scholarly journals PERUBAHAN PERAN PEMUKA ADAT PUNYIMBANG PADA MASYARAKAT ADAT PEPADUN

SOSIETAS ◽  
2016 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
Author(s):  
Saras Sarita ◽  
Siti Nurbayani
Keyword(s):  
Indigenous Peoples ◽  
Cultural Changes ◽  
Public Response ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
The Social ◽  
Changing Role ◽  
The Village

This study is about the changing role of traditional leaders called punyimbang in pepadun community. This research was conducted in the village of Terbanggi Besar, Terbanggi Besar District of Central Lampung regency. This research was motivated by the social and cultural changes taking place in society. The research is a qualitative research method of case study that compares difference conditions punyimbang role ago and today. The results of this study are firstly the social and cultural changes that occurred in the community so that the role punyimbang the first switch and always involved in every aspect of community life is starting at left, second, the factors that cause changes in this role is the modernization that began touching indigenous peoples pepadun village Terbanggi great so that people began to leave things that are traditional, third, these changes have an impact on the conflict in the community, due to the people lost figure punyimbang that exemplifies the good things that people are starting to do a lot of irregularities such as conflict between villages, spoliation, and the conflict between generations, fourth, related to the changing role of public response punyimbang happens is people still assume the existence punyimbang needed as long as there customary held by the public but does not bind as before.

scholarly journals EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN USAHA MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA USAHA PENGOLAHAN IKAN: Studi Kasus di Kota Banda Aceh

2016 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 61 ◽  
Author(s):  
Yayan Hikmayani ◽  
Riesti Triyanti
Keyword(s):  
Poverty Reduction ◽  
Business Development ◽  
Community Empowerment ◽  
National Program ◽  
Public Response ◽  
The Public ◽  
Cash Assistance ◽  
The Village ◽  
Banda Aceh

Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan pada sektor perikanan diwujudkan dalam bentuk pengembangan usaha mina pedesaan. Program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan seringkali tidak tepat sasaran dan tidak memperhitungkan keberlanjutan program sehingga kemiskinan tidak berkurang bahkan semakin bertambah. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) merupakan salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditujukan untuk menanggulangi kasus kemiskinan pada kelompok masyarakat tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) pada kelompok masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan di Kota Banda Aceh, mengetahui respon masyarakat terhadap Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP P2HP), dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan desk study. Pengambilan sampel ditentukan secara purposive dengan responden anggota kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (POKLAHSAR) penerima program. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PUMP P2HP di setiap tahapannya secara normatif memang telah terlaksana dan terdapat kesesuaian antara ketentuan pedoman program dengan pelaksanaannya di masyarakat. Namun demikian, dalam hal pelaksanaannya sebagai sebuah program pemberdayaan, secara substansi masih jauh dari tujuan yang diharapkan. Hal ini didukung dengan analisis mengenai respon masyarakat terhadap pelaksanaan program, baik itu mengenai keberlanjutan program, keterlibatan dalam program, manfaat program, dan konflik selama pelaksanaan program. Faktor-faktor dominan yang dapat menghambat pelaksanaan program ini secara keseluruhan perlu dilakukan perubahan dan perbaikan. Faktor yang menjadi penghambat dan penunjang keberhasilan program yaitu kesesuaian lokasi, pemberian peralatan yang menunjang produksi, dan ketepatan calon penerima bantuan. Rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) di masa depan yaitu (1) Penyederhanaan dalam prosedural kegiatan program, (2) Ketepatan pemilihan calon penerima, (3) Pelatihan dan pendampingan kepada para calon penerima maupun penerima bantuan, dan (4) Evaluasi terhadap program bantuan untuk pengembangan usaha dan kemandirian penerima bantuan secara berkelanjutan. (Implementation of The National Program for Marine and Fisheries Community Empowerment in The Fisheries Processing Business : A Case Study in Banda Aceh City)Fish business development in the village level is considered as the natural program for marine and fisheries community empowerment. Poverty reduction programs through marine and fisheries community empowerment are does not effective and take into account the sustainability of the program so that poverty can not be reduced even increasing. National program of marine and fisheries in the fish processing business are considered one of the MMAF program intended to eliminate poverty in a certain society. The aims of this study was to analyze implementation of PUMP P2HP, particularly in Banda Aceh City, identify the public response to the PUMP P2HP, and identify factors that affect the implementation of the program. This research used a qualitative approach and data collection through interview, observation and desk study. Sample was determined using purposive sampling with respondents “kelompok pengolah dan pemasar” (POKLAHSAR) members participating in the program. The method of data analysis was carried out descriptively. Results show that the implementation of PUMP P2HP in each stage have indeed been implemented as in the guidelines on the implementation of programs in the community. However, in terms of its implementation as a policy of empowerment, it is still far from the expected goals. This is supported by an analysis of the public response to the implementation of the program, in relation to the sustainability of program, the participation in program, the benefits of program, and conflict occurred during implementation of the program. The dominant factors that can support and prevent the implementation of the program as a whole, that the implementation procedures should be be changed and improved. Inhibitory and supporting factor for success of the program were namely the suitability of the location, provision of equipment to support the production, and the accuracy of the prospective beneficiaries. Policy recommendations to improve implementation of the programs of direct cash assistance (BLT) in the future were identified as follows: (1) simplification of the program process, (2) accuracy in selecting candidates (3) training and assistance to the recipients and beneficiaries, and (4) evaluation of the programs for business development and self-reliance of beneficiaries sustainable manner.

scholarly journals SEJARAH DESA TALAGA BESAR KECAMATAN TALAGA RAYA KABUPATEN BUTON TENGAH (1977-2017)

2020 ◽  
Vol 3 (4) ◽  
Author(s):  
Dade Prat Untarti
Keyword(s):  
Social Relations ◽  
Local Community ◽  
Regional Government ◽  
Historical Criticism ◽  
The People ◽  
The Social ◽  
Historical Methods ◽  
The Village ◽  
Selection Of

ABSTRAK: Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: (1) Apa latar belakang terbentuknya Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah? (2) Bagaimana berkembangan Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Tahun 1977-2017? Metode sejarah tersebut adalah: (a) Pemilihan topik (b) Heuristik (Pengumpulan Data) (c) Verifikasi (Kritik Sejarah) (d) Interpretasi (e) Historiografi (kritik sejarah). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Desa Talaga Besar awalnya hanya dijadikan tempat untuk berkebun atau bercocok tanam, misalnya menanam jagung dan ubi kayu sebagai makanan pokok masyarakat setempat dan pada umumnya masyarakat Buton. Karena seiring berjalannya waktu dan peradaban serta jumlah penduduk semakin bertambah banyak. Pemerintah daerah berinisiatif memekarkan desa Talaga Besar menjadi desa definitif. Faktor-faktor yang mendukung terbentuknya Desa Talaga Besar ini ialah: (a) Adanya peranan pemimpin yang selalu memberikan motivasi kepada warga untuk aktif dalam setiap kegiatan yang sifatnya membangun. (b) Faktor pendukung diantaranya faktor geografis (wilayah), faktor demografi (penduduk), dan faktor ekonomi. (2) Perkembangan Desa Talaga Besar dalam bidang ekonomi, sebagian besar masyarakat Talaga Besar menggantungkan hidupnya di bidang pertanian dan perdagangan yang telah dilakukan dan dikembangkan secara turun temurun. Di bidang sosial, hubungan sosial kemasyarakatan antara warga Desa Talaga Besar cukup harmonis. Di bidang pendidikan, perkembangan pendidikan di Desa Talaga Besar pada khususnya dan Kecamatan Talaga Raya pada umumnya mengalami perkembangan pendidikan yang boleh dikatakan sudah cukup baik dan infrastruktur lebih baik bila dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Kata Kunci: Sejarah, Desa, Talaga BesarABSTRACT: The main problems in this study are: (1) What is the background of the formation of Talaga Besar Village, Talaga Raya District, Buton Tengah Regency? (2) How did the development of Talaga Besar Village, Talaga Raya District, Buton Tengah Regecy Year 1977-2017? The historical methods are: (a) Selection of topics (b) Heuristics (Data Collection) (c) Verification (Historical Criticism) (d) Interpretation (e) Historiography (historical criticism). The results of this study indicate that: (1) Talaga Besar Village was originally only used as a place for gardening or farming, for example planting corn and cassava as a staple food for the local community and in general the Buton people. Because over time and civilization as well as the population increases. The regional government took the initiative to split the village of Talaga Besar into a definitive village. The factors that support the formation of the Talaga Besar Village are: (a) There is a role of leaders who always motivate citizens to be active in any constructive activity. (b) Supporting factors include geographical factors (region), demographic factors (population), and economic factors. (2) The development of Talaga Besar Village in the economic field, most of the Talaga Besar people depend their lives on agriculture and trade which have been carried out and developed for generations. In the social field, social relations between the people of Talaga Besar Village are quite harmonious. In the field of education, the development of education in the village of Talaga Besar in particular and the Talaga Raya sub-district in general experienced a development of education which was arguably quite good and the infrastructure was better when compared to the previous situation. Keywords: History, Village, Great Talaga

A Place for Immigrants in the Ghetto: The Rise and Fall of the NaunynRitze Youth Centre

2018 ◽  
Vol 22 (4) ◽  
pp. 369-386 ◽  
Author(s):  
Serhat Güney ◽  
Bülent Kabaş ◽  
Fatih Çömlekçi
Keyword(s):  
Immigrant Youth ◽  
Social Engineering ◽  
Youth Work ◽  
Artistic Development ◽  
Policy Makers ◽  
The Public ◽  
The Social ◽  
Youth Centre

In this work, we attempt to examine the role of strategies like arts sponsorship and culturalism in the solution of immigrant youth issues around a specific immigrant place. This is a case study that focuses on the NaunynRitze Youth Centre in Berlin-Kreuzberg, which was presented as a successful example by policy makers and the public in the 1990s when the footsteps of the crisis of multiculturalism had begun to be heard in Germany. Our research shows that the social engineering strategies shaped around a multikulti production base are not permanent or sustainable as long as these institutions are also given the responsibility of eliminating the cycle of crime and violence in addition to promote individual artistic development and subcultural entities. As long as political figures and the public opinion continue to generally see the immigrant youth as a danger to the secure and untarnished development of society, it does not appear possible for the multiculturalism and the immigrant youth work system to develop.

The Role of Women in the Yakan Weaving the Maintenance and Preservation of Cultural Heritage

2012 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
Author(s):  
Brenda Q. Salang
Keyword(s):  
Cultural Heritage ◽  
Indigenous Knowledge ◽  
Shared Responsibility ◽  
Community Control ◽  
Environmental Aspects ◽  
The People ◽  
The Social ◽  
Role Of Women ◽  
The Village

The study was conducted in Highland Village, Upper Calarian Zamboanga City to analyze the role of women in the Yakan weaving particularly in the maintenance and preservation of cultural heritage. Specifically the study aimed to describe the role of women in the Yakan weaving, describe the Yakan weaving as it relates to the culture of the people in the Yakan village of Upper Calarian, Zamboanga City, determine the factors that preserve the Indigenous knowledge that is unique to the Yakan culture. Dtermine the perceived contribution of Yakan weaving to the social, economic and environmental aspects of the Yakan community; and Reommend development strategies and policies to ensure the sustainability of the weaving industry. Survey was used with a total enumeration of 52 household respondents in assessing the preservation of cultural heritage. An FGD with 15 weavers residing in the village was conducted. Questionnaire was administered on the Samal settlement to test the reliability of the instrument. Data was processed and analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS) software. Results of the study revealed that the continuous weaving activities of the local people developed the trait of the next generation. It developed a shared responsibility of maintaining the knowledge and preserving the endogenous craft in the Yakan tribe. Weaving portrays the condition and relevance of community life as well as understanding the nature and cultural characteristics of the Yakan people. Keywords - Cultural technology, Social capital, Cultural Heritage, Indigenous knowledge Cooperation and collaboration, self reliance and community control, Capacity building and Living with ecological limits

scholarly journals The Socio-Political Role of Zombie Categories. A Case Study of the Referendum Amending Article 48 of The Romanian Constitution (6-7 October 2018)

2021 ◽  
pp. 1-7
Author(s):  
Georgeta Ghebrea
Keyword(s):  
Risk Society ◽  
Political Actors ◽  
The Public ◽  
Traditional Family ◽  
Political Role ◽  
Public Agenda ◽  
The Social ◽  
Definition Of

Our scope was to explain the failure of the Referendum on the revision of Article 48 of the Romanian Constitution, regarding the definition of family (held in 2018 and known as the "traditional family referendum"). We hypothesized that in Romania the traditional family has become a "zombie" category, unable to produce an authentic mobilization of the social-political actors. Still, the traditional family represents an anchor that counteracts insecurity and anxiety caused by the "risk society" in which we live. This function is capitalized by social-political actors as a source of their legitimation. Our understanding was based on the processual analysis of this issue on the public agenda, from inflammation to extinction. This analysis clearly showed the process of gradual demobilization of the actors involved.

scholarly journals TEORI PERTUKARAN SOSIAL TENTANG FENOMENA DAKWAH DI EKS LOKALISASI DADAPAN

2022 ◽  
Vol 21 (02) ◽  
pp. 292-314
Author(s):  
Muhammad Syahrul Ulum ◽  
Alfa Warda ◽  
Zuris Dwi Elina ◽  
Ilmi Sephia Ardiana
Keyword(s):  
Social Exchange ◽  
Social Exchange Theory ◽  
Religious Studies ◽  
Social Conditions ◽  
Exchange Theory ◽  
The People ◽  
The Social ◽  
The Relationship

This study aims to find out how the role of the preacher in bringing changes to the social conditions of the people who used to work in the Dadapan prostitution localization, Kediri City. Da'i plays an important role as a propagator of religion to protect the community. Thus, the relationship between the preacher and his community must be close regardless of the background or social conditions of the community. This research uses a qualitative approach with a case study method and is equipped with George Homans' social exchange theory, namely as an analytical tool to understand and seek clarity of cases so that researchers know more clearly about the phenomenon of da'wah in the ex-Dadapan localization community. The results of this study conclude that the da'wah process that occurs in Dadapan Village in social exchange theory explains that they are willing to interact when the interaction produces benefits for themselves. Therefore, in the dynamics of increasing religious understanding in the ex-Dadapan localization, it is necessary to have a reward given so that people want to interact in discussing religious studies.

Digital Innovation in the Public Sector: The Role of Embeddedness in Socio-Technical Transitions

2019 ◽  
Vol 16 (07) ◽  
pp. 1950059
Author(s):  
Lakshminarayana Kompella
Keyword(s):  
Public Sector ◽  
Organizational Responses ◽  
Digital Innovation ◽  
Case Study Methodology ◽  
The Public ◽  
Societal Challenges ◽  
The Social ◽  
Study Methodology

Organizations have diverse options to improve their performance. With the advances in ICT, several organizations attempt a technology-based solution by digitizing and automation. Indeed, to begin with, it is appropriate, but there are societal challenges. The theories available in the literature explain the reasons for certain societal challenges and actions, but there is also a constant expansion of the theories. This paper adds to the expansion by considering ICT innovations such as digitalization. The social, political, cultural, and economic entities in which organizations operate influence and get influenced by organizational responses. There are connections between organizations and entities; we can refer to these as embeddedness. The purpose of this paper is in identifying a framework and the types of embeddedness. The phenomenon, organizational embeddedness, requires observing it in its setting and is performed using a case study methodology. E-Governance interacts with various entities and provides diverse analytic and heuristic views; hence the author uses E-Governance cases from India. The developed framework assists organizations in providing inputs towards improving their internal complements. In doing so, organizations can not only better respond to societal challenges but also enable other entities in the environment to coevolve.

scholarly journals The Role of Translation in Citizen Science to Foster Social Innovation

2021 ◽  
Vol 6 ◽  
Author(s):  
Barbara Heinisch
Keyword(s):  
Citizen Science ◽  
Social Innovation ◽  
Social Systems ◽  
Cultural Barriers ◽  
The Public ◽  
Science Projects ◽  
The Social ◽  
Social Innovations

Citizen science has become a world-wide phenomenon. Especially for citizen science projects that have a global reach, translation is crucial to overcome language and cultural barriers to reach members of the public. Translation, understood as the transfer of meaning (of a text) from one language into another language, is crucial for the transmission of information, knowledge and (social) innovations. Therefore, this paper examines the role of translation and terminology used in citizen science projects and how translation can foster (or impede) social innovation through citizen science activities. Based on a set of predefined criteria derived from the social innovation literature, this paper analyzes the factors that contribute to (social) innovation in citizen science by means of translation. A specific focus of the case study is on the aspects of agency, institutions, and social systems. The results demonstrate that translation in citizen science may support a change of social practices as ingredients of social innovations. Additional research is needed to further understand the implications of translation in citizen science and its effects on social innovation. Nevertheless, this work has been one of the first attempts to examine the relation between translation, citizen science and social innovation.

scholarly journals SCAVENGER SOCIAL EXISTENCE IN MAKASSAR (Case Study Community Scavenger in Tamangapa TPAS)

2019 ◽  
Vol 7 (12) ◽  
pp. 01-07
Author(s):  
Nursalam Nursalam ◽  
Muhammad Nawir
Keyword(s):  
Primary Source ◽  
Indigenous Communities ◽  
Mechanical Analysis ◽  
Social Existence ◽  
The People ◽  
The Social ◽  
Qualitative Descriptive ◽  
Economic Necessity ◽  
The Village

The purpose of this study was to determine social existence scavenger community in Landfill Waste (TPAS) Tamangapa Makassar. Qualitative descriptive study, the paradigm of post-positivism with the sociological perspective of the community. This research uses observation and interviews. Mechanical analysis is done by means of inductive, analyze the social existence of scavengers in the TPAS Tamangapa community. The results showed that the population of the city of Makassar increasingly growing impact on the production of waste generated. It affects the appearance of the scavenger communities around TPAS Tamangapa, namely Kampung Bontoa, the scavenger community settlement inhabited by indigenous communities Tamangapa; (2). Kassi village, the village community of scavengers is also inhabited by indigenous communities Kassi (the original inhabitants and first) Tamangapa society; (3). Kampung Kajang, a community settlement scavenger that come from outside of Makassar, the people of Kajang from Bulukumba, as well as an informer (primary source) in this study. Because of the need and economic necessity, in order to survive, they had to decide to urban to Makassar city without economic capital and capital skill except reckless capital alone. Initially, they planned to become rickshaw drivers, but suddenly they got the inspiration for scavengers after each day they see the car barge out of the trash at TPAS area not far from the hut. Finally, they agreed to become scavengers with the principle that it is better scavenging (kosher) rather than steal or starve to death.   

scholarly journals GERAKAN SOSIAL DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama,di Porsea, Sumatera Utara

Populasi ◽  
2016 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
Author(s):  
Dimpos Manulu
Keyword(s):  
Social Movement ◽  
Government Policy ◽  
Publishing Research ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
People Movement ◽  
North Sumatra

A case study which comprehensively elaborated the role of Porsea people movement and its surrounding to urge the present of government policy and decision series, considering with the establishment of PT. Inti Indorayon Utama in Porsea, Toba Samosir, North Sumatra. Data collecting was through literary works, institutional publishing, research documents, chronology, contact report and investigation, news clipping, letters, press release and statement, and last but not least was the participative observation and deep interview. Afterwards, the data was analyzed and interpreted with reference to social movement theories and their relationship with the public policy change. The finding of this research reveals that there has been no single factor or certain theoretical approach monopoly in explaining social movement comprehensively. The movement also has shown up two contributions all at once: trigging and influencing the government newly released policies and stimulating the company's new management to be more active in serving and developing the surrounding people. Both of these were possible to happen because of the people movement, without great expectancy to the complex and distortive state actors parliament and bureaucracy.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document