scholarly journals COMMUNICATION STRATEGY IN THE DEVELOPMENT OF AGRO-TOURISM VILLAGE IN WEST BANDUNG REGENCY

Edulib ◽  
2017 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
Author(s):  
Encang Saepudin ◽  
Agung Budiono ◽  
Asep Saeful Rohman

Abstrak. Penelitian ini mengkaji Strategi komunikasi dalam pengembangan desa wisata agro di Kabupaten Bandung Barat. Dengan  metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, Focus Group Discussion, dan  studi pustakan penelitilian ini bertujuan untuk mengetahui  perencanaan komunikasi dan manjemen komunikasi dalam pengembangan desa wisata agro di Kabupaten Bandung Barat. Manfaat dari hasil penelitian ini adakah memberikan masukan bagi pemerintah dan beberapa pihak yang terkait mengenai strategi komunikasi (pola komunikasi efektif) dalam pengembangan desa wisata,  sehingga  pihak-pihak tersebut mampu membuat kebijakan-kebijakan  yang sangat tepat dalam pengembangan desa wisata terutama desa wisata agro di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil penelitian, Desa yang mmeiliki potensi sebagai Desa Agro Wisata di Kabupaten Bandung Barat, perlu diadakannya pola pembinaan agro wisata agar para pelaku pariwisata dan pelaku pertanian secara sinergis dapat merencanakan, menyusun, memprogramkan agro wisata yang bermanfaat bagi masyarakat,  pengusaha, dan pemerintah. Dalam hal ini perlu adanya komunikasi yang baik antar pihak. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antar pihak maka harmonisasi sosial dalam pengembangan desa wisata agro ini akan tercapai. Strategi komunikasi sangat penting karena ia merupakan paduan perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen komunikasi (communication management) untuk mencapai suatu tujuan.   Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Desa Wisata Agro, Pembangunan Desa, Bandung Barat Abstract. This study examines the communication strategy in the development of agro-tourism village in West Bandung regency. Use qualitative methods and techniques of data collection through interviews, observation, focus group discussions, and the library to study aims to determine the penelitilian communications planning and management of communication in the development of agro-tourism village in West Bandung regency. The benefits of this research is there to provide input for the government and some interested parties about the communication strategy (pattern of effective communication) in the development of rural tourism, so that the parties are able to make policies that are particularly appropriate in rural tourism development especially rural agro-tourism in West Bandung regency. Based on the research results, in West Bandung regency, especially in Lembang, keep holding the pattern of development of agro-tourism so that the perpetrators of tourism and agriculture synergistically actors can plan, arrange, program an agro-tourism that benefit the community, employers, and government. In this case the need for good communication between the parties. With good communications between the parties, harmonized social development of rural agro-tourism will be achieved. The communication strategy is very important because it is a blend of communication planning and communication management to achieve a goal. Keywords: Communication Strategies, Agro Tourism Village, Rural Development, Bandung Barat

2020 ◽  
Vol 22 (2) ◽  
pp. 215-240
Author(s):  
Haula Rosdiana ◽  
Maria R.U.D. Tambunan ◽  
Inayati Hifni

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah selayaknya mendesain sistem perpajakan yang berpegang prinsip efisiensi dengan tetap memperhatikan aspek keadil-an dan kesederhana. Dalam sistem perpajakan, hukum formal mempunyai peranan penting dalam mengejawantahkan hukum material, karena itu Undang-undang Ketentu-an Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan pajak. Mengingat strategisnya peran UU KUP, perlu untuk mereview kembali UU KUP yang saat ini berlaku serta perlu dilakukan suatu penyempurnaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari studi literatur dan focus group discussion. Penelitian bertujuan memberikan masukan atas KUP yang saat ini masih dalam proses pembahasan dengan menekankan pada aspek kemudahan (ease of administration), keadilan (equity) dan kepastian hukum (law enforcement). Hasil penelitian ini menekan-kan pada hal-hal terkait (i) perlunya meningkatkan basis data perpajakan, (ii) perlunya menjalankan kemudahan administrasi yang berdasarkan ketentuan yang tegas, jelas, dan sederhana, (iii) penegakan hukum yang tegas, (iv) adanya sanksi yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, dan (v) peningkatan kualitas layanan dan profesionalisme petugas pajak. Kajian ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya regulasi perpajakan pro terhadap optimalisasi penerimaan tanpa mencede-rai hak-hak wajib pajak. Proposal for Amendment of Formal Law on Taxation Procedure  In optimizing tax revenue, the government should design a taxation system that adheres to the principle of efficiency, justice and simplicity. In the taxation system, formal law has an important role in manifesting laws, therefore laws and taxation procedures (KUP) are one of the keys to the successful implementation of tax policies. Considering the strategic role of the KUP Law, it is necessary to review the KUP Law which is currently in force and needs to be improved. This study uses a qualitative approach with qualitative data collection techniques consisting of literature studies and focus group discussions. The research aims to provide input on KUP which is currently still in the process of discussion by emphasizing aspects of ease (ease of administration), justice (equity) and legal certainty (law enforcement). The results emphasize issues related to (i) the need to increase the taxation database, (ii) the need to carry out administrative facilities based on firm, clear and simple provisions, (iii) strict law enforcement, (iv) comparable sanctions with violations committed by taxpayers and (v) improving the quality of service and professionalism of tax officials. This study is expected to be able to encourage the realization of tax regulations that are pro to the optimization of revenue without harming the rights of taxpayers.


2021 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 69
Author(s):  
Meisyanti Meisyanti ◽  
Khina Januar Rahmawati

Water is the most important component for humans to maintain their life, but pollution also occurs in water. One of the rivers that have been polluted is the Cisadane River which stretches from West Java to Banten. This case of Cisadane River pollution is one of the cases included in the environmental communication study, where the role of the stakeholders in it is needed. The unity of purpose to overcome Cisadane River pollution can be done in various ways, one of them is by implementing an environmental communication strategy. The purpose of this study is to analyze and identify environmental communication strategies in handling Cisadane River pollution that have been carried out by the Government and the Environmental Service of Tangerang City and South Tangerang City and to develop environmental communication strategies to overcome the problem of Cisadane River pollution. The research method was using descriptive qualitative with data collection techniques interviews, observation and Focus Group Discussion (FGD). The results of this study indicate that the environmental communication strategy carried out by the Government and the Environmental Service of Tangerang City and South Tangerang City in terms of the communication component has been running well. To make it even better, it needs the consistency in the management of the environmental communication. The development of an environmental communication strategy model uses transformational communication features by adding several things to the strategies that have been implemented by the City Government and the Environmental Service of Tangerang City and South Tangerang City. For implementation this strategy, they need to monitor, evaluate and the synergy between the provincial, city government and the Environmental Service and other services in each area traversed by the Cisadane River. Air menjadi komponen terpenting bagi manusia untuk mempertahankan kehidupannya, namun pencemaran juga terjadi pada air. Salah satu sungai yang tercemar adalah Sungai Cisadane yang terbentang dari Jawa Barat hingga Banten. Kasus pencemaran Sungai Cisadane ini merupakan salah satu kasus yang termasuk dalam kajian komunikasi lingkungan, di mana dibutuhkan peran dari stakeholder yang di dalamnya. Kesatuan tujuan untuk mengatasi pencemaran Sungai Cisadane ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menjalankan strategi komunikasi lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengidentifikasi strategi komunikasi lingkungan dalam penanganan pencemaran Sungai Cisadane yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dan untuk mengembangkan strategi komunikasi lingkungan untuk mengatasi masalah pencemaran Sungai Cisadane. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan Focus Group Discussion (FGD).  Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi komunikasi lingkungan yang dijalankan oleh Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang maupun Kota Tangerang Selatan ditinjau dari komponen komunikasi sudah berjalan dengan baik. Agar lebih baik lagi diperlukan konsistensi dalam pengelolaan strategi komunikasi lingkungan tersebut. Pengembangan model strategi komunikasi lingkungan menggunakan fitur komunikasi transformasional dengan menambahkan beberapa hal yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kota dan DLH Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Dalam pelaksanaan strategi ini juga dibutuhkan monitoring, evaluasi dan perlu adanya sinergi antara pemerintah provinsi, kota maupun DLH dan dinas terkait lainnya pada setiap daerah yang dilintasi oleh Sungai Cisadane.


2017 ◽  
Vol 21 (1) ◽  
pp. 49-57
Author(s):  
Yohanes Museng Ola Buluamang

Bureaucracy reformation requires government institution to implement the principle of transparency in many areas of life. This research aims to explore the application of communication transparency within the government bureaucracy. The method used is a qualitative with case study approach. Techniques of data collection uses the focus group discussions and participant observation that conducted for two years. The results of research appoints that the transparency of communication within the government bureaucracy still experiences challenges in aspects of performance transparency, budgets transparency and public communications policy.Keywords: Communication Transparency, Government Bureaucracy, Case Study ABSTRAKReformasi birokrasi menuntut setiap instansi pemerintah melaksanakan prinsip transparansi di berbagai bidang kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan transparansi komunikasi di lingkungan birokrasi pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Teknik teknik pengumpulan data menggunakan teknik focus group discussion dan observasi partisipan yang dilakukan selama dua tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi komunikasi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan masih mengalami tantangan pada aspek kinerja, anggaran dan kebijakan komunikasi publik.Kata kunci: Transparansi Komunikasi, Birokrasi Pemerintahan, Studi Kasus


2021 ◽  
pp. 095042222110631
Author(s):  
Innocent Otache

The unemployability of many Nigerian graduates is somewhat attributable to the existing wide collaboration gap between Nigerian higher education institutions and industry. Against this backdrop, this study explores how Nigerian polytechnics and industry can collaborate to enhance graduates’ employability. Adopting a focus group discussion approach, three focus groups involving 20 people (eight polytechnic lecturers, six National Board for Technical Education officials and six industry executives) participated in the study. Content analysis of the focus group discussions revealed the need to involve industry experts in curriculum development and review to meet today’s job requirements in industry. The need to involve industry experts in teaching certain aspects of the curriculum was also highlighted. The findings further revealed the desirability of exposing students and lecturers to industrial work situations to equip them with workplace skills and experience. Additionally, the study found that a comprehensive collaboration policy framework, funding, commitment, mutual benefits and trust are required to achieve successful polytechnic–industry collaboration. This research demonstrates that effective collaboration between polytechnics and industry will help to improve the employability of graduates. The findings provide policy and practical implications for polytechnics, regulatory bodies, industry and government.


Author(s):  
Nesa Aurlene ◽  
R Sindhu ◽  
A Haripriya

Introduction: India has become the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) epicentre with the highest number of COVID-19 cases being reported each day. This has caused a major impact on healthcare workers including dentists across the country. Most dental clinics in Tamil Nadu were closed during the initial two months of draconian lockdown enforced by the Government of India (GOI). As partial lockdown measures were introduced over the subsequent months, dental clinics have started functioning and receiving patients for emergency dental treatment. Aim: This study was done among dentists practicing in Tamil Nadu amidst the COVID-19 pandemic to understand how the pandemic has impacted their professional and personal lives. Materials and Methods: A qualitative study using online focus group discussion was conducted among 32 dentists practicing in Tamil Nadu, India using a structured interview guide in the month of July 2020. After data collection, the focus group discussions were transcribed manually and an inductive thematic analysis was performed using Braun and Clarke’s six phases for thematic analysis. Results: Three major themes were identified after the thematic analysis namely limitations of off-campus distance learning, challenges faced in dental practice during the COVID-19 pandemic and social life impacts of COVID-19 among dentists. Conclusion: Dentists in this study felt that the COVID-19 pandemic was negatively impacting their dental practices owing to lack of clarity in COVID-19 protocols, lack of patient awareness, high cost of Personal Protective Equipment (PPE), increasing overhead expenses, ergonomic difficulties in treating patients while wearing PPE, patients’ unwillingness to pay higher charges for treatment under COVID-19 protocols and fear of contracting COVID-19. Majority of participants in this study did not report any negative impacts of social isolation as many of them had stayed with their families during the lockdown.


Author(s):  
M Nilzam Aly ◽  
Bambang Suharto ◽  
Sri Endah Nurhidayati ◽  
Nuruddin Nuruddin ◽  
Ria Triwastuti

Ideally, community empowerment programs in rural areas should not be implemented once in a while. This is very important to maintain the aspect of sustainability and achieve the goals maximally. People in rural areas are the target of empowerment programs considering the many problems that exist there. Statistical data shows that the distribution of the majority of the national poor is in rural areas. One method of reducing poverty is through the development of tourist villages. The purpose of this community service program is to increase the understanding and skills of the community in Bejijong Tourism Village, especially in the field of homestay management and online marketing of citizen handicraft products. The stages in this empowerment program through three methods, namely preparation, implementation, and evaluation. The preparation method was carried out with focus group discussions with residents and field observations. The method of implementation is carried out by the methods of socialization, training and mentoring. Meanwhile, the evaluation method is carried out through discussions with partners. The results of this activity indicate that the understanding and competence of citizens has increased for the better. The results of this activity were measured using a questionnaire (pre-test and post-test) and calculated using a Likert scale.abstrakProgram pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan idealnya dilaksanakan tidak dengan sekali waktu. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjaga aspek keberlanjutan dan mencapai tujuan secara maksimal. Masyarakat di perdesaan menjadi sasaran program pemberdayaan mengingat banyak sekali permasalahan yang ada di sana. Data statistik menunjukkan sebaran penduduk miskin nasional mayoritas berada di wilayah perdesaan. Salah satu metode untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui pengembangan desa wisata. Tujuan dari program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat di Desa Wisata Bejijong khususnya dalam bidang pengelolaan homestay dan pemasaran daring produk kerajinan warga. Tahapan dalam program pemberdayaan ini melalui tiga metode yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.  Metode persiapan dilakukan dengan metode focus group discussion bersama  warga dan observasi lapangan. Metode pelaksanaan dilakukan dengan metode sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Sedangkan metode evaluasi dilaksanakan dengan metode diskusi dengan mitra. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kompetensi warga  mengalami peningkatan kea rah yang lebih baik. Hasil kegiatan ini diukur dilakukan dengan menggunakan kuesioner (pre tes dan pos tes) dan dihitung dengan skala likert.


2016 ◽  
Vol 15 (5) ◽  
pp. 642-652
Author(s):  
Hasan Ozgur Kapici ◽  
Genc Osman Ilhan

There is not a common attitude in a society for socio-scientific issues (SSI) such as whether to use nuclear power plants for energy production. Within this respect, the aim of the research is to examine pre-service science teachers’ and pre-service social studies teachers’ attitudes toward SSI and to reveal their views about setting up nuclear power plants in their country. The participant of research is 120 pre-service teachers. Firstly, Attitudes toward Socio-scientific Issues Scale (ATSIS) was implemented and then, focus group discussions were done with five students from each department separately so as to understand their views about nuclear power plants. Findings revealed that whereas pre-service teachers are eager to learn more about SSI, they have anxiety about it due to religion, moral and ethical perspectives. In addition, whereas both groups of pre-service teachers have some common views about nuclear power plants, pre-service science teachers do not have more positive views about having nuclear power plants in their country. Key words: attitude towards socio-scientific issues, focus group discussion, pre-service teachers, nuclear energy.


2019 ◽  
Vol 27 (2) ◽  
pp. 249-258
Author(s):  
Herrukmi Septa Rinawati

This study aimed to know the obstacles and the government policy in developing the social capital of small industry in facing competition in ASEAN Economy Community (AEC) period. Using quantitative and qualitative as the methodology, this study obtained the data through interview and focus group discussion. The result showed that the development of social capital that not maximum enough was becoming the obstacle for small industry. The connection between the businessman association with other party, such as big industry, civil society organization, banking and other stake holders should be expanded. Meanwhile the government had done some policy in developing the social capital of small industry by holding a training and competition, increasing the access and relation of small industry with foreign and national company, also helping on the social capital. Therefore, small industry still can survive in facing the AEC era.


2018 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 72
Author(s):  
Irvan Rifai ◽  
Fajar Santoso

This case study is aimed at revealing motives of women riding motor bike without helmet in Sidoarjo, East Java. The data in this study are garnered through interviews, focus group discussions, observation, and artefact including online newspapers, whilst thematic analysis is utilised as a primary data analysis. The findings of the study indicate that; first, distance from home to school is a most salient motive of women riding bike without helmet. Second, the absence of policeman on the street is a key factor of not wearing helmet. Third, social identity is another reason for not wearing helmet. Fourth, styles and its influence of feeling discomfort of wearing helmet. Fifth, social rules and its impracticality of not wearing helmet. The findings of this study are expected to have contributions of the ways to educate people about safety riding by involving students, students’ parents, teachers and or stakeholders. This study, however, cannot represent all women perspectives of not wearing helmet when riding motor bike within Indonesia. Further research, therefore, is expected to consider areas and characteristics which might differ from the present study. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap motif perempuan pengendara sepeda motor tanpa helm di daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan menggunakan metode wawancara, Focus Group Discussion, observasi, dan analisis terhadap tulisan-tulisan yang ada di media sosial, seperti koran online. Analisis yang dilakukan menggunakan metode analisis tematik. Dari hasil analisis data diperoleh 5 tema yang menjadi pembahasan pada penelitian ini, yaitu: pertama, Jarak dari rumah ke sekolah menjadi pertimbangan utama responden tidak memakai helm; kedua, Kehadiran aparat kepolisian dan motif tidak memakai helm; ketiga, Identitas sosial sebagai alasan tidak memakai helm; keempat, style dan pengaruh ketidaknyamanan memakai helm; dan ke lima, aturan sosial dan ketidakpraktisan memakai helm. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi informasi terhadap upaya mengedukasi masyarakat dalam keselamatan berkendara sepeda motor dengan melibatkan peran serta siswa, orang tua siswa, guru dan pemangku kepentingan. Namun demikian, dikarenakan penelitian ini terbatas pada studi kasus di Kota Sidoarjo, terdapat kemungkinan bahwa hasil yang diperoleh tidak dapat merepresentasikan perspektif perempuan pengendara sepeda motor di kota-kota lain di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan untuk kota-kota yang mempunya karakteristik berbeda dengan lokasi penelitian ini.


2020 ◽  
Vol 10 (4) ◽  
pp. 40
Author(s):  
Paul Ekeno Ejore ◽  
Daniel Komo Gakunga ◽  
Musembi Nungu

Kenya’s Turkana County, being an arid area, is faced with numerous challenges that hinder education programs especially among school going pupils. Therefore, the study sought to establish the effectiveness of the government interventions measures on pastoralists’ pupils’ participation in regular and mobile primary schools in Turkana County. Based on the study, this paper explores the effectiveness of the school feeding programme in promoting access to education among pupils from pastoralist communities in the County. The study utilized both descriptive survey as well as mixed methods. It utilised a sample of 75 head teachers, 225 teachers, 375 pupils, 85 parents, 3 education officers (1 from each sub-county), 1 County Director of Education and 1 County Commissioner. For data collection, the study employed questionnaires, interview schedules and focus group discussions. Quantitative data was coded and keyed into the computer using Statistical Package for Social Science (SPSS). In order to test the effectiveness of the government intervention, regression test an (inferential statistics) was applied. The analysed data was presented using tables. The qualitative data from interview schedules and focused group discussion was organized into major themes as per the research objectives. The results were presented thematically using extensive description and direct quotations. Hypotheses were analysed using regression analysis. The findings of the study showed that the feeding programme influenced many pastoralists’ pupils’ participation in both regular and mobile primary schools. The study recommends that the government should make efforts to ensure that food is supplied to schools in in time. There is also need to enrich the nutritional quality of the food supplied to schools. This paper highlights the major contribution of school feeding interventions in increasing access to quality education among marginalised communities. It will inform future policies aimed at such interventions by governments and education stakeholders.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document