scholarly journals PREWEDDING PHOTO PROCESSION AND THE ROLE OF THE FAMILY IN THEM

Author(s):  
Aulil Amri

In Islamic law, pre-wedding photos have not been regulated in detail. However, pre-wedding photo activities have become commonplace by the community. It becomes a problem when pre-wedding is currently done with an intimate scene, usually the prospective bride uses sexy clothes and is also not accompanied by her mahram when doing pre-wedding photos. Even though there have been many fatwas and studies on the limits of permissibility and prohibition in the pre-wedding procession.The results show that the pre-wedding procession that is carried out by the community in terms of poses, clothes, and also assistance in accordance with Islamic law, the law is permissible. However, it often happens in the community to take photos before the marriage contract with scenes as if they are legally husband and wife and the bride's family knows without prohibiting, directing, and guiding them according to Islamic teachings. In this case the role of the family is very important, we as parents must understand the basis of religious knowledge and how to instill religious values in our children since childhood is the key to this problem dilemma.

EGALITA ◽  
2012 ◽  
Author(s):  
Ahmad Izzuddin

Islamic law and women are one of mostly debated discourses bycontemporary Islamic thinkers particularly those who are gender issuesproponents. That discourse grows due to the accuse towards Islam thatthis religion is the source of gender inequality for women through outmuslim world especially in education, fairness and domestic freedom aswell as social welfare in the family. The assumption is that Islamic law ismale-based law. Therefore, it is a need to explore the note on Islamic lawdevelopment which is perceived from the role of women in the early age oflaw construction not from the aspect of the thought of classical ulama inthe middle age. This paper tries to explore and to discuss mainly the role ofSiti Aisyah as the teacher and the transmitter of hadith as the foundation ofIslamic law construction to underline women’s position and contributionas the law maker that it will prove that Islamic law is not merely men-basedlaw as the assumption grows.


Author(s):  
Bastiar Bastiar

In Islamic law, a marriage contract is not only a civil matter but also a very strong sacred bond that is worth of worship. Therefore, marriage must be maintained properly to realize the sakinah mawaddah wa rahmah family, but when it is in a sacred bond, there are some couples who are reluctant to fulfill their responsibilities and demand right that are not theirs so that the sakinah family will be difficult to be actualized. This study aimed to determine the understanding of husband and wife about rights and responbilities, and a significant relationship between the rights and obligations acomplishment of husband and wife in realizing a harmonious marriage or sakinah family. This research was normative-empirical legal research in the form of analytical prescriptive which was supported by primary and secondary data. Data collection was obtained through library research, documentation, interviews, and observation. Based on the research was conducted, it found the results: First, husband and wife understand that the position of wife and husband in the household are the same, but they have different rights and obligations, although on the other hand the community understands that the position of the wife in the family is under the husband, they understand it from fiqh salf which states that the wife must uphold her husband with an honor and glory. Second, the concept of Islamic marriage teaches that the rights possessed by husband and wife are balanced with the obligations burdened on them, a husband or wife has balanced obligations. Third, to build a harmonious, peace and peaceful family, they can be performed with developing the Islamic teachings, fostering the mutual respect, coaching the efficient living attitudes, and training a self-awareness from each married couples. Key Words: Fulfillment, Rights and Responbilities, Husband and Wife, Sakinah Household. Abstrak: Dalam hukum Islam akad perkawinan bukan hanya perkara perdata semata, melainkan juga ikatan suci yang sangat kokoh yang bernilai ibadah. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga akan terwujudnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, namun ketika telah berada dalam ikatan suci, ada pasangan yang enggan memenuhi kewajiban dan penuntutan hak yang diluar haknya maka keluarga sakinah sebagaimana harapan akan sulit terealisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pasangan suami istri tentang hak dan kewajiban suami istri, dan hubungan yang signifikan antara pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam mewujudkan perkawinan yang harmonis atau perwujudan keluarga sakinah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dalam bentuk preskriptif analitis yang didukung oleh data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumentasi, wawancara, dan observasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hasil: Pertama, Suami istri memahami bahwa kedudukan istri dan suami dalam rumah tangga sama, namun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, meskipun disisi lain masyarakat memahami bahwa kedudukan istri dalam keluarga berada di bawah suami, hal ini mereka pahami dari pemahaman fikih salaf yang menyebutkan bahwa istri harus menjunjung tinggi suaminya dengan kehormatan dan kemuliaan. Kedua, Konsep pekawinan Islam mengajarkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun isteri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka,seorang suami atau isteri memiliki kewajiban-kewajiban yang seimbang. Ketiga, untuk mewujufkan keluarga yang harmonis, sakinah dan penuh kedamaian dapat di lakukan dengan cara Pembinaan penghayatan ajaran agama Islam, Pembinaan sikap saling menghormati, Pembinaan sikap Hidup Efisien, dan Pembinaan sikap suka mawas diri dari masing-masing pasangan suami isteri. Kata Kunci: Pemenuhan, Hak dan Kewajiban, Suami Istri, Rumah Tangga


2017 ◽  
Vol 17 (2) ◽  
pp. 175
Author(s):  
Fadlolan Musyaffa'

<p>A mujtahid has an important role in answering legal issues that arise in the community. His position is to replace the role of the prophet in exposing and explaining the law of God in the nash. This article attempts to discuss the terms of the Mujtahids according to the scholars of Islamic law and the possibility of reaching these conditions in the present. The majority of contemporary scholars allow the ceremony of marriage with modern means of direct communication, as well as through modern means such as computers and the internet that can mutually make marriage contract. Now, there is modern tool through a visual phone that can display images of all components that make contract who can listen to each other and see between the two people who perform the contract and witnessed both witnesses, then the contract is valid, because it has qualified and get along in the marriage contract.<br />---<br /><br />Seorang mujtahid memiliki peranan penting dalam menjawab permasalahan hukum yang muncul dimasyarakat. Karena pentingnya peran mujtahid tersebut, diperlukan syarat-syarat dalam berijtihad agar ijtihadnya benar dan sesuai kehendak Allah. Tulisan ini mencoba membahas syarat-syarat mujtahid menurut para ulama hukum Islam serta kemungkinan meraih syarat-syarat tersebut pada masa sekarang ini. Mengingat akad nikah memiliki spesifikasi yang khusus dan unik disbanding dengan akad-akad lain, maka terjadi khilaf antara ulama tentang kemungkinan akad melalui sarana komunikasi yang terbarkan. Mayoritas ulama kontemporer memperbolehkan akad nikah dengan sarana komunikasi modern langsung, maupun melalui sarana modern seperti komputer dan internet yang bisa saling melakukan akad nikah.Apalagi sekarang telah ditemuakan alat modern melalui telepon visual yang bisa menampilkan gambar semua komponen yang melakukan akad yang bisa saling mendengarkan suara dan melihat antar kedua orang yang melakukan akad serta disaksikan kedua orang saksi, maka akad tersebut adalah sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam akad nikah.</p><p> </p>


2020 ◽  
Vol 20 (2) ◽  
pp. 202
Author(s):  
Mursyid Djawas ◽  
Nida Hani

Abstrak: Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri dengan adanya ikatan perkawinan yang sah. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Kenyataannya ada beberapa istri yang menjadi penanggung jawab  keluarganya. di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah istri lebih berperan dalam memenuhi keperluan  rumah tangga, pendidikan anak, kebutuhan anak. Ada beberapa istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga berprofesi sebagai petani, guru dan lainnya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana peran istri sebagai penanggung jawab keluarga, apa yang melatar belakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai penanggung jawab keluarga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan angket, serta penelitian perpustakaan (library research), untuk melengkapi data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan istri mencari nafkah sebanyak 97% dan istri berperan penuh sebagai penanggung jawab keluarga 42% responden menjawab menyetujui. Adapun yang melatarbelakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga ialah: suami tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, pendapatan suami yang terbatas, tidak memiliki suami (suami meninggal dunia/ bercerai), istri senang bekerja di luar rumah, meringankan beban suami, jenjang pendidikan istri lebih baik. Islam membolehkan kepada ibu rumah tangga untuk bekerja baik di rumahnya sendiri mau pun diluar rumah, agar mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.Abstract:  religion requires husbands to provide their wives with legitimate marital bonds. After the marriage contract, the husband is obliged to make a living to his wife at least the daily necessities. Some wives are in charge of their families. In Kecamatan Kute Panang District Aceh Tengah The wife is more instrumental in fulfilling household needs, child education, children's needs. Some wives work as housewives as well as farmers, teachers, and others. The problem formulation in this thesis is how the role of the wife as the family responsibilities, what is behind the wife to be the responsibility of the family and how the view of Islamic law on the wife as the responsibility of the family. In this research, the authors use qualitative research methods using a descriptive analysis method. The data collection techniques used in the writing of this thesis are interviews, documentation, and polls, as well as library research, to complement the secondary data needed in this study. The results showed the wife to make a living as much as 97% and the wife played a full role as the family responsibility of 42% of respondents answered approve. The person who is behind the wife of the family is the responsibility: the husband has no job at all, husband's limited income, no husband (husband dies/divorced), wife happy to work outdoors, relieve husband's burden, the education level of the wife is better. Islam allows the housewives to work both in his own home or outdoors, to obtain additional funds to improve the welfare of the household. 


2017 ◽  
Vol 3 ◽  
Author(s):  
Zabaidah Haji Kamaludin

An Islamic system of governance is an ideal system, which is a tantalising objective for many Muslims but often times not achieved in practice. Countries may call themselves ‘Islamic’ but the core element of Islamicity, that of values such as compassion, equity and justice may not have breached the consciousness of their leaders and citizens. Sometimes it is individuals who act as the catalyst for sparking action. For a Muslim, it is his īmān that serves to light his conscience, and guiding him the dispensation of his everyday tasks within his organisation. This individualised īmān may at times serve as a small but critical factor tilting the different organisational functions of government towards integrations under an Islamic system of governance. This paper recounts the challenges of a Muslim engaging in legal issues in a non-Islamic context, seeking to help enable his organisation to undertake the role of incorporating non-Islamic law with Islamic values.


2018 ◽  
Vol 150 ◽  
pp. 05056
Author(s):  
Abdulrahman M.A.Albelahi ◽  
A. Ali ◽  
Faten Mohmed ◽  
Metwally Ali

Since the beginning, legal theory has concerned itself with the establishment of principles and precepts that govern the procedure of legal interpretation, from the initial stages of the judicial reasoning down to the promulgation of ruling and their implementation, Islam is a total way of life. Muslims are obliged to abide by the rules of Allah in every aspect of their lives, always and wherever they live. However, the actual rules of Allah as given in the Qur’an and the sunna are limited. The Qur’an contains only six hundred verses directly related to laws, and there are approximately two thousand hadiths. The function of interpretation is to discover the intention of the Lawmaker of the matter, therefore, interpretat primarily concerned with the discovery of that which is rot self-evident the objective of interpretation is to ascertain the intention c the Lawmaker with regard to what has been left unexpressed as a matter of necessary interference from the surrounding circumstances. Sometimes, the textual sources did not provide detailed guidelines in which to derive the law, and then the role of interpretation is important to determine the law. In Islamic law the role of Ijtihad undoubtedly important in order to meet new problems. But some of the Jurist contended that the role of Ijtihad had ended and we have to follow the rule that has been stated. An explanation given to this trend is that a point had been reached at which all essential question of law had been thoroughly discussed and further deliberation was deemed unnecessary. In Common law, man-made law and legislation are related to one another within a philosophy of law. Parliament makes law and it is the duty of the courts to give effect to them if properly enacted. While courts may rule that a particular statute or section is invalid for various reasons such as unconstitutionality, they cannot say, "We shall change this Act because it is not appropriate". That function belongs to Parliament (Wu Min Aun 1990: 120). So as in Islamic law, the Lawmaker is Allah S.w.t and the sacred text (Quran) is legislated due to His intention whereas Sunnah of the Prophet Muhammad is enacted due to the Prophet's intention. Therefore, Ulama of Usul Fiqh, in making any Ijtihad, they are du y bound to be guided by Quran and Sunnah.


JURNAL BELO ◽  
2020 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 115-129
Author(s):  
Jetty Martje Patty

ABSTRACT    ROLE OF THE FAMILY AS A NON PENAL EFFORT IN PREVENTING  ACTS OF VIOLENCE AGAINTS CHILDREN IN THE EDUCATION UNIT ENVIRONMENT                 Schools are required to be anti violence zones, which provides a safe comfortable and enjoyable learning environment. Legal protection made by the government has not provided protection for children from violence that occurs in schools. So that there needs to be other efforts beyond legal measures that can prevent acts of violence against children in school. Non penal efforts through the role of the family.a as the first educational institution in society that plays a role in educating children to shape the character of children. Character education in the family will produce anti violence behavior in children themselves will distance themselves from behavior u violence, because children are equipped with loving behavior, tenderness, religious values, empathy in children.    


2020 ◽  
Vol 20 (2) ◽  
pp. 138
Author(s):  
Fakhrurrazi M.Yunus ◽  
Zahratul Aini

Abstrak: Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adanya Pasal yang mengatur tentang perkawinan beda agama, dalam Pasal 35 huruf (a) yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur secara jelas, sehingga memberi peluang timbulnya dampak negatif. Namun yang diakui di Indonesia jika pasangan suami istri yang berbeda agama harus memeluk agama yang sama di salah satu pasangan dengan maksud mereka harus pindah agama baik memeluk agama istri maupun suami. Dengan adanya berbagai kemudharatan yang timbul, maka hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dampak perkawinan beda agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi  kependudukan dan tinjuan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian, dampak dari perkawinan beda agama yaitu dampak terhadap rumah tangga yang tidak harmonis menimbulkan kegelisahan, dan sulitnya berkomunikasi. Dampak terhadap anak yang membuat hubungan antara keluarga yaitu anak dan orang tua menjadi kacau dan tidak utuh karena mengetahui kedua orang tuanya berbeda keyakinan. Dampak terhadap harta warisan yang mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Adapun tinjauan hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan beda agama itu tidak sah, karena menurut fatwa MUI Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram yang diperkuat dengan firmannya dalam surat al-mumtahanah ayat 10 dan al-baqarah ayat 221.Abstract: in Law No. 23 of 2006 on the administration of the population of the article governing the marriage of different religions, in article 35 letter (a) stating that the marriage is established by the court. But the law is not regulated, so it allows causing negative impacts. But it is recognized in Indonesia if different couples of religion must embrace the same religion in one partner with the intention they have to move religion both embrace the religion of the wife and husband. With the various blessings that arise, it is not under Islamic law. Therefore, the author wants to know the impact of the marriage of different religions organized in law Number 23 the year 2006 about the administration of population and the Islamic law to the marriage of different religions in the law Number 23 the year 2006. In this study, the research method used was qualitative. Based on the results of the study, the impact of the marriage of different religions is the impact on the unharmonious households raises anxiety, and difficulty communicating. The impact on the child who makes the relationship between the family is the child and the parent becomes chaotic and not intact because knowing both parents are different beliefs. The impact on the inheritance that resulted in children born from the marriage of different religions does not have the right to obtain inheritance if not as religious as the heir, in this case, Muslim heirs. The review of Islamic law states that the marriage of different religions is not valid, because according to fatwa MUI number: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 stipulates that the marriage of different religious religion is haram strengthened by his word in Sura al-Mumtahanah verse 10 and al-Baqarah verses 221.


PEDIATRICS ◽  
1973 ◽  
Vol 51 (4) ◽  
pp. 796-798
Author(s):  
Florence M. Kelley

It is important to know what the courts can do and cannot do in the area of abused and neglected children. Often the Family Court is listed as an agency. It is not an agency. It is part of the court system. Its operation is circumscribed by the concept of being a real court. For a long time there was a theory that the Family Court or Juvenile Court could be a kind of social work oriented operation, not quite a real court, not truly a social work agency. This concept has been abandoned. The Family Court is a court of record and is in all aspects a court. It is dependent in the action it takes on evidence which must conform to strict rules that are laid down. It is an adversary proceeding. It is not enough to produce a child that looks as if it has been beaten. A judge in the Family Court also has before him the person who may be charged with having beaten the child. That person, be it a parent or guardian, is entitled to counsel, to help in his defense. The adversary process then takes place. Persons bring forth evidence to show that the parent did abuse the child. The parent is enabled under the court system to bring forth before the judge evidence that he or she did not do it. It is then up to the judge to give this evidence due weight and make a decision as to whether or not the allegations have been proven.


2020 ◽  
pp. 88-124
Author(s):  
Arzoo Osanloo

This chapter studies the operations of the Iranian criminal law and analyzes how the procedural administration of the law animates the shariʻa. Iranian criminal laws provide many avenues for victims to forgo retributive sanctioning. But preserving the right of retribution serves several purposes: maintaining the sovereign's monopoly on legitimate violence, giving victims a sense of power, and halting the cycle of violence. The way Iran achieves this comprises an interesting balancing act between maintaining the monopoly over legitimate violence and granting individual victims the right of retribution, which its leaders believe, through their interpretation of the shariʻa, cannot be appropriated by the sovereign. Since the law categorizes intentional murder as qisas and leaves judges with no discretion in sentencing, the judges may use their considerable influence to pressure the family to forgo retribution. The chapter then considers the role of judges and examines how the laws (substantive and procedural) shape their reasoning and discretion in both sentencing and encouraging forbearance.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document