scholarly journals AGAR MATA AIR TIDAK MENJADI ‘AIR MATA’ Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Air di Era Otonomi Daerah Studi Kasus di Desa Tajuk, Kec. Getasan, Kab. Semarang

KRITIS ◽  
2016 ◽  
Vol 23 (2) ◽  
pp. 109-130
Author(s):  
Ambar Istiyani
Keyword(s):  
Water Management ◽  
Water Distribution ◽  
Central Government ◽  
Community Members ◽  
Water Management System ◽  
The Public ◽  
In The Beginning ◽  
Management Changes ◽  
The Village

This paper describes a research finding on the dynamics of water management in decentralization era using a case study in Tajuk Village, Semarang Regency. The case study shows the change of water management system in the village. Water-based conflict was often happened due to inequity of water distribution to the community. Water management changes when Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) program enters the village, a program established by central government in cooperation with local government as an implementation of decentralization. In the beginning, the program invites pro and con among villagers. The pro side argues that the program can solve community’s problem on the inequity of water distribution, while the conside argues that the public should not pay to water which is their own asset. Finally, the program was implemented when all community members were convinced that they themselves who will manage and decide the price of water in the village.Kata kunci: pengelolaan sumber daya air, konflik, desentralisasi,  Pamsimas

From the History of the Public Library in the Village Tagai of Simbirsk District in Simbirsk Province

2010 ◽  
pp. 102-106
Author(s):  
Valentina M. Patutkina
Keyword(s):  
Public Library ◽  
Library History ◽  
The Public ◽  
Ulyanovsk Region ◽  
History Of ◽  
In The Beginning ◽  
The Village

The article is dedicated to unknown page in the library history of Ulyanovsk region. The author writes about the role of Trusteeship on people temperance in opening of libraries. The history of public library organized in the beginning of XX century in the Tagai village of Simbirsk district in Simbirsk province is renewed.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HENDROSARI MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA LONTAR SEWU

Publika ◽  
2021 ◽  
pp. 323-334
Author(s):  
Rani Wahyuningsih ◽  
Galih Wahyu Pradana
Keyword(s):  
Community Empowerment ◽  
The Public ◽  
Village Community ◽  
Tourism Sector ◽  
Qualitative Descriptive ◽  
Descriptive Approach ◽  
Tourist Village ◽  
The Government ◽  
In The Beginning ◽  
The Village

Sektor pariwisata yang saat ini sedang banyak diminati masyarakat adalah konsep pariwisata pedesaan, seperti desa wisata. Di Gresik sendiri terdapat banyak sekali wisata yang dikembangkan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes seperti Desa Wisata Lontar Sewu di Desa Hendrosari. Berawal dari potensi desa yang apabila dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyakat Desa Hendrosari. Sebab itu perlu untuk dilakukan penelitian lebih jauh mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat. Sehingga penting untuk dilakukan pemberdayaan masyarakat dimana di Desa Hendrosari terdapat sumber daya alam yang mumpuni untuk dikelola sehingga jika dikelola lebih baik bisa untuk menambah pendapatan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat oleh Tim Delivery (Totok Mardikanto, 2013: 125-127). Karena pada awalnya dahulu desa hendrosari terkenal dengan desa penghasil minuman fermentasi sehingga konotasi dari Desa Hendrosari lebih ke arah negatif. Sehingga dengan adanya program kerja tersebut mampu mengubah image masyarakat tentang desa tersebut menjadi desa wisata. Masyarakat Desa Hendrosari mempunyai peran penting untuk melestarikan dan mengembangkan potensi yang ada seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehingga mereka memiliki peran penting dalam tindakan pengambilan keputusan, mempengaruhi serta memberi manfaat bagi kondisi lingkungan yang ada disekitar. Pengelolaan yang baik menghasilkan tempat wisata yang dikenal dengan nama lontar sewu. Dengan adanya tempat wisata baru tersebut menghasilkan banyak pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata lontar sewu. Kata kunci :Lontar Sewu, Desa Hendrosari, Desa Wisata, Pemberdayaan Masyarakat,   The tourism sector which is currently in great demand by the public is the concept of rural tourism, such as a tourist village. In Gresik itself, there are lots of tours developed by the Government through Village-Owned Enterprises or BUMDes such as Lontar Sewu Tourism Village in Hendrosari Village. Starting from the potential of the village which, if developed optimally, can increase the income of the surrounding community so as to improve the economy of the Hendrosari Village community. Therefore it is necessary to conduct further research on the importance of community empowerment. So it is important to do community empowerment where in Hendrosari Village there are natural resources that are qualified to be managed so that if they are managed better they can increase village income. This study used a qualitative descriptive approach with a research focus using the theory of community empowerment by the delivery team (Totok Mardikanto, 2013: 125-127). Because in the beginning, Hendrosari Village was known as a village that produced fermented drinks, so the connotation of Hendrosari Village was more negative. So that the existence of this work program is able to change the image of the community about the village into a tourist village. The Hendrosari Village community has an important role to play in preserving and developing existing potentials such as natural and human resources. So that they have an important role in decision-making actions, influence and benefit the surrounding environmental conditions. Good management produces a tourist spot known as lontar sewu. With this new tourist spot, it has resulted in a lot of community empowerment through the development of the Lontar Sewu tourism village. Keywords :Lontar Sewu, Hendrosari Village, Tourism Village, Community Empowerment

scholarly journals EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN USAHA MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA USAHA PENGOLAHAN IKAN: Studi Kasus di Kota Banda Aceh

2016 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 61 ◽  
Author(s):  
Yayan Hikmayani ◽  
Riesti Triyanti
Keyword(s):  
Poverty Reduction ◽  
Business Development ◽  
Community Empowerment ◽  
National Program ◽  
Public Response ◽  
The Public ◽  
Cash Assistance ◽  
The Village ◽  
Banda Aceh

Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan pada sektor perikanan diwujudkan dalam bentuk pengembangan usaha mina pedesaan. Program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan seringkali tidak tepat sasaran dan tidak memperhitungkan keberlanjutan program sehingga kemiskinan tidak berkurang bahkan semakin bertambah. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) merupakan salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditujukan untuk menanggulangi kasus kemiskinan pada kelompok masyarakat tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) pada kelompok masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan di Kota Banda Aceh, mengetahui respon masyarakat terhadap Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP P2HP), dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan desk study. Pengambilan sampel ditentukan secara purposive dengan responden anggota kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (POKLAHSAR) penerima program. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PUMP P2HP di setiap tahapannya secara normatif memang telah terlaksana dan terdapat kesesuaian antara ketentuan pedoman program dengan pelaksanaannya di masyarakat. Namun demikian, dalam hal pelaksanaannya sebagai sebuah program pemberdayaan, secara substansi masih jauh dari tujuan yang diharapkan. Hal ini didukung dengan analisis mengenai respon masyarakat terhadap pelaksanaan program, baik itu mengenai keberlanjutan program, keterlibatan dalam program, manfaat program, dan konflik selama pelaksanaan program. Faktor-faktor dominan yang dapat menghambat pelaksanaan program ini secara keseluruhan perlu dilakukan perubahan dan perbaikan. Faktor yang menjadi penghambat dan penunjang keberhasilan program yaitu kesesuaian lokasi, pemberian peralatan yang menunjang produksi, dan ketepatan calon penerima bantuan. Rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) di masa depan yaitu (1) Penyederhanaan dalam prosedural kegiatan program, (2) Ketepatan pemilihan calon penerima, (3) Pelatihan dan pendampingan kepada para calon penerima maupun penerima bantuan, dan (4) Evaluasi terhadap program bantuan untuk pengembangan usaha dan kemandirian penerima bantuan secara berkelanjutan. (Implementation of The National Program for Marine and Fisheries Community Empowerment in The Fisheries Processing Business : A Case Study in Banda Aceh City)Fish business development in the village level is considered as the natural program for marine and fisheries community empowerment. Poverty reduction programs through marine and fisheries community empowerment are does not effective and take into account the sustainability of the program so that poverty can not be reduced even increasing. National program of marine and fisheries in the fish processing business are considered one of the MMAF program intended to eliminate poverty in a certain society. The aims of this study was to analyze implementation of PUMP P2HP, particularly in Banda Aceh City, identify the public response to the PUMP P2HP, and identify factors that affect the implementation of the program. This research used a qualitative approach and data collection through interview, observation and desk study. Sample was determined using purposive sampling with respondents “kelompok pengolah dan pemasar” (POKLAHSAR) members participating in the program. The method of data analysis was carried out descriptively. Results show that the implementation of PUMP P2HP in each stage have indeed been implemented as in the guidelines on the implementation of programs in the community. However, in terms of its implementation as a policy of empowerment, it is still far from the expected goals. This is supported by an analysis of the public response to the implementation of the program, in relation to the sustainability of program, the participation in program, the benefits of program, and conflict occurred during implementation of the program. The dominant factors that can support and prevent the implementation of the program as a whole, that the implementation procedures should be be changed and improved. Inhibitory and supporting factor for success of the program were namely the suitability of the location, provision of equipment to support the production, and the accuracy of the prospective beneficiaries. Policy recommendations to improve implementation of the programs of direct cash assistance (BLT) in the future were identified as follows: (1) simplification of the program process, (2) accuracy in selecting candidates (3) training and assistance to the recipients and beneficiaries, and (4) evaluation of the programs for business development and self-reliance of beneficiaries sustainable manner.

scholarly journals Identifikasi Pemanfaatan Obat Herbal Pada Ibu Nifas

2021 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 59-65
Author(s):  
Citra Hadi Kurniati ◽  
Atika Nur Azizah
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Herbal Medicine ◽  
Herbal Remedy ◽  
The Public ◽  
Sick People ◽  
Herbal Plants ◽  
Postpartum Mothers ◽  
The Village ◽  
Village Midwife

Background:  Herbal medicine is a drug derived from a mixture of natural ingredients in the form of herbs in the desired formulation. The use of herbal medicine has now grown rapidly with the use of ingredients from nature. The use of this herbal remedy is used not only for sick people, but for health recovery for example in postpartum mothers. Beliefs are hereditary so that there are still many who use traditional ingredients in their treatment and in the treatment of postpartum. Purpose:  Knowing the utilization of herbal medicine in mothers nifas in the working area of Puskesmas Cilongok 2 Banyumas Regency. Method:  Qualitative research with case study design. The subjects of the study were Nifas'mother, her husband and the village midwife. Data analysis in this qualitative research uses thematic content analysis. Results:  Types of herbal plants used in mother nifas are turmeric, tamarind, and katuk. Conclusion:  Herbal medicine is utilized by the public because the belief factor is traditionally and hereditary obtained by growing their own herbal plants. Types of herbal plants that are used are turmeric, tamarind, and katuk

scholarly journals PERUBAHAN PERAN PEMUKA ADAT PUNYIMBANG PADA MASYARAKAT ADAT PEPADUN

SOSIETAS ◽  
2016 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
Author(s):  
Saras Sarita ◽  
Siti Nurbayani
Keyword(s):  
Indigenous Peoples ◽  
Cultural Changes ◽  
Public Response ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
The Social ◽  
Changing Role ◽  
The Village

This study is about the changing role of traditional leaders called punyimbang in pepadun community. This research was conducted in the village of Terbanggi Besar, Terbanggi Besar District of Central Lampung regency. This research was motivated by the social and cultural changes taking place in society. The research is a qualitative research method of case study that compares difference conditions punyimbang role ago and today. The results of this study are firstly the social and cultural changes that occurred in the community so that the role punyimbang the first switch and always involved in every aspect of community life is starting at left, second, the factors that cause changes in this role is the modernization that began touching indigenous peoples pepadun village Terbanggi great so that people began to leave things that are traditional, third, these changes have an impact on the conflict in the community, due to the people lost figure punyimbang that exemplifies the good things that people are starting to do a lot of irregularities such as conflict between villages, spoliation, and the conflict between generations, fourth, related to the changing role of public response punyimbang happens is people still assume the existence punyimbang needed as long as there customary held by the public but does not bind as before.

scholarly journals Actor Contestation in Village Fund Management

2021 ◽  
Vol 9 (3) ◽  
Author(s):  
Rizky Trisna Putri ◽  
Sofyan Sjaf ◽  
Ekawati Sri Wahyuni
Keyword(s):  
Qualitative Method ◽  
Central Government ◽  
Fund Management ◽  
Government Budget ◽  
Case Study Approach ◽  
Study Approach ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Rules Set

Village funds are sourced from the central government budget which is trasferred directly to the village government. This direct transfer takes place after Law No. 6/2014 or also known as The Village Law. This larger village fund can only be accessed by the village government if it follows the rules set by the central government so that the actor in the village will use their assets to accomodate their interests related to village fund management. This study aims to explain the contestation of actors in managing village funds in two villages. This study uses a qualitative method with a case study approach conducted in Suko Village, Probolinggo Regency and Sukadamai Village, Bogor Regency. The results of this study are the village head is the actor who plays the most role in managing village funds using symbolic asset which is the position of the village head. This asset is the strongest because it has legitimacy from the state to be able to make decisions related to the village fund management.

scholarly journals Komunitas Pedesaan di Malaysia : Masalah Dan Tantangan

2021 ◽  
Vol 3 (3) ◽  
pp. 1406-1414
Author(s):  
Teuku Afrizal
Keyword(s):  
Community Development ◽  
Successful Implementation ◽  
Community Members ◽  
Group Discussions ◽  
Long Time ◽  
The Government ◽  
The Village ◽  
Depth Interviews

Community development is an effort to improve the standard of living and quality of life of the community. The Wawasan Village Movement Program is a program that focuses on the development of rural human development towards a village that is more advanced, attractive and profitable. Even though in its implementation, community development is running smoothly and successfully. However, post-success needs to be maintained and sustainable. This article focuses on problems and challenges in the context of rural community development through the Wawasan Village Movement program. This article takes a case study in the Village of Shadow Keningau, Sabah Malaysia. Data collection was carried out through in-depth interviews, focus group discussions and observations. As well as documentation of published and unpublished materials. The article found several important facilitators who became problems and challenges after the successful implementation of the Village Movement Movement program in Keningau Shadow Village. This includes; (i) no further action from the government after the success; (ii) difficulty maintaining existing committees; (iii) idle and using assets for a long time; (iv loosening of social ties. In short, after the success of the government, it is necessary to give encouragement and encouragement to the Desa Bayangan community by making this village a model village. In addition, taking community members as facilitators in fostering other Wawasan Village Movement villages that are being fostered.

scholarly journals PENYEMPURNAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR IRIGASI MENGHADAPI IRIGASI MODERN DI INDONESIA

2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 67
Author(s):  
Soekrasno Soekrasno
Keyword(s):  
Water Management ◽  
Irrigation Water ◽  
Management System ◽  
Water Distribution ◽  
Irrigation Management ◽  
Productivity Measurement ◽  
Water Management System ◽  
Irrigation Water Management ◽  
Central Java ◽  
Management Institutions

<span><em>Damage to irrigation areas in Indonesia covering an area of 0.37 million hectares for severe damage and </em><span><em>an area of 1.25 million hectares for moderate and mild damage, has an impact on Indonesia's ability in </em><span><em>rice production; rice imports were almost half a century, and only the adequacy of rice was 2 X, i.e. 1984 </em><span><em>and 2009. This was due to low irrigation services which resulted in less optimal carrying capacity of food </em><span><em>security. The deterioration in the function of irrigation services can be grouped into 5 causes of low </em><span><em>irrigation pillars, namely: vulnerability of water sources, lack of irrigation infrastructure, low irrigation</em><br /><span><em>water management, weak management institutions, and low human resources. The cause will be eliminated </em><span><em>by the irrigation modernization program by working on these five pillars. One of the pillars in the </em><span><em>modernization of irrigation that needs to be improved is the irrigation management system. The purpose of</em><br /><span><em>this paper is to contribute ideas in improving the irrigation management system in Indonesia. The author </em><span><em>has conducted observations and research on several irrigation areas, both the authority of the Central, </em><span><em>Provincial and District Governments, especially visits to DI Wadaslintang, Central Java and DI </em><span><em>Bondoyudo, East Java concerning irrigation water management systems. What stands out is the low level </em><span><em>of irrigation services due to the inefficient irrigation water management system in Indonesia, in addition to </em><span><em>the nature of service-based provision and not service-oriented based on farmers' needs. Identification was</em><span><em>carried out on the DI to find out the reasons for the low irrigation water management system, namely: </em><span><em>orientation to water supply, calculation of irrigation requirements, water allocation method, irrigation</em><br /><span><em>water distribution schedule, irrigation water loss, irrigation operational steps, irrigation water </em><span><em>productivity measurement This study analyzes the factors causing the low irrigation water management </em><span><em>system while making a formula for the improvement proposal in the form of 7 steps.</em></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br /><br class="Apple-interchange-newline" /></span>

scholarly journals Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Desa

2014 ◽  
Vol 17 (2) ◽  
pp. 129-140 ◽  
Author(s):  
Didit Praditya
Keyword(s):  
Central Government ◽  
Business Sector ◽  
Before And After ◽  
Village Government ◽  
Ict Training ◽  
Small Medium Enterprises ◽  
Medium Enterprises ◽  
The Village

The central government often puts the village as an object, so the utilization of ICT programs only reached district or subdistrict area. Therefore the emergence of movement from villages that use internet, become a lesson that the initiative can be done from the bottom (village). The research was conducted through a case study by performing interviews and observations in Panjalu Village, Subdistrict Panjalu, Distric of Ciamis. Interview guidance is used to find out the condition of the village before and after the utilization of ICT. The result showed that Panjalu Village has held ICT training to the village employees and cadres. The utilization of ICT related to the business sector is quite complete and informative. The available website is used by the village government to promote agricultural, tourist sites, and handicrafts from SME (Small Medium Enterprises). In terms of e-government solution, the utilization of ICT largely are in the information stage, and a little bit are still in the interaction stage. The utilization of ICT in Panjalu Village is used to distribute or disseminate the information regarding the development activities.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document