scholarly journals DILEMATIKA DISKRESI KEUANGAN, KEBIJAKAN YANG DIANGGAP TABU

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 137-159
Author(s):  
Amelia Cahyadini ◽  
Chyntia Pinky Jullianti
Keyword(s):  
Public Policy ◽  
General Public ◽  
Research Method ◽  
Program Administration ◽  
State Administration

ABSTRAK Diskresi merupakan hal yang umum dalam penyelenggaraan negara, terkecuali yang berkaitan dengan keuangan negara. Diskresi keuangan sangat dibatasi pelaksanaannya di Indonesia dan bahkan dikhawatirkan rentan terjadi korupsi menjadi kondisi yang mengintai pejabat administrasi negara. Dalam praktiknya, diskresi keuangan justru dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan, stagnasi, serta menyiasati agar suatu program berjalan atau agar tujuan yang diinginkan cepat tercapai dengan memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Sehingga, ada beberapa hal terkait diskresi keuangan yang menjadi pertanyaan, pertama, bagaimana kedudukan diskresi keuangan sebagai salah satu bentuk kebijakan publik dalam pandangan normatif? Kedua, bagaimana batasan-batasan diskresi keuangan yang seharusnya diterapkan agar tercapai tujuan dari kebijakan publik yang dirumuskan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan hasil dari penelitian mengedepankan prinsip money follow program berdasarkan ketentuan-ketentuan diskresi sebagai berikut: dilakukan oleh pejabat struktural merangkap politik, tidak dapat dilakukan terhadap program rutin, dapat dipertanggungjawabkan terhadap APBN dan APBD secara wajar, dan tidak boleh melebihi 0.1% dari total keseluruhan anggaran tahunan kementerian/lembaga/daerah.Kata kunci: diskresi keuangan; money follow program; penyelenggaraan negara. ABSTRACT Discretion is common in administration of state, with the exception matters relating to financial state. Financial discretion is severely restricted in Indonesia and there are close to corruption lurks state administration officials. In practice, financial discretion is precisely intended to solve problems, stagnate, and find shortcuts so that a program can work or get around something so that the desired goals are quickly achieved by paying attention to the interests of the general public. So, there are several things related to financial discretion which are questions, first, how is the position of financial discretion as a form of public policy in the normative view? Second, how are the limits of financial discretion that should be applied in order to achieve the objectives of the formulated public policy? The research method used is a normative research method with the results of the research prioritizing the principle of money follow programs based on the provisions of discretion as follows: carried out by structural and concurrent political officials, cannot be carried out in routine programs, accounted for the APBN and APBD fairly, and may not be exceeds 0.1% of the total annual ministry/agency/ regional annual budget.Keywords: financial discretion; money follow program; administration of state.

Implementation of the Child Identity Card Policy in Bandung Regency

2019 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
Author(s):  
Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar
Keyword(s):  
Public Policy ◽  
Policy Implementation ◽  
Research Method ◽  
The Public ◽  
Implementation Model ◽  
Edward Iii ◽  
Identity Card ◽  
Descriptive Approach ◽  
The Republic ◽  
Identity Cards

Previously, Indonesia only issued Identity Cards for citizens who had reached the age of 17 years. However, after the presence of a new policy from the Interior Ministry of the Republic of Indonesia contained in the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation Number 2 concerning Child Identity Cards, now Indonesian citizens who are less than 17 years old can have an identity card in the form of a Child Identity Card. The main problem in this research are the limitations of blanks and need additional personnel to improve services, especially in the context of issuing child Identity Cards. Besides, the realization of the issuance of child identity cards still far from the target and socialization to the public has not been conveyed in its entirety.. This study aims to examine how the implementation of Child Identity card in Bandung Regency. The research method used is qualitative with descriptive approach. This research is presented by using a narrative that discusses the implementation of child identity card policies in Bandung Regency. The focus of this research emphasizes the implementation model of Edward III covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The result of the research shows that implementation of Child Identity card in Bandung Regency has run optimally.Keywords : Public Policy; Policy Implementation; Identity CardAfandi, Warjio.2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik.Vol. 6, Nomor 2Afrizal. 2017. Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung. Universitas LampungAryanti. 2014. Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012). Jurnal Online Mahasiswa FISIP. Vol. 1, Nomor 2, Halaman 2.Dwitamara. 2013. Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak. Jurnal Hukum. Vol.18, Nomor 2, Halaman 1.Edwards III. 1980. Implementing Publik Policy. Congresinal. Quartely pressErdani, Indarja, Harjanto. 2017. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. Diponegoro Law Journal. Vol.6, Nomor 2, Halaman 2.  Hafrida. 2016. Perlindungan Hukum Anak. Jurnal Ilmu Hukum, Ragam Jurnal. Vol. 7 Nomor 2, Halaman 1Monica, Noak, Winaya. 2015. Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Studi Kasus di Kecamatan Denpasar Utara Provinsi Bali. Citizen charter journal. Vol.1 Nomor 2, Halaman 3.Muh. 2018. Respon Orang Tua Terhadap Kartu Identitas Anak. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga YogyakartaMustafa, Syahbandir. 2016. Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraanpemerintahan Daerah. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 4(2)Nugroho. 2009. Public Policy : Dinamika kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta. GramediaPradika. 2018. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa YogyakartaRahmawati. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon 2017. Universitas Sultan Ageng TirtayasaRamdhani, Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik. Vol 11, Nomor 1, Halaman 10Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka pelajarSubarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka pelajarSudrajat. 2011. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 13, Nomor 2, Halaman 1 Suryono. 2014. Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Ilmu Ilmiah. Vol.6, Nomor 2, Halaman 98Tangkilisan. 2003.Implementasi kebijakan publik : transformasi pikiran George Edward. Yogyakarta. Lukman Offset dan yayasan pembaruan administrasi publik indonesia.Wahab.2010. Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.Wardhani, Hasiolan, Minarsih. 2016. Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai. Journal of Management.Vol.2, Nomor 2Widodo. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang. Bayu MediaWinarno. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media PressindoWiranata. 2013.Perlindungan Hukum Anak. Jurnal Hukum Unsrat  Vol.1, Nomor 3, Halaman 5. Peraturan Perundang-undanganUndang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN KEWENANGAN ISTIMEWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MELALUI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

2018 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 142
Author(s):  
Putu Ayu Anastasia Wierdarini
Keyword(s):  
Research Method ◽  
State Institution ◽  
Vice President ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Administration System ◽  
Material Content ◽  
The People ◽  
State Administration ◽  
Strategic Position

The amendment of the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 positioned the Majelis Permusyawaratan Rakyat no longer as the highest state institution and the highest sovereign of the people. This has implications for the authority of the Majelis Permusyawaratan Rakyat to have a strategic position, namely to UUD 1945, to stipulate GBHN, to elect the president and vice president through amendment of its authority to be very limited and weak. This paper examines jurisdictionally how to restore the privileges possessed by the Majelis Permusyawaratan Rakyat through the amendment of the UUD 1945. A normative legal research method with statute approach and conceptual approach is used to analyze this problem.The results of the study indicate that the MPR's repatriation in the main and vital position in the Indonesian state administration system is very important, namely through amendments to the material content of the UUD 1945 which must be implemented on an ongoing basis.

Is Marriage Counseling Perceived as Scientific? Examining the Views of U.S. Adults

2017 ◽  
Vol 25 (3) ◽  
pp. 239-246
Author(s):  
Lisa F. Platt ◽  
Christopher P. Scheitle
Keyword(s):  
Public Policy ◽  
General Public ◽  
General Social Survey ◽  
Marriage Counseling ◽  
Future Directions ◽  
Social Survey ◽  
Utilization Of Services ◽  
Demographic Groups ◽  
Nationally Representative ◽  
Public Policy Decisions

Whether marriage counseling is perceived by the general public to be scientific or not has a number of implications for utilization of services, treatment outcomes, and public policy decisions. The current study used a nationally representative sample ( N = 1,026) from the 2012 General Social Survey to examine two research questions. First, how scientific is marriage counseling viewed by the general public? Second, what demographic variables predict how scientific marriage counseling is perceived by the general public? The analyses indicate that marriage counseling is generally not viewed as scientific, with only 7% rating it as “very scientific” and 40% rating it as “not scientific at all.” These ratings are similar to those given for salesmanship and financial counseling. This opinion was consistent across all demographic groups measured with the notable exception of those individuals who attend religious services more frequently, who were more likely to rate marriage counseling as scientific. There was also a finding indicating the possibility of those who are currently married but previously divorced rate marriage counseling as more scientific than those who are currently married and never divorced. The implications for the field of marriage counseling in regard to health promotion, public policy, and client utilization are discussed. Future directions, including more in-depth inquiry about these opinions, are also presented.

scholarly journals TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA PERTASI KENCANA KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR

2012 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
Author(s):  
Amiruddin Amiruddin ◽  
Muhammadiah Muhammadiah ◽  
Ruzkin Azikin
Keyword(s):  
General Public ◽  
Research Method ◽  
Limiting Factor ◽  
Maximum Performance ◽  
Development And Management ◽  
The Village ◽  
Opening Up

The purpose of this study is to determine the transparency of the funds in the Village pertasi Kencana Kalaena District Luwu Timur Regency and determine the maximum performance in terms of transparency in the management APBDesa research method used was qualitative, using the technique of interview results of this study indicate that the community had not experienced management transparency APBDesa Village Pertasi kencana Kalaena Luwu Timur subdistrict because people are not involved in it, and as for transparency iyu proved less than the maximum in because less easily accessible to the general public, especially villagers in Desa Kencana Pertasi Luwu District of Kalaena .This is caused due to problems such as not opening up government and not easily accessible so that people do not know about the budget being used, other than that transparency is often not eventuated as it should be because they lack the influence of village officials on the development and management of the allocation of funds this village becomes a limiting factor transparency of the management of revenue and expenditure budget Village in the Village pertasi Kencana Kalaena District Luwu Timur Regency of transparency when it is expected to increase creativity, prosperity and good cooperation. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui transparansi dana di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dan mengetahui maksimal kinerja dalam hal transparansi pengelolaan APBDesa metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan teknik wawancara hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat belum merasakan transparansi pengelolaan APBDesa di Desa Pertasi kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur karena masyarakat kurang dilibatkan dalam hal itu dan adapun transparansi iyu terbukti kurang maksimal di karenakan kurang mudahnya diakses oleh masyarakat umum khususnya masyarakat desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu .Hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti tidak terbukanya pemerintah dan tidak mudahnya diakses sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai anggaran yang terpakai, selain itu trasparansi ini sering tidak terrealisasi sebagaimana mestinya kerena rendahnya pengaruh aparatur desa terhadap pengembangan dan pengelolaan alokasi dana desa ini menjadi faktor penghambat transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur padahal dari transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, kesejahteraan dan kerja sama yang baik.

scholarly journals OVERVIEW OF THE ROLE-PLAYERS IN THE INVESTIGATION, PREVENTION AND ENFORCEMENT OF MARKET-ABUSE PROVISIONS IN SOUTH AFRICA

Obiter ◽  
2021 ◽  
Vol 34 (2) ◽  
Author(s):  
Howard Chitimira ◽  
Vivienne A Lawack
Keyword(s):  
South Africa ◽  
Public Policy ◽  
Financial Services ◽  
General Public ◽  
Policy Makers ◽  
Market Abuse ◽  
Role Players ◽  
Overview Analysis

This article analyses the role and effectiveness of selected key role-players primarily dealing with the investigation, prevention and enforcement of the market abuse prohibition in South Africa in order to increase awareness on the part of the general public, policy-makers and other relevant stakeholders. To this end, the article provides an overview analysis of selected role-players as well as their distinct functions in the investigation, prevention and combating of market-abuse practices in South Africa. This is done by discussing the roles of the Financial Services Board, the Directorate of Market Abuse and the Enforcement Committee.

scholarly journals Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik

2020 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
pp. 27-36
Author(s):  
Apandi Apandi
Keyword(s):  
Public Policy ◽  
Human Resources ◽  
Research Method ◽  
Public Services ◽  
Improve Performance ◽  
The Public ◽  
Secondary Sources ◽  
Low Levels ◽  
Performance Results

E-literacy and education are important components in improving the quality of human resources needed in an organization. The purpose of this study is to reveal the importance of e-literacy and public policy education. The State Civil Apparatus (ASN) requires e-literacy and education to improve performance results so that public services can be maximized. This becomes interesting research in the development of science-based on the real events that occur in Indonesia. Where so far, e-literacy and education is only intended for the public, especially millennial generation. The research method used is the study of literature where data is obtained through various secondary sources that are relevant to theoretically strengthen research results. The findings explain that e-literacy and education are effective and efficient strategies in overcoming budget constraints and low levels of ASN competence. With e-literacy and public policy education, it is hoped that the professionalism of the ASN bureaucracy will increase and the quality of public services will be better.

scholarly journals Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No.1/G/2017/PTUN.DPS.)

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 27-32
Author(s):  
Ni Komang Dewi Novita Indriyani Weda ◽  
I Made Arjaya ◽  
I Putu Gede Seputra
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Active Role ◽  
The State ◽  
Legal Research ◽  
Legal Entity ◽  
Trial Process ◽  
State Administration

In the judiciary the Judicial State Administration plays a more active role in the trial process in order to obtain material truth. The activist of the judge is intended to compensate for the unequal position of the parties, namely the Defendant is an entity or official of the State administration and the Plaintiff is an individual or civil legal entity. In this research there are two main problems, namely (1) how is the Procedure for Making a Gathering in the State Administrative Court? (2) How is the application of the principle of active judge (dominus litis) in the stage of proof at the trial? The research method used is normative legal research with a legal approach.

scholarly journals MODEL KEPEMIMPINAN TEPAT DALAM MEMPENGARUHI KINERJA DOSEN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

2021 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 35
Author(s):  
Tedy Ardiansyah ◽  
Dipa Teruna Awaloedin
Keyword(s):  
General Public ◽  
Research Method ◽  
Quantitative Research ◽  
Strong Influence ◽  
Secondary Data ◽  
Qualitative Approach ◽  
New Model ◽  
Foreign Countries ◽  
New Literature ◽  
Average Sample

<p><em>The purpose of this study is to determine the appropriate form of leadership from various types of leadership on lecturer performance including the correlation results whether the results are significant or insignificant so as to help provide a new literature from current limitations. The research method uses a descriptive qualitative approach, the data used is in the form of secondary data which are all taken from Scopus indexed journals from 2020 to 2017, all journals are in the form of quantitative research and with an average sample of 217 respondents. The conclusion that can be drawn broadly is that existing research creates a new model that not all research related to leadership has a strong influence on lecturer performance, what is unique is that these differences are in the State of Indonesia not in foreign countries, namely Russia, and the type of leadership is only leadership general public that has no relationship with the performance of the lecturers other than that which has a very strong relationshi</em><em>p.</em></p>

SOCIAL ECONOMY ENTITIES IN PUBLIC POLICY

2021 ◽  
Vol 17 (1 (ang)) ◽  
pp. 10-17
Author(s):  
Andrzej Zybała
Keyword(s):  
Public Policy ◽  
General Public ◽  
Social Economy ◽  
The State ◽  
Policy System ◽  
Public Issues ◽  
The Public ◽  
The Social

This paper focuses on the issue social economy entities and the role they play in the public policy. The paper argues in favour of the thesis that social economy entities are an important component of what can be described as the capacity of the public policy system in a given country. They contribute significant resources – intellectual, organisational, executive [financial], etc. – to the system. The larger these resources are, the more efficient the whole system becomes, i.e. the ability to identify key public issues and to program their solutions, to implement these solutions and to evaluate the results of public policy actions in various forms. It indicates that it is in the interest of the State and the general public to strengthen the social economy entity sector.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document