scholarly journals KONSEP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN LEVEL KEMATANGAN PADA SMPN KOTA LUBUKLINGGAU

2021 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 57-71
Author(s):  
Sepriadi Sepriadi ◽  
Dedy Syamsuar ◽  
Linda Atika
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Ad Hoc ◽  
It Management ◽  
Management Framework ◽  
Level 1

SMP Negeri Kota Lubuklinggau merupakan instansi pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ada dikota Lubuklinggau, yang terdiri dari 15 sekolah yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Lubuklinggau. Pentingnya peranan teknologi yang digunakan oleh SMP Negeri Kota Lubuklinggau dapat memberikan dampak yang baik jika pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dengan maksimal. Kondisi saat ini di SMP Negeri Kota Lubuklinggau tidak dapat mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi yang ada telah berjalan secara optimal atau tidak,karena saat ini tidak memiliki indikator yang memberikan gambaran informasi tentang kinerja teknologi informasi yang ada dapat dilakukan susuai dengan visi dan misi pada setiap SMP Negeri Kota Lubuklinggau. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan tata kelola terhadap penggunaan teknologi informasi yang telah ada di setiap SMP Negeri Kota Lubuklinggau. Framework COBIT 5 akan digunakan untuk melakukan tata Kelola Teknologi Informasi Negeri Kota Lubuklinggau. Berdasarkan penelitian ini, Terdapat 4 domain dari COBIT 5 yang terpilih untuk dapat menentukan tingkat kematangan teknologi informasi SMP Negeri Kota Lubuklinggau yaitu BAI08 (Manage Knowledge), EDM04 (Ensure Resource Optimisation), APO01 (Manage the IT management framework) dan APO07 (Manage Human Resources). Hasil dari penilaian tingkat kematangan tata kelola TI pada SMP Negeri Kota Lubuklinggau yaitu 1.48 berada pada level 1 dengan identifikasi teknologi informasi telah dilakukan secara Intial/ Ad Hoc.

Evaluasi Penyelarasan Strategi Teknologi Informasi dan Strategi Bisnis di PT X Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 5.0

2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 81-86
Author(s):  
Wella Wella ◽  
Andreas Febrianus Tanujaya
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Enterprise Architecture ◽  
It Management ◽  
Management Framework ◽  
Governance Framework ◽  
Requirements Definition ◽  
Level 3 ◽  
Level 1 ◽  
Level 2 ◽  
Capability Level

Pemanfaatan TI sangat penting untuk penyampaian strategi dan visi utama bisnis sehingga mendukung aktivitas organisasi. PT X merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang plantation. PT X berkeinginan untuk mengetahui tingkat kapabilitas tata kelola TI mereka. Penelitian ini menggunakan framework COBIT 5.0 dan Capability Level. Proses yang akan diuji adalah Ensure Governance Framework Setting and Maintenance, Ensure Benefits Delivery, Manage the IT Management Framework, Manage Strategy, Manage Enterprise Architecture, Manage Portfolio, Manage Human Resources, Manage Relationship, Manage Programs and Projects, dan Manage Requirements Definition. Target yang ingin dicapai oleh PT X adalah pada level 3 untuk proses Manage Strategy, sedangkan untuk proses yang lain ditargetkan pada level 2. Namun, hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi yaitu Ensure Governance Framework Setting and Maintenance, Ensure Benefits Delivery, Manage the IT Management Framework, Manage Enterprise Architecture, Manage Portofolio, Manage Programmes and Projects, dan Manage Requirements Definition berhenti pada level 1. Sedangkan Manage Strategy, Manage Human Resources dan Manage Relationship berhenti pada level 2. Sehingga perusahaan masih harus melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan yang mendasar pada framework COBIT5.0. Kata kunci—Capability Level, COBIT 5.0, IT Framework, IT Governance.

Tingkat Kapabilitas Tata Kelola TI Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Sam Ratulangi

2017 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
pp. 9-14
Author(s):  
Wella Wella ◽  
Anasthasia Tampi
Keyword(s):  
It Governance ◽  
Resource Optimization ◽  
It Management ◽  
Average Score ◽  
Measurement Tool ◽  
Management Framework ◽  
Index Terms ◽  
Level 1 ◽  
The City ◽  
Capability Level

This study discusses the state of IT governance in colleges that are outside Java, Indonesia, Universitas Sam Ratulangi. This study also aimed to provide recommendations for improvement that IT governance in the region there are more improved. COBIT 5.0 be used to measuring the level of IT governance capability. Within this framework, there is measurement tool called Capability Level, which is a model capability that can help process of defining and understanding the processes of an organization. 7 of 37 Enabler Goals / Processes owned COBIT 5.0 are the main purpose of universities, among others: Ensure Risk )ptimization (EDM03), Ensure Resource Optimization (EDM04), Manage the IT Management Framework (APO01) Manage Human Resources (APO07), Manage Risk (APO12), Manage  security (APO13), and Manage Changes (BAI06). The results of the evaluation of the measurement capabilities of IT governance at universities in Manado stop at level 1, with a score that is not so good in all of its processes, with an average score obtained is 50.87. Having in mind the scores obtained, it can be given recommendations for the improvement of higher education in the city of Manado, so that IT governance in the region there equate with IT governance in Java. Index Terms — Capability Level, COBIT 5.0, IT Governance.

scholarly journals Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Simcobit, Studi Kasus pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang

2019 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
Author(s):  
Rendi Septriadi ◽  
Firdaus Firdaus ◽  
Widya Cholil
Keyword(s):  
Information Technology ◽  
Evaluation Research ◽  
It Management ◽  
Management Framework ◽  
Technology Governance ◽  
Information Technology Governance ◽  
Domain Mapping ◽  
Level 1 ◽  
Quantitative Descriptive ◽  
Capability Level

<p align="center"><strong>ABSTRACK</strong></p><p><em>The Information technology governance that is mostly used is COBIT 5 . in order to simply the process domain mapping SIMCOBIT was used as a framework . it was used to find out the information technology governance at Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang and to give the improvement of the information technology governance itself. This study was quantitative descriptive evaluation research. In this study questionnaries were used in order to measure the capability level. Based on the result it can be concluded that  STIK Bina Husada Palembang was at the level 1 capability (Performed process)for TIPO01 process managing the IT Management framework, TIPO05 Managing program and project , and TIPO07 managing operations and achieving the process objective with achieved scale, and organizations in both processes.</em></p><p><strong><em>Keywords :</em></strong><em> An Evaluation of Governance,SIMCOBIT, TIPO01,TIPO05,TIPO07</em></p><p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p><em>Tata kelola teknologi informasi yang banyak digunakan yaitu COBIT 5. Namun untuk menyederhanakan dalam pemetaan domain proses digunakanlah sebuah framework yang disebut SIMCOBIT, yang akan mengetahui kondisi tata kelola teknologi informasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang dan memberikan perbaikan tata kelola teknologi inforasi.penelitian ini adalah peneilitian evaluasi deskriptif kuantitatif. Hasil pengukuran tingkat kapabilitas melalui metode kuesioner. Dapat disimpulkan bahwa STIK Bina Husada Palembang berada pada tingkat kapabilitas level 1 (performed process) untuk proses TIPO01 Mengelola Kerangka Kerja dan Manajemen, TIPO05 Mengelola Program dan Project, dan TIPO07 Mengelola Operasi dapat mencapai tujuan prosesnya dengan skala Partially Achieved, serta organisasi akan meningkatkan nilai Capability Level menjadi naik 1 level dari hasil yang telah dicapai.</em></p><strong><em>Kata kunci : </em></strong><em>Evaluasi Tata Kelola, SIMCOBIT, TIPO01,TIPO05,TIPO07</em>

scholarly journals Analisis Tingkat Kapabilitas Layanan Perizinan Online Kabupaten Badung Menggunakan Framework COBIT 5

2021 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 167-175
Author(s):  
Ni Luh Made Uti Tiasmi ◽  
I Made Candiasa ◽  
Gede Indrawan
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Enterprise Architecture ◽  
It Management ◽  
Process Assessment ◽  
Management Framework ◽  
Predictable Process ◽  
Governance Framework ◽  
Requirements Definition ◽  
Level 3 ◽  
Capability Level

Analisis tingkat kapabilitas Layanan Perizinan Online (LAPERON) Badung dengan COBIT 5 bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dari sistem yang dibangun. COBIT 5 digunakan untuk mengukur kinerja sumber daya Teknologi Informasi (TI) dalam mencapai visi dan misi organisasi. Analisis dimulai dengan melihat permasalahan yang ada pada DPMPTSP Kabupaten Badung, kemudian dilakukan pemetaan terhadap strategi bisnis dengan enterprise goals dan IT related goals COBIT 5. Pengolahan data dan penilaian dilakukan dengan process assessment models dan analisis kesenjangan untuk menentukan tingkat kapabilitas LAPERON.  Analisis menghasilkan fokus audit  pada 7 domain proses COBIT 5 yaitu, Ensure Governance Framework Setting and Maintenance (EDM01), Manage the IT Management Framework (APO01), Manage Strategy (APO02), Manage Enterprise Architecture (APO03), Manage Human Resources (APO07), Manage Relationships (APO08), dan Manage Requirements Definition (BAI02). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner. Hasil analisis tingkat kapabilitas saat ini untuk domain EDM01 dan APO02 berada pada level 4 (predictable process). Sedangkan, untuk domain APO1, APO03, APO07, APO08, dan BAI02 berada di level 3 (established process). Capability level tata kelola LAPERON yang diharapkan, yaitu pada level 5 (optimizing process). Sehingga terdapat gap antara level kapabilitas saat ini dengan yang diharapkan pada masing-masing domain EDM01 dan APO02 bernilai 1 gap, APO1, APO03, APO07, APO08, dan BAI02 bernilai 2 gap.

Developing and implementing the risk management framework into business processes of Gazprom transgaz Tomsk Ltd., for implementation of the Eastern gas program of PJSC Gazprom

2020 ◽  
Vol 17 (1) ◽  
pp. 68-77
Author(s):  
V. E. Zaikovsky ◽  
A. V. Karev
Keyword(s):  
Risk Management ◽  
Human Resources ◽  
Management Information System ◽  
Business Processes ◽  
Project Success ◽  
Management Information ◽  
Timely Manner ◽  
Project Approach ◽  
Management Framework ◽  
Risk Management Framework

Project success depends on the ability to respond to risks and make correct decisions in a timely manner. The project approach provides a better framework for implementing a new management system into the company’s business processes. The risk management framework developed by the company comprises a risk management infrastructure, a set of standards, human resources, and a risk management information system. To improve staff compliance, it is necessary to provide training and to communicate the goals of the project effectively. It is also important to develop a motivation system because well trained and motivated staff are able to work more efficiently.

scholarly journals PERAN KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL PBB 1982 DAN INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) BAGI KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) SELAMA BERLAYAR DALAM PELAYARAN INTERNASIONAL

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 160-178
Author(s):  
Piseth Chann
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
United Nations ◽  
Ad Hoc ◽  
International Management ◽  
International Maritime Organization ◽  
Law Of The Sea ◽  
United Nations Convention ◽  
The Law ◽  
The Relationship

ABSTRAKEksploitasi terhadap tenaga kerja di laut lepas, khususnya ABK, masih sering terjadi. Meskipun tidak diatur secara spesifik, keselamatan dan keamanan ABK dapat dikaitkan dengan KHL PBB 1982, Pasal 94. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menjelaskan keterkaitan Pasal 94 KHL dengan perlindungan terhadap ABK, peran IMO terhadap keselamatan dan keamanan ABK, dan kerja sama antara IMO dan ILO dalam menangani masalah eksploitasi sumber daya manusia dalam pelayaran internasional. Dari kajian ini dapat dijelaskan bahwa dalam KHL PBB 1982, Pasal 94 Ayat 2 (b) dan 3 (b) terdapat kewajiban yang dibebankan kepada Negara Bendera untuk ikut bertanggung jawab jika ABK mendapatkan suatu masalah. Sementara itu, sebagai agen khusus PBB, IMO telah mengadopsi satu Kode Manajemen Internasional dengan tujuan untuk memastikan keselamatan manusia dan menghindari kerusakan lingkungan laut. IMO, ILO dan Ad Hoc juga membentuk kerja sama tripartit untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di laut. Kata Kunci: anak buah kapal; IMO; ILO; keselamatan dan keamanan ABSTRACTExploitation of workers on the high seas, especially the ship's crew, is still common. Although not specifically regulated, the safety and security of the ship's crew can be linked to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Article 94. The purpose of this study is to explain the relationship between Article 94 UNCLOS and the protection of ship's crew, the role of International Maritime Organization (IMO) in the safety and security of ship's crew, and cooperation between IMO and ILO in dealing with the problem of exploitation of human resources in international shipping. From this study, it can be explained that in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 94 Paragraphs 2 (b) and 3 (b) there was an obligation imposed on the Flag State to take responsibility if the ship's crew had a problem. Meanwhile, as a UN special agent, IMO has adopted an International Management Code to ensure human safety and avoid damage to the marine environment. IMO, ILO and Ad Hoc also formed tripartite cooperation to regulate matters related to employment at sea.Keywords: ILO; IMO; security and safety; ship's crew

scholarly journals E-Government Service Quality in the Goods and Services Procurement in Riau Province, Indonesia

2017 ◽  
Vol 2 (4) ◽  
pp. 206
Author(s):  
Nur Laila Meilani ◽  
Sukarno . ◽  
Musadad .
Keyword(s):  
Service Quality ◽  
Human Resources ◽  
Ad Hoc ◽  
Provincial Government ◽  
Government Service ◽  
Goods And Services ◽  
Electronic Procurement ◽  
Depth Interview ◽  
Work Units

This study aims to analyze e-government service quality in the goods and services procurement in Riau Province, particularly in Pekanbaru City.  The data were collected through an in-depth interview analyzed using a dialogical interpretation approach. The results showed that the service quality of goods/services procurement in Riau Province coordinated by the Electronic Procurement Service (LPSE) through its website http://lpse.riau.go.id has already met the users’ expectation. Even so, the ad hoc position of the Work Unit of LPSE Riau, decreasing enthusiasm of goods/services providers for upgrading the skills of their human resources, and ineffective communication between LPSE, ULP and PDE of Riau Provincial Government effectively degrade the quality of service that has already run well. Hence, there should be a restructuring of LPSE and Work Units related to the e-government implementation in order to synchronize the implementation of e-government in general and e-procurement in particular in Riau Province.

Project Management 2.0

2016 ◽  
pp. 1-15 ◽  
Author(s):  
Hamid Nach
Keyword(s):  
Social Media ◽  
Organizational Change ◽  
Project Management ◽  
Human Resources ◽  
Web 2.0 ◽  
Management Practice ◽  
Management Framework ◽  
Business Functions ◽  
Use Of Social Media ◽  
And Control

With growing maturity of social media over the last few years, many companies started using these tools to interact with customers and employees. Business functions such as Sales, Marketing and Human Resources have innovatively embedded these technologies to support their processes and became, as such, an instrument for renewal. The use of social media in Project Management, however, seems to be very limited. The profession lags behind having difficulty keeping pace with the rapidly evolving web 2.0 driven technological innovations which are delivering on their promise to foster collaboration. The paper discusses the potential of social media in the project management practice. As the move towards harnessing the power of social media within the Project Management framework requires adequate organizational change, the study also addresses the implications of such an initiative on structure, culture, and control.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document