scholarly journals Karakter, Dimensi Total Pendidikan/Character, The Total Dimension Of Education

2017 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
pp. 60
Author(s):  
Prayitno Prayitno

<p class="Abstrak"><strong></strong>Pendidikan adalah dari, untuk dan oleh manusia. Konsep nilai-nilai kesejatian manusia menjadi dasar pendidikan, yang mengarahkan isi, proses dan hasil upaya pendidikan. Upaya pendidikan ini dilakukan melalui kegiatan yang penuh nilai-nilai karakter dengan menegakkan pilar <em>kewibawaan </em>yang bernuansa “sentuhan tingkat tinggi” dan pilar <em>kewiyataan</em> yang mempraktikkan teknologi tingkat tinggi dalam kegiatan belajar dan pembelajaran, yang secara keseluruhan mem-praktikkan strategi transformasional. Seluruh kegiatan pendidikan berisi tiga ranah pengembangan, yaitu ranah sikap (sikap sosial dan religius), pengetahuan dan keterampilan yang secara holistik dan komprehensif penuh dengan nilai-nilai karakter. Di Indonesia, nilai-nilai kesejatian manusia itu dirumuskan dalam bentuk filsafat dan ideologi bangsa dan negara, yaitu Pancasila, yang memberikan dasar dan warna bagi keseluruhan materi undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.</p><p class="Abstrak">Education is from, for and by human being. The concept of the genuine human values becomes the basis of education, and this basis directs the contents, the process and the results of education efforts. This efforts are done in full character condition by uprighting the high touch and high tech pilars of teaching–learning process with the application of transformational strategy. The whole contensts of education consist the substancies in their three domains, i.e. attitude (social and religious attitude), knowledge and skill domains with are holistically and comprehensively full of character values. In Indonesia, the genuine human values is formulated as philosophy and ideology of nation and state, i.e. Pancasila, and gives its significant values in coloring the whole substances of Indonesian National Education System law.</p>

Conciencia ◽  
2018 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
pp. 10-28
Author(s):  
Abuddin Nata

Today humans live in the millennial era. The era that is a continuation of this global era has created new challenges that must be transformed into opportunities that can be put to good use, so that challenge brings a blessing for everyone to do. Since the millennial era besides having similarities also has differences, especially in the use of digital technology that goes beyond the computer era, this kaeadaan has invited a number of experts to speak out and at the same time offer a number of thoughts and ideas in dealing with it. Islamic education with various types and levels, ranging from traditional pesantren that is non-formal, hinggapesantren modern with various programs, ranging from kindergarten to college, is institutionally part of the national education system. With such a position, Islamic education will inevitably have to contribute, even responsible menak prepare human beings in the millennial era. That is a human being who is able to change challenges into opportunities, and can use them for his own material and spiritual welfare. This paper seeks to explore the potential contained in Islamic education with various types and levels in the face of challenges in the millennial era. This paper begins by presenting the characteristics and challenges of the millennial era, social problems and their impact on life.


2018 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
Author(s):  
Ahmad Khozin

Abstract., Indonesia is a country that is conducting educational development as mandated by the 1945 Constitution. In the course of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 on National Education System defines education as a conscious and planned effort to create an atmosphere of learning and learning process so that learners actively developing his potential to have spiritual spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character, as well as the skills he needs, society, nation and state. In response, Islamic Education needs to get serious attention, especially among the intellectuals and thinkers of Islamic education in Indonesia. Various efforts are needed to restore Islamic education to its glory. To restore Islamic education to the glory, certainly not as easy as putting water on a cauldron. But there needs to be seriousness in reaching these ideals, including the seriousness in management and leadership of a reliable Islamic education institutions. In this paper the author will try to focus the discussion on the problems of Islamic education of the 21st century as well as solutions that can be offered in response to the problems of Islamic educationKeywords: Problematic Education, Islamic Education.          Abstrak., Indonesia merupakan negara  yang sedang melakukan pembangunan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.  Dalam perjalanannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menyikapi hal tersebut, Pendidikan Islam perlu mendapat perhatian yang serius, terutama kalangan cendekiawan dan pemikir pendidikan Islam di Indonesia. Diperlukan ragam upaya untuk mengembalikan pendidikan Islam kepada kejayaannya. Untuk mengembalikan pendidikan Islam kepada kejayaan tersebut, tentu tidak semudah menaruh air di atas kuali. Namun perlu ada keseriusan dalam menggapai cita-cita tersebut, diantaranya keseriusan dalam manajemen dan kepemimpinan lembaga pendidikan Islam yang handal. Dalam makalah ini penulis akan mencoba memfokuskan pembahasan pada problematika pendidikan Islam abad 21 serta solusi-solusi yang dapat ditawarkan dalam menanggapi problematika pendidikan Islam tersebutKata Kunci:Problematika Pendidikan, Pendidikan Islam.


2018 ◽  
Vol 3 (02) ◽  
pp. 145-164
Author(s):  
Sumiati Sumiati

AbstrakGuru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan dan bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Syarat yang berhubungan dengan pelajaran adalah guru hendaknya mengajarkan pelajaran yang sesuai dengan keahlian, guru hendaknya memiliki amanah ilmiah, guru hendaknya bersikap bijak dalam proses pembelajaran, guru hendaknya berpakaian bersih dan rapi. Syarat yang berkenaan dengan peserta didik maksudnya adalah guru hendaknya bersikap adil terhadap peserta didik, guru sebaiknya motivator bagi peserta didiknya dalam mencari ilmu pengetahuan, guru hendaknya memperhatikan tingkat perkembangan peserta didiknya, guru hendaknya melakukan evaluasi tehadap peserta didiknya. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Bab I, pasal I, Ayat 4 dinyatakan bahwa : “Peserta didik adalah Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran  yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.( UU RI, No.20 Tahun 2003 , 2003; 3). Untuk itu peserta didik harus dipandang secara filosofis menerima keadaan dan keberadaannya. Inilah prinsif dasar pendidikan untuk peserta didik sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Ada empat sifat anak didik yang harus dimiliki antara lain : 1)Seorang anak didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum menuntut ilmu, 2)Seorang anak didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu, 3) Seorang anak didik harus tabah dalam menimbah ilmu pengetahuan, 4)Seorang anak didik harus menghormati guru. Oleh sebab itu tugas seorang guru tidaklah mudah, mereka yg berprofesi guru harus mampu melaksanakan segala peranannya dalam memberikan motivasi kepada peserta didik agar meningkat dan berkembang. Kata Kunci :  Peranan, guru, Motivasi, Belajar, SiswaAbstractTeachers have a variety of tasks that implement in a dedication. The task covers the fields of profession, humanity and social affairs. Teacher’s task as a profession includes educating, teaching and training. Educating means continuing and developing the values of living and life. Teaching means continuing and developing science and technology, while training means developing in student skills. The terms related to the lesson are that the teacher should teach lessons that are appropriate to the expertise, the teacher should have a scientific mandate, the teacher should be wise in the learning process, the teacher should dress clean and neat. The terms relating to students mean that teachers should be fair to students, the teacher should be a motivator for students in seeking knowledge, teachers should pay attention to the level of development of their students, and teachers should evaluate their students.According to law number 20 of 2003 on National Education System Chapter I, Article 1, Subsection 4, stated that: "Students are community members who try to develop their potential through the learning process that is available on certain pathways, levels and types of certain education (RI Law, No. 20 of 2003, 2003; 3)” That is why students must be seen philosophically to accept the situation and existence. This is the basic principle of education for students so that the educational process can run well. There are four characteristics of students that must be possessed, among others: 1) a student need to cleanse their scurrilous psyche and mental illness before studying, 2) a student must have a goal for studying, 3) a student must be resilient in seeking knowledge, and 4) a student must respect the teacher. Therefore the task of a teacher is not easy, those who are teachers must be able to carry out all their roles in providing motivation to students to increase and develop. Keywords : Roles, Teachers, Motivation, Studying, Students


2017 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 229-246
Author(s):  
Andi Muhammad Sofyan ◽  
Andi Tenripadang

Abstract: National Education System, explains that education is a conscious and planned effort to create an atmosphere of learning and learning process so that learners actively develop their potential to have state power, self-control, personality of intelligence, noble character, as well as skills needed him, society, nation and country. Legal provisions for the protection of the rights of street children are legal provisions both at the level of laws, provincial and district / municipal regulations governing the protection, survival value, development, maintenance, welfare, education, physical health, moral social and mental spiritual. Legal provisions on the education of children should have a harmonious regulation both at the level of regulations issued by the government, provincial and municipal governments and districts that contain provisions both in terms of responsibility, to the involvement of the community in managing education based on the basic ideals of the Republic Indonesia


2019 ◽  
Author(s):  
Yoga Novrialdy

The effort to improve or improve the quality of every level and education in a national education system is a necessity. The purpose of supervision education is menila and improve the factors that influence the learning process and improve the quality of learning so as to create good graduates in quality and quantity. So to improve the quality of learning by providing services and assistance to improve the quality of teaching teachers in the classroom so as to help teachers to develop their potential.


Author(s):  
Ta'rif Ta'rif

Teacher is an urgent and determinative factor in education. it has a central and determinative position in the learning process. the education society prosecutes  in the improvement of the teacher quality. it could not postponed anylonger, as what implicitly shown at law number 20 of 2003 on national education system, law number 14 of 2005 on teacher and lecturer, and government regulation number 19 of 2005 on national standard of education. furthermore, the implementation of competence based curriculum (KB), and then Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), brings on educators to have enough competence.


2018 ◽  
Vol 33 (2) ◽  
Author(s):  
Asrizal Saiin

The background of this article is to look at the current phenomenon of public understanding, particularly regarding today’s students’ generation who has begun to forget Pancasila values. Moral degradation of current the generation becomes a big problem in this nation, comparable to corruption, robbery, murder, until the problem of repression and violence for the sake of religion. Because of such reason, there is a need to renew and reinvestthe values of Pancasila in school institutions. This research normative legal research, namely research that employs secondary data obtained through the literature study. As stipulated in the Law No. 20 of 2003 about National Education System, particularly in regard to the elaboration of Article 37 paragraph (1) that education is meant to form the students to become a religious human being, kind-hearted and having a good ethic. The author tries to give a new color to the national education system about the valuesof Pancasila that should be actualized in the development of national education. The solution is to re-actualize the values of Pancasila. Indonesia national education should be re-motivated on the basis of Pancasila ideology, both as a state’s ideology and as the personality of the nation.Keywords: Reactualisation, Pancasila Values, National Education System.IntisariLatar belakang artikel ini adalah melihat fenomena sekarang bahwa pemahaman masyarakat umum khususnya generasi pelajar saat ini sudah mulai lupa dengan nilainilai Pancasila. Degradasi moral generasi zaman sekarang menjadi persoalan besar bangsa ini, seperti korupsi, perampokan, pembunuhan, bahkan sampai pada masalah kekerasan dan penindasan atas nama agama. Berawal dari hal demikian, perlu adanya pembaharuan penanaman kembali nilai-nilai Pancasila di instansi sekolah. Penelitianini merupakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama penjelasan Pasal 37 ayat (1) bahwa pendidikan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti yang baik. Dari sini penulis berusaha untuk memberikan warna baru dalam sistem pendidikan nasional tentang nilainilai Pancasila yang seharusnya diaktualisasikan dalam pengembangan pendidikan nasional. Solusinya adalah mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila. Pendidikan nasional Indonesia hendaknya harus diberi motivasi kembali atas dasar ideologis Pancasila, baik secara ideologi negara maupun kepribadian bangsa.Kata kunci: Reaktualisasi, Nilai-nilai Pancasila, Sistem Pendidikan Nasional.


Edupedia ◽  
2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 93-105
Author(s):  
Kandiri Kandiri ◽  
Mahmudi

Education is the important element in various fields of life. Referring to the national education objectives of Law No. 20 of 2003 concerning the national education system, the actual responsibility of teachers to students is to develop intellectual and behavioral valuein cognitive, affective and psychomotor. So that it will be used as provisions in social life by the students. In reality, there are many obstacles that cause unsuccessful achievement of the national education goals. The most crucial thing happens is when the educator and the educated experience stagnation and miss communication during the learning process. So that this also has implications for educational interactions between educators and students who are not good. To overcome this, the present paper provides solutions about tips to build educational communication between educators and students to achieve the desired learning outcomes and goals.


2010 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 96-105
Author(s):  
Kuswaya Wihardit

Indonesia  is a plural nation which consists of  different ethnics, races, languages, customs, religions, and cultures. Indonesian society is also  recognized as multicultural society with diversed background of cultures and religions. Conceptually, multiculturalism   refers to   country profile as a plural  nation and multicultural society. Citizens would appreciate   plurality and  multiculturalism based on the equity principle.Multiculturalism as a concept of diversity and equity should be accomodated in  the national education system. It should be reflected  in the curriculum. Besides, the school has opportunity to develop  its school curriculum   (KTSP)  integrating  multicultural elements.Citizenship Education subject has the  functions to integrate and  develop multiculturalism issues in selected topics such as unity, equity, human rights, democracy, justice, and law. Other subjects  integrate the issues into the teaching and learning process  focusing issues of gender, ethnicity, and religion.  Multicultural education is intended for develoving national character which promote students interactivity of different social cultural background. It develops in students  emphaty through the observation of their attitude, perceptions, and views. In addition, it also develops student appreciation of multicultural differences, values, dan needs.


2020 ◽  
Vol 29 (3) ◽  
pp. 86-95 ◽  
Author(s):  
I. I. Gnutova

Flipped learning is actually considered as one of the most discussed educational concepts. The Russian researchers mainly focus on the technology of the flipped learning method and analyze the recent practice of its application at all levels of national education system. The purpose of the present article is to explore the theoretical backgrounds of the flipped learning. based on groundwork literature on flipped learning and related concepts and using a descriptive method of study the paper explores the fundamental features of the flipped learning, outlines the main steps in the development of this educational technology and shows its evolution from the basic “flipped classroom” model to the modern “flipped learning” concept. Today we still can see a simplified understanding of the “flipped classroom” technology, which reduces it to a simple inversion of homework and classroom work. The paper shows that while using the inversion of homework and classroom work as the base principle, the flipped learning implies more conceptual changes in the learning process, namely, a radical rethinking of the role of the teacher, the student and the content of their face-to-face time. Flipped learning can be considered as a kind of educational meta-strategy that creates optimal conditions for the application of a personalized approach to learning, as well as of all the basic tactics of active learning. The relevance of the work is due to the need to adapt the learning process in higher education to the changes in the national education system, as well as to global socio-economic changes. The article contributes to the positive attitude to the current transformation process in national education, and provides Russian practitioners with a theoretical basis and explanation of some of the critical issues of flipped learning.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document