scholarly journals KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI KRITIK INHEREN TERHADAP PENGADILAN LEGAL-KONVENSIONAL

Author(s):  
S. Atalim

<p>Perkembangan masyarakat yang semakin ‘menghakimi’, penerapan proses pengadilan formal-konvensional atas perkara kejahatan yang tidak melibatkan korban kecuali pelaku, dan putusan pengadilan formal yang tidak sesuai dengan keinginan korban dan pelaku, melahirkan wacana dan praktek penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana kejahatan. Keadilan restoratif ingin menegakkan nilai-nilai yang hilang dalam proses pengadilan formal yakni pengakuan atas martabat hak-hak korban dan pelaku, menekankan dialog, komunikasi,kejujuran, tanggung jawab, kesadaran akan <br />kesalahan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri di masa depan. Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif ini tidak semestinya dilakukan di luar proses pengadilan formal-konvensional yang sudah ada karena semakin menyuburkan ketidakpastian hukum. Muncul dan semakin berkembangnya praktek penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif merupakan kritik inheren terhadap proses pengadilan legal-konvensional yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Kritik ini merupakan kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk semakin mewujudkan keadilan dan kepasƟ an hukum yang tercermin tidak saja pada proses (prosedural) melainkan juga pada putusan yang adil (hasil).</p><p><em>The development of society 'judging' to the application of formal court proceedings for criminal cases that only involving the perpetrator, resulting in verdict that are not accomodaƟ ng the wishes of the victim and the perpetrator. This raises the discourse and the application of restoraƟ ve justice practices in solving criminal cases. RestoraƟ ve justice wants to uphold the values that are lost in the formal court process, namely the recognition of the dignity of the rights of victims and perpetrators, emphasizing dialogue, communication, honesty, responsibility, awareness of errors, and the opportunity to improve themselves in the future. The application of the restoraƟ ve justice principles should not be done outside the formal court process because it creates legal uncertainty. The emergence and the growing practices of restorative justice </em><br /><em>principles application is an inherent critique of the conventional court processes that do not meet society's sense of justice, especially the interests of the victim, perpetrator, and community. This criticism is an opportunity for law enforcement agencies to bring about justice and legal certainty that is refl ected not only in the process (procedural) but also on a fair decision (outcome).</em></p>

2021 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
Author(s):  
Emmanuel Ariananto Waluyo Adi

The law recognizes both litigation and non-litigation settlement mechanisms, but it is almost not explicitly regulated for non-litigation settlement in criminal cases. Non-litigation in criminal recognizes the concept of restorative justice for the public interest, which is different from the private realm in civil. The concept of restorative justice exists to rehabilitate the state of criminals so that they are accepted back into the community. The concept of restorative justice is manifested in the mediation mechanism in criminal law in the form of penal mediation, but penal mediation does not yet have a legal umbrella. The non-progressive normative application of the law results in the overcapacity of prisons/remand centres. Currently, the Draft Criminal Procedure Code (hereinafter as RKUHAP) is being drafted, which does not yet regulate the application of non-litigation solutions. Later, it can be applied by law enforcement agencies so that problems such as overcapacity prisons are resolved and the creation of peaceful order in the community. This study aims to provide a view of the concept of penal mediation in criminal procedural law to serve as an aspiration for the consideration of the parties involved in the preparation of the substance of the RKUHAP. This paper uses a normative approach with technical analysis using hermeneutic analysis and interpretation methods.


2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 214-228
Author(s):  
Yafet Y W Rissy

AbstractThis article discusses the shifting phenomenon from rule of law to ‘rule of persuasion’ by analysing regulations concerning Covid-19 mitigation through large-scale social restrictions (PSBB) and their impact on Indonesian economy and financial sector. Analysis of PSBB regulations shows that the regulations do not have criminal and law enforcement provisions that could lead legal uncertainty. PSBB regulations are simply a persuasion model. This has led to the shifting from rule of law to ‘law rule of persuasion’. As a result, on one hand, law enforcement related to PSBB regulations would not be effective and could make the Covid-19 pandemic prolonged, and on the other hand, legal uncertainty itself as well as the Covid-19 pandemic would have serious implications for Indonesian economy and financial sector. It is recommended that in the future, any regulations, especially at the level of statutes (acts), should seriously consider the establishment of legal certainty through criminal provisions and law enforcement and anticipate properly the impact such regulations and Covid-19 on Indonesian economy and financial sector.Keywords: legal uncertainty; rule of law; ‘rule of persuasion’AbstrakArtikel ini membahas fenomena pergeseran negara ke ‘negara himbauan’ dengan melakukan analisis terhadap regulasi terkait penangangan Covid-19 melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan dampaknya terhadap keuangan dan perekonomian Indonesia. Analisis terhadap regulasi PSBB menunjukan bahwa regulasi tidak memiliki ketentuan pidana dan aspek penegakan hukumnya yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Regulasi PSBB sekedar merupakan model himbauan yang telah menegaskan adanya fenomena pergeseran dari negara hukum ke ‘negara himbauan’. Akibatnya, di satu sisi, penegakan hukum terhadap regulasi PSBB tidak akan berjalan efektif dan bisa membuat pandemi Covid-19 berkepanjangan, dan di sisi lainnya, ketidakpastian hukum sebagaimana juga pandemic Covid-19 akan memiliki implikasi serius bagi perekonomian dan keuangan Indonesia. Direkomendasikan agar kedepannya, regulasi apapun, utamanya di tingkat undang-undang, harus secara sungguh memperhatikan aspek kepastian hukum melalui pengaturan dalam ketentuan pidana dan penegakan hukumnya dan mengantisipasi secara tepat dampak regulasi dan Covid-19 bagi perekonomian dan keuangan Indonesia. Kata kunci: ketidakpastian hukum; negara hukum; ‘negara himbauan’ 


2018 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 565
Author(s):  
Ragil Tri Wibowo

Restorative Justice or mediating a settlement out of court or in the absence of legal proceedings, a form of means to enforce the laws that promote justice for those who were litigants. In addition there is the meaning contained in the Restorative Justice or settlement out of court legal settlement that is the rapid acceleration by not leaving the rights of each party and in accordance with the laws of life (living law) which is part of the customs that exist in Indonesian society. However Restorative Justice and mediation in Indonesia there is no definite legal umbrella so that the rule of law has not regulated the process of implementation, but reality on the ground Restorative Justice or mediation process has been commonly carried out and have a positive impact. In the most preferred law enforcement is a sense of justice both the victim and of the perpetrator so that mediation between the parties is very influential in the settlement. In the implementation of Restorative Justice and mediation can only be carried out against the legal process done by children as offenders (minors) with Diversi term, but for other general criminal cases there are no rules that govern them. Restorative Justice and mediation have often carried out in developed countries, but in Indonesia there is no definite rules related to the implementation, therefore we are pushing for the parties berkompenten about the manufacture or preparation of regulations on the enforcement of the failure by a review of the application of Restorative Justice in common criminal case.Keywords: Investigation; The Law Of Life; Restorative Justice.


2020 ◽  
Vol 1 (3) ◽  
pp. 1-11
Author(s):  
Vani Kurnia ◽  
Sahuri Lasmadi ◽  
Elizabeth Siregar

ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tugas dan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi dan menganalisis bagaimana tugas dan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1)Bahwa dari segi yuridis, jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, namun kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi harus diperjelas karena sangat menentukan sekali agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai. 2)Bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh jaksa saat ini berbenturan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Jika kewenangan penyidikan oleh kejaksaan masih dipertahankan maka terkesan tidak adanya koordinasi antar lembaga penegak hukum karena hampir dalam setiap tahapan penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi, dimiliki oleh lembaga kejaksaan. ABSTRACT This article aims to find out and analyze how the duties and powers of prosecutors as investigators in criminal acts of corruption and analyze the duties and powers of prosecutors as investigators in corruption in the future. The research method used is normative juridical. The results are 1) Whereas from a juridical perspective, the prosecutor has the authority to carry out investigations into criminal acts of corruption, however, the authority of each sub-system in the criminal justice system for corruption must be clarified because it is very decisive so that legal certainty and legal equivalence can be achieved. 2) Whereas the prosecutor's current authority to investigate criminal acts of corruption clashes with the criminal justice system in force in Indonesia. If the investigative authority is maintained by the prosecutor's office, it seems that there is no coordination between law enforcement agencies because almost every stage of law enforcement on corruption, namely the investigation, investigation, prosecution and implementation of court decisions or executions, is owned by the prosecutor's office.


2018 ◽  
Vol 1 (4) ◽  
Author(s):  
ELMA YANTI

The settlement of criminal offenses with mild motives can be carried out by reasoning penal mediation called the restorative justice approach, which focuses on the direct participation of perpetrators, victims and the community. The research that use in this study is sociological legal research (social legal research). The concept of restorative justice through reasoning penal mediation in the settlement of a mildly criminal case for the indigenous people of village kuala gasib in koto gasib siak, was carried out with the intermediary of the headman. Headman as customary village heads and as government administrators have an important role in creating peace efforts in resolving disputes that occur in the community, one of which is through the settlement of criminal cases by reasoning penal mediation with the concept of restorative justice. The constraints of the concept of restorative justice through reasoning penal mediation in the settlement of mildly criminal cases for the indigenous people of village kuala gasib in koto gasib siak are: a) The absence of a special law mediation of regulation, b) Lack of facilities and infrastructure in mediating, c) Lack of mediator skills for village head to reconcile the parties to the dispute, d) There are differences of opinion among law enforcement officials about the concept of restorative justice through penal mediation


Author(s):  
Сергей Александрович Грязнов

Несколько лет назад об идее обучения сотрудников правоохранительных органов посредством виртуальной реальности (VR) не могло быть и речи, прежде всего, из-за высокой стоимости данной технологии. Сегодня виртуальная реальность стала технически зрелой, затраты снизились, а технологии широко распространились по многим профессиям. Можно уверенно сказать, что правоохранительным органам нужны лидеры, обладающие навыками и компетенциями XXI в., выходящими за рамки традиционного обучения. Целью данной статьи является рассмотрение (на зарубежном примере) важности применения технологии виртуальной реальности для обучения сотрудников правоохранительных органов. Автором сделан вывод о том, что использование виртуальной реальности в обучении - это наиболее эффективный способ передачи информации. Данные технологии обучения можно использовать для безопасного повышения квалификации, чтобы в будущем избежать реальных рисков. A few years ago, the idea of training law enforcement officers through virtual reality (VR) was out of the question, primarily because of the high cost of this technology. Today, virtual reality has become technically mature, costs have decreased, and technology has spread widely across many professions. We can confidently say that law enforcement agencies need leaders with skills and competencies of the 21st-century that go beyond traditional training. The purpose of this article is to consider (on a foreign example) the importance of using virtual reality technology for training law enforcement officers. The author concluded that the use of virtual reality in training is the most effective way of transmitting information. These training technologies can be used for safe professional development in order to avoid real risks in the future.


2020 ◽  
Vol 217 ◽  
pp. 06015
Author(s):  
N.G. Shuruhnov ◽  
I.V. Voevodina ◽  
S.V. Stroilov ◽  
E.A. Maslennikova

Despite the fact that activities of authorized persons in during urgent investigative actions are episodic, the absence of responsibility for successful completion of investigation is unacceptable. In this case, law enforcement agencies are fulfilling a single socially important goal, and this should be realized by the relevant officials. Regarding the dynamics of accumulation of information during the investigation of a crime, it should be noted that during urgent investigative actions, an initial array of evidentiary information is formed, which is the result of transformation of initial background knowledge of relevant official regarding what happened under the influence of information obtained by investigative and operational means. The Criminal Procedure Law contains requirements both for the mechanical accumulation of a certain amount of evidence highlighting certain circumstances included in the subject of proof, and for their compliance with strictly established requirements. We are talking about the reliability, sufficiency, relevance and admissibility of evidence, which actually determine the possibility of ultimately using this information in deciding whether a person is guilty or innocent of committing a crime. The required amount of evidence that meets the requirements of reliability and sufficiency ensures the reliability of the evidence base in a criminal case. The evidence obtained should be assessed in the aggregate on the basis of the inner conviction of the person carrying out urgent investigative actions. Their use in the production of further investigation, in the course of court proceedings, depends on how procedurally correct evidence will be collected by the bodies of inquiry during the production of urgent investigative actions.


2021 ◽  
Vol 6 ◽  
Author(s):  
David Gilbert ◽  
Georgina Heydon

Nation states increasingly apply electronic surveillance techniques to combat serious and organised crime after broadening and deepening their national security agendas. Covertly obtained recordings from telephone interception and listening devices of conversations related to suspected criminal activity in Languages Other Than English (LOTE) frequently contain jargon and/or code words. Community translators and interpreters are routinely called upon to transcribe intercepted conversations into English for evidentiary purposes. This paper examines the language capabilities of community translators and interpreters undertaking this work for law enforcement agencies in the Australian state of Victoria. Using data collected during the observation of public court trials, this paper presents a detailed analysis of Vietnamese-to-English translated transcripts submitted as evidence by the Prosecution in drug-related criminal cases. The data analysis reveals that translated transcripts presented for use as evidence in drug-related trials contain frequent and significant errors. However, these discrepancies are difficult to detect in the complex environment of a court trial without the expert skills of an independent discourse analyst fluent in both languages involved. As a result, trials tend to proceed without the reliability of the translated transcript being adequately tested.


Author(s):  
Sergii Melnyk ◽  
◽  
Alina Ignatievа ◽  

The article researched international experience in coordinating the action of law enforcement agencies in modern international law. It is stated that, enforcement agencies are those institutions that enforce the laws, including election-related laws. Enforcement аs an important integrity mechanism as it deters those who might be interested in subverting the system as well as identifies and punishes those who have broken the law. The responsibilities for enforcing laws and codes are usually divided among different agencies, depending on the nature and severity of the problem. Initial investigations may start with the oversight agency, but can be referred to an enforcement agency if it was determined that legal enforcement was required. For example, potential criminal cases uncovered during a routine audit can be referred to the justice system. If the prosecuting authorities decide to pursue the case, they could charge and prosecute the alleged perpetrator, with a court pronouncing sentence if the defendant were found guilty. Jurisdictionally, there can be an important difference between international law enforcement agencies and multinational law enforcement agencies, even though both are often referred to as «international», even in official documents Effective enforcement requires a functioning legal system and a respect for the rule of law. An important factor in maintaining integrity in enforcement is the independence of the judiciary, as justice is supposed to be administered fairly, equally and impartially. The prevention, investigation and cessation of international and many domestic crimes, as well as the prosecution of those responsible for their commission, are not it is always possible alone, without the help of other states and international organizations. Achieving this goal requires states not only to proclaim unilateral declarations of intent, participation in the signing international treaties and the activities of international institutions, but also the actual implementation of joint and agreed activities aimed at combating transnational and domestic organized crime.


2021 ◽  
Author(s):  
Mihail Kleandrov

The monograph examines the fundamental problems of justice from the point of view of the need to ensure organizational and legal means of justice in judicial activity. The problems of philosophical, legal and other approaches to understanding justice and the mechanism of justice are studied; the problems of justice in the system of current legislation, including in the conditions of uncertainty of legal norms, within the framework of judicial discretion, in judicial law - making and rule — making; the problems of evidence in court proceedings; the problems of fair justice in extreme conditions of the coronavirus pandemic; as a vector of the future-the problems of justice carried out by artificial intelligence; the problem of justice of the death sentence. Proposals aimed at improving the mechanism of fair justice are being made. For employees of legislative, judicial and law enforcement agencies, active judges and those who want to become them, scientists, teachers, graduate students and law students, as well as for practicing lawyers.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document