Morfologi Kota Bandung Pada Abad XX: Perspektif Historis

Metahumaniora ◽  
2018 ◽  
Vol 8 (3) ◽  
pp. 335
Author(s):  
Miftahul Falah

AbstrakKota Bandung merupakan salah satu kota penting sejak masa penjajahan Belanda. Berawal dari sebuah kampung, Bandung kemudian berkembang seiring dengan kedudukannya sebagai pusat pemerintahan. Penelitian terhadap perkembangan Bandung sudah banyak dilakukan. Namun, aspek morfologis dari pertumbuhan Kota Bandung belum dikaji secara mendalam. Bagaimana pertumbuhan Kota Bandung pada Abad XX ditinjau dari aspek morfologi kota yang mencakup masalah kependudukan dan luas wilayah, areal terbangun, dan simbol kota? Untuk menjawab pertanyaan itu, dilakukan penelitian historis dengan menerapkan metode sejarah yang meliputi empat tahap, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, secara morfologis terdapat hubungan yang erat antara pertambahan penduduk dan perluasan wilayah kota; kedua, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perluasan wilayah, areal terbangun menjadi semakin meluas; ketiga, simbol-simbol kota yang mencakup tugu atau monumen, nama jalan, gerbang kota, dan bangunan menunjukkan ciri/karakter Kota Bandung sesuai dengan jiwa zaman (zeitgeist)-nya.Kata kunci: kota Bandung, penduduk, areal terbangun, ruang terbuka, simbol kotaAbstractBandung is one of the important cities since the Dutch colonial period. Starting from a village, Bandung then developed along with its position as a center of government. Research on the development of Bandung city has been done, but the morphological aspects of the growth of Bandung city have not been studied in depth yet. How is the growth of Bandung city in 20th century in terms of morphological aspects of the city that includes demographic land area, city planning problems, built up area, and the symbol of the city? The method used in this reasearch is historical method that deals with four steps, namely heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The results show that, first, morphologically there is a close relationship between population growth and the expansion of urban areas; second, along with population growth and the expansion of urban areas, the built up area becomes even more widespread; third, urban symbolism that includes pillar or monument, street name, city gates, and buildings show traits or characters of Bandung in accordance with zeitgeist.Keywords: city of Bandung, demography, built up Area, open space, urban symbolism

Metahumaniora ◽  
2018 ◽  
Vol 8 (3) ◽  
pp. 335
Author(s):  
Miftahul Falah

AbstrakKota Bandung merupakan salah satu kota penting sejak masa penjajahan Belanda. Berawal dari sebuah kampung, Bandung kemudian berkembang seiring dengan kedudukannya sebagai pusat pemerintahan. Penelitian terhadap perkembangan Bandung sudah banyak dilakukan. Namun, aspek morfologis dari pertumbuhan Kota Bandung belum dikaji secara mendalam. Bagaimana pertumbuhan Kota Bandung pada Abad XX ditinjau dari aspek morfologi kota yang mencakup masalah kependudukan dan luas wilayah, areal terbangun, dan simbol kota? Untuk menjawab pertanyaan itu, dilakukan penelitian historis dengan menerapkan metode sejarah yang meliputi empat tahap, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, secara morfologis terdapat hubungan yang erat antara pertambahan penduduk dan perluasan wilayah kota; kedua, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perluasan wilayah, areal terbangun menjadi semakin meluas; ketiga, simbol-simbol kota yang mencakup tugu atau monumen, nama jalan, gerbang kota, dan bangunan menunjukkan ciri/karakter Kota Bandung sesuai dengan jiwa zaman (zeitgeist)-nya.Kata kunci: kota Bandung, penduduk, areal terbangun, ruang terbuka, simbol kotaAbstractBandung is one of the important cities since the Dutch colonial period. Starting from a village, Bandung then developed along with its position as a center of government. Research on the development of Bandung city has been done, but the morphological aspects of the growth of Bandung city have not been studied in depth yet. How is the growth of Bandung city in 20th century in terms of morphological aspects of the city that includes demographic land area, city planning problems, built up area, and the symbol of the city? The method used in this reasearch is historical method that deals with four steps, namely heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The results show that, first, morphologically there is a close relationship between population growth and the expansion of urban areas; second, along with population growth and the expansion of urban areas, the built up area becomes even more widespread; third, urban symbolism that includes pillar or monument, street name, city gates, and buildings show traits or characters of Bandung in accordance with zeitgeist.Keywords: city of Bandung, demography, built up Area, open space, urban symbolism


2018 ◽  
Vol 2016 (1) ◽  
Author(s):  
Feri Naldi ◽  
Indrianawati

ABSTRAKKota Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia dengan tingkat pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, akibatnya di Kota Bandung terjadi penurunan daya dukung lingkungan hidup. Salah satu kegiatan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dalam menjaga keseimbangan ekologi Kota Bandung adalah dengan inventarisasi keberadaan dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui pembangunan geodatabase RTH. Penyediaan RTH pada suatu kawasan perkotaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, dimana proporsi RTH yang harus disediakan pada wilayah perkotaan adalah minimal sebesar 30% dari total luas wilayah kota. Pembangunan geodatabase RTH dilakukan dengan mengintegrasikan data spasial RTH dengan informasi tipologi RTH dan data foto/video RTH. Dari hasil pembangunan geodatabase dapat diketahui bahwa Kota Bandung mempunyai 22,59% RTH publik (3.802,5 Ha) dan 3,45% RTH privat (581,51 Ha) yang tersebar di seluruh Kota Bandung.Kata kunci: SIG, Ruang Terbuka Hijau (RTH), GeodatabaseABSTRACTBandung is one of the cities in Indonesia with the level of development and population growth quite rapidly. Consequently, the carrying capacity of the environment in Bandung is decrease. One of the activities that can be used to provide information in maintaining the ecological balance of Bandung is the inventory of the existence and availability of green open space through the geodatabase development of green open space. Provision of green space in an urban area has been regulated in the Regulation of the Minister of Public Works No. 05/PRT/M/2008, where the proportion of green open space should be provided in urban areas is a minimum of 30% of the total area of the city. Geodatabase development of green open space is done by integrating spatial data of green open spaces with information of green open space typology and data of photos/videos of green open space. Results from the geodatabase development showed that Bandung has 22.59% public green open space (3802.5 ha) and 3.45% private green open space (581.51 ha) which spread throughout the city of Bandung.Keywords: GIS, Green Open Space, Geodatabase


2018 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 148-156
Author(s):  
Dwira Nirfalini Aulia ◽  
Regina Novita

Currently, the population growth is growing very rapidly resulting in rapid growth of the needs of settlements. The population growth that is not proportional to the availability of land and the income level of the lower middle class  resulted in the emergence of illegal settlements and slums and are on land that is inconsistent with the city spatial plan for example on the edge of the river. This condition causes the decreasing quality of life of the people, especially in urban areas, destroying the environment and the spatial arrangement of the city. Medan city is one of the cities that there are many slums. One of the slums in the city of Medan is Kampung Badur located in Hamdan Village Medan Maimun District. The condition of the slums and the low economic level and the location of Kampung Badur located in the city center became the main problem in this area. Therefore, a solution is needed to solve problems in the area by making Kampung Badur an area that provides decent occupancy for occupancy and facilities that could be enjoyed together. The solution to this problem is to re-arrange Kampung Badur and develop potentials in the area. For example, Kampung Badur area which is right on the edge of the river becomes a potential in the design. So that the solution that can be applied is to develop Kampung Badur into Mix-Use Waterfront with a mix-use concept such as residential, public facilities and public open space to be enjoyed by residents Kampung Badur itself and by the people of Medan City.


2019 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 203
Author(s):  
Miftahul Falah ◽  
Agusmanon Yuniadi ◽  
Rina Adyawardhina

Sebagai kota yang dibangun dengan mempertimbangkan aspek kosmologis, alun-alun merupakan salah satu elemen pembentuk Kota Bandung sejak menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bandung pada 25 September 1810. Alun-alun Kota Bandung mengalami perubahan fungsi, dari titik batas ruang profan dan ruang sakral menjadi ruang terbuka publik sehingga makna filosofisnya mengalami pergeseran. Untuk memahami perubahan tersebut secara kronologis, dilakukan penelitian historis dengan menerapkan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkembangannya, warga Kota Bandung tidak lagi memandang alun-alun sebagai salah satu elemen penyeimbang antara makrokosmos dan mikrokosmos, melainkan sebagai ruang terbuka publik tempat bersosialisasi seluruh warga kota. Fungsi Alun-alun Kota Bandung menunjukkan perubahan, dari sebuah lapangan terbuka dengan fungsi administratif kota tradisional hingga menjadi sebuah taman kota yang menjadi destinasi wisata di pusat kota sehingga memperlihatkan fungsi sosial-ekonomi.As a city that was built which takes the cosmological aspect into consideration, the square is one of the elements that formed the city of Bandung since becoming the capital of Bandung Regency on September 25, 1810. Its changing functions, which were traditionally perceived as a boundary of profane and sacred space into modern public open space, reflected a shifting in philosophical meaning. To understand the changes chronologically, this paper uses historical method which consists of four stages, namely, heuristics, critique, interpretation, and historiography. The results show that gradually the citizens of Bandung no longer look at the city square as one of the elements of the balance between the macrocosm and microcosm, but rather as a place for community gatherings. Its function changes from an open field with the administrative role of the traditional city into a city park that became a tourist destination in the city centre with socio-economic functions.


SINERGI ◽  
2021 ◽  
Vol 25 (3) ◽  
pp. 245
Author(s):  
Diana Ayudya ◽  
Mona Anggiani

In cities, spaces were intentionally formed, planned, or unintentionally unplanned. Unlike planned spaces, unplanned spaces in urban areas eventually tend to cause problems for the area. These spaces were referred to as residual spaces, which were generally vacant land or open space in various urban spaces. Urban residual space was also commonly found in tertiary activity centers in big cities like Jakarta, one of which was in the trade and service area of the city. Residual space in such areas grew and developed due to dense activity within the area, resulting building density, irregularity in some spatial use and environmental degradation. Due such conditions, several questions are significant to be raised.  What are the typology, utilization, and its impacts on the area? Did it only cause a problem, or could it be a solution to problems within the area? This study aimed to examine the typology of residual space based on the shape, location, utilization, and impact of trade and service activities in South Jakarta, Kebayoran Lama area. The proposed approach used was a qualitative study of the residual spaces in predetermined trade and commercial areas. The study results of the physical, spatial, visual, and social conditions of urban residual space were explained descriptively to get a picture of the characteristics of the form, location, utilization, and impact on the area.


2015 ◽  
Vol 11 (4) ◽  
pp. 430
Author(s):  
Muhammad Ridha Azzaki ◽  
Sugiono Soetomo

Semarang is the capital city of Central Java Province, as a metropolitan city, Semarang has the capablity to support the rapid development of the city , one of the evident is the highly of activity on physical infrastucture, one of them is the construction of residential areas along the high rate of population growth. Settlement area development activities emerge the negatively impact to reduce the existence of open space area. This study uses a quantitative method through positivistic approach. Research data presented by the form of figures and the analysis using the statistics. This study was first carried out in 2006 and 2011 to analyze the spatial through digitized the image map of Semarang, and the results of the digitization of spatial land area of open space and a residential area, which is used to formulate some stage subsequent analysis: 1) Identification and analysis of the influence of the development of residential areas against the open space in the city, 2) Analysis of the acceleration of the projected change of land per year in Semarang in 2006-2020, 3) Analysis of the application of open space 30% (sample in District Tembalang). The result of this analysis showed the relationship between the relevant mutual influence. The rate of population growth and development of residential areas with a relationship of mutual influence supply and demand. Then, as the development of residential areas causes the reduction of open space. In additon, the background of this problem is how to formulate the recommendations to control the land use plan , in order to create an ideal city land use in the future.


2021 ◽  
Vol 936 (1) ◽  
pp. 012030
Author(s):  
Cherie Bhekti Pribadi ◽  
Teguh Hariyanto ◽  
Kevin Surya Kusuma

Abstract Land use planning in an area will refer to the regulations that have been established by the City Planning Office of each region. This is because each region has the authority to plan spatial plans in their respective regions. The border area is an area whose land use can be influenced by two different regional regulations. This is because the border area is a special area located on the border between two regions, each of which has spatial planning regulations. Gayungan District is one of the sub-districts included in the Border Area between Surabaya City and Sidoarjo Regency. To prevent overlapping spatial regulations that may occur in Gayungan District, it is necessary to monitor the suitability of land use using geographic information system technology and remote sensing. The data used in this study are the 2019 Gayungan District RDTRK Map and very high resolution satellite imagery of Pleiades Surabaya City 2019. The method used is the Object Based Image Analysis (OBIA) method. The result of this research is the suitability of land use in Gayungan District. A land use can be said to be suitable if the existing land use is in accordance with the land use in the plan. Meanwhile, land use is said to be inappropriate if the existing land use is different from the planned spatial use. All land use classes in Gayungan District in 2019 had a higher percentage of unsuitable land than the percentage of suitable land. Each percentage of land is not suitable for each land use class, namely: water body class by 92.593%, road class by 78.035%, industrial class by 77.838%, defense class by 76.706%, green open space class by 69.736%, and residential class by 52,27%. So it can be said that the land use in Gayungan District in 2019 was not in accordance with the plans in the City Spatial Detail Plan Map for 2018-2038, but the land use could be appropriate in its designation for the future, because there is a possibility of development for residential class, industrial class, and defense class on open land that is still widely available.


Author(s):  
Michael Ajide Oyinloye ◽  
Julius Olubumi Fasakin

The city of Akure has experienced rapid growth in the past 2 to 3 decades which has led to the expansion of the core urban areas of the city into adjoining rural lands. The paper analyses the urban growth of Akure using medium resolution Landsat imageries. Landsat (MSS), Landsat Thematic Mapping(TM) and Landsat Enhanced Thematic Mapper (ETM+) images for 1972, 1986 and 2002 respectively were used in a post-classification comparison analysis to map the spatial dynamic of land cover changes and identify the urbanization process in Akure. The land cover statistical results revealed a rapid growth in the built-up area of Akure from 997.2 hectares in 1972 to about 3852.70 hectares in 2002 due to increase in population of Akure within this period. Results of the prediction showed that the built-up area of the city has increased in size from 977.2 hectares in 1972 to 5863.66 hectares in 2022 corresponding to 500% at the rate of 13.1% per annum. Implications of growth include loss of open space, pressure on limited infrastructure, overcrowding, traffic congestion and poor standard of living. The study recommends regular monitoring of urban area, development of small towns around the city area to avoid overcrowding, training of planners and administrators to acquire more knowledge in the use of GIS and remote sensing to enhance efficiency.


2018 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 25-33
Author(s):  
Wahyu Pratama ◽  
Titiek Kartika ◽  
Yorry Hardayani

This scientific research was conducted to find out the description of the implementation of the Regional Regulation on Regional Spatial Planning in realizing environmentally sustainable development in Bengkulu Tengah Regency. The focus of this research is on the implementation of the policy of providing Green Open Space in the development of urban areas, namely the City Parks that have been built. The method used in this study uses descriptive qualitative methods with a case study approach. Data analysis is based on techniques commonly used in communication messages, namely data collection, data classification, data interpretation and meaning of research results. The results of the study were viewed from four aspects, namely the determination of zoning, licensing issues, choice of incentives and disincentives, and community participation. From this aspect, it is known that in the construction of City Parks as a form of implementation of the policy of providing Green Open Space in the development of urban areas in Bengkulu Regency, the principle of environmentally sustainable development has not been maximally realized. First, the determination of City Park zoning is carried out unilaterally by the government without coordinating with the community. Secondly, the issue of licensing where the construction of the City Park permit location is unknown to the public. Third, the choice of incentives and disincentives provided by the government is still too small and does not prioritize the interests of the community. Finally, the participation of the community in the construction of the City Park is still very lacking because the government is not transparent regarding the development planning that will be carried out.


2018 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 258-272 ◽  
Author(s):  
Devaraj Hanumappa ◽  
Raviraj H. Mulangi ◽  
Nityanand S. Kudachimath

Traffic problems in the urban areas are increasing at a rapid rate. Engineers, planners or the policymakers are having a tough time in dealing with their multiple constraints for getting the desired solution. Some of the main transportation planning problems are mixed traffic plying on the roads, inadequate parking areas, increasing number of vehicles and road users, the unbalanced pattern of land use with obsolete road system, increasing number of road facilities and environmental pollution. Since in India most of the cities are unplanned, we are only left with an option management of existing infrastructure. In this paper, one such case study is presented in which a detailed traffic management for the city of Dharwad is carried out.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document