige if the examination accounting performance of local government gets an unqualified opinion (WTP) from BPK. The opinion shows that the performance of the local government is in accordance with the principle of accountability. However, not all of local governments be able to achieve the predicate of WTP, because indeed to get it is not easy. Therefore, it is necessary for agencies to be the leading sector to assist all OPDs in preparing the accounting performance reports of each agency before the BPK enters, and the agency is the Inspectorate. This research aims to describe the role of Inspectorate in Samarinda City in defending the WTP predicate.Using a qualitative approach and descriptive analysis, in-depth interviews were conducted to officials from the Inspectorate and Regional Financial Management Agency (BPKAD) to validate the data. The conclusions obtained were that the Inspectorate had several roles in maintaining the WTP predicates in Samarinda City, namely: the role of facilitation, guidance, and verification for the OPD, the coordination role for the DPRD, the role of coordination and facilitation for the BPK, and the role of reporting and input to regional heads to take further policy steps. Keywords: Inspectorate’s Role, Supervision, Local Government Performance, Unqualified Opinion Abstrak Mendapatkan hasil pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK merupakan suatu prestise tersendiri bagi daerah. Predikat inilah yang menunjukkan bahwa laporan kinerja keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Namun demikian belum semua daerah mampu mencapai derajat WTP, karena memang untuk mendapatkannya tidak mudah. Oleh karenanya perlu instansi yang menjadi leading sector untuk mendampingi seluruh OPD dalam menyusun laporan kinerja keuangan masing-masing instansi sebelum BPK masuk, dan instansi tersebut adalah Inspektorat. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran bagaimana peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda dalam mendukung predikat WTP yang dalam beberapa tahun ini telah diraih oleh Kota Samarinda. Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, dilakukan in-depth interview kepada para pejabat dan stakeholder dari Inspektorat serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) agar dapat dilakukan kroscek terhadap data yang ada. Kesimpulan yang diperoleh adalah Inspektorat memiliki beberapa peran dalam mempertahankan predikat WTP di Kota Samarinda, antara lain peran fasilitasi, pembinaan, serta verfikasi bagi OPD, peran koordinasi bagi DPRD, peran koordinasi dan fasilitasi bagi BPK, dan peran pemberi bahan laporan dan masukan bagi kepala daerah untuk mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. Kata Kunci: Peran Inspektorat, Pengawasan, Kinerja Pemerintah Daerah, WTP


2014 ◽  
Vol 9 (3) ◽  
Author(s):  
Herman Karamoy ◽  
Heince Wokas

Budget Realization Report (LRA) which published local governments provide very useful information to assess the financial performance. This study aims to analyze the performance of the Local Government and Bolaang Mongondow Timur dan  Kotamobagu  2009-2012. The analysis showed that both the local government needs to improve the performance of the financial management


2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 302-309
Author(s):  
Efriyani Sumastuti ◽  
Eriza Nariyanti ◽  
Ika Indriasari

The financial performance of local governments is a measure used to ensure the ability of the regions to properly and correctly enforce financial implementation rules to maintain the desired services. This study aims to analyze the financial performance of the local government of Semarang City using 5 financial ratios. The data used is secondary data, in the form of the Semarang City Regional Budget Realization Report in 2013-2017. Furthermore, 5 financial ratios are calculated, consisting of effectiveness ratios, efficiency ratios, compatibility ratios, growth ratios and independence ratios. The results showed that in general the financial performance of the Semarang City local government was very good. This can be seen from the effectiveness ratio of local revenue is very effective, the ratio of regional financial efficiency is very efficient, the ratio of operating expenditure to regional expenditure, the ratio of operating expenditure growth and the growth ratio of capital expenditure has positive growth, the ratio of self-reliance is moderate with participatory relationship patterns. Even so, it is necessary to increase and optimize Regional Original Income (PAD) from year to year through controlling new regional potentials and developing regional potential.


2016 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
Author(s):  
Novita Mandagi ◽  
Jantje J. Tinangon ◽  
Jessy D.L Warongan

The ability of a region to carry out regional autonomy as measured by financial performance area. The size of the financial performance of one of them is financial management is reflected in the Regional Budget (APBD). This study aimed to analyze the financial performance in the management of budget revenues and expenditures at the Department of Financial Management, Revenue and Assets (DPKPA). In this study the methods of analysis used is descriptive analysis. Data analysis was performed by using financial ratio analysis area and the results are described / portrayed on how the analysis of the financial performance in the management of budget revenues and expenditures at the Department of Financial Management, Revenue and Assets of 2011-2014. The results showed that the ratio of independence included in the category of low, the ratio of the degree of decentralization included in the category of low, level of local financial activities included in the category of low, effective ratio shows the financial performance increased, and the level of efficiency is categorized still less efficient. South Minahasa District Government should optimize regional revenue collection and also perform priorities in budgetary spending in the area. Keywords : financial performance, budget revenue and expenditure, financial management


2018 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 51-55
Author(s):  
Annas L Mappiasse

This research is related to the issue performance of local government in Indonesia, which needs to beimproved after the introduction of regional autonomy. Each of local governments need to establish and manage their own public financial management system. Many factors may affect the financial performance of local government. This study aimed to examine whether the characteristics of the local governments and the results of the audit can improve the financial performance of local government, as measured by the efficiency ratio. By using multiple regression analysis on 94 samples of local government financial report for year 2011, the study was able to prove that the dependence level and government expenditures have positive significant effect on financial performance. Legislative and the audit findings have negative significant effect on financial performance. While the size, wealth, and audit opinions do not affect the financial performance of thegovernment in the island of Java.


2018 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 383
Author(s):  
Krisnawati Arum Kusuma Wardhani

This research is aimed to find out how the performance of regional financial management of Palembang City in increasing APBD of Palembang City, and how to proportion of revenue and expenditure target of APBD Kota Palembang. The theory used in this study is the concept of performance analysis of regional finances according to Mahmudi (2010), which examines the performance of management of regional keunagan based on the financial performance indicators of regional income and financial performance of Regional Expenditure during the period of 2010 to 2015. In accordance with the focus, Qualitative design, to describe the state of subject / object of research based on facts that appear or as it is (fact finding). Data collection was done by observation, interview, and documentation technique. The result of research shows that the growth of APBD from the side of regional income shows that there is a trend of revenue increase from PAD post, but in general the balancing fund positions still dominate the regional income, so that the high rate of regional dependency is balanced fund. While from the side of regional expenditure, it is envisaged that every year the Local Government of Palembang City always allocates a larger budget to the indirect spending group. This indicates that the Local Government of Palembang City still allocates more budget for things that are not directly related to the implementation of the program such as personnel expenditure in the form of salaries and allowances regulated in law, interest expenditure, grant expenditure, social assistance expenditure, Results to provinces / districts / municipalities and village governments, unexpected financial aid and shopping expenditures.Keywords: Performance, Management, Regional Finance.


2021 ◽  
Vol 11 (-) ◽  
pp. 27-30
Author(s):  
Vitalii ZIANKO ◽  
Tetiana NECHYPORENKO

The paper is devoted to the implementation of regional budget policy in Ukraine. The main vectors of budget policy development as a component of socio-economic policy at the local level are highlighted. Within the framework of the declared budget policy, the peculiarities of the formation and functioning of local (regional) budgets are considered. The interpretation of the definitions of "budget" and "policy" is presented, and the author's definition of the essence of the budget policy of the region is offered. The conceptual dominants of budget policy, the implementation of which takes place through the budget mechanism, are studied. It is proved that budget policy is an important lever of influence and a real reflection of the tactics and strategy of public authorities and local governments in the budget sphere. It is substantiated that the effectiveness of the implementation of regional budget policy directly depends on the sequence of steps aimed at increasing the level of competitiveness of the regions and overcoming the existing regional disparities. On the basis of generalization of thematic researches and practice the offers concerning application of levers of budgetary regulation which define a level of efficiency of budgetary policy of region are formulated. It is stated that the content of the budget policy of the region should be to determine the course, tasks and activities of the state and local governments in the field of formation and use of budget funds. Full implementation of the budget policy of the region stimulates the functioning of economic activity of administrative-territorial units, promotes rational budget planning, as well as the effective filling, distribution and use of local financial resources.


2017 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Juli Juli Juli

This study examined differences in the local government's financial performance before and after the transition from central tax BPHTB be local taxes? In general, this study aims to determine the contribution BPHTB to the PAD as a source of funding for the survival of each region in order to achieve local autonomy system. The samples used in this study is the district/city that has existed since autonomy BPHTB not be treated as 114 cities/districts. The realization of the study observation period is the period before the transition budget BPHTB (Year 2010) and after the transition BPHTB (Year 2011). The research data were statistically tested with a different test of two paired samples. The results show that the performance of local government in Java have differences before and after the transition BPHTB from the central government to local governments. This research can provide empirical evidence of the differences in the financial performance of the post-transition region from the center to the regions BPHTB especially Java. The results of this study can also be used as a reference in future studies with similar themes to consider several things. First, the use of samples that are not confined to the local government but the entire Indonesian island of Java. Second, adding the growth rate ie performance measurement. Third, review the compatibility ratio because in addition to operational expenditure and capital expenditure is no longer heading in the budget expenditure is financing and transfer.     Keywords: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Financial Performance, Autonomous Region.


2017 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
Author(s):  
Magfirah S. Rahayu ◽  
Hendrik Manossoh ◽  
Stanley Kho Walandouw

Public estimate is a planning tool as well as local financial control, the execution of expenditure by local government to do an activity must be accounted by PPTK (Activity Technical Management Officer) on a timely basis. Fundamentally, Money Inventory (MI) can only be provided to finance the operational payment needs of the work unit, in the process of absorption of APBD, fund cash disbursement used is a Money Inventory (MI) accounting system in the form of Replace Money (RM), This study aims to evaluate the implementation of System and Inventory Money Prosedur at the planning, Reasearch and Development Agency of South Minahasa Regency throught descriptive analysis method collected by means of  observation and interview. Based on the results of research implementation of system and money inventory procedures has been done effective way means it has been done effective way means it has been in accordance with the theory of accounting system and existing rules include related functions and documents used.Keywords: Procedure, Money Inventory, Replace Money


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document