scholarly journals Collective Goods, Free Riding and Country Brands: The Chinese Experience

2008 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 211-223 ◽  
Author(s):  
Jay B. Barney ◽  
Shujun Zhang

Company brands signify a message to consumers about the quality and value of a product. Countries can also be branded. However, unlike the brands of individual firms, country brands are collective goods. The nature of country brands creates the possibility of free riding, where individual firms benefit – in terms of price or access – from the promise made by a country brand but deliver at a level lower than what is promised by the brand. Such free riding threatens the stability of what the country brand represents unless legal, governmental, or other institutions engage in activities to reduce these adverse effects. In this paper, we investigate the Chinese brand – once standing for average quality at a low price – in the light of recent recalls. We examine how country brands emerge and the incentives that firms operating in a country have to either support or not support a country brand. We also explore the implications of diese incentives for the role of various institutions, including the government, in developing, maintaining and changing a country brand and in developing and enforcing the policies, such as protection of intellectual property, necessary to support firms' efforts toward reinforcing a trusted country brand.

Author(s):  
Andi Baso Ilmar M

AbstrakIndonesia sebagai salah satu negara yang mengatur ketentuan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Seiring dengan pesatnya perkembangan kreatifitas masyarakat dalam lingkup Hak Cipta yang memiliki nilai ekonomis dan dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat, kemudian bagaimana Hukum Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Hak Cipta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dibutuhkan juga kesiapan infrastruktur hukum berupa regulasi untuk membantu perkembangan Hak Cipta di Indonesia sebagai payung hukum dari kegiatan masyarakat, serta bagaimana penagakannya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta dalam pembangunan demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Seperti hasil kreatifitas masyarakat dibidang Hak Cipta yang dapat memiliki nilai ekonomis memiliki jaminan dan kepastian hukum dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Kata Kunci: Hak Cipta, Pembangunan, Jaminan, Kepastian, Kesejahteraan. AbstractIndonesia as one of the countries that regulates the provisions of Intellectual Property Rights specifically Copyright is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Along with the rapid development of community creativity in the scope of Copyright which has economic value and can affect economic growth in society, then how can Intellectual Property Law, especially in the field of Copyright, increase public awareness so that legal infrastructure readiness is also needed in the form of regulations to assist the development of Copyright in Unikom Center Indonesia as the legal umbrella for community activities, as well as how to enforce them. This writing aims to see how the role of intellectual property, especially copyright in development for the welfare of society. Such as the result of community creativity in the field of Copyright which can have economic value has legal guarantees and certainty from the government based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.Keywords: Copyright, Development, Guarantee, Certainty, Prosperity.


Yurispruden ◽  
2021 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 208
Author(s):  
Fahrul Abrori

 ABSTRAKPandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah membuat kebijakan-kebijakan sebagai stimulus untuk menjaga kestabilan masyarakat dan perekonomian. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah untuk menangani covid-19 di daerah masing-masing. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerahnya. Permasalahan yang diangkat Pertama, bagaimana hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19? Kedua, Apa peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk penanganan pandemi Covid-19? Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yaitu desentralisasi fiskal yang mana. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pandemi Covid-19 ABSTRACTThe Covid-19 pandemic in Indonesia led the government to make policies as a stimulus to maintain the stability of society and the economy. The central government authorizes local governments to manage local finances to deal with covid-19 in their respective regions. This is because the local government better understands the needs of the region. The issue raised first, how is the relationship between the Central Government and Local Government in financial management for the handling of the Covid-19 pandemic? Second, What is the role of local governments in regional financial management for the handling of the Covid-19 pandemic? Using normative juridical research methods with statutory approaches and concept approaches. The relationship between the Central Government and Local Government in Financial Management for the Handling of the Covid-19 Pandemic is fiscal decentralization. The role of local governments in regional financial management for the handling of the Covid-19 pandemic is by refocusing activities, reallocating budgets, and using regional budgets.Keywords: Local Government, Regional Financial Management, Covid-19 Pandemic


2017 ◽  
Vol 230 ◽  
pp. 348-370 ◽  
Author(s):  
Catherine R. Schenk

AbstractSince colonial times to the present day, Hong Kong's position as a global financial centre is one of the enduring economic strengths of the territory. This success is often attributed to the distinctive role of the state, coined in the 1970s by the-then financial secretary, Sir Philip Haddon-Cave, as “positive non-interventionism.” The relationship between the market and the state has also been characterized as a form of corporatism, particularly in the financial sector as bankers were able to influence policy. However, closer examination of the behind-the-scenes relations between bankers and the state reveals a much more complex relationship, with the banks seeking protection that the government was not willing to provide. Moreover, the reluctance to regulate financial markets resulted in piecemeal interventions and weak implementation that undermined the stability of this sector and of the economy as a whole. This paper demonstrates the confusion over the concept and practicalities of positive non-interventionism, even for Haddon-Cave, and how the concept evolved towards a policy of “when in doubt, do nothing” during a period of financial instability. Along the way, the paper presents new evidence about the origins of Hong Kong's current banking structure.


2018 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 21
Author(s):  
Fauzia Gustarina Cempaka Timur ◽  
Jamaluddin Syakirin

AbstrakRadikalisme adalah salah satu akar penyebab utama dari aksi terorisme. Radikalisasi pada kalangan masyarakat umum menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan nasional. Masyarakat saat ini rentan menjadi sasaran perekrutan kelompok-kelompok radikal, pembentukan jaringan kelompok radikal transnasional, pengarahan tindak kekerasan dan terorisme bahkan melalui radikalisasi diri sendiri. Kurangnya kepedulian dan sistem pengawasan di dalam komunitas masyarakat dianggap juga menjadi katalisator radikalisme. Karena hal itulah, ketahanan komunitas terhadap ancaman terorisme dan radikalisme merupakan aspek penting dalam berhasilnya kontra-radikalisasi di dalam suatu negara.  Terlebih jika komunitas yang berada di dalam suatu negara merupakan komunitas yang pluralistik dan memiliki budaya, bahasa, dan agama yang berbeda. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran komunitas dan mengemukakan pentingnya ketahanan dalam komunitas dalam usaha memerangi terorisme.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai bagian dari kontra-terorisme, pemerintah harus mengadopsi prinsip, “adanya strategi lebih baik ada dibanding tidak ada sama sekali” jika terkait dengan kerjasama bersama komunitas. Selain itu pemerintah harus dapat berinvestasi secara tepat untuk membangun pengetahuan masyarakat terhadap terorisme. Selanjutnya pemerintah juga perlu untuk memfokuskan kembali pada tujuan akhir pemberantasan terorisme pada deradikalisasi dan hal ini harus dilakukan terpisah dari sifat aksi hulu yang dilakukan komunitas. Terakhir, komunitas harus dipayungi organisasi besar yang merupakan perpanjangan dari program pemerintah yang mengajak masyarakat untuk fokus pada upaya memperkuat ketahanan dan kapasitas semua lini masyarakat yang dianggap rapuh.Kata kunci: Amerika Serikat, Inggris, Kontra terorisme, Peran komunitas AbstractRadicalism is one of the main root causes of acts of terrorism. Radicalization among the society poses a serious threat to the stability of national security. Communities today are vulnerable to the recruitment of radical groups, the formation of radical networks of transnational radicals, the directing of acts of violence and terrorism even through self-radicalization. Lack of awareness within the community and absence of monitoring system from government are also considered to be a catalyst for radicalism. Because of this, community resilience to the threat of terrorism and radicalism is an important aspect of successful counter-radicalization within a country. Especially if the community within a country is a pluralistic community and has different cultures, languages and religions. This paper aims to analyze the role of the community and highlight the importance of community resilience in the fight against terrorism. The results show that as part of counter-terrorism, the government should adopt the principle, "the existence of suffice strategy is better than nothing at all" particularly when it is related to community resilience. In addition, the government should be able to invest properly to build public knowledge of terrorism. Furthermore, the government also needs to refocus on ultimate goals of eradicating terrorism and deradicalisation and this should be done separately from the nature of the upstream action of the community. Finally, the community must be protected by a larger organization that is an extension of a government program that calls on communities to focus on strengthening the resilience and capacity of all fragile communities.Keywords: Community Resilience, Counterterrorism, United Kingdom, United States


2021 ◽  
Vol 41 (1) ◽  
pp. 207-214
Author(s):  
JOÃO GABRIEL DE ARAUJO OLIVEIRA ◽  
RENATO NOZAKI SUGAHARA ◽  
JOANILIO RODOLPHO TEIXEIRA

ABSTRACT This comment came to refute and correct the idea of Charles (2007) about the negatively implications in the income distribution when the government expand the consumption in favour to households. We prove that the political choice, to both cases (increasing consumption or increasing profit), impact positively the income distribution and does not affect the essential nature of the Kaldor neo-Pasinetti dynamic equilibrium results and the “Cambridge Equation”. The stability of the model is guarantee by applying the Olech’s Theorem to the case.


Modern Italy ◽  
2009 ◽  
Vol 14 (4) ◽  
pp. 459-471
Author(s):  
Barbara Taverni

Following the political stabilisation achieved with the victory at the election in 1948 of the Christian Democrat Party, De Gasperi's leadership had to deal with new domestic and international dynamics. The government dialogue with the ‘laical’ parties did not end with the reconstruction of the identity of a nation divided by the Fascist phenomenon, nor did it solidify along the lines of an ideologically driven anti-Communist design. De Gasperi's leadership was interwoven with profound changes in the role of the Church, the economic system and political organisation, founded upon new party and government systems. The national and European dimensions influenced one another in this conjuncture, resulting in a new set of equilibria: in the stability of the executive, within the limits set by the primacy of the parliamentary institutions and the organisational role of the party as a focus for political support; in economics, with a revision of classical economic liberalism; and in a unique synthesis of the secular tradition with social Catholicism, with a new interpretation of the 1948 Constitutional model.


2021 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 175
Author(s):  
Relys Sandi Ariani ◽  
Luna Dezeana Ticoalu ◽  
Herlin Sri Wahyuni

The film is part of the intellectual property rights attached to the creator. Nowadays, it is commonly agreed that violation of intellectual property rights portrays in film piracy for personal gain is inevitable, with illegal streaming services. This study aimed to examine film protection, conduct a study of film institutions, and find concepts to protect films in Indonesia. The study used a juridical method with the statute and conceptual approaches. In so doing, it used secondary data processed using library research techniques. The study showed that illegal movie streaming rampant in Indonesia practiced illegal streaming movies. It violated the intellectual property rights inherent in the creator, resulting in enormous losses for the creators. There are further problems in the laws and regulations, and the government must accommodate preventive actions. This study suggested three components: correctional, supervision, and copyright protection against illegal movie streaming in Indonesia; and these components were to maximize the role of stakeholders. KEYWORDS: Illegal Streaming Movies, Indonesian Film Institute, Intellectual Property Rights and Copyrights


2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 1-18
Author(s):  
Godfrey Thenga

Infringement of intellectual property is a violation of protected rights. Intellectual property is an asset owned by businesses and forms part of a trade. In South Africa, the Constitution and other legislation guarantee ownership of property. The rights to ownership of protected property are affected when criminals misappropriate property. This abuse is evident when the protected property is divested from its lawful owners and sold at a profit to disadvantage the owners. This has the potential of devaluing protected property and contributes to the financial loss of the owners. The abuse ultimately discourages innovation and creativity in businesses. The government is responsible for protecting property rights; the positive spin-off is the taxes that benefit the country. Poor protection encourages free-riding behavior where unscrupulous criminals misuse the intellectual property for their benefit. This study assessed the effectiveness of various legislation that protects property interests. It further highlighted poor enforcement of the law.


Author(s):  
T.M. Asanaliev ◽  
K. Stalbek uulu ◽  
A.K. Toktalieva

In a market economy, the role of customs payments is great and their functions are diverse. These functions are closely related to the country's economy. To fulfill the fiscal function, the customs authorities transfer to the budget an amount that is approximately 30-35% of the total income of our state, more precisely, it goes to the budget with over 42 billion soms per year. Also, in order to protect domestic producers, the domestic market and preserve the stability of the country, the Government of the Kyrgyz Republic issues appropriate decrees aimed at regulating the import and export of goods by increasing or decreasing the rates of import customs duties. This is the protectionist function of customs payments. Examples are the introduction of regulations on imported sugar products, the introduction of customs duties on agricultural products - corn, barley. The accession of the Kyrgyz Republic to the WTO in 1998 created favorable conditions for the rapid development of foreign trade. On this basis, the number of agreements concluded by foreign trade entrepreneurs of the Kyrgyz Republic with foreign partners is growing every year. This, of course, will strengthen the Kyrgyz Republic's ties with foreign countries and strengthen the unity of the two peoples.


2020 ◽  
Vol ahead-of-print (ahead-of-print) ◽  
Author(s):  
Qamar Uz Zaman ◽  
Kinza Aish ◽  
Waheed Akhter ◽  
Syed Anees Haidder Zaidi

Purpose The purpose of this paper is to address the effect of corruption and money laundering (ML) on banking profitability and stability. Design/methodology/approach This study uses the panel data of 72 banks of Pakistan and Malaysia from 2012–2018. This paper uses fixed effect (FE) and random effect (RE) regression techniques for empirical testing and generalized methods of moment (GMM) technique for robustness tests. Findings This study founds consistent evidence that corruption has a positive and ML has a negative relationship with the banking profitability of Pakistan and Malaysia while the empirical evidence suggests that corruption and ML have a diverse impact on the banking stability of Pakistan and Malaysia. Further, this paper also founds that corruption and ML moderates the relationship between risk and banking profitability and stability. Practical implications The results reveal that the banks of the highly corrupt environment are more affected by corruption and ML than the least corrupt environment. Thus, it is recommended that the Government of Pakistan should formulate strong anti-corruption and anti-money laundering policies. Originality/value As per the knowledge of the authors, this research contributes to understanding the role of corruption and money laundering on the stability and profitability of Pakistan and, in general, it is the first attempt investigating the moderating role of corruption and ML between risk and banking profitability and stability.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document