scholarly journals ANALISIS USIA IDEAL PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH

Author(s):  
Teguh Anshori

AbstractThis study departs from a juridical confusion regarding the age limit of marriage with other provisions regarding age. Article 7 Paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, states that marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 (nineteen) years and the female has reached the age of 16 (sixteen) years. Law Number 23 the Year 2002 concerning Child Protection states that what is called a 'child' is a person who is under 18 years of age. As for Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, it is explained that an adult category is a person who is 18 years old. The Marriage Age Maturing Program (PUP) offers a solution, namely the ideal age of marriage seen from various perspectives is a minimum of 20 years for women and 25 years for men. Departing from this, this study seeks to explore why the need for an ideal marriage age limit according to Maqasid Sharia, as well as how to analyze Maqasid Sharia against the provisions of the ideal age limit of marriage in Mating the Age of Marriage (PUP). To answer this question, this study uses Maqasid Sharia theory with the basic assumptions of the theory, namely the protection of religion, soul, reason, descent, and property. The normative-empirical approach in this study refers to the study of the formal aspects of the Marriage Age Maturity (PUP) program.This study found that the existence of an ideal marriage age limit in Maqasid Sharia theory can have a variety of positive impacts when applied. The positive impact is in the form of increasing the ideal age of marriage; increasing family welfare; improved education; increased understanding related to the importance of the ideal age of marriage; and parents increasingly understand the importance of the ideal age of marriage when they want to marry their children. The provisions of the ideal marriage limit in Maturing Marriage Age (PUP) are at least 20 years for women and 25 years for men. Sharia Maqasid's analysis results in this study indicate that the ideal age provisions applied in the Marriage Age Maturing (PUP) program are the right solution in creating a good Sharia Maqasid family. The application of these provisions can regulate relations between men and women; look after offspring; creating sakinah, mawaddah, warahmah families; maintain lineage; maintain diversity in the family; set the pattern of good relationships in the family and regulate financial aspects in the family.Keywords: Maqasid Sharia, Maturity Maturity (PUP). AbstrakPenelitian ini berangkat dari sebuah kerancuan yuridis mengenai batas usia perkawinan dengan ketentuan lain mengenai usia. Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang disebut dengan ‘anak’ adalah orang yang masih berusia di bawah 18 tahun. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa kategori dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menawarkan solusi, yaitu usia ideal perkawinan dilihat dari berbagai perspektif adalah minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berusaha menelusuri mengapa perlunya batas usia ideal perkawinan menurut Maqasid Syariah, serta bagaimana analisis Maqasid Syariah terhadap ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori Maqasid Syariah dengan asumsi dasar teori yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan normatif-empiris dalam penelitian ini mengacu pada kajian aspek formal program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).Penelitian ini menemukan bahwa adanya batas usia ideal perkawinan dalam teori Maqasid Syariah dapat memberikan berbagai dampak positif apabila diterapkan. Dampak positif tersebut berupa meningkatnya usia ideal perkawinan; meningkatnya keluarga sejahtera; meningkatnya pendidikan; meningkatnya pemahaman terkait pentingnya usia ideal perkawinan; serta orang tua semakin memahami pentingnya usia ideal perkawinan ketika hendak menikahkan anaknya. Adapun ketentuan batas ideal perkawinan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Hasil analisis Maqasid Syariah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan usia ideal yang diterapkan dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan solusi tepat dalam menciptakan Maqasid Syariah keluarga yang baik. Penerapan ketentuan tersebut mampu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan; menjaga keturunan; menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah; menjaga garis keturunan; menjaga keberagamaan dalam keluarga; mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial dalam keluarga.

2020 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Iwan Romadhan Sitorus ◽  
Yusmita Yusmita

Law Number 16 Year 2019 in article 7 provides an age limit for each person who will marry at the age of 19 years for men- and 19 years for women. The age limit given by the law does not look comprehensively in biological, sociological readiness, and so on. The modified law should be able to realize the benefit of the husband and wife in fostering the household. Determination of marriage age aims to protect offspring, create a family that is sawah mawaddah wa rahmah, maintain lineage, maintain family relationships, maintain diversity in the family, and prepare for maturity in the economy by paying attention to various aspects, both aspects, psychological, sociological, biological and certainly religious aspects. so that it can create a family in accordance with the marriage ceremony


2019 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 268-277
Author(s):  
Saiful Saiful

With regard to marriage problems in Indonesia, the age limit of marriage is regulated in positive law contained in Law Number 1 of 1974 and KHI, namely Marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached the age 16 (sixteen) years, which was later revised in Law Number 16 of 2019 which states that marriage is only permitted if a man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years, then if seen from the maslahah concept this determination is at the daruriyyah level, namely maintaining the safety of the soul (hifzu al-nafs), maintaining the safety of the mind (hifzu al-'aql), and maintaining the safety of the offspring (hifzu al-nasl). The change in the minimum age of marriage that occurs in the Marriage Law Article 7 paragraph (1) No. 1 of 1974 contains more maslahah and is more in accordance with maqasid sharia. Because at the age of 19, it is hoped that the ideal marriage can be accomplished and be able to realize the goals of marriage, such as maintaining offspring, creating a sakinah mawaddah wa rahmah family, maintaining lineages, creating patterns of family relationships, maintaining diversity in the family and preparing for economic aspects.


2020 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 70
Author(s):  
Muhammad Andri ◽  
Mahmutarom HR ◽  
Ahmad Khisni

Marriage is intended to meet the needs of instincts and the instruction of religion. Hence, in order to carry out this worship, mental readiness is required. Yet, in Islam, there are no provisions on the ideal age of marriage. This study aims to analyse the ideal age of marriage in Indonesia based on the provisions of the Law and to identify the deviation of the provisions of marriage age. As results, it was revealed that the law sets the legal age of marriage at 19 years old as regulated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019 concerning Marriage. Meanwhile, if there is a violation that deviates from the provisions stated in this Law, the guardian�s parents can submit an application on marriage dispensation (diskah) to the local court in order to be able to hold a marriage. This new provision has an implication for the effort to build a harmonious and ideal family as there is no discrimination on age limit between women and men which is also a form of gender equality.�Idealitas Usia Pernikahan sebagai upaya Membangun Keluarga yang Ideal�Perkawinan terbentuk melalui rasa untuk memenuhi kebutuhan nalurinya, dan juga untuk memenuhi petunjuk agamanya, maka dalam rangka untuk menjalankan ibadah tersebut diperlukan kesiapan mental baik jiwa dan raganya, akan tetapi dalam islam tidak terdapat ketentuan yang mensyaratkan idealnya usia menikah. Tujuan penelitian ini yaitu menanalisis bagaimana idealitas usia melaksanakan pernikahan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan bagaimana menganalisis implementasi terhadap Penyimpangan ketentuan usia nikah. Penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi mengkaji implementasi kaidah-kaidah dan juga norma-norma yang terdapat dalam hukum positif, yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa undang-undang mensyaratkan kedua mempelai harus berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 7 (1) Undang-undang� Nomor� 1 Tahun 1974 jo Undang-undang� Nomor� 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dan apabila terdapat pelanggaran yang menyimpang terhadap ketentuan yang ada pada pasal tersebut maka orang tua wali dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah (diskah) kepada pengadilan setempat agar dapat melangsungkan pernikahan, dengan adanya ketentuan baru ini berimplikasi pada upaya membangun keluarga yang harmonis dan ideal bagi masyarakat karena tidak ada diskriminasi batas usia antara perempuan dan usia laki-laki serta hal ini merupakan bentuk kesamaan gender.


Author(s):  
Krystyna Rezvorovych

The scientific article analyzes the issue of marriage age of a person under the legislation of Ukraine. The historical retrospective of this issue and the experience of legal regulation of other countries are also explored. It is noted that the marriage age in all states is approximately the same. Although in some countries, as a whole, no minimum age is required for a marriage union. Marriage must be reached on the day the marriage is registered, which means that a person who has not yet reached the marital age but can reach it no later than one month after the date of application. Family law provides for the possibility of granting the right to marriage to a person who is not yet married. Marriage to a person under the age of 18 is a matter for the court. According to the law, the limit to which the marriage age can be clearly set, but the specified norm of family law does not even contain an approximate list of exceptional cases, which is the basis for granting the right to marriage to a person who has not reached the age of marriage. It is proposed to make provision in Article 23 of the Family Code of Ukraine, which would provide an approximate list of reasons why persons may marry before they reach the marriageable age, namely: birth of a child, pregnancy, cohabitation, serious illness, and any other circumstances that justify and make expeditious marriage expedient. Parental consent is not required to resolve the issue of reducing the age of marriage. However, their position on the matter should be clarified in the lawsuit. Parents' opinion may help to establish the true circumstances of the case and to determine whether the granting of this right is in the interests of the minor, since this is the main criterion for satisfying the application for the right to marry.


2020 ◽  
Vol 16 (2) ◽  
pp. 237-246
Author(s):  
Dian Ety Mayasari ◽  
Andreas L Atjengbharata

AbstractThe purpose of this study is to find out normative studies relating to changes in age of marriage to prevent child marriages. Through juridical normative research methods with an emphasis on primary legal material in the form of systematic review based on applicable laws and secondary legal materials as a support in this paper, it can be said that changes in the age limit of marriage cannot help reduce the occurrence of child marriage if it is still permissible a marriage dispensation is filed. So that the validity of the revision of the marriage age limit should be unification that integrates the interests of customary law and religious law that returns to the fulfillment of children's rights as the next generation of the nation. In addition, the revision of changes in the age limit of marriage can be synchronized with the enactment of the Child Protection Act whose presence is to protect the future interests of children.Keywords: age; children; marriage Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian secara normatif berkaitan perubahan usia melangsungkan perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Melalui metode penelitian secara yuridis normatif dengan penekanan pada bahan hukum primer berupa kajian secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung dalam penulisan ini, maka dapat dikatakan perubahan batas usia para pihak yang akan terikat perkawinan tidak bisa membantu menekan terjadinya perkawinan anak jika masih diperbolehkan dilakukan pengajuan dispensasi perkawinan. Sehingga seharusnya keberlakuan dari revisi batas usia ini bisa bersifat unifikasi yang mengintegrasi kepentingan hukum adat dan hukum agam yang kembali kepada pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu adanya revisi perubahan batas usia para pihak dalam hendak melakukan perkawinan bisa sinkron dengan keberlakuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang kehadirannya untuk melindungi kepentingan masa depan anak. Kata kunci: anak; perkawinan; usia


Author(s):  
Febri Rakhmawati Arsj

Wanita memiliki peran yang signifikan untuk ikut  berperan aktif dan produktif dalam perekonomian. Masyarakat menjadi produktif sehingga dapat meningkatkan derajat dan taraf hidup serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.Berwirausaha menjadi pilihan perempuan untuk dapat bekerja membantu perekonomian keluarga dan koperasi merupakan salah satu perwujudannya.Koperasi merupakan salah satu bentuk nyata dari pengamalan pancasila.Untuk mendukung majunya koperasi perlu adanya sosialisasi kewirausahaan ke anggota koperasi khususnya wanita.Koperasi wanita mempunyai karakteristik khas yang berbeda dengan koperasi pada umumnya sehingga membutuhkan pendekatan strategi pengembangan yang berbeda pula. Hal ini tak bisa terlepas dari karakteristik anggotanya di dominasi oleh ibu rumah tangga yang menyebabkan keunggulan tersendiri dibandingkan koperasi lain.Adapun tujuannya untuk membuka dan  menumbuhkan jiwa usaha sehingga anggota dapat membantu mensejahterakan dirinya serta keluarga. Studi ini diawali dengan observasi kepada anggota koperasi yang bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga.Sosialisasi diberikan dalam satu tahap mengenai motivasi usaha dan wirausaha.Pelatihan ini memberikan dampak positif bagi peningkatan motivasi, pengetahuan dan ketrampilan anggota koperasi wanita Tanah Abang. Women have a significant role to play an active and productive role in the economy. The community becomes productive so that it can improve the degree and standard of living and improve family welfare. Entrepreneurship is the choice of women to be able to work to help the family economy and cooperatives is one of its manifestations. Cooperatives are one of the real forms of Pancasila practice. To support the advancement of cooperatives, there needs to be entrepreneurial dissemination to cooperative members, especially women. Women's cooperatives have distinctive characteristics that are different from cooperatives in general so that they require a different development strategy approach. This cannot be separated from the characteristics of its members who are dominated by housewives which causes its own superiority compared to other cooperatives. The purpose is to open and grow the business spirit so that members can help the welfare of themselves and their families. This study begins with observations to cooperative members who work only as housewives. Socialization is given in one stage regarding business motivation and entrepreneurship. This training has a positive impact on increasing the motivation, knowledge and skills of members of the Tanah Abang women's cooperative.Keywords: Women; Cooperative; Entrepreneurship


Author(s):  
Sri Wahyuni ◽  
Martalena Br. S. Kembaren ◽  
David Siagian

<em>Family planning is an increase in community awareness and participation through maturing the age of marriage, birth control, fostering family resilience, increasing family welfare to create a small, happy and prosperous family. Belawan II Village, Medan Belawan District, where most of the population lives as fishermen and laborers with a medium economic level, very dense population settlements, surrounded by wide beaches and lack of public awareness and knowledge about family planning to make family planning coverage in the village. This is still low, namely 40% of the total couples of childbearing age. From the results of the observations of the puskesmas in accordance with the indicators of healthy families, it was found that the family index value based on families participating in the family planning program was 33%. The intervention carried out to overcome this problem was to provide counseling about family planning, distribution of posters and installation of banners as a form of family planning campaign. Counseling was carried out to 73 heads of families. All the families who attended were very enthusiastic about participating in the counseling. The distribution of posters and banners is done to serve as a reminder to the public about the importance of family planning. The results of the evaluation of this activity indicate a change in public knowledge about family planning.</em>


2021 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 83-98
Author(s):  
Abdul Gaffar ◽  
M Ali Rusdi ◽  
Akbar Akbar

Indonesian Muslims have not maximally applied maturity of marriage age as an important aspect in obtaining marital success. Apart from the concept of maturity of diverse marriage age, divorces and many marital problems based on the immaturity of a married couple still rife in Indonesia. The government has even issued regulations related to the age of marriage through Law number 1 of 1974 that was revised by Law number 16 of 2019, which stipulates that marriage is limited to a minimum age of 19 years for the two brides. This article aims to find the concept of quality-oriented marriage age to complement the quantity-oriented idea as applied by the Indonesian government and as understood differently by Muslims based on the opinions of the scholars (‘ulamā). This article abstracts the concept of the ideal age of marriage from the instructions of the Prophet Muhammad PBUH as the primary reference of Islamic teachings by discussing the hadīth using the ma‘ānī al-ḥadīṡ analysis with three interpretation techniques namely textual, intertextual, and contextual interpretation to obtain comprehensive meaning. The results of the examination show that the hadīth requires the criteria for the maturity of the marriage age in the form of religious, physical, financial, and social maturity. These qualitative criteria fulfill the element of maqāṣid al-syarī‘ah and are interconnected so that they should be actualized as a new basis in the formulation of policies related to the maturity of marriage age in Muslim societies.


2017 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 185
Author(s):  
Firman Wahyudi

The high divorce rate in Indonesia sometimes result with positive and negative trends. Positive trend meant the rise of women to defend their rights as a wife that is often abused by her husband so divorce is the best solutions and alternatives. Trend downside besides destroying a family structure also carries a psychological impact, especially children in addition to great effect in socio-civic life. Legal divorce just look at issues from both parties (husband and wife) only, while the other family members in this case the child is not involved. Though the realm of the family consisting of a husband and wife and children. Child has a fundamental right within the family and also have the right to intervene to prevent his parents' divorce because he was the main victim of the divorce itself. Required a special advocate to defend the interests and rights of the child in his parents' divorce given the level of skill in the legal act has not been adequate. In this case the role and functions of the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) is necessary in order to fulfill these rights.


1970 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 263-274
Author(s):  
Rumi Suwardiyati ◽  
Siti Rohmah ◽  
Andi Muhammad Galib ◽  
Abdul Halim

The purpose of this research is to examine the interpretation of constitutional judges regarding the age limit for marriage which is considered to contain compatibility and efforts to harmonize sharia and human rights principles in their decisions. This is motivated by child marriage tends to ignore the rights of children and women. Unfortunately, this practice is often affirmed by religious understanding and even state law. The research method used is normative juridical using secondary data. As for this research will analyze the decision of the Constitutional Court Number 22/PUU-XV/2017.  This research will show the conflict between the interpretation of sharia - which has been the authoritative area of ​​religious leaders - and the principles of Human Rights (HAM). Meanwhile, the interpretation of the judges of the Constitutional Court seems to contain a discourse on the compatibility and harmony of sharia and human rights. This research per reflects the approach of the Constitutional Court and the strategy of the petitioners in an effort to review the constitutionality of the minimum age for marriage as stated in the Marriage Law. The various approaches and arguments put forward show that the applicant made a strategic decision by trying to break a patriarchal culture and injustice before the Constitutional Court.  Keywords: Marriage Age Limit, Syariah, Human Rights, Constitutional Court 


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document