scholarly journals Implementasi Kebijakan Program Pembangunanpartisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi

2019 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 61-75
Author(s):  
Indrawaty Gita ◽  
Mohammad Mulyadi
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Community Participation ◽  
Development Program ◽  
Standard Operating Procedure ◽  
Participatory Development ◽  
City Government ◽  
Community Based ◽  
Government Program ◽  
Self Help ◽  
Standard Operating

The Community-Based Participatory Development Program (P3BK) is the Bekasi City Government Program for the implementation of development through community participation and self-help. This paper wants to describe the implementation of the P3BK policy in Pondok Melati District, Bekasi City. This research is qualitative in nature where data is collected through interviews with self-managed P3BK implementers, then the data is analyzed by Miles and Huberman Models. Overall the program went well, which was based on several factors, namely: (1) communication, which included the distribution of effective communication, sufficient clarity on the P3BK policy by the implementers of the activities, as well as consistency in providing good direction; (2) resources, including competent and capable enough human resources; (3) the disposition/attitude of P3BK implementers: sufficient capacity and capability and high dedication of P3BK implementers; (4) organizational structure/bureaucracy, including the availability of Standard Operating Procedure (SOP) for P3BK implementation and each program implementer has understood and implemented the SOP, as well as effective bureaucratic fragmentation.AbtrakProgram Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) merupakan Program Pemerintah Kota Bekasi untuk pelaksanaan pembangunan lewat partisipasi dan swadaya masyarakat. Tulisan ini ingin mendeskripsikan implementasi kebijakan P3BK di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. Penelitian ini bersifat kualitatif di mana data dikumpulkan melalui wawancara pada pelaksana swakelola P3BK, kemudian data dianalisis dengan Model Miles dan Huberman. Secara keseluruhan program berjalan baik, yang didorong beberapa faktor yaitu: (1) komunikasi yang meliputi penyaluran komunikasi yang cukup efektif, kejelasan yang cukup baik atas kebijakan P3BK oleh para pelaksana kegiatan, serta konsistensi dalam memberikan arahan yang cukup baik; (2) sumber daya yang meliputi SDM pelaksana program yang dinilai cukup kompeten dan kapabel; (3) disposisi/sikap pelaksana P3BK yang meliputi kapasitas dan kapabilitas pelaksana P3BK yang cukup memadai, dedikasi yang tinggi. (4) struktur organisasi/birokrasi yang meliputi telah tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan P3BK dan masing-masing pelaksana program telah memahami dan melaksanakan SOP tersebut, serta fragmentasi birokrasi yang telah berjalan efektif.

scholarly journals Implementasi Kebijakan Program Pembangunanpartisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi

2019 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 61-75
Author(s):  
Indrawaty Gita ◽  
Mohammad Mulyadi
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Community Participation ◽  
Development Program ◽  
Standard Operating Procedure ◽  
Participatory Development ◽  
City Government ◽  
Community Based ◽  
Government Program ◽  
Self Help ◽  
Standard Operating

The Community-Based Participatory Development Program (P3BK) is the Bekasi City Government Program for the implementation of development through community participation and self-help. This paper wants to describe the implementation of the P3BK policy in Pondok Melati District, Bekasi City. This research is qualitative in nature where data is collected through interviews with self-managed P3BK implementers, then the data is analyzed by Miles and Huberman Models. Overall the program went well, which was based on several factors, namely: (1) communication, which included the distribution of effective communication, sufficient clarity on the P3BK policy by the implementers of the activities, as well as consistency in providing good direction; (2) resources, including competent and capable enough human resources; (3) the disposition/attitude of P3BK implementers: sufficient capacity and capability and high dedication of P3BK implementers; (4) organizational structure/bureaucracy, including the availability of Standard Operating Procedure (SOP) for P3BK implementation and each program implementer has understood and implemented the SOP, as well as effective bureaucratic fragmentation.Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) merupakan Program Pemerintah Kota Bekasi untuk pelaksanaan pembangunan lewat partisipasi dan swadaya masyarakat. Tulisan ini ingin mendeskripsikan implementasi kebijakan P3BK di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. Penelitian ini bersifat kualitatif di mana data dikumpulkan melalui wawancara pada pelaksana swakelola P3BK, kemudian data dianalisis dengan Model Miles dan Huberman. Secara keseluruhan program berjalan baik, yang didorong beberapa faktor yaitu: (1) komunikasi yang meliputi penyaluran komunikasi yang cukup efektif, kejelasan yang cukup baik atas kebijakan P3BK oleh para pelaksana kegiatan, serta konsistensi dalam memberikan arahan yang cukup baik; (2) sumber daya yang meliputi SDM pelaksana program yang dinilai cukup kompeten dan kapabel; (3) disposisi/sikap pelaksana P3BK yang meliputi kapasitas dan kapabilitas pelaksana P3BK yang cukup memadai, dedikasi yang tinggi. (4) struktur organisasi/birokrasi yang meliputi telah tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan P3BK dan masing-masing pelaksana program telah memahami dan melaksanakan SOP tersebut, serta fragmentasi birokrasi yang telah berjalan efektif.

scholarly journals ANALISIS PENATAAN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA JAYAPURA

2021 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
Author(s):  
Maranatha Siregar ◽  
Westim Ratang ◽  
Syaikhul Falah
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Management Information Systems ◽  
Standard Operating Procedure ◽  
City Government ◽  
Property Management ◽  
Regional Government ◽  
Financial Reports ◽  
Line System ◽  
Standard Operating ◽  
The City

One of the problems that often arise in the management of regional property is the administration of regional property. In the implementation of the Asset Administration, it is often constrained in terms of reporting the assets of certain Regional Apparatus Organizations. This is because there is no Standard Operating Procedure in terms of the Administration of these Assets, which causes delays in the preparation of Regional Government Financial Reports (LKPD). The causes of administrative side problems are incomplete documents and unclear deletion findings, financial side causes, namely budget constraints, delegation and misuse of maintenance costs, causes of bureaucracy, namely the absence of a legal umbrella, limited responsibilities of BPKAD, non-centralized procurement of vehicles, causes of human resources namely the level of employee mutation and limited human resources and the causes of limitations in the use of regional property management information systems, namely SIMDA BMD still using an off-line system and SIMDA BMD in the City Government of Jayapura has not been integrated into the financial department of BPKAD.

scholarly journals Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Pariaman Pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana

2021 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 160-179
Author(s):  
Nofiardi Syarif ◽  
Elva Ronaning Roem ◽  
Ernita Arif
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Participant Observation ◽  
Development Program ◽  
Degree Program ◽  
Communication Strategy ◽  
City Government ◽  
Communication Model ◽  
Purposive Sampling ◽  
Government Websites ◽  
The One

Program Satu Keluarga Satu Sarjana merupakan program pembangunan pemerintah Kota Pariaman dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan sumber daya manusia masyarakat di wilayahnya. Agar program dapat diterima dan mendapatkan partisipasi oleh khalayak dibutuhkan sebuah strategi komunikasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi komunikasi pemerintah Kota Pariaman dalam pelaksanaan program Satu Keluarga Satu Sarjana dengan menggunakan model perencanaan strategi komunikasi lingkaran. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipasi dan wawancara mendalam dilakukan dengan empat orang informan yang dipilih dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk sosialisasi langsung berupa dialog dan wawancara yang dilakukan petugas di lapangan, dan berkomunikasi menggunakan media luar ruang, website pemerintah, portal online serta media sosial. Sementara hambatan yang timbul di masyarakat berupa kesenjangan informasi dan tanggapan negatif terhadap program serta kurangnya sumber daya manusia dalam menciptakan komunikasi efektif.  The one-family one-degree program is a development program for the Pariaman city government to alleviate poverty by increasing the human resources of the people in the region. However, for the program to be accepted and get participation by the public, a communication strategy is needed. This study aims to describe the communication strategy of the Pariaman city government in the implementation of the one-family one-degree program using the circular communication model. This study used a qualitative method. Data were collected through non-participant observation and in-depth interviews with four informants selected by the purposive sampling method. The results showed that the implementation of the program was carried out in direct socialization in the form of dialogues and interviews conducted by officers in the field and communicating using outdoor media, government websites, online portals, and social media. Meanwhile, the obstacles that arise in the community were in the form of information gaps and negative responses to the program, and a lack of organizational human resources in creating effective communication.

scholarly journals IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE-2019 PADA SEKTOR PARIWISATA DI KOTA TOMOHON

2021 ◽  
Vol 17 (1) ◽  
pp. 135
Author(s):  
Steven Rudy Tampah ◽  
Maria Heni Pratiknjo ◽  
Very Yohanis Londa
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Empirical Data ◽  
Virus Disease ◽  
Qualitative Approach ◽  
City Government ◽  
Government Program ◽  
Tourism Sector ◽  
Policy Communication ◽  
The City ◽  
Descriptive Method

The purpose of this study was to analize the implementation of policies for handling and controlling covid-19 on the tourism sector in Tomohon City. The method used in this research is descriptive method using a qualitative approach. The research was conducted in Tomohon City using empirical data obtained through observations and interviews to 15 informants. The results showed that the implementation of policies for handling and controlling covid-19 on the tourism sector was carried out based on standards and policy targets through programs, namely physical distancing and work form home and the Tomohon City government program through the announcement of the mayor of Tomohon and Tomohon Mayor Regulation Number 28 of 2020 which is implemented based on the principles of implementing policies for handling and controlling covid-19 on the tourism sector in Tomohon City. In implementing this policy, communication factors between policy implementers, resources, disposition and bureaucratic structures are very influential in implementation. However, in implementing the policy, there are several weaknesses of these factors, namely the lack of communication between institutions, especially in the tourism sector, for example from the tourism office to the Indonesian Tourism Guides Association in Tomohon City, budget constraints, and lack of human resources as executors either as professionals or as professionals, tourism observers, especially on the tourism sector in the city of Tomohon.

scholarly journals Implementation of nagari expansion policy in Nagari Preparation for Koto Gadang Jaya, Kinali District, West Pasaman Regency

2021 ◽  
Vol 34 (4) ◽  
pp. 446
Author(s):  
Annisa Hanif ◽  
Dimas Subekti
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Standard Operating Procedure ◽  
Financial Resources ◽  
Regional Government ◽  
The West ◽  
Edward Iii ◽  
Standard Operating ◽  
Research Findings ◽  
Descriptive Approach ◽  
Expansion Policy

The regional government of the West Pasaman Regency has implemented the nagari arrangement using the expansion of nagari. However, there are problems regarding the policy of nagari expansion in the Nagari Preparation of Koto Gadang Jaya. Therefore, this study aims to determine the strategies and problems of expanding the preparatory nagari in Koto Gadang Jaya, West Pasaman Regency. This research is qualitative research using a descriptive approach. Data collection techniques used interviews and documentation. This study used Edward III theory with communication variables, resources, dispositions, and bureaucratic structures. The research findings showed several problems related to implementing the expansion policy of the Nagari Preparation Koto Gadang Jaya; first, on communication variables in the indicators of transmission, clarity, and consistency; second, on the resource variable in human resources, financial resources, and infrastructure facilities indicators; third, the bureaucratic structure variable in the standard operating procedure indicators and fragmentation. Meanwhile, the excellent variable is disposition. This research concluded that the implementation of the policy of expanding the Nagari Preparation Koto Gadang Jaya has not been going well; several problems must be resolved by the party responsible for the policy.

scholarly journals ANALISIS PROSES KOMPOSTING PADA PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT SKALA KAWASAN (STUDI KASUS DI KOTA DEPOK)

2016 ◽  
Vol 13 (3) ◽  
pp. 253
Author(s):  
Firman L. Sahwan
Keyword(s):  
Waste Management ◽  
Community Participation ◽  
Management Program ◽  
City Government ◽  
Waste Reduction ◽  
Parameter Analysis ◽  
Waste Generation ◽  
Community Based ◽  
Development And Management ◽  
The City

Dengan timbulan sampah sebesar 4.265 m3per hari, serta keterbatasan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang dimiliki, membuat Pemkot Depok melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakatskala kawasan, melalui pembangunan dan pengelolaan Unit Pengolahan Sampah (UPS). Upaya tersebut dijadikan ujung tombak program pengurangan sampah. Keberhasilan ataupun kendala dalam pengelolaan UPS, akan dikaji dengan menggunakan proses komposting sebagai parameter analisis. Hasil penelitian menyimpulkan: Potensi produksi kompos yang dihasilkan UPS cukup tinggi yaitu 27,57 ton per hari. Begitu pula potensi sampah organik yang dapat dikurangi sebesar 213,5 m3per hari, setara dengan 5% timbulan sampah per hari di kota Depok. Namun, dibandingkan dengan potensinya, produksi kompos eksisting sebesar 5,099 ton per hari dan eksisting sampah organik terolah sebanyak 40,85 m3per hari,baru setara dengan 20 % dari potensi yang ada. Untuk itu, produksi kompos eksisting masih terbuka untuk ditingkatkan, melalui upaya optimalisasi potensi UPS. Sampai saat ini belum ada UPS yang sudah mandiri. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada upaya untuk membawa dan mengumpulkan sampah, selain menjadi tenaga kerja dan koordinator pengelola di UPS. Kata kunci: Pengelolaan sampah berbasis masyarakat skala kawasan, unit pengelolaan sampah, komposting, partisipasi masyarakat. AbstractWith waste generation of 4,265 m3 per day and limited current landfill field (TPA), Depok City Government has been implemented district scale of community-based waste management program through the development and management of Waste Processing Units (UPS). That efforts become the spearheading of waste reduction program. The successor issues in the management ofUPS, will be examined using composting as a process parameter analysis. The research concludes: Potential production of compost produced by UPS is quite high which is 27.57 tons per day. At the same time,the potential oforganic waste that can be reduced was 213.5 m3 per day, equivalent to 5% of waste generation perdayin the city of Depok. However, compared to its potential, the existing compost production is only 5,099 tonnes perday and existing organic waste processed is 40.85 m3 pe rday, which is equivalent to 20% of the existing potential. Hence, the existing compost productionis still can be improved, through the efforts of optimizing the potential of UPS. Until now, there is no independent UPS. Community participation is still limited only to efforts to bring and collect garbage,aside from being the labor and management coordinatorat UPS. Keywords: community-based waste management district scale, waste management units,composting, community participation.

scholarly journals Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung Melalui Program KKN PPM Di Kota Makassar

2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 153
Author(s):  
Andi Nur Apung Massiseng ◽  
Andi Ummung
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Natural Resources ◽  
Community Participation ◽  
Marine Conservation ◽  
Community Empowerment ◽  
Community Based ◽  
Counseling Training ◽  
The Impact ◽  
The City

ABSTRAKLantebung memiliki hutan mangrove seluas 12 Ha dimana secara administratif wilayah ini masuk dalam wilayah Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan.  Dengan luasan mangrove yang ada dan berada di kota besar yaitu Kota Makassar tentu saja memberi nilai tersendiri bagi kawasan ini karena mampu menjadi daya tarik bagi pengunjung baik wisatawan lokal maupun internasional, apalagi dengan adanya infrastruktur yang mendukung ekowisata mangrove tersebut menjadikan kawasan ini sebagai alternatif destinasi wisata baru di kota Makassar yang berbasis sumberdaya alam.  Dengan peningkatan jumlah wistawan yang berkunjung setiap hari, tentu saja  membawa dampak antara lain: kegiatan wisatawan yang mengancam konservasi laut, sarana dan prasarana pariwisata yang ada tidak mampu mengakomodasi lonjakan wisatawan yang datang dan sumberdaya manusia yang kurang memadai untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dan berbasis konservasi.   Oleh sebab itu, tujuan umum dari program KKN-PPM ini adalah untuk membantu memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola pariwisata pesisir yang berbasis masyarakat dan berbasis konservasi lingkungan. Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan ini adalah: 1) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar kegiatan pariwisata; 2) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam memberikan layanan pariwisata; 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumberdaya alam pesisir pantai Lantebung.  Adapun target yang telah dicapai pada kegiatan ini adalah: 1) Pengelolaan Lingkungan, Sampah dan Sanitasi; 2). Pengadaan Sarana Air Bersih; 3) Pembuatan Spot Berfoto Pengunjung; 4). Pembuatan paket wisata bagi pengelola; serta 5). Penyuluhan tentang Konservasi dan Ekowisata dan Penanaman Mangrove.  Metode yang digunakan adalah Sosialisasi, Penyuluhan, Pelatihan, Wawancara dengan menggunakan kuesioner untuk Evaluasi.   Dengan pelaksanaan program KKN PPM di Lantebung, maka target luaran yaitu perbaikan sistem lingkungan, Peningkatan pendapatan masyarakat (ekonomi), peningkatan partisipasi masyarakat, publikasi jurnal nasional, artikel di Media Massa cetak lokal, peningkatan keterampilan, keberdayaan masyarakat serta menghasilkan kualitas produk yang meningkat, dan meningkatnya kemampuan manajemen dari masyarakat telah tercapai. ABSTRACTLantebung has a 12 hectare mangrove forest which administratively belongs to the Bira Village, Tamalanrea District, Makassar City, South Sulawesi Province. With the extent of existing mangroves and located in big cities, namely the city of Makassar, of course gives its own value for this area because it can be an attraction for visitors both local and international tourists, especially with the infrastructure that supports the mangrove ecotourism makes this area as an alternative tourist destination new in the city of Makassar based on natural resources. With the increase in the number of tourists visiting every day, of course the impact will include: tourist activities that threaten marine conservation, existing tourism facilities and infrastructure unable to accommodate the surge of tourists who come and inadequate human resources to develop community-based and conservation-based tourism . Therefore, the general objective of the KKN-PPM program is to help empower the community to be able to manage community-based coastal tourism and environment-based conservation. While the specific objectives of this activity are: 1) Improving the quality of basic facilities and infrastructure of tourism activities; 2) Improving the quality of human resources in providing tourism services; 3) Increasing community participation in protecting the natural resources of the Lantebung coast. The targets achieved in this activity are: 1) Environmental, Garbage and Sanitation Management; 2). Provision of Clean Water Facilities; 3) Making Visitor's Photographed Spot; 4). Making tour packages for managers; and 5). Counseling about Conservation and Ecotourism and Mangrove Planting. The method used is Socialization, Counseling, Training, Interview using a questionnaire for evaluation. With the implementation of the KKN PPM program in Lantebung, the output targets are improvement of the environmental system, increasing community income (economy), increasing community participation, publication of national journals, articles in local print mass media, skills enhancement, community empowerment and resulting in increased product quality, and improved management capabilities of the community have been achieved. 

scholarly journals IMPLEMENTASI PELAYANAN PENGUNJUNG DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA BLITAR

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
Author(s):  
Sugeng Widodo
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Operating Procedure ◽  
Standard Operating Procedure ◽  
Qualitative Approach ◽  
Correctional Institutions ◽  
Standard Operating ◽  
Depth Interviews

This study discusses the reality of implementing visitor services in correctional institutions along with important factors that influence them. Through a qualitative approach with in-depth interviews, this study found that the implementation of visitor services was by the standard operating procedure (SOP), but there were still obstacles, namely limitation of the number of human resources available, especially to compensate for the number of overloaded prisoners.

scholarly journals Towards Programs Sustainability: Assessment of Institutional Determinants for Effective Community Participation in Development Programs in Tanzania

2021 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 60
Author(s):  
Daniel Wandera Clief Naku ◽  
Jacob Kihila ◽  
Eluether Mwageni
Keyword(s):  
Community Participation ◽  
Sustainability Assessment ◽  
Development Program ◽  
Development Programs ◽  
Community Members ◽  
Community Based ◽  
Institutional Determinants ◽  
Determining Factors ◽  
Effective Community ◽  
Program Benefits

This paper brings to the fore an assessment of institutional determinants for effective community participation in development programs for the case of Tanzania. It is highly acknowledged in various scholarly literature that there is a strong link between community participation and development programs.  In fact, literature shows that community-based development programs that have allowed community members to be fully involved in various programs have been successful when compared to those where community members are seen as spectators.However, in order for community members to take part in the programs, there are several determining factors, ranging from socio-economic, socio-cultural to institutional based factors.This study therefore sought to assess institutional determinants with the aim of identifying the major institutional determinants capable of influencing effective community participation in development programs. The study used four programs that were categorized as Locally Funded, Government Funded, Donor Funded and Joint Funded development programs. A combined sample size of 316 participants from all the four programs was employed. Collected data were analyzed through the within-case analysis and the comparative analysis approaches.Results of the study revealed that program benefits, objectives and leadership were the major institutional determinants for promoting effective community participation in development programs. when compared to methods used in the other three examined programs. Hence, the study concluded by emphasizing on the need to ensure these institutional based factors (program benefits, objectives and leadership) should always be given due attention in any development program. 

scholarly journals Participatory Development of Technologies as a Way to Increase Community Participation: the Cidade de Deus Web Portal Case

2011 ◽  
Vol 7 (1-2) ◽  
Author(s):  
Celso Alexandre Souza de Alvear ◽  
Michel Thiollent
Keyword(s):  
Social Capital ◽  
Community Participation ◽  
Community Organizing ◽  
Local Development ◽  
Participatory Development ◽  
Web Portal ◽  
Community Based ◽  
Main Hypothesis ◽  
Community Based Organizations

This article aims to discuss the process of development and improvement of a community web portal from the perspective of references such as social capital, solidary technology, local development and community organizing. As a case study we used the Cidade de Deus web portal (www.cidadededeus.org.br), result of a project of the Technical Solidarity Lab (Soltec / UFRJ) with community-based organizations (CBOs) of Cidade de Deus. Our main hypothesis is that more important than the technology itself, the process of developing this technology in a participatory manner can encourage community participation.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document