scholarly journals ANALISIS KOMPARATIF SANKSI TINDAK PIDANA PADA HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF

2018 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 23-46
Author(s):  
Reski Anwar

Types of punishment provided for in the book the law of criminal law, namely criminal subject matter which consists of a criminal to death, imprisonment. As for the types of sanction or punishment in Islamic criminal law includes the law of jarimah adultery, penalty jarimah qadzaf, jarimah punishment of theft, jarimah punishment. Indonesia at the moment very much in need of a great variety of study on the concept of criminal sanctions in order to reduce islamic values through this Focus Group Discussion or conference, etc. Of a will can contribute to the renewal of a criminal law reform And there should have been a kind of work for punishment of the formulations in the form of social as well as the completion of matter outside the court (restorasi justice).

2018 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 30
Author(s):  
Zulfani Sesmiarni ◽  
Junaidi Junaidi ◽  
Darul Ilmi ◽  
Wedra Aprison

<p>Sijunjung is one of regencies in West Sumatera which has great potential resources. However, these graces are not followed by the society’s thankfulness through performing Islamic values. Based on the fact, the researchers were interested to do a research related to Islamic education strategies in local culture perspective in Koto VII sub-district Sijunjung regency. The research was aimed at helping the society to be aware of making the best use of the potential things and thanks God through performing Islamic values and avoiding all God’s prohibitions. The research included some elements they were <em>Tali Tigo Sapilin</em> which consisted of <em>niniak mamak</em><em>, alim ulama </em>and <em>cadiak pandai</em>, the youth, and adults. The research was in Focus Group Discussion. The research finding was that Minangkabau philosophy in west Sumatera was in line with Islamic education strategies in <em>Kitabullah</em>.</p>


2008 ◽  
Vol 72 (3) ◽  
pp. 236-250 ◽  
Author(s):  
Clare Wade

This article looks at the development of preventative civil measures with criminal sanctions and the ways in which they are influencing criminal law. It argues that serious crime prevention orders in Part 1 of the Serious Crime Act 2007 are a part of this trend and further, that they undermine traditional notions of due process. The provisions of Part 1 of the Serious Crime Act 2007 are contrasted with Part 2 of the Act. The article also argues that the new inchoate offence of encouraging and assisting crime and the Law Commission proposals for conspiracy will provide sufficient measures against future harm therefore obviating the need for civil preventative orders.


2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 085-091
Author(s):  
Roswita Silalahi ◽  
Umar Mono ◽  
Martua Felix Pakpahan

A good comprehesion on the content of the convention of the law as formulated in the UNCLOS 1982 text translated into Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (KPBB-HL) in Indonesian is very crucial for the Republic of Indonesia because of the potentials of the sea. The data were 399 modal in UNCLOS and its translation. The translation of the UNCLOS 1982 into Indonesian should be accurate. Inaccuracy of the translation of the text, namely modal (Alwi 1992; Lyon 1977) can cause a conflict among the neighboring countries. The research objectives were (1) to identify the translation typology of modal in UNCLOS 1982 into KPBB-HL, (2) to assess the accuracy of the translation of modal. Qualitative descriptive method and content analysis (Miles and Huberman 2014) were implemented. Focus Group Discussion with the raters were carried out to assess the accuracy (Silalahi: 2012, Nababan: 2004; 2012). The result showed that there were 8 types of modal used, namely shall (269 data; 67.5%) with 6 translation types, may (88 data; 22%) with 6 translation types, should (16 data; 4%) with 7 translation types, can (9 data; 2%) with 2 translation types, must (6 data; 1.5%) with 2 translation types, would (6 data; 1.5%) with 3 translation types, will (3 data; 1%) with 1 translation type, might (2 data; 0.5%) with 1 translation type. 325 (81%) of the modal were accurately translated, and 74 data (19%) were inaccurately translated.


Inovasi ◽  
2018 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 153-162 ◽  
Author(s):  
Wanda Kuswanda

Salah satu habitat gajah yang masih tersisa adalah Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), terutama di wilayah Besitang. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi, kepemilikan lahan, pemetaan wilayah dan mitigasi konflik manusia dengan gajah di Resort Besitang, TNGL. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Analisis data menggunakan tabel frekuensi dan analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki potensi konflik gajah di Resort Besitang adalah Daerah Halaban, Aras Senapal, Sekundur, Bukit Selamat dan Bukit Mas dengan intensitas konflik rendah sampai tinggi. Penyebab utama konflik manusia dengan gajah adalah fragmentasi kawasan hutan,  ketidakpastian status lahan di daerah penyangga, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan meningkatnya pendatang di wilayah Besitang, perambahan dan ilegal logging yang terus terjadi, minimnya kesadaran masyarakat dan peranan lembaga desa dalam mendukung konservasi gajah. Rekomendasi resolusi mitigasi konflik gajah diantaranya: 1) memperbaiki habitat gajah yang sudah terfragmentasi di dalam kawasan TNGL; 2) meningkatkan peran Tim CRU (Conservation Response Unit); 3) membentuk unit reaksi cepat penanganan konflik gajah dengan melibatkan para pihak; 4) menanam jenis tanaman yang tidak disukai dan dijauhi oleh gajah; 5) mereduksi ketergantungan masyarakat akan sistem pertanian yang membutuhkan lahan yang luas; 6) mengembangkan program untuk membantu peningkatan hasil panen; dan,  7) penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman bahwa gajah merupakan bagian dari ekosistem yang harus lestari.   Kata kunci: gajah, konflik, habitat, Besitang, Taman Nasional Gunung Leuser


2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 14-21
Author(s):  
Rili Windiasih

Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi sudah menjadi kebutuhan sekaligus tantangan khususnya bagi pemerintah daerah dalam komunikasi pembangunan untuk pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, pengamatan dan Focus Group Discussion (FGD). Subjek penelitian dipilih secara purposif yaitu pemerintah daerah di Eks-KaresidenanBanyumas Jawa Tengah, akademisi dan civil society. Penelitian dianalisis dengan analisis interaktif melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpuan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pentingnya komunikasi pembangunan dengan media teknologi informasi dan komunikasi melalui e-Government untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik, cepat dan responsif, adanya partisipasi aktif dari publik dan transparansi baik anggaran serta program pembangunan. (2) Perlunya mengantisipasi adanya kesenjangan teknologi informasisehingga membutuhkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di pemerintahan daerah dan publik, serta memperluas fasilitas akses jaringan informasi.Kata kunci: komunikasi pembangunan, pelayanan publik, partisipasi, teknologi informasi, transparansi 


Widyaparwa ◽  
2017 ◽  
Vol 45 (2) ◽  
pp. 151-164
Author(s):  
Novita Sumarlin Putri

Tindak tutur komisif merupakan salah satu aspek pragmatik yang harus diperhatikan oleh penerjemah ketika menerjemahkan teks. Hal itu dilakukan agar menghasilkan terjemahan yang berkualitas dari aspek keakuratan dan keberterimaan. Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini bertujuan mendiskripsikan tingkat keakuratan dan keberterimaan terjemahan kalimat yang mengakomodasi tindak tutur komisif dengan pendekatan pragmatik. Data yang digunakan ialah tuturan komisif dan hasil penilaian kualitas terjemahan. Data bersumber dari novel Insurgent karya Veronica Roth dan informan. Data dikumpulkan dengan cara analisis dokumen, kuesioner dan Focus Group Discussion. Selanjutnya, data dianalisis dengan cara analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjemahan dalam novel Insurgent mempunyai nilai keakuratan dan keberterimaan yang cukup tinggi. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat keakuratan dan keberterimaan pada setiap jenis tindak tutur komisif memiliki dampak terhadap kualitas keseluruhan terjemahan kalimat yang mengandung tindak tutur komisif.Commissive speech act is one of the pragmatic aspects to regard by the translator in translating the text. It aims to produce a qualified translation in regarding accuracy and acceptability aspects. According to the aspects, this research aims to describe accuracy and acceptability of translation in sentences which accommodate commissive speech act using pragmatic approach. The data used is commissive speech and qualitative translation value result. The sources of the data are an Insurgent novel by Veronica Roth and informants. The data were collected through document analysis, questionnaire, and Focus Group Discussion then analyzed the domain, taxonomic, componential analysis, and cultural theme. The result shows that translation in the Insurgent novel has high accuracy and acceptability values. This research concludes that the accuracy and acceptability level in each commissive speech act has an impact on quality of whole translated sentences which contain commissive speech act.


Jurnal Hukum ◽  
2016 ◽  
Vol 31 (1) ◽  
pp. 1592
Author(s):  
Hanafi Amrani

AbstrakArtikel ini membahas dua permasalahan pokok: pertama, kriteria yang digunakan oleh pembentuk undang-undang di bidang politik dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana (kriminalisasi); dan kedua, fungsi sanksi pidana dalam undang-undang di bidang politik. Terkait dengan kriminalisasi, undang-undang di bidang politik yang termasuk ke dalam hukum administrasi, maka pertimbangan dari pembuat undang-undang tentu saja tidak sekedar kriminalisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana dalam arti sebenarnya. Hal tersebut disebabkan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertama, perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana administrasi lebih berorientasi pada perbuatan yang bersifat mala prohibita, sedangkan dalam ketentuan hukum pidana yang sesungguhnya berorientasi pada perbuatan yang bersifat mala in se. Kedua, sebagai konsekuensi dari adanya penggolongan dua kategori kejahatan tersebut, maka pertimbangan yang dijadikan acuan juga akan berbeda. Untuk yang pertama (mala prohibita), sanksi pidana itu dibutuhkan untuk menjamin ditegakkannya hukum administrasi tersebut. Dalam hal ini sanksi pidana berfungsi sebagai pengendali dan pengontrol tingkah laku individu untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan. Sedangkan untuk yang kedua (mala in se), fungsi hukum pidana dan sanksi pidana lebih berorientasi pada melindungi dan mempertahankan nilai-nilai moral yang tertanam di masyarakat tempat di mana hukum itu diberlakukan atau ditegakkan. Kata Kunci: Kebijakan, Kriminalisasi, Undang-Undang PolitikThis article discusses two main problems: firstly, the criteria used by the legislators in the field of politics in determining an act as a criminal act (criminalization); secondly, the function of criminal sanctions in legislation in the field of politics. Associated with criminalization, legislation in the field of politics that is included in administrative law, the consideration of the legislators of course not just criminalization as stipulated in the provisions of criminal law in the true sense. This is due to certain considerations. Firstly, the act which is forbidden in the administration of criminal law is more oriented to act is malum prohibitum offences, whereas in actual criminal law provisions in the act are mala in se offences. Secondly, as a consequence of the existence of two categories of classification of the crime, then consideration will also vary as a reference. For the first (mala prohibita), criminal sanctions are needed to ensure the enforcement of the administrative law. In this case the criminal sanction serves as controller and controlling the behavior of individuals to achieve a desired state. As for the second (mala in se), the function of criminal law and criminal sanctions is more oriented to protect and maintain the moral values that are embedded in a society where the law was enacted or enforced.


2018 ◽  
Vol 16 (1) ◽  
pp. 53
Author(s):  
Bejo Danang Saputra

Perencanaan pengembangan uji kompetensi perawat Indonesia akan dikembangkan  dengan metode OSCE.. Pelaksanaan uji OSCE membutuhkan persiapan yang matang, terutama kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini adalah dosen untuk melaksanakan uji OSCE. Mengetahui kesiapan SDM dalam pengembangan uji OSCE di Prodi D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus. Informan penelitian adalah 6 orang dosen dan Kepala Program Studi D3 keperawatan. Data diperoleh melalui, focus group discussion, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan constant comparative method. Penelitian menunjukan bahwa pengetahuan dosen tentang OSCE dan kompetensi berdasarkan pendidikan memenuhi persyaratan untuk pengembangan uji OSCE, namun masih membutuhkan pelatihan mengenai OSCE. Uji OSCE dapat diselenggarakan dengan melibatkan dosen dari prodi lain karena jumlah dosen di Prodi D3 Keperawatan  STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap belum memenuhi kebutuhan pelaksanaan uji OSCE. Hambatan penyelenggaraan OSCE adalah SDM belum terkoordinasi, belum terlatih dan keterbatasan sarana pendukun. Pengetahuan dan kompetensi dosen berdasarkan tingkat pendidikan memenuhi syarat dalam pengembangan OSCE dan OSCE dapat diselenggarakan dengan melibatkan dosen prodi lain.


Author(s):  
Dewi Novianti ◽  
Siti Fatonah

Social media is a necessity for everyone in communicating and exchanging information. Social media users do not know the boundaries of age, generation, gender, ethnicity, and religion. However, what is interesting is the user among housewives. This study took the research subjects of housewives. Housewives are chosen as research subjects because they are pillars or pillars in a household. If the pillar is strong, then the household will also be healthy. Thus, if we want to build a resilient and robust generation, we will start from the housewives. A healthy household starts from strong mothers too. This study aims to find out the insights of the housewives of Kanoman village regarding the content on smartphones and social media and provide knowledge of social media literacy to housewives. This study used a qualitative approach with data collection techniques using participant observation, interviews, focus group discussion (FGD), and documentation. The results of the study showed that previously housewives had not experienced social media literacy. Then the researchers took steps to be able to achieve the desired literacy results. Researchers took several steps to make them become social media literates. They become able to use social media, understand social media, and even produce messages through social media.


2018 ◽  
Vol 16 (2) ◽  
Author(s):  
Theresia Martina Marwanti

Abstrak Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran ketahanan sosial dalam menghadapi perubahan sosial pada komunitas adat Kampung Pulo, yang meliputi profil komunitas, perlindungan sosial, partisipasi komunitas dan penyelesaian konflik terkait dengan perubahan sosial. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan focus group discussion (FGD). Penentuan sumber data ada 6 informan dilakukan secara purposive. Pemeriksaan keabsahan data, melalui uji kredibilitas dan uji konfirmabilitas. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, kategorisasi dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan sosial warga komunitas ini  bersifat tradisional maupun kontemporer. Dalam hal partisipasi, hampir semua warga masyarakat adat ikut berpartisipasi aktif dalam menghadapi perubahan sosial. Konflik yang terjadi diantara warga komunitas adat dalam menghadapi perubahan masih ditemukan, namun tidak sampai ke permukaan dan tidak menimbulkan gejolak. Secara umum komunitas adat Kampung Pulo, memiliki ketahanan sosial yang sudah baik, sehingga mampu menjadi benteng pengamanan bagi perubahan sosial dalam kehidupannya. Kata kunci: ketahanan sosial, komunitas adat, perubahan sosial


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document