scholarly journals Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan

2017 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 1-27
Author(s):  
Moh. Faizur Rohman

Abstract: this article discusses changes brought by the ruling of Constitutional Court No. 69/PUU/XIII/2015 which reviewed Marriage Law No. 1/1974, article 29 on pre nuptial agreement.  The article previously stated that such an agreement must be done prior or at the eve of marriage contract was signed. The Constitutional Court  decided upon a petition that nuptial agreement may be done prior the marriage or during the marriage. The implication of this reuling by Constitutional Court is the additional legal protection regime that women can have in marriage against misfortunes such as domestic violence and property loss. In doing so, married couples will be focused on the realization of islamic marriage of everlasting, peaceful and happy family.  Abstrak: Salah satu tujuan utama pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal, penuh kasih sayang di antara suami istri. Namun di luar itu berkemungkinan terjadi permasalahan dalam perkawinan, sehingga butuh diadakan sebuah perjanjian perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus diadakan saat atau sebelum perkawinan dilaksanakan. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi pasangan terhadap tujuan utama perkawinan. Ditetapkannya putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015, menjadikan frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam pasal 29 ayat (1) dimaknai dengan “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan”. Jadi, perjanjian perkawinan yang semula harus diadakan sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan, sekarang boleh diadakan setelah perkawinan dilangsungkan selama dalam ikatan perkawinan. Implikasi dari hal ini adalah adanya perlindungan hukum lebih, terutama bagi perempuan agar tidak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin perlindungan terhadap hak milik atau hak guna bangunan suatu harta, pasangan juga lebih fokus terhadap tujuan utama perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal, penuh kasih sayang bersama pasangan.

Al-Mizan ◽  
2020 ◽  
Vol 16 (1) ◽  
pp. 1-26
Author(s):  
Ahmad Jazil

Pre-marital marriage cource aims to equip brides-to-be with understanding and knowledge and skills about married life, hoping that in the future they can create a harmonious family while reducing conflict, domestic violence and divorce. This study discusses the existence of pre-marital marriage course in the Ujung Tanah District, Makassar City. This study uses a qualitative approach with data collection methods through interviews. The results of this study indicate that participants of premarital marriage course in the Ujung Tanah District, Makassar city are participants who have registered at the Office of Religious Affairs, but have not yet entered into a marriage contract. The fact that after following pre-marital marriage course, the couples feel each other's self confidence increases and their are better prepared to live a domestic life, so that the existence of pre-marital marriage course can create a happy family. However, in the implementation there were also obstacles faced by the facilitators and the guidance participants.


2021 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 114-126
Author(s):  
Muammar Rachman

The formation of the 1974 Marriage Law is based on Islamic Law, which became a problem when the Constitutional Court gave a decision on the judicial review of the Marriage Law with a decision that was considered by the public that the decision was against Islamic law. The research problem in this article is, How is the Politics of Law in the Reform of Legislation in the Post-Constitutional Court Ruling on Marriage related to the status of children outside of marriage? Does the Constitutional Court Decision No 46 / PUU-VII / 2010 contradict Islamic law?The research approach used in this research is normative juridical. The results of the study indicate that children who are born must receive legal protection. If this is not the case, then the children who are born outside of marriage will suffer losses. The relationship between the child and the father does not only occur because of a legal marriage, but can also be based on evidence of a blood relationship between the child and the boy as the father. This is because birth is a legal result of a legal relationship in which there are reciprocal rights and obligations between the child, mother and father. This decision refers, because there is a relationship that is carried out without any legal conditions for marriage, both religiously and in a state, so that it does not cause harm which implies a child who has not done anything wrong. In conclusion, the Constitutional Court granted the renewal of the norm in article 43 of the Marriage Law No. 1 of 1974, which is to provide constitutional rights for children born out of wedlock whether born from a legally valid marriage or not. The decision of the Constitutional Court related to the addition of article 43 paragraph (1) of this marriage law is still in the spirit of Islam as the struggle of Muslims to be able to apply their religious values in this law is not only legally religiously or nationally. Abstrak Pembentukan Undang-Undang (UU) Perkawinan Tahun 1974 berdasarkan Hukum Islam, menjadi permasalahan saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan judicial review atas UU perkawinan, bagi masyarakat bertentangan dengan hukum Islam. Permasalahan penelitian ini,  Bagaimana Politik Hukum dalam Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan dalam UU Perkawinan Pasca Putusan MK terkait dengan status anak diluar nikah? Apakah Putusan MK No 46/PUU-VII/2010 bertentangan dengan hukum Islam? Pendekatan penelitian ini yuridis normatif. Hasil penelitian menguraikan, anak yang lahir harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak, yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. hubungan anak dengan bapak tidak semata-mata terjadi karena adanya sebuah perkawinan yang sah, tapi berdasar pembuktian adanya hubungan darah antara anak dan laki-laki sebagai bapak. Hal ini karena kelahiran adalah akibat hukum dari hubungan hukum yang terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik. Putusan ini mengacu, sebab adanya hubungan yang dilakukan tanpa adanya syarat pernikahan yang sah, baik secara agamadan negara, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang berimplikasi pada anak yang tidak melakukan kesalahan. Pembaharuan norma dalam pasal 43 UU  Perkawinan No. 1 Tahun 1974, memberikan hak konstitusional  anak yang dilahirkan di luar nikah baik yang lahir dari pernikahan yang sah secara agama atau tidak. Putusan MK terkait penambahan pasal 43 ayat (1) UU perkawinan masih bernafaskan Islam sesuai perjuangan ummat Islam untuk dapat menjalankan nilai-nilai agamanya dalam UU ini hannya tidak sah secara agama  dan Negara.


Author(s):  
Bastiar Bastiar

In Islamic law, a marriage contract is not only a civil matter but also a very strong sacred bond that is worth of worship. Therefore, marriage must be maintained properly to realize the sakinah mawaddah wa rahmah family, but when it is in a sacred bond, there are some couples who are reluctant to fulfill their responsibilities and demand right that are not theirs so that the sakinah family will be difficult to be actualized. This study aimed to determine the understanding of husband and wife about rights and responbilities, and a significant relationship between the rights and obligations acomplishment of husband and wife in realizing a harmonious marriage or sakinah family. This research was normative-empirical legal research in the form of analytical prescriptive which was supported by primary and secondary data. Data collection was obtained through library research, documentation, interviews, and observation. Based on the research was conducted, it found the results: First, husband and wife understand that the position of wife and husband in the household are the same, but they have different rights and obligations, although on the other hand the community understands that the position of the wife in the family is under the husband, they understand it from fiqh salf which states that the wife must uphold her husband with an honor and glory. Second, the concept of Islamic marriage teaches that the rights possessed by husband and wife are balanced with the obligations burdened on them, a husband or wife has balanced obligations. Third, to build a harmonious, peace and peaceful family, they can be performed with developing the Islamic teachings, fostering the mutual respect, coaching the efficient living attitudes, and training a self-awareness from each married couples. Key Words: Fulfillment, Rights and Responbilities, Husband and Wife, Sakinah Household. Abstrak: Dalam hukum Islam akad perkawinan bukan hanya perkara perdata semata, melainkan juga ikatan suci yang sangat kokoh yang bernilai ibadah. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga akan terwujudnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, namun ketika telah berada dalam ikatan suci, ada pasangan yang enggan memenuhi kewajiban dan penuntutan hak yang diluar haknya maka keluarga sakinah sebagaimana harapan akan sulit terealisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pasangan suami istri tentang hak dan kewajiban suami istri, dan hubungan yang signifikan antara pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam mewujudkan perkawinan yang harmonis atau perwujudan keluarga sakinah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dalam bentuk preskriptif analitis yang didukung oleh data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumentasi, wawancara, dan observasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hasil: Pertama, Suami istri memahami bahwa kedudukan istri dan suami dalam rumah tangga sama, namun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, meskipun disisi lain masyarakat memahami bahwa kedudukan istri dalam keluarga berada di bawah suami, hal ini mereka pahami dari pemahaman fikih salaf yang menyebutkan bahwa istri harus menjunjung tinggi suaminya dengan kehormatan dan kemuliaan. Kedua, Konsep pekawinan Islam mengajarkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun isteri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka,seorang suami atau isteri memiliki kewajiban-kewajiban yang seimbang. Ketiga, untuk mewujufkan keluarga yang harmonis, sakinah dan penuh kedamaian dapat di lakukan dengan cara Pembinaan penghayatan ajaran agama Islam, Pembinaan sikap saling menghormati, Pembinaan sikap Hidup Efisien, dan Pembinaan sikap suka mawas diri dari masing-masing pasangan suami isteri. Kata Kunci: Pemenuhan, Hak dan Kewajiban, Suami Istri, Rumah Tangga


2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 48
Author(s):  
Emanuel Boputra

ABSTRACT: Marriage is one important part in the journey of human’s life. According to the Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Article 1: Marriage is a physical-mental bond between a man and a woman, as a husband and a wife, aiming to create an eternal and happy family/household based on God Almighty. Marriage aims to create a happy and eternal family/household.Article 7 (1) of the Marriage Law stipulates and regulates the age limit for a marriage. A marriage is allowed when the man is at least 19 (nineteen) years old, and the woman is at least 16 (sixteen) years old. Next in the verse 2 is stated that in the event of deviating the verse 1, this article is able to request a dispensation from the Court or other Officials which is appointed by both the parents of the man and the woman. Therefore, a dispensation from the Court or other Officials, which is appointed by both the parents of the man and the woman, is required in order to hold a marriage if those minimum ages are not attained yet.Indeed, a dispensation is able to be justified based on the law aspect (a dispensation is required from the Court or other Officials, appointed by both the parents of the man and the woman, if those minimum ages are not attained yet). The submission of an application for the marriage dispensation to the Court is a legal step, chosen by the applicant in order to legalize their marriage. However, the space for dispensing various forms of child marriage is in fact a form of violation towards the children’s rights, as stated in the legal consideration of the Decree of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 22/PUU-XV/2017.Keyword: Marriage, Dispensation, Decree of Law ABSTRAK: Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam perjalanan kehidupan manusia. Menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga / rumahtangga yang bahagia dan kekal.Pasal 7 (1) Undang-undang Perkawinan menetapkan dan mengatur perihal batas umur untuk melangsungkan perkawinan ; Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa; dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dengan demikian apabila belum mencapai umur tersebut apabila hendak melangsungkan perkawinan diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.Dari aspek hukum pemberian dispensasi memang dapat dibenarkan (apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita). Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan adalah langkah hukum yang dipilih oleh Pemohon untuk melegalkan perkawinan. Akan tetapi “ruang” pemberian dispensasi terhadap berbagai bentuk perkawinan anak sebetulnya juga merupakan salah satu bentuk “pelanggaran” terhadap hak-hak anak, sebagai mana dinayatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi, Dekresi Hukum


2021 ◽  
Vol 58 (1) ◽  
pp. 5195-5200
Author(s):  
Mulia Siregar, Fatimah Zuhrah, Muhammad Jailani

The Indonesian Marriage Law Act Number 1/1974, and the Compilation of Islamic Law (KHI) regulate the constitutional law of polygamous marriage in Indonesia. The act states that the basic principle of marriage in Indonesia is monogamy. The act also says that the husband must show evidence telling his ability to fulfill his family needs. The study on these issues conducted in Indonesia is a part of the Indonesia Islamic family law. The neglected protection of the child’s rights in a family needs to be escorted through imposing the rules concerning it. This study aims to find out the implementation of the protection of child rights in Islamic law on polygamous marriage. This research employed a qualitative method with a socio-legal study case approach. The result of the study showed first, there is always a problem in the matter of the child’s rights that should be fulfilled by polygamist fathers that have to be protected. Second, the rights of children in polygamous marriage cannot be fulfilled equally especially in unrecorded polygamous marriages. Third, there is uncertainty in the marriage law related to the maturity of children who are still under the protection of parents, where this uncertainty will make it difficult to implement the law. Basically, the protection of children in polygamous marriages has been regulated in the Islamic Marriage Law in Indonesia. However, there are still many gaps in Islamic legal protection in child protection in polygamous marriages, plus there are still many people who do not comply and ignore it.


2016 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 86
Author(s):  
Dzanurusyamsyi Dzanurusyamsyi

In accordance with the Marriage Law Article 43 paragraph (1) and Article 100 Compilation of Islamic Law, that child out of wedlock obtain a civil relationship with her mother and her mother’s family. The provisions of article 43 paragraph (1) that the Court’s decision the Constitution of No. 046/PUU-VIII/2010 amended with the new norm, that “children born out of wedlock have links civil with her mother and her mother’s family as well as with men as a father to proven by science and technology and/ or other evidence under the law have blood relations, including civil relations with his father’s family’’ provisions of the new norm is still debatable and the pros and cons in the community that have not been finalized. Therefore, it is necessary to do research on: How Construction illegitimate child protection today; factors that affect the construction of the legal protection of a child out of wedlock is not justice at this time. This study used a qualitative approach with sosiolegal research. Factors that affect the protection of children out of wedlock is not justice due to several factors: -First; Factors Differing perceptions Ulama’ and Judges of children out of wedlock and protection against him; Factors Court decision is very diverse/ varied against illegitimate child protection issues; Factors diversity of perceptions on Registration of Population Administration in Indonesia. Then the provisions of the Marriage Law Article 43 paragraph (1)which has judicial review by the Constitutional Court Decision No. 046/PUU-VIII/2010 and Article 100 of the Compilation of Islamic Law must be reconstructed with the editor of a new article as follows: “a child born out of wedlock has relations civil with her mother and her mother’s family as well as with men as a father who can be proved by science and technology and/ or other evidence under the law have blood relation to the determination/ instruction judge and the Court’s decision, the Muslim Religious Court andbesides Islam in the District Court, including a civil relationship with his family “and there should be an affirmation form of additional chapters in the Marriage Law Article 43 with the editorial article as follows; “If it turns out according to a court ruling that the children who sought their origin was proven seedlings men and women and was born in/ from the marriage valid, then the child becomes legitimate child and have a relationship of civil full and relationships biological children with both parents and get inheritance rights.


2019 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 464-491
Author(s):  
Respati Nadia Putri ◽  
Sonny Dewi Judiasih ◽  
Nanda Anisa Lubis

One of the legal consequence of a marriage is a consolidation of husband and wife assets with the understanding that both parties before signing the marriage contract can decide otherwise, through the pre-nuptial contract. The Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015, made possible the making of a similar arrangement after the marriage contract has been signed.  The focus of this article is to explore, using a juridical normative approach, what legal protection exist for third parties.  The main finding is that legal protection is provided by requiring the contract be made by and before a notary public, registered at the Civil Registrar Office and all that is performed only after the Notary Public made an inventory of both spouse’s assets.


Jurnal Akta ◽  
2017 ◽  
Vol 4 (3) ◽  
pp. 363
Author(s):  
Wisda Rauyani Efa Rahmatika ◽  
Akhmad Khisni

Act No. 1 of 1974 on Marriage in Article 29, which explains that at the time the marriage took place before the bride who wants to do a wedding in which the consent of both parties must make a marriage agreement in writing beforehand. However, the fact that an Indonesian citizen who is married to foreign citizens who perform mixed marriages, filed a petition to the Constitutional Court relating to Article 29 of the Marriage Act. Indonesian citizen that feels aggrieved because when they wanted to buy a flat can not be done because the rejection of purchase from the developer because the buyer is married to citizens of foreign, which in Article 35 of the Marriage Law that property acquired during the marriage become community property, then in Article 21 UUPA that only citizens of Indonesia who can both have property rights. Therefore, the applicant felt disappointed, harmed and human rights have been usurped by their rules.The formulation of the problem in this research are: 1) What about the implications of the Constitutional Court. No. 69 / PUU-XIII / 2015 against the marriage contract stipulated in Law No.1 of 1974 on Marriage? 2) How is the implementation of the agreement is a marriage in the Act No.1 of 1974 on Marriage after the decision of the Court. 69 / PUU-XIII / 2015? 3) how the barriers and solutions in implementing the agreement is a marriage in Act 1 of 1974 on Marriage Following the Ruling of the Constitutional Court. 69 / PUU-XIII / 2015?The method used in this thesis is a normative juridical legal research. Ie normative legal research legal research conducted by reviewing the materials of the legislation and other materials derived from the literature.The results of this study are: 1) That the decision of the Court No.69 / PUU-XIII / 2015 are final, binding, and binding on all the parties, both litigants, agency, government law and notary 2) that the manufacturing operations after the marriage covenant decision of the Court. 69 / PUU-XIII / 2015, namely, which initially manufacture the marriage contract according to Law No.1 of 1974 on Marriage made before the marriage is done but with the Constitutional Court's decision No.69 / PUU-XIII / 2015 the agreement is made before the marriage dapan marriage took place or after held 3) in the manufacture of the marriage covenant are obstacles that happen is if the parties want to make the marriage covenant are lying or data used by the parties do not fit their therefore a Notary should be more careful and cautious associated with the those who want to make arrangements.Keywords: Marital Agreement, Decision of the Constitutional Court, Notary


2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 83-100
Author(s):  
Andraž Teršek

Abstract The central objective of the post-socialist European countries which are also Member States of the EU and Council of Europe, as proclaimed and enshrined in their constitutions before their official independence, is the establishment of a democracy based on the rule of law and effective legal protection of fundamental human rights and freedoms. In this article the author explains what, in his opinion, is the main problem and why these goals are still not sufficiently achieved: the ruthless simplification of the understanding of the social function and functioning of constitutional courts, which is narrow, rigid and holistically focused primarily or exclusively on the question of whether the judges of these courts are “left or right” in purely daily-political sense, and consequently, whether constitutional court decisions are taken (described, understood) as either “left or right” in purely and shallow daily-party-political sense/manner. With nothing else between and no other foundation. The author describes such rhetoric, this kind of superficial labeling/marking, such an approach towards constitutional law-making as a matter of unbearable and unthinking simplicity, and introduces the term A Populist Monster. The reasons that have led to the problem of this kind of populism and its devastating effects on the quality and development of constitutional democracy and the rule of law are analyzed clearly and critically.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document