scholarly journals PEMENUHAN HAK AKSES ATAS INFORMASI AMDAL DI INDONESIA: PENGUATAN REGULASI DAN OPTIMALISASI SISTEM ELEKTRONIK

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 74-94
Author(s):  
Cut Sabina Anasya Zulkarnain
Keyword(s):  
Environmental Impact ◽  
Virus Disease ◽  
Secondary Data ◽  
Electronic System ◽  
Information Transparency ◽  
The Public ◽  
Corona Virus ◽  
Environmental Information System ◽  
Speed Up ◽  
The Government

ABSTRAKUU Cipta Kerja dalam Pasal 39 ayat (2) untuk pertama kali mengatur keputusan kelayakan lingkungan harus diumumkan melalui sistem elektronik. Secara bersamaan, penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terbukti telah menjadi pemicu bagi Pemerintah dalam melakukan percepatan pengembangan penyusunan dan penilaian Amdal melalui sistem elektronik ‘Amdal.net’, yang seharusnya, juga menjadi penyelesaian baru bagi banyaknya masalah transparansi dan sengketa informasi dokumen Amdal di Indonesia selama ini. Aturan tersebut seolah dibuat agar mampu meyakinkan masyarakat bahwa transparansi akan lebih terjamin, padahal regulasi serupa yang ada juga belum terlaksana dengan baik, bahkan UU Cipta Kerja menghilangkan prinsip pemberian informasi dokumen Amdal yang sebelumnya terakomodir dalam Pasal 26 ayat (2) UU PPLH. Metode Penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap Penulisan melalui penulisan kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data sekunder termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tulisan ini merupakan suatu bentuk analisis kritis atas belum adanya pengaturan Amdal yang memadai terkait transparansi pengumuman usulan rencana usaha, dokumentasi saran, pendapat, tanggapan (SPT) masyarakat dan tanggapannya, hingga transparansi dokumen Amdal dalam pengumuman penerbitan Izin Lingkungan. Hal ini agar peraturan perundang-undangan di masa depan terkait pelaksanaan transparansi informasi dokumen Amdal dapat menghasilkan perbaikan signifikan, melalui sistem elektronik sebagai pembentukan sistem pengawasan publik.Kata kunci: analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal); sistem informasi lingkungan hidup; transparansi informasi dokumen lingkungan. ABSTRACTArticle 39 Paragraph (2) of Indonesian Omnibus Law, for the first time, regulates that the decision of the Amdal must be announced through electronic system. The Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic has become a trigger for the government to speed up the development of environmental impact assesment (Amdal) through electronic system (Amdal.net), that should also resolve many transparency issues and information disputes regarding Amdal in Indonesia. Hence, the regulation was made to guarantee the transparency improvement to the public, however, similar regulations before have never been fully implemented. Even further, Omnibus Law has eliminated Amdal document information providing principles which previously accomodated on Article 26 Protection and Management of Environment Law. Used research method is juridical normative. Writing phase is done by finding secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. This paper is a form of critical analysis of the absence of adequate regulations regarding Amdal related to the transparency of the proposal, records of the citizen input with the documents of response, and also the decisions. So that, the future regulation regarding Amdal documents transparency, through Electronic System will result in significant improvements, as a supportive public law supervision system.Keywords: environmental document and information transparency; environmental impact assesment (amdal); environmental information system.

scholarly journals The Legal Binding of Mui's Fatwa Number 18 Year 2020 in Relation to The Rejection The Buried Process of Corps with Positive Corona Virus in Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi from March 2020-December 2020

2021 ◽  
Vol 04 (12) ◽  
Author(s):  
Zulkifly Sanusi ◽  
Keyword(s):  
Virus Disease ◽  
Secondary Data ◽  
Research Data ◽  
Public Knowledge ◽  
Primary Research ◽  
The Public ◽  
Existing Problems ◽  
Corona Virus ◽  
Research Type ◽  
Society Today

The 2019 corona virus disease is an infectious disease that is currently endemic to the point of causing death. The problem in society today is the refusal to bury the bodies of patients suffering from this disease. MUI issued fatwas to help the public in dealing with existing problems related to the COVID-19 epidemic. The research aims to determine the application and regulation of the MUI Fatwa in connection with the burial of corpses who died as a result of COVID-19. Sociological juridical research type with a descriptive-analytic approach. The data taken consists of secondary data, in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. In addition, as an analysis material, primary research data obtained from Jati Asih District was also used for the period of March 2020 - December 2020, where it is known that there are still many people who do not understand how to treat the bodies of patients infected with the COVID 19 virus. due to the absence of binding regulations regarding the handling of the bodies of COVID-19 patients and the lack of public knowledge regarding the handling of the bodies of patients infected with this virus. So that there is a need for binding regulations regarding the burial process of the bodies of COVID-19 patients.

scholarly journals PERLINDUNGAN DATA REKAM MEDIS SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PASIEN SELAMA PANDEMI COVID-19

2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
Author(s):  
Alfian Listya Kurniawan ◽  
Anang Setiawan
Keyword(s):  
Data Protection ◽  
Coming Out ◽  
Medical Records ◽  
Virus Disease ◽  
Personal Data ◽  
The Public ◽  
Personal Data Protection ◽  
Corona Virus ◽  
The Future ◽  
The Government

<p><em>This study aims to analyze the efforts made by the government in order to protect personal data, especially related to patient medical records. In the midst of the rampant Corona Virus Disease-19 (hereinafter referred to as Covid 19) pandemic in Indonesia. Often the identity of the patient or person who has been exposed to Covid 19 is known by the community in their environment, which has implications for the isolation of the patient from the surrounding community. There are also frequent leaks of the identity of Covid-19 patients in the surrounding community due to information coming out of the hospital with the aim of preventing the spread of the virus which basically violates the provisions regarding the privacy of patients with Covid 19. suffered by someone is also widely spread to the public. Based on this, it is necessary to study how the government should regulate the protection of medical records in the future, especially regarding the current Covid-19 pandemic.</em></p><p><strong><em>Keywords:</em></strong><em> Medical records, Personal Data Protection, Covid-19.</em></p><p> </p><p>Kajian ini bertujuan untuk menganalisa upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi data pribadi khususnya terkait dengan rekam medis pasien. Ditengah maraknya pandemi Corona Virus Disease-19 (Selanjutnya disebut dengan Covid 19) di Indonesia. Seringkali identitas penderita atau orang yang telah terpapar Covid 19 diketahui oleh masyarakat di lingkunganya, yang berimplikasi pada diasingkannya penderita tersebut dari masyarakat sekitar. Sering terjadi juga bocornya identitas pasien Covid-19 dimasyarakat lingkungan sekitar yang diakibatkan informasi yang keluar dari pihak rumah sakit dengan tujuan pencegahan penyebaran virus tersebut yang pada dasarnya melanggar ketentuan mengenai privasi pasien penderita Covid 19, lebih buruk sering kali data rekam medis lain termasuk penyakit yang diderita seseorang ikut tersebar luas ke publik. Berdasarkan hal tersebut perlu dijaki bagaimana seharusnya pengaturan mengenai perlindungan terhadap rekam medis kedepannya terlebih terkait pandemi Covid 19 saat ini.</p><p align="center"><strong>Kata Kunci:</strong> Rekam Medis, Perlindungan Data Pribadi, Covid-19.</p>

scholarly journals PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DIMASA PANDEMI COVID-19

Publika ◽  
2021 ◽  
pp. 255-270
Author(s):  
Navy Sagita Pertiwi ◽  
Muhammad Farid Ma’ruf
Keyword(s):  
Virus Disease ◽  
Secondary Data ◽  
Population Based ◽  
Careful Consideration ◽  
Fiscal Year ◽  
Technical Data ◽  
Corona Virus ◽  
The Government ◽  
Consultative Body ◽  
The Village

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang keanggotaannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Salah satu terkait fungsi BPD yaitu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Didalam  APBDes memuat berbagai sumber penerimaan dan pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Sehingga pengawasan dalam pengelolaan APBDes oleh BPD sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar perputaran dana yang terjadi dalam pemerintahan desa dapat dipertanggung jawabkan keabsahan data laporannya. Pengawasan pengelolaan APBDes oleh BPD tersebut menjadi lebih urgent akibat adanya pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19), pasalnya pada saat pandemi Covid-19 telah dilakukan perubahan terhadap APBDes yang sebelumnya telah ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif serta metode pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara terbuka yang bersifat terstruktur, observasi, serta dokumentasi. Selain itu terdapat teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Model Spradley, sedangkan untuk sumber datanya yaitu data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini ialah BPD Tamanasri telah menjalankan peran pengawasannya dengan baik dalam roda pemerintahan Desa Tamanasri. Hal ini dapat dibuktikan selama periode tahun anggaran 2020 yang mengalami situasi pandemi Covid-19, pembuatan perubahan Perdes APBDes dilakukan dengan pertimbangan yang matang untuk kepentingan masyarakat desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap I, II, dan III telah tersalurkan dengan semestinya melalui survei terlebih dahulu oleh tim suvei BLT-DD. Kata kunci: Peran BPD, Pengawasan,  Pengelolaan APBDes, Covid-19   In Law no. 6/2014 explained that the Village Consultative Body (BPD) is an institution that carries out government functions whose membership is a representative of the village population based on regional representation and is determined democratically. One of the functions related to the BPD is to carry out the supervisory function of the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). The APBDes contains various sources of village revenue and expenditure within a period of one year. So that supervision in the management of APBDes by BPD is very necessary, this is intended so that the circulation of funds that occurs in the village administration can be accounted for the validity of the report data. Supervision of the management of the APBDes by BPD has become more urgent due to the Corona Virus Disease-19 (Covid-19) pandemic, because at the time of the Covid-19 pandemic, changes had been made to the APBDes that had previously been determined. In this study using descriptive research and qualitative approach methods. The data collection techniques are structured open interviews, observation, and documentation. In addition, there is technical data analysis in this study, namely using the Spradley Model, while the data sources are primary and secondary data. The result of this research is that Tamanasri BPD has carried out its supervisory role well in the government of Tamanasri Village. This can be proven during the period of the 2020 fiscal year which experienced a Covid-19 pandemic situation, the making of changes to the APBDes Perdes was carried out with careful consideration for the interests of the village community and the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) stages I, II, and III had been distributed. properly through a survey by the BLT-DD survey team. Keyword: Role of BPD, Supervision, Management of APBDes, Covid-19

scholarly journals Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Tikala Kota Manado

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 074
Author(s):  
Jeini Ester Nelwan ◽  
Ester Candrawati Musa
Keyword(s):  
Virus Disease ◽  
Cross Sectional Study ◽  
Government Policies ◽  
Narrative Form ◽  
Cross Sectional ◽  
The Public ◽  
Corona Virus ◽  
Government Supervision ◽  
Rate Of Increase ◽  
The Government

Background: The government has set various policies in order to control the spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). However, these efforts have not run optimally so that people who violate health protocols are still found which have an impact on increasing cases of Covid-19. The purpose of this study is to describe the public's perception of the implementation of government policies regarding the prevention of Covid-19 in Tikala District, Manado City.. Methode: This study was an observational study with a cross sectional study design. This research was conducted in Tikala District, Manado City in August 2020. The subjects in this study were 100 family heads who met the inclusion criteria. The research variable is the public's perception of the implementation of government policies in an effort to prevent Covid-19. The research data were analyzed by univariate. Presentation of data is made in table and narrative form. Result: The results of this study indicate that as many as 10% of the public think that the government has implemented policies in an effort to prevent Covid 19. The policies with the lowest value are efforts to disseminate information to the public about Covid-19. In addition, government supervision of the use of masks, measuring body temperature and ownership of health documents from health institutions from the public is still around 11%. This indicates that the government's efforts are still not maximal in implementing policies on preventing Covid-19. Conclusion: The conclusion of this study is that the government has not implemented a policy to prevent Covid-19 properly, especially in socialization and supervision efforts. Therefore, massive socialization and supervision efforts must be made and carried out jointly by the government and all stakeholders in the region in order to reduce the rate of increase in Covid 19.

scholarly journals THE IMPACT OF COVID 19 ON THE UMRAH AND HAJJ BUSINESS PLUS IN EAST JAKARTA

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 174-179
Author(s):  
Ryan Firdiansyah ◽  
Basneldi Basneldi ◽  
IG.N.Willy Hermawan ◽  
Muzayyanah Yuliasih ◽  
Bekti Setiadi
Keyword(s):  
Qualitative Analysis ◽  
Virus Disease ◽  
Secondary Data ◽  
Analysis Approach ◽  
Formal Sector ◽  
Travel Agents ◽  
Corona Virus ◽  
The Face ◽  
The Government ◽  
The Impact

The purpose of this study is to find out the state of the Umrah and Hajj travel agents in the face of the Covid 19 pandemic that is currently happening. The research method used in this study is a descriptive study with a qualitative analysis approach, and uses the results of informant interviews and secondary data from correspondence reports that help provide secondary data to support this research. Corona virus or corona virus disease 2019 (Covid-19) has made the domestic economy contract, the Ministry of Finance noted several problems caused by the outbreak of this virus increased unemployment rate 1.2 million formal sector and 265,000 informal sector, Indonesian Purchasing Managers Index (PMI) below level 50 which is only 45.3 in March 2020. Third, more than 12,703 flights at 15 airports were canceled from January to February, with details of 11,680 domestic flights and 1,023 international flights, the government of Saudi Arabia also issued rules prohibiting the use of Umrah for all countries. This problem will affect the organizers of Umrah or Umrah travel in Indonesia, researchers take samples, especially in the area of ​​East Jakarta, research using descriptive methods with a qualitative analysis approach, this research uses the method by interviewing directly from competent sources in the field of aviation, organizing umrah.

scholarly journals Evaluation of the Effectiveness of Brazilian Community Restaurants for the Dimension of Low-Income People Access to Food

Nutrients ◽  
2021 ◽  
Vol 13 (8) ◽  
pp. 2671
Author(s):  
Mateus Santana Sousa ◽  
Camila Silveira Silva Teixeira ◽  
Jamacy Costa Souza ◽  
Priscila Ribas de Farias Costa ◽  
Renata Puppin Zandonadi ◽  
...  
Keyword(s):  
Low Income ◽  
Formal Education ◽  
Average Energy ◽  
Secondary Data ◽  
Target Population ◽  
Service Capacity ◽  
The Public ◽  
The Government ◽  
Access To Food

This study aimed to evaluate the effectiveness of community restaurants (CRs), managed by the Government of the State of Bahia/Brazil, for the dimension of access to food. The study used secondary data obtained from the public opinion survey Profile of users of community restaurants in Salvador. The nutritional information was accessed through the analysis of CRs’ menus. Adequate effectiveness of access to food was considered when the CR served meals to 50% to 70% of the users considered the target audience (individuals served by the two CRs located in the city of Salvador/Bahia/Brazil). The participants (n = 1464; 778 as low-income individuals) were adult CR users from Salvador/Brazil. Most of the respondents were male, 40 to 54 years old, not white, had up to 9 years of formal education, without a partner, and living in the municipality of Salvador. The evaluated CRs are effective in serving 53.1% of the target population in their total service capacity. Meal provision only reached an estimated 0.7% of the socially vulnerable community in the district. The average energy value of the meal served by the CR units was 853.05 kcal/meal, with a mean energy density composition classified as average (1.15 kcal/g). The effectiveness of the evaluated community restaurants showed that these instruments were minimally effective in promoting access to food for the low-income population within their total daily service capacity, and the current quantity of these facilities was insufficient. However, these instruments stand out in the fundamental role of promoting the daily distribution of meals to the Brazilian population with the highest social vulnerability levels.

scholarly journals Impact of the COVID-19 in Tourism Industry in Nepal and Policy Recommendation

2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 76-91
Author(s):  
Bishnu Prasad Khanal
Keyword(s):  
Online Survey ◽  
Foreign Currency ◽  
Virus Disease ◽  
Secondary Data ◽  
Public Private Partnership ◽  
Tourism Industry ◽  
Local Economy ◽  
Primary Data ◽  
Private Partnership ◽  
Corona Virus

For the first time in history, almost all the domestic and international tourism destinations have restrictions for travel worldwide because of corona virus pandemic. Corona virus disease calls the COVID-19 pandemic is an ongoing problem in more than 210 countries in the world. The purpose of this study is to find the tourism impact of COVID-19 in Nepal and purpose recommendations for the preparation of evidence based policy and strategies for further development of the tourism industry in Nepal. Secondary data used in this study were obtained from the ministry of tourism in Nepal and other various web sources and primary data were collected from the online survey and collected 52 samples. They are involved in the hospitality, education & consulting, travel & tours, adventure & expedition, trekking agencies, and government officials from national tourism originations. The study highlights that the tourism contribution in Nepal’s GDP (Gross Domestic Product) as a significant sector that has a linkage with other sectors. Also, the Nepalese tourism industry is dependent on international factors and the Nepal tourism industry highly relies on foreign tourists and cancellation of the mountain climbing permits for the year 2020, affects the income of foreign currency as building the capacity of stakeholders and public-private partnership initiatives to promote and work together to develop and manage in future tourism fields. well as the local economy, the loss of thousands of jobs in the tourism sector and others sectors. Overall analyses suggest that building the capacity of stakeholders and public-private partnership initiatives to promote and work together to develop and manage in future tourism fields.

scholarly journals MEMBANGUN AKUNTABILITAS ORGANISASI BANTUAN HUKUM

2013 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 107
Author(s):  
Mosgan Situmorang
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
The State ◽  
Legal Services ◽  
Not Given ◽  
Legal Aid ◽  
State Budget ◽  
The Public ◽  
Primary Material ◽  
The Government ◽  
Secondary Materials

<p>Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dikatakan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Jasa hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum adalah cuma-cuma, dalam ar Ɵ mereka Ɵ dak mendapat upah dari pihak yang dibantunya, namun pemerintah akan memberikan dana bantuan untuk se Ɵ ap kasus yang ditangani yang besarnya disesuaikan dengan jenis kasusnya. Dana bantuan tersebut memang Ɵ dak akan diberikan kepada semua organisasi bantuan hukum, tetapi hanya kepada organisasi bantuan hukum yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum. Karena dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka tentu saja akuntabilitas organisasi bantuan hukum yang menerima dana tersebut harus dapat dipertanggung jawaban kepada masyarakat. Tulisan ini adalah berupa kajian norma Ɵ f, dengan demikian data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan primer yakni peraturan perundang undangan, utamanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan undang- undang lain yang terkait serta bahan sekunder berupa bahan kepustakaan dan data dari internet. Dalam peneli Ɵ an ini disimpulkan bahwa Undang- Undang Bantuan Hukum sudah dapat mengan Ɵ sipasi perlunya akuntabilitas organisasi bantuan hukum tapi masih perlu di Ɵ ngkatkan dengan cara membuat aturan-aturan yang mendukung terciptanya akuntabilitas tersebut terutama peraturan mengenai standar bantuan hukum.</p><p>In Law No. 16 Year 2011 regarding Legal Aid, stated that legal aid provider is a legal aid organiza Ɵ on or community organiza Ɵ ons that provide legal aid services. Legal services provided by the legal aid organiza Ɵ on is free in the sense that they do not get paid from those who helped. However, the government will provide fi nancial assistance for each case handled that amount is in accordance with the type of case. The grant is not given to all legal aid organiza Ɵ ons but only to a legal aid organiza Ɵ on that has been quali fi ed in accordance with the Legal Aid Act. Because these funds come from the state budget of course accountability of legal aid organiza Ɵ ons receiving funds must be able to be an answer to the public. This paper is a norma Ɵ ve review, thus the data used are secondary data from the primary material i.e laws and regula Ɵ ons, especially Law No. 16 of 2011 and other laws related and secondary materials in the form of the literature and data from the internet.This study concluded that the Legal Aid Act was able to an Ɵ cipate the need for accountability of legal aid organiza Ɵ ons but it is need to be improved by making rules that favor the crea Ɵ on of accountability mainly standard rules regarding legal aid.</p>

scholarly journals HEALTH COMMUNICATION STRATEGIES EMPLOYED BY THE MEDIA DURING THE COVID-19 CRISIS: CASE OF ZIMBABWE BROADCASTING CORPORATION TELEVISION (ZBC –TV)

2021 ◽  
Vol 6 (6) ◽  
Author(s):  
Kimberley Sarah Muchetwa ◽  
Ephraim Maruta ◽  
Hilda Jaka ◽  
Joyman Ruvado ◽  
Evans Chazireni
Keyword(s):  
New Media ◽  
Health Communication ◽  
Communication Strategies ◽  
Secondary Data ◽  
Analysis Data ◽  
Freedom Of Information ◽  
The Public ◽  
Secondary Sources ◽  
The Media ◽  
The Government

The paper reports findings from a study that explored health communication strategies employed by the media on the state of preparedness by the Zimbabwean government during the COVID 19 crisis by the Zimbabwe Broadcasting Corporation Television (ZBC-TV). The study adopted secondary data analysis. Data were collected using secondary sources. The study was influenced by the framing theory. The study found out that ZBC-TV used songs, road shows, commercial ads, dramas, musical shows on reporting the pandemic. The archival documents also revealed that ZBC-TV have used periodical updates as health communication strategies to educate the public about COVID 19. ZBC-TV also used Facebook showing staff from the Office of the President and Cabinet receiving the Covid 19 vaccine at the same time applauding positive response from Harare Metropolitan Province as front line workers surpassed the target under the first phase of Covid-19 vaccine roll out plan. The study concluded that the health communication strategies employed by ZBC-TV have been effective in increasing the societal awareness about health issues. ZBC-TV managed to reach out to the masses using both the television and by making use of the new media communication technologies. However, press censorship has been a challenge in publishing information concerning COVID 19 as the media house is not allowed to publish anything that tarnishes the image of the government. It is based on such evidence that the study concludes that ZBC-TV at some point distorted information to paint the picture that the government is doing all it can to contain the spread of COVID 19 and ensuring the safety of the public. The study recommends that the ministry should ensure freedom of information publicity, in which media houses, including ZBC-TV is not controlled by any political party of government. The government should also privatise ZBC-TV so that it will be answerable to the public and not few government officials. <p> </p><p><strong> Article visualizations:</strong></p><p><img src="/-counters-/edu_01/0895/a.php" alt="Hit counter" /></p>

Dampak Wabah Corona Virus Disease Terhadap Budaya Ibadah Umat Muslim Dan Kebijakan Pemerintah

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 131-143
Author(s):  
Rif’at Ayu Wijdan Irham ◽  
A. Khawarizmi Siregar ◽  
Hasse Jubba
Keyword(s):  
Qualitative Study ◽  
Virus Disease ◽  
Religious Leaders ◽  
Corona Virus ◽  
Islamic Jurisprudence ◽  
The World ◽  
The Government

This paper aims to see how the response of Muslims and the government related to the Covid-19 pandemic that occurred throughout the world. This research is a qualitative study of document studies using sources consisting of publications. Muslims believe in this pandemic originating from Allah SWT, but Muslims are expected not to react to it too much and make this phenomenon to increase the capital of God for the Almighty God, Islamic jurisprudence can help find solutions to overcome it. Covid-19 Pandemic. The government as a leader in this country has implemented a policy related to the reduction of Covid-19. Many people who respond to the policies set by the government do not believe also because they oppose the government because of the lack of education by the government and Indonesian religious leaders.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document