scholarly journals Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 104-108
Author(s):  
Ni Nyoman Gabriella Christiawan Putri ◽  
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi ◽  
I Nyoman Sutama
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Legal Theory ◽  
Legal Assistance ◽  
Legal Aid ◽  
Legal Research ◽  
Legal Proceedings ◽  
The People

Due to the development of law, legal assistance activities especially for the people that were not able to lay in law as well as the more widely in the community, which is now already so developed in Indonesia. As for the laws that regulate clearly about legal aid is law number 16 of the year 2011. Therefore, the formulation of the problem of this thesis are: 1) how the post position of legal aid (Posbakum) in providing service in PTUN Denpasar, 2) is the function of granting legal aid service in Denpasar PTUN. Research methods used to answer the problems is the normative method, a method that uses a variety of legal research legal materials of primary and secondary legal materials such as legislation, legal theory, and can be either the opinions of scholars. Based on the above research, it is very helpful to every person to obtain legal aid in legal proceedings to obtain justice. In this study the authors raised the existence of legal aid Post title (Posbakum) in the courts of the country of Denpasar.

scholarly journals Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

2020 ◽  
Vol 22 (1) ◽  
pp. 179-196
Author(s):  
Muhammad Salda ◽  
Sanusi Bintang ◽  
Teuku Muttaqin Mansur
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Research Methods ◽  
Islamic Law ◽  
Legal Assistance ◽  
Legal Counsel ◽  
Legal Aid ◽  
The Supreme Court

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan hak bantuan hukum dalam konsep hukum Islam dan hukum nasional. Bantuan hukum dalam hukum nasional ditujukan bagi mereka yang tidak mampu membayar penasihat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pemberian hak bantuan hukum prodeo dalam hukum Islam dan hukum nasional mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan keadilan. Terdapat perbedaan pada sumber hukumnya. Hukum Islam bersumber pada al-Quran, Hadits, dan ijtihad. Sumber hukum nasional adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sumber dana bantuan hukum dalam hukum Islam dari baital mal. Sedangkan dalam hukum Nasional bersumber dari anggaran Mahkamah Agung dan APBA. Letak perbedaan pada sumber hukum keduanya, sumber pembiayaan dari pemenuhan hak bantuan hukum prodeo dan dalam hal kategori orang-orang yang menerima bantuan hukum prodeo, namun mempunyai tujuan yang sama yaitu perwujudan keadilan. Prodeo Legal Aid in Islamic Law and National Law This study aims to analyze the differences between the legal aid rights in the concept of Islamic law and national law. Legal aid in national law is aimed at those who cannot afford legal counsel. This research uses empirical juridical research methods. The study found that the granting of prodeo legal aid in Islamic law and national law had the same goal of realizing justice. There is a difference in the legal source. Islamic law is based on the Al-qur’an, Hadith and ijtihad. However, national legal sources are the 1945 Constitution and Law Number 16/2011 concerning Legal Aid. The source of funding for legal aid in Islamic law comes from Baital Mall. Whereas in National law sourced from the budget of the Supreme Court and APBA. Although there are differences in legal sources, sources of financing and differences in the categories of people who receive prodeo legal assistance, both have the same goal of realizing justice.

scholarly journals TINJAUAN YURIDIS TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

2019 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 103
Author(s):  
Afif Khalid ◽  
Dadin Eka Saputra
Keyword(s):  
Critical Analysis ◽  
Justice System ◽  
Research Method ◽  
Legal Protection ◽  
Legal Assistance ◽  
Legal Aid ◽  
Legal Research ◽  
Short Term ◽  
Qualitative Descriptive

AbstractThis research will discuss a juridical review of paralegals in the provision of legal assistance where there is an overlap of authority between Advocates and paralegals who through Regulation of the Minister of Law and Human Rights Permenkumham Number 01 Year 2018 are authorized to obtain proceedings both in non-litigation and litigation. The short-term goal expected from this research is to provide a critical analysis of paralegals in the provision of legal assistance in a justice system in Indonesia. The long-term goal of this research can be an appropriate and effective framework in solving problems regarding the provision of legal assistance as efforts to provide legal protection for justice seekers. This research uses a normative juridical research method. This normative legal research was conducted in a qualitative descriptive, normative descriptive means that the material or legal materials are collected, sorted and subsequently studied and analyzed for content, so that it can know the level of synchronization, the feasibility of norms, and the submission of new normative ideas. Keynote: Paralegals, Advocate, Legal Aid, Justice. AbstrakPenelitian ini akan membahas tentang tinjauan yuridis tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum dimana terdapat tumpang tindih kewenangan antara Advokat dengan paralegal yang melalui Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 diberikan wewenang untuk dapat beracara baik secara non litigasi maupun litigasi. Tujuan jangka pendek yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisa kritis terhadap paralegal dalam pemberian bantuan hukum dalam sebuah sistem peradilan di Indonesia. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini dapat menjadi kerangka kerja yang tepat dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan tentang pemberian bantuan hukum sebagai upaya-upaya pemberian perlindungan hukum para pencari keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru. Kata Kunci: Paralegal, Advokat, Pemberian Bantuan Hukum, Peradilan

scholarly journals PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM DI DESA KEDUNGARUM, KABUPATEN KUNINGAN, INDONESIA

2019 ◽  
Vol 2 (01) ◽  
Author(s):  
Suwari Akhmaddhian ◽  
Haris Budiman ◽  
Yunusrul Zen
Keyword(s):  
Legal Issues ◽  
Legal Assistance ◽  
Criminal Offense ◽  
Legal Proceedings ◽  
Know How ◽  
The People ◽  
Law And Justice ◽  
The Government ◽  
The Right

Every citizen has the right in law and justice, therefore the government makes Law No. 16 of 2011 on Legal Aid to protect its citizens in the event of a catastrophe. The aim of devotion to this community is to emphasize the people or the villagers, as well as other goals aimed at providing this counseling that parents can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a criminal offense. The method used is by way of talk and discussion then terminated with question and answer. The results obtained from the devotion to this community are the more sensitive and know how criminal and legal proceedings and the response to legal issues, especially those related to the criminal act of the present crime, are expected with the devotion to this society parents can become work in keeping his family from various possibilities related to crime and legal assistance.�AbstrakSetiap warga negara mempunyai hak dalam hukum dan keadilan, oleh kerana itu pemerintah membuat Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk melindungi warganya dalam hal terjadi musibah yang menimpa masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini lebih menitik beratkan kepada orang-orang atau warga desa, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana dapat menambah informasi terkait dengan proses penanganan tindak pidana dan bagaimana menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka dan mengetahui bagaimana proses tindak pidana dan bantuan hokum serta respon terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan berbagai acaman tindak pidana pada sekarang ini, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua dapat menjadi bekal dalam menjaga keluarganya dari berbagai kemungkinan yang terkait dengan tindak pidana dan bantuan hukum.�

scholarly journals PERGESERAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN DPRD DARI ORDE BARU SAMPAI REFORMASI

2020 ◽  
Vol 8 (12) ◽  
pp. 1898
Author(s):  
Rizki Ramadhan
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Legal Theory ◽  
Regional Governance ◽  
New Order ◽  
Regional Government ◽  
Legal Research ◽  
Regional Factors ◽  
The Law ◽  
Distribution Of Power

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perubahan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah yang dimana adanya pergeseran kewenangan Kepala Daerah dan DPRD semenjak pemerintahan orde baru sampai reformasi, dengan menggunakan teori hukum Separation Of Power dan Distribution Of Power sebagai pisau analisis berdasarkan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa perundang-undangan tentang pemerintahan daerah ternyata telah mengalami lima kali pergantian dan dua kali perubahan atas undang-undang terbaru yang dampaknya berpengaruh terhadap pelayanan di masyarakat. Atas hal tersebut diketahui bahwa pergeseran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah atas kewenangan Kepala Daerah dan DPRD ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor daerah, kepentingan, dan kebijakan politik dari setiap zaman. This paper aims to examine changes to the law on regional governance where there has been a shift in the authority of the Regional Head and DPRD from the New Order government to reform, using the legal theory of Separation of Power and Distribution of Power as an analysis knife based on normative juridical legal research methods. The results of the study show that the legislation on regional government has actually undergone five changes and two changes to the latest law which has an impact on services in society. Based on this, it is known that the shift in the administration of regional government to the authority of the Regional Head and DPRD is influenced by several factors, including regional factors, interests, and political policies from every era.

scholarly journals PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERJANJIAN NOMINEE

2020 ◽  
Vol 8 (12) ◽  
pp. 1862
Author(s):  
Fithrah Fithrah
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Research Methods ◽  
Public Interest ◽  
Research Method ◽  
Scientific Paper ◽  
Land Ownership ◽  
The State ◽  
Legal Research ◽  
The Public ◽  
The People

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji pengaturan terkait kepemilikan tanah di Indonesia oleh orang asing melalui perjanjian nominee dan upaya penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penulisan karya ilmiah ini ialah penegakan hukum terhadap praktek kepemilikan tanah oleh orang asing melalui perjanjian nominee dapat dilakukan oleh kejaksaan selaku organ negara yang mewakili kepentingan publik, baik melalui sarana perdata maupun pidana. Hal ini perlu dilakukan guna melindungi tanah Indonesia dimiliki oleh orang asing dan guna mendukung upaya negara mewujudkan tugas konstitusionalnya, yakni menguasai tanah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat tanpa harus memberikan ketidakadilan bagi Warga Negara Asing. The purpose of writing this scientific paper is to examine regulations related to land ownership in Indonesia by foreigners through nominee agreements and law enforcement efforts. The research method used is normative legal research methods using statute and conceptual approaches. The result of writing this scientific paper is that law enforcement against the practice of land ownership by foreigners through nominee agreements can be carried out by the prosecutor as the state organ representing the public interest, both through civil and criminal means. This needs to be done in order to protect Indonesian land owned by foreigners and to support the state's efforts to realize its constitutional duties, namely to control the land for the maximum welfare of the people without having to give injustice to foreign citizens.

IMPLEMENTATION OF LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL CASES IN CIBINONG DISTRICT COURT

2018 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 81-92
Author(s):  
Sutan Surya Radonna ◽  
Dadang Suprijatna ◽  
J. Jopie Gilalo
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Legal Protection ◽  
Field Research ◽  
Cultural Factors ◽  
District Court ◽  
Legal Assistance ◽  
Legal Aid ◽  
Criminal Cases ◽  
Legal Research ◽  
Social And Cultural Factors

Legal aid is a legal sevice program provided to alleviate the burden of life for  people who cannot afford financially, and is also useful to create justice and legal protection to society. This legal research is an empirical legal research or descriptive field research. The research is located at Cibinong District Court. Data collection techniques were conducted through interviews with Cibinong District Court judges and literature studies in the form of books, legislation, journals, etc. to support comprehension and completeness of data or materials. Problems in this Research are about implementation of the granting of legal aid to defendants who cannot afford financially in criminal cases and restricted factors towards implementation of granting legal aid to defendants who cannot afford financially in criminal cases. Based on the research results, and the discussion about the analysis of the implementation of legal aid to defendants who cannot afford financially in criminal cases, the implementation of the granting of legal aid can be done through courts, and Legal Aid Institutes (LBH) and  directly in accordance with initiative of advocates who voluntarily willing to accompany the defendants. Factors restricting implementation of granting legal aid to defendants who cannot afford financially in criminal cases such as: factors in law enforcement, social and cultural factors, facilities and infrastructure as well. As recommendation, it high required to to courts and LBH to socialize procedures of free legal assistance to the defendants and what sanctions to parties who inhibit the implementation of the granting of legal aid to the defendants in criminal cases.

scholarly journals Political Intervention in Indonesian Legislation

2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
Author(s):  
Muhammad Satria ◽  
Munajah Munajah ◽  
Sulistia Ningsih Rahayu ◽  
Suryadi Suryadi
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Research Method ◽  
Legal Research ◽  
Library Research ◽  
The People ◽  
Political Intervention ◽  
The Law

The purpose of this research discusses political intervention in legislation in Indonesia to examine the problems that occur in the process of making laws. Based on the problems examined by the author, the research method used is a normative research method. Normative legal research methods or library research methods are methods or methods used in legal research conducted by examining existing library materials. Law intervention results in the form of ratification of the agenda of the intervention, and the Articles then become the basis for activities that are detrimental to the people at large and are contrary to ideology, religion for the Indonesian people. Thus, the intervention of the Law harms the nation extensively.

scholarly journals Election violation and election law enforcement in general election in Indonesia

2019 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 25-34
Author(s):  
Syailendra Anantya Prawira
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Research Methods ◽  
General Election ◽  
Political Rights ◽  
Election Law ◽  
Legal Research ◽  
The People ◽  
General Elections ◽  
The Republic ◽  
The Government

General Elections are the embodiments of the mandate stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph (2) which affirms that "sovereignty is in the hands of the people and carried out according to the Constitution". The Formulation Document that will be formulated in the research are: (1) What is the violation in the general election? And (2) What is law enforcement in general election. The method used in this study is normative legal research, normative legal research methods or library law research methods are methods or procedures that are used in legal research by examining existing library material. Election violations constitute acts prohibited by the Election Law against election organizers resulting in the imposition of sanctions for violations. The enactment of Law Number 7 Year 2017 on General Elections provides for different types of violations, disputes, criminal offenses and electoral disputes. The crime of elections is a criminal offense punishable by a particular punishment based on the criminal justice system. The purpose of election is to carry out popular sovereignty and the realization of the political rights of the people to produce leaders who will occupy important positions in the government.

scholarly journals Penyelesaian Sengketa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Melalui Pengadilan Pajak

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 180-185
Author(s):  
Ni Made Ina Sulastini ◽  
Ida Ayu Putu i Widiat ◽  
I Nyoman Sutama
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Income Tax ◽  
Legal Authority ◽  
Legal Aid ◽  
Legal Research ◽  
Tax Collection ◽  
Legal Remedy ◽  
Tax Court

In the case of taxation obligations, it is not uncommon for tax disputes to occur between the taxpayers and the competent authorities. There are two main problems raised in this study, namely: 1. How is the Tax Court authorized in resolving the tax dispute?, 2. How is the process of resolving income tax disputes article 21 through the Tax Court?. The research methods used in this study are normative legal research methods. Approach to  the  problem used is  the legislation approach. Based on the results of the study indicates that the authority of the Tax Court is resolving tax disputes. The Tax Court in respect of appeals only examines and severes disputes on decision objections, as well as in the event of a tax court lawsuit entitled to inspect and terminate disputes over the implementation of tax collection. In addition to the duties and authorities referred to in article 31, the Tax Court also supervises the legal authority that provides legal aid to the parties to the dispute in the courts of the Tax Court. In the event of an income tax dispute of article 21, the settlement will be done by attempts by law objection if the taxpayer is not satisfied on the decision of the objection then the taxpayer may apply for a legal remedy to the Tax Court . In addition to the appeal remedies that can be submitted to a tax court, taxpayers may also submit a lawsuit.

scholarly journals Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Sepeda Motor Harley oleh Direktur PT. Garuda Indonesia

2021 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
pp. 500-504
Author(s):  
I Dewa Gede Pramana adhi ◽  
I Nnyoman Gede Sugiartha ◽  
I Made Minggu Widyantara
Keyword(s):  
Developing Country ◽  
Research Methods ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Liability ◽  
The State ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
The People ◽  
The Law ◽  
Administrative Sanctions

Indonesia is a developing country where each region has its own natural wealth. This advantage cannot be used because there are many people who send out of the region without permission and vice versa, goods from outside countries are smuggled into Indonesia only to avoid the applicable taxes. This study aims to examine the regulation of smuggling in criminal law in Indonesia and reveal the responsibility of the director of PT. Garuda Indonesia, which carried out the act of smuggling luxury motorcycles. This research is a type of normative legal research conducted with research methods based on legal materials, while the problem approach used is a legislative and conceptual approach. Sources of data used are primary and secondary legal materials. Another bad example is shown by one of the people who has a big name in Indonesia, the smuggling case by the president of Garuda Indonesia is an illustration of how weak the law in Indonesia is and this incident has resulted in criminal and administrative sanctions. The results of the study indicate that the regulation of smuggling crimes in Indonesia is contained in Law Number 17 of 2006 concerning Customs. Handling of violations of customs provisions is more focused on the fiscal settlement, namely in the form of payment of a sum of money to the State in the form of a fine. The criminal liability of smugglers is regulated in Law No. 17 of 2006 the president director of PT. Garuda Indonesia is threatened with criminal and administrative sanctions

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document