PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA SISTEM PELAYANAN PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA BAU-BAU
Abstract (English)The purpose of this study was to determine the extent to which the implementation of the Law on Public Information Disclosure No. 14/2008 at the Communication and Information Office of Baubau City. The method uses the Merilee S. Grindle Policy Implementation model, which implements it is very supportive of the content of the policy (Content of Policy) and the context of its implementation (Context of policy) and in its implementation, it has been running optimally but there are still some problems that cause disputes over public information. Other research results show that the Baubau City Communication and Informatics Office has been very good at providing public information services that have been previously requested by the community. The applicant's lack of understanding regarding the Law on Public Information Disclosure made the Office have to provide as detailed an explanation as possible about the Law. The understanding of the employees of the Baubau City Communication and Informatics Office regarding the Law on Public Information Disclosure is quite good, however, there is an application for information that is convoluted and makes it less acceptable to the public Keywords: Public Information Systems, Information and Communication Technology, Public Services; Government, Public Abstrak (Indonesia)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Baubau. Metode penelitian menggunakan model Implementasi Kebijakan Merilee S. Griendle, yang penerapannya sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan (Content of Policy) dan konteks implementasinya (Context of policy) dan dalam pelaksanaannya sudah berjalan optimal namun masih terdapat beberapa masalah yang menyebabkan sengketa informasi publik. Hasil penelitian lainnya bahwa pihak Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Baubau sudah sangat baik dalam pemberian pelayanan penyediaan informasi publik yang telah dimohonkan sebelumnya oleh masyarakat. Pemahaman yang kurang dari pemohon informasi mengenai UU Keterbukaan Informasi Publik membuat Dinas tersebut harus memberikan penjelasan yang sedetail mungkin mengenai UU tersebut. Pemahaman pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Baubau mengenai UU Keterbukaan Informasi Publik sudah cukup baik, namun ada menjadikan permohonan terhadap suatu informasi dibuat berbelit-belit serta menjadikan kurang diterima oleh masyarakat. Kata Kunci: Pelayanan Publik; Pemerintah; Sistem Informasi Publik; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Masyarakat